MODUL 16 PENGENALAN LAIK FUNGSI JALAN DAN KESELAMATAN

MODUL 16 PENGENALAN LAIK FUNGSI JALAN DAN KESELAMATAN JALAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN DASAR TEKNIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN

1 Pengantar Keselamatan Jalan 2

Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian dikalangan usia muda (15 -29 tahun) (2012) WHO, Global Status Report On Road Safety 2015

Negara Berpenghasilan Menengah Memiliki Laju Kecelakaan Dengan Kematian Tertinggi Indonesia WHO, Global Status Report On Road Safety 2013

50% Kecelakaan Dengan Kematian melibatkan PEJALAN KAKI, PESEPEDA dan PESEPEDA MOTOR 31% 19% unspecified WHO, Global Status Report On Road Safety 2013

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011 -2035 Merupakan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat melaksanakan perencanaan dan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras.

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Inpres 4/2013 bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan 1. Manajemen Keselamatan Jalan (Road Safety Management) 2. Jalan Yang Berkeselamatan (Safer Road) 3. Kendaraan Yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) STAKEHOLDERS: 1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kementerian Perhubungan 4. POLRI 5. Kementerian Kesehatan • Lainnya (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, BPPT, Perguruan Tinggi, Kementerian Perindustrian, dan Pemerintah Daerah) 4. Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Education /Enforcement) 5. Perawatan Pasca Kecelakaan (Post Crash) 7

PRINSIP JALAN YANG BERKESELAMATAN JALAN BERKESELAMATAN Self explaining Self enforcement Forgiving road

KONSEP JALAN YANG LEBIH BERKESELAMATAN OLEH DITJEN BINA MARGA Menciptakan jalan yang Self Explaining & Self Enforcing/ Regulating: • Perencana merancang infrastruktur yang berkeselamatan • Kondisi jalan mudah dimengerti pengguna melalui marka, rambu dll • Mampu menegakkan kepatuhan tanpa bantuan penegak hukum

Self Explaining Road

Self Enforcing/ Regulating road

KONSEP JALAN YANG LEBIH BERKESELAMATAN OLEH DITJEN BINA MARGA Menciptakan jalan yang Memaafkan - Forgiving Road § Manusia berbuat salah § Kesalahan sedikit jangan berdampak fatal

Forgiving Road

Forgiving Road Bagaimana jika tidak terdapat pagar pengaman? Pagar pengaman yang telah ditabrak harus segera diperbaiki

Direktorat Jenderal Bina Marga mewujudkan keselamatan jalan melalui: Pendekatan Proaktif* Uji Laik Fungsi Jalan Pendekatan Reaktif** Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan Audit Keselamatan Jalan *Kecelakaan belum terjadi **) Kecelakaan sudah terjadi

Tim Uji Laik Fungsi Jalan Permen PU No 11/PRT/M/2010 Pasal 12: Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dan unsur Kepolisian

2. AUDIT/INSPEKSI KESELAMATAN JALAN suatu bentuk pengujian formal dari suatu ruas jalan yang ada dan yang akan datang atau proyek lalu lintas, atau berbagai pekerjaan yang berinteraksi dengan pengguna jalan, yang dilakukan secara independen, oleh penguji yang dipercaya di dalam melihat potensi kecelakaan dan penampilan keselamatan suatu ruas jalan

CONTOH REKOMENDASI AKJ Temuan pada saat AKJ tahap DED, dan rekomendasi dengan simpang Y menjadi simpang T akan mengurangi kecepatan operasional pada persimpangan

3. INVESTIGASI LOKASI RAWAN KECELAKAAN Lokasi Rawan Kecelakaan (Blackspot) adalah suatu lokasi ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan dengan bobot tertentu dalam rentang waktu tertentu.

Contoh penanganan lokasi rawan kecelakaan Salah satu tujuan pembangunan Jembatan Shortcut Yeh Nusa adalah untuk mengurangi angka kecelakaan pada ruas jalan Antosari – Tabanan akibat kondisi geometrik jalan (tikungan) Jalan Eksisting (2014) Short Cut (2015) Jembatan Yeh Nusa, Bali, 2015

(3) Tiga Prinsip Utama Menuju Jalan Yang (Lebih) Berkeselamatan • Self explaining: infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan – tanpa komunikasi • Self enforcement: infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan – tanpa peringatan • Forgiving road: infrastruktur jalan yang mampu meminimalkan kesalahan pengguna jalan – meminimalkan tingkat keparahan korban

Jumlah Korban Meninggal Dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia 35000 31195 Jumlah Meninggal Dunia 30000 29544 26416 28297 26495 25000 20188 19979 19873 20000 16115 15762 15000 10000 24. 232 8762 9856 16955 11204 5000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tahun *Sumber: BPS , 2017 dan IRSMS Korlantas, diolah 2016

Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan 0, 88 % Jalan & Lingkungan Manusia 77, 97 % 1, 98 % 0, 23 % 1, 28 % 6, 06 % Kendaraan Penyebab tidak diketahui 11, 6 % Sumber: Data kecelakaan ruas Jalintim Sumatera dan Pantura Jawa, 2008, Ditlantas Polri (diolah oleh Dit. Bintek) 23

KEBIJAKAN KESELAMATAN JALAN DI INDONESIA

Peraturan/Kebijakan terkait Uji Laik Fungsi Jalan (1) UU 38 / 2004 Tentang Jalan Pasal Pengoperasian (2) PP 30 34 (a) / 2006 Tentang Jalan jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi Pasal 102 teknis. Lalu dan administratif (3) UU umum 22 secara / 2009 Tentang Lintas dan Angkutanmemenuhi Jalan (1) Jalan dioperasikan setelah ditetapkan persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan Pasal administrtaif 22 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh (4) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dan menteri terkait; ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk (5) Permen PU 11/2010 tentang Tata Cara Jalan dan Persyaratan (2) dan Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Laik Fungsi Jalan oleh penyelenggara Jalan ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum (5) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beroperasi; atas unsur penyelenggara jalan, instansidimaksud yang bertanggung (3) terdiri Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana pada jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Kategori Laik Fungsi Jalan: ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara Jalan, serta Kepolisian Republik Indonesiasesuai dengan berkala paling lama 10 Negara (sepuluh) tahun dan/atau 1. Laik Fungsi (L), (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan kebutuhan; - Laik fungsi yang persyaratan teknik diturunkan (Lt), ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas 2. Laik Fungsi Bersyarat (Ls), dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik 3. Tidak Laik Fungsi (T). Indonesia PETUNJUK PELAKSANAAN KELAIKAN FUNGSI JALAN No. 09/P/BM/2009 26

Buku Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan ini : 1. Dapat menjadi pegangan bagi Penyelenggara Jalan Nasional, Provinsi, Kota, dan Kabupaten. 2. Menjelaskan cara pengujian, proses sertifikasi, penetapan kelaikan fungsi jalan, pemetaan kinerja kelaikan fungsi jalan, pelaporan, publikasi, pemenuhan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan. 3. Menjelaskan cara menilai komponen-komponen jalan dan menilai dokumen penyelenggaraan jalan sebagaimana dipersyaratkan pada kelaikan fungsi jalan. 4. Menjadi pegangan bagi Tim Uji Laik Fungsi Jalan (dari unsur Penyelenggara Jalan, unsur Perhubungan, dan Kepolisian RI) 5. Telah mengakomodir keselamatan untuk penyandang cacat, pengguna kursi roda, dan pengguna jalan berkebutuhan khusus. Selain itu, fokus pemeriksaan juga telah mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan dan satwa apabila ditemukan satwa yang melintas badan jalan. 27

DEFINISI LAIK FUNGSI JALAN Kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi: 1. Persyaratan teknis LFJ untuk memberikan keselamatan bagi pengguna jalan, dan 2. Persyaratan administrasi LFJ yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna jalan sehingga jalan dapat dioperasikan untuk umum. 28

2 Penjelasan Peraturan Perundang-undangan Terkait Laik Fungsi Jalan 29

Laik Fungsi Jalan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 8 Huruf (f) mengamanatkan: • “Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan yang meliputi Uji Kelaikan Fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas” Pasal 22 Ayat 1 sampai dengan 7 mengamatkan: 1. Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif. 2. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian Jalan. 3. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. 4. Uji kelaikan fungsi Jalan dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.

Laik Fungsi Jalan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri atas unsur Penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penilaian laik fungsi jalan untuk suatu ruas jalan akan diperoleh data kinerja jalan sampai dengan setidaknya 10 tahun. Kecuali ditemukan kondisi khusus, maka dilakukan penilaian kembali. Data yang diperoleh dari Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) bersifat menyeluruh dan bersama-sama dengan hasil penilaian rutin (sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan) merupakan data dasar dalam penyusunan program pemeliharaan, rekonstruksi, serta peningkatan kapasitas jalan, yang meliputi pelebaran dan peningkatan struktur. Selain itu, melalui hasil penilaian laik fungsi jalan, pengawasan dan pengendalian ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, maupun ruang pengawasan jalan dapat ditingkatkan.

Laik Fungsi Jalan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 37, mengamanatkan: Pengoperasian jalan Tol dilakukan setelah memenuhi: a. Laik Fungsi terhadap ketentuan teknis dan administratif sebagai jalan umum sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Menteri dan menteri terkait. b. Laik Fungsi terhadap ketentuan sistem tol yang meliputi sistem pengumpulan tol dan perlengkapan sarana operasi sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Laik Fungsi Jalan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 102 Ayat 1 - 8 mengamanatkan: 1. Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait. 2. Uji kelaikan fungsi jalan umum dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi. 3. Uji kelaikan fungsi jalan umum pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. 4. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: • teknis struktur perkerasan jalan; • teknis struktur bangunan pelengkap jalan; • teknis geometri jalan; • teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan; • teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan • teknis perlengkapan jalan.

Laik Fungsi Jalan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 102 Ayat 1 - 8 mengamanatkan: 5. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen lingkungan (AMDAL). 6. Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum dilaksanakan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan yang terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan unsur kepolisian. 7. Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan dan penetapan laik fungsi diatur dengan Peraturan Menteri.

3 Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan 36

Prosedur Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan Secara Umum DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN DIREKTORAT JEMBATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DIREKTORAT PRESERVASI JALAN BALAI Subdit Standar dan Pemantauan dan Standar dan Pedoman Evaluasi Pedoman penyiapan rekomendasi, penyiapan pelaksanaan kriteria penetapan laik evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan penetapan laik fungsi nasional. fungsi jalan jembatan. nasional; Subdit Teknik Jembatan fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan. Subdit Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus Subdit Lingkungan dan Pemantauan dan Keselamatan Jalan Evaluasi pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi pembinaan dan serta monitoring dan evaluasi …. laik fungsi pelaksanaan terowongan, underpass, kelaikan fungsi jembatan jalan bentang panjang dan fly over; pelaksanaan evaluasi fungsi, Pelaksanaan kinerja dan pengujian LFJ manfaat jalan;

Prosedur Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan Nasional 1. Meminta usulan anggota Tim ULFJ BB/BPJN 8. Melaksanakan Pemenuhan Rekomendasi dan Melaporkannya • • 7. Sertifikat ULFJ • Unsur Perhubungan dan Kepolisian 2. Mengusulkan Tim ULFJ 5. Menyusun rekomendasi dan Berita Acara Subdit Pemantauan dan Evaluasi, Direkotrat Preservasi Jalan Subdit Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pembangunan Jalan Subdit Teknik Jembatan, Direktorat Jembatan 3. Membuat Konsep SK Tim ULFJ PENGUJIAN LAIK FUNGSI JALAN 6. Membuat Konsep Setifikat ULFJ DIRJEN BINA MARGA a. n MENTERI PUPR TIM ULFJ 4. Menugaskan untuk melaksanakan pengujian 38

Tahapan Pelaksanaan Kelaikan Fungsi jalan 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penilaian dan Penyusunan Berita Acara ULFJ 3. Tahap Sertifikasi 4. Tahap Publikasi Sertifikat 5. Tahap Pengawasan (Evaluasi Dan Pencapaian Kelaikan Fungsi Jalan) 39

Tahap Persiapan 1. 2. 3. 4. Pembentukan Tim Uji Laik Fungsi Jalan Kompetensi Tugas Tim ULFJ Data hasil ULFJ

PEMBENTUKAN TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN Syarat: HARUS INDEPENDEN TIM Uji Laik Fungsi Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota (minimum 5 orang dan jika lebih maka harus ganjil) Ketua merangkap anggota, dari Ketua unsur ke. Bina-Margaan Sekretaris merangkap anggota etaris 3 Anggota (minimum): Anggota - Unsur ke. Bina-Margaan - Unsur ke. Perhubungan - Unsur ke. Polisian Lalu-lintas PERMEN PU NO. 11/PRT/M/2010 Persyaratan kompetensi Teknis: Persyaratan kompetensi Teknis Memahami aspek Keselamatan Jalan dan berasal dari personil yang memahami: Perkerasan jalan, Geoteknik jalan Geometrik & Teknik Lalu lintas Bangunan pelengkap jalan Perlengkapan jalan Manajemen & Rekayasa Lalin Penegakan hukum lalu-lintas Persyaratan kompetensi Administrasi: Paham ttg dokumen Status jalan, Paham ttg dokumen Kelas jalan; Paham ttg dokumen Perlengkapan jalan Paham ttg dokumen Kepemilikan tanah Rumija; Paham ttg dokumen Leger Jalan; Paham ttg AMDAL/dokumen lingkungan; 41

Tahap Persiapan 3. Tugas Tim Uji Laik Fungsi Jalan Secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Melaksanakan Uji dan Evaluasi LFJ berdasarkan SK 2. 3. Pengangkatan Tim ULFJ, Surat Perintah uji ruas jalan tertentu. Menyusun BA pengujian yang berisi rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan, serta usulan tahun pemenuhannya. Melaporkan BA Uji dan Evaluasi LFJ ke UPT/ Unit Kerja dalam hal ini unsur Perencanaan. 4. Data Hasil Uji Laik Fungsi Jalan Data pelaksanaan ULFJ bersifat rahasia, kecuali informasi kategori atau status suatu ruas jalan yang tercantum pada sertifikat LFJ.

Tahap Persiapan 4. Data Hasil Uji Laik Fungsi Jalan Data utama merupakan data yang harus ada untuk penilaian persyaratan administrasi. Data tersebut adalah: 1. Dokumen penetapan status jalan. 2. Dokumen kelas jalan. 3. Dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas. 4. Dokumen kepemilikan tanah Rumija. 5. Dokumen leger jalan. 6. Dokumen lingkungan. Tiga jenis data utama yaitu status jalan, kelas jalan, dan dokumen leger jalan termuktahir hendaknya dipunyai oleh Tim ULFJ sebelum dilaksanakan penilaian karena status jalan yang menunjukkan fungsi jalan serta kelas jalan yang dipadukan dengan data lalu lintas adalah faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria keselamatan

Metode penilaian Metode yang digunakan dalam pelaksanaan uji lapangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pelaksanaannya dapat dilakukan oleh 1 (satu) tim (Tim ULFJ saja) atau dengan 2 (dua) tim (Tim ULFJ sebagai Tim Inti dan dibantu Tim Pendukung ini dibentuk oleh Unit Pelaksana Teknis dan bertugas dengan menggunakan sumber pembiayaan APBN/APBD melalui kegiatan kontraktual atau swakelola. Secara teknis, Tim Pendukung ini bertanggung jawab kepada tim ULFJ, tetapi secara adminstratif bertanggung jawab kepada Unit Pelaksana Teknis yang mengangkatnya. 44

Metode penilaian Segmentasi Ruas Jalan Prinsip: Segmentasi perlu dilakukan jika tipe /medan jalan berbeda! Lakukan evaluasi LHRT dan Kelas Jalan pada seluruh panjang ruas Jika sama dalam seluruh ruas, maka tidak ada pembagian segmen Jika ada yang tidak sama dalam seluruh ruas, maka ada pembagian segmen. Titik perubahan menjadi batas segmen 45

Tahap Penilaian dan Penyusunan Berita Acara ULFJ Penyusunan BA Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan Berita Acara berisi usulan yang berkenaan dengan ruas jalan yang dinilai, baik yang mempunyai satu segmen atau lebih (setiap segmen harus dinilai status kelaikan fungsi jalannya), rekomendasi yang berisi upaya yang disarankan dalam rangka memenuhi dan mempertahankan Laik Fungsi, waktu untuk mencapai pemenuhan Laik Fungsi, serta sketsa ruas jalan dengan segmentasinya. Tim ULFJ dalam memberikan usulan rekomendasi dan tahun pemenuhan sebaiknya menyampaikan dalam bentuk rekomendasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapantahapan seperti ini sangat diperlukan Penyelenggara Jalan untuk mempermudah dalam melakukan pemrograman dan usulan anggaran untuk upaya/aksi pemenuhan secara bertahap agar ruas jalan yang diizinkan beroperasi (ruas jalan eksisting dengan kategori Laik Bersyarat) tetap menjamin keselamatan bagi pengguna jalannya.

Contoh Berita acara ULFJ 47

Tahap Sertifikasi 1. Konsep sertifikat disiapkan oleh unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan evaluasi di tingkat paling tinggi. 2. Sertifikat hasil Uji Laik Fungsi Jalan diterbitkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya 3. Proses penerbitan dan penyimpanan sertifikat 4. Untuk selain penyelenggara jalan, dokumen yang disampaikan adalah summary rekomendasi dari berita acara yang isinya memuat rekomendasi untuk pemenuhan menuju dan mempertahankan laik fungsi sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing instansi tersebut.

Contoh Sertifikat ULFJ 49

Tahap Publikasi Sertifikat Publikasi status kelaikan fungsi ruas jalan Nasional, Provinsi, Kota/Kab. MENTERI PU GUBERNUR Pelaporan status kelaikanfungsi jalan nasional Evaluasi kelaikan jalan nasional oleh tim Uji LFJ Nasional WALIKOTA/BUPATI Pelaporan status kelaikanfungsi jalan provinsi Evaluasi kelaikan jalan provinsi oleh tim Uji LFJ Provinsi Pelaporan status kelaikanfungsi jalan kota/kab. Evaluasi kelaikan jalan kota/kab. oleh tim Uji LFJ Kota/Kab.

TAHAP PENGAWASAN LAIK FUNGSI JALAN Pasal 15 1) Evaluasi dan Pencapaian LFJ diawasi oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangan, dilakukan secara berkala berdasar hasil pengawasan fungsi dan manfaat 2) Status LFJ dilaporkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada Menteri setiap akhir TA 3) Status LFJ jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dipublikasikan oleh Menteri pada setiap akhir TA melalui media publikasi nasional

TIM EVALUASI/ TIM EVALUASI PUSAT Tugas: mengevaluasi usulan rekomendasi dan tahun pemenuhan Tim Evaluasi/Tim Evaluasi Pusat adalah terdiri dari unsur internal penyelenggara jalan Ketua adalah penanggung jawab Ketua program – anggaraan atau penanggung jawab perencanaan - Unsur ke tata usahaan - Unsur pelaksana - dll Persyaratan: - Paham rencana strategis - Paham kebijakan secara menyeluruh - Paham peraturan dan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan jalan Perlu atau tidaknya Tim Evaluasi dan Tim Evaluasi Pusat bergantung kepada besarnya Organisasi Penyelenggara Jalan 52

PEMBIAYAAN Pasal 15 1) Dua kebutuhan pembiayaan: a. Uji & Evaluasi LFJ b. Pemenuhan rekomendasi LFJ 2) Jalan Nasional 3) Jalan Provinsi 4) Jalan Kabupaten/Kota APBN APBD provinsi. APBD Kabupaten APBD Kota. 53

Waktu Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan: Suatu ruas jalan yang telah ditetapkan kelaikan fungsinya akan diuji dan dievaluasi kembali dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk jalan lama/ eksisting yang belum dilakukan ujian Kelaikan Fungsi Jalan, harus segera dilaksanakan ULFJ dalam rangka menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan. 2. Untuk segmen/ ruas jalan baru, pengujian Kelaikan Laik Fungsi Jalan dilakukan sebelum Provisional Hand Over (PHO) dengan catatan bahwa seluruh pekerjaan jalan telah selesai termasuk pemasangan perlengkapan jalan. 3. Ruas yang berkategori Laik Fungsi akan diuji dan dievaluasi kembali maksimal 10 tahun kemudian. Diuji dan evaluasi kembali kurang dari 10 tahun jika terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kondisi lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 4. Untuk ruas dikategorikan Laik Bersyarat dan Tidak Laik akan diuji dan dievaluasi kembali jika rekomendasinya telah dipenuhi. 5. Untuk ruas jalan yang berkategori Tidak Laik dapat dibuka kembali setelah dilakukan penilaian ULFJ dan minimal kategorinya Laik Bersyarat. 54

4 Ketentuan Teknis dan Administrasi pada ULFJ 55

Kategori / Status Kelaikan Fungsi Jalan Permen. PU 11/PRT/M/2010, menetapkan 4 (empat) kategori status kelaikan fungsi jalan yaitu: 1. Laik Fungsi (L), adalah kondisi suatu ruas jalan, baik jalan baru maupun jalan yang sudah dioperasikan sebelum ditetapkannya Permen. PU No. 11/PRT/M/2010, yang memenuhi semua persyaratan teknis dan memiliki semua persyaratan administratif untuk dioperasikan kepada umum. 2. Laik Fungsi yang persyaratan teknisnya diturunkan (Lt), 3. Laik Fungsi Bersyarat (Ls), adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi sebagian persyaratan teknis laik fungsi jalan, tetapi masih mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan/ atau memiliki paling tidak dokumen penetapan status jalan. 4. Tidak Laik Fungsi (T). adalah kondisi suatu ruas jalan yang sebagian komponen jalannya tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga ruas jalan tersebut tidak mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan, dan/ atau tidak memiliki dokumen status jalan meskipun dokumen administrasi yang lain ada dan legal.

Laik Fungsi dengan Persyaratan Teknis yang Diturunkan (Lt) adalah ekuivalen dengan kategori Laik Fungsi yang persyaratan teknisnya diturunkan, dengan catatan karena kondisi seluruh ruas jalan atau sebagian ruas jalan masih berkeselamatan sesuai dengan LHRT, beban dimensi kendaraan, serta komposisi kendaraan pada saat ULFJ dilakukan. Langkah-langkah untuk mendapatkan penetapan kategori Laik Diturunkan adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penilaian, Tim ULFJ menyampaikan usulan komponen yang persyaratan teknisnya diturunkan kepada Penyelenggara Jalan melalui Tim Evaluasi. 2. Tim Evaluasi melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Jika dinilai layak, maka usulan ini disampaikan kepada Penyelenggara Jalan untuk mendapatkan penetapan. Jika dinilai tidak layak, maka komponen tersebut menjadi Laik Bersyarat. 3. Pertimbangan yang digunakan untuk menurunkan persyaratan teknis suatu komponen jalan adalah sulitnya pembebasan lahan untuk memperoleh geometrik yang sesuai dengan persyaratan teknis, dikarenakan daerah sekitar jalan adalah daerah yang dilestarikan atau merupakan kawasan konservasi yang dipengaruhi dampak sosial/budaya atau melewati daerah konservasi hutan lindung.

Persyaratan Uji Laik Fungsi Jalan Permen PU No. 11/PRT/M/2010 Persyatatan Teknis: 1. Teknis Geometrik Jalan 2. Teknis Struktur Perkerasan Jalan 3. Teknis Struktur Bangunan Pelengkap Jalan 4. Teknis Pemanfaatan Bagianbagian Jalan 5. Teknis Penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 6. Teknis Perlengkapan Jalan Syarat Administrasi: 1. Dokumen Petunjuk Dan Perintah Perlengkapan Jalan 2. Dokumen Penetapan Status Jalan 3. Dokumen Penetapan Kelas Jalan 4. Dokumen Penetapan Kepemilikan Tanah Rumija 5. Dokumen Penetapan Leger Jalan 6. Dokumen Lingkungan 58

Persyaratan Teknis Uji Laik Fungsi Jalan No Komponen dievaluasi 1 teknis geometri jalan; 2 struktur perkerasan jalan; 3 struktur bangunan pelengkap jalan; 4 teknis pemanfaatan bagian jalan; 5 teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas 6 teknis perlengkapan jalan Ketentuan L= Seluruh komponen memenuhi PTJ, termasuk yang PTJ-nya diturunkan Ls = T= Ada satu atau lebih komponen tidak memenuhi PTJ, tetapi PTJ dan tidak membahayakan pengguna jalan

Ketentuan Kategori Persyaratan teknis No Komponen dievaluasi 1 teknis geometri jalan; Ketentuan 1. Fokus penilaian dilakukan terhadap unsur keberfungsian dimensi terhadap aspek keselamatan jalan. 2. KATEGORINYA dapat menjadi LAIK DITURUNKAN 60

Ketentuan Kategori Persyaratan teknis No 2 Komponen dievaluasi struktur perkerasan jalan; Ketentuan 1. Fokus penilaian dilakukan terhadap keberfungsian struktur dan kekuatan konstruksi jalan 2. TIDAK BISA MENJADI LAIK DITURUNKAN 3. Penilaian Kelaikan Fungsi Jalan dapat mengacu Nilai IRI, dengan ketentuan: • untuk Kondisi B (Baik) dan kondisi S (Sedang) adalah L, • untuk Kondisi RR (Rusak Ringan) adalah Ls; • untuk Kondisi RB (Rusak Berat) adalah T. 61

Ketentuan Kategori Persyaratan teknis No 3 Komponen dievaluasi struktur bangunan pelengkap jalan; Ketentuan 1. Fokus penilaian dilakukan terhadap keberfungsian struktur bangunan pelengkap jalan yang meliputi keberfungsian konstruksi jembatan, keberfungsian gorong-gorong, tempat parkir, saluran tepi jalan, dll. 2. TIDAK BISA MENJADI LAIK DITURUNKAN 3. Penilaian kelaikan fungsi jembatan dpt mengacu Nilai Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan dengan: • Nilai kondisi 0 – 1: Laik Fungsi; • nilai kondisi 2 – 4: Laik Bersyarat; • nilai kondisi 5 : Tidak Laik Fungsi. 62

Ketentuan Kategori Persyaratan teknis No Komponen dievaluasi Ketentuan 1. Fokus penilaian dilakukan terhadap keberfungsian dimensi yang meliputi lebar, tinggi, serta pemanfaatannya. 4 teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan; 2. DAPAT MENJADI LAIK DITURUNKAN. Pertimbangan yang digunakan adalah masalah pembebasan lahan dikarenakan daerah sekitar jalan adalah daerah yang dilestarikan, kawasan konservasi yang dipengaruhi dampak sosial/budaya atau melewati daerah konservasi hutan lindung 63

Ketentuan Kategori Persyaratan teknis No Komponen dievaluasi Ketentuan 1. Fokus penilaian dilakukan terhadap keberfungsian perlengkapan yang meliputi keberfungsian marka, rambu, separator, pulau jalan, trotoar, APILL, serta tempat penyeberangan jalan. 5 teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas 2. Untuk jalan eksisting ataupun jalan baru, komponen A. 5 tidak bisa berkategori Lt. 64

Ketentuan Kategori Persyaratan teknis No Komponen dievaluasi Ketentuan 1. Meskipun komponen yang diuji sama dengan komponen 5, fokus penilaian dilakukan terhadap dimensi dan kondisinya. 2. Untuk jalan eksisting ataupun jalan baru, komponen A. 6 tidak bisa berkategori Lt. 6 teknis perlengkapan jalan 65

Ketentuan Kategori Persyaratan Administrasi No dokumen dievaluasi 1 administrasi perlengkapan jalan, 2 status jalan 3 kelas jalan, Ketentuan 5 1. Seluruh dokumen tersedia Laik Fungsi 2. Ada satu atau lebih dokumen tidak tersedia/ belum ada, minimal dokumen status jalan Laik Bersyarat kepemilikan tanah ruang milik jalan, 3. Tidak ada atau tidak jelas status jalannya Tidak Laik leger jalan, dan 6 AMDAL (Dokumen Lingkungan) 4 66

5 Contoh Formulir Uji Laik Fungsi Jalan 67

Formulir ULFJ Berdasarkan Permen PU No. 11/2010 Jumlah lajur 68

69

Jumlah lajur Permen PU no. 19/2011 (Pasal 6) 70

TERIMA KASIH 71

AUDIT/ INSPEKSI KESELAMATAN JALAN “Pemeriksaan formal dari suatu proyek jalan baru maupun eksisting, yang dilaksanakan oleh tim ahli independen untuk melaporkan potensi tabrakan dan kinerja keselamatan” (Austroads, 2009) Mencegah lebih baik dari pada mengobati

Upaya Kementerian PUPR dalam mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan, antara lain: Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan “Suatu lokasi dimana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu. ”