50 TAHUN UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1970 PERLUKAN

  • Slides: 37
Download presentation
50 TAHUN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 PERLUKAN DI REVISI? Disampaikan pada Lokakarya Dialog

50 TAHUN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 PERLUKAN DI REVISI? Disampaikan pada Lokakarya Dialog Sosial K 3 – Industri. ALL Indonesia Council Jakarta, 21 Oktober 2020

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 50 TAHUN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 PERLUKAH DI REVISI? DR. Daafi Armanda, S. T. , M. M Pengawas Ketenagakerjaan

3 KEPMENAKER R. I. No: KEP. 1135/MEN/1987 T E N T A N G

3 KEPMENAKER R. I. No: KEP. 1135/MEN/1987 T E N T A N G BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 187 2/24/2021

PENGERTIAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K 3) ADALAH : Segala kegiatan untuk menjamin

PENGERTIAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K 3) ADALAH : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 2012) (PP No. 50 th

Pendekatan K 3 Ø Pendekatan Hukum • K 3 merupakan ketentuan perundangan. Ø Pendekatan

Pendekatan K 3 Ø Pendekatan Hukum • K 3 merupakan ketentuan perundangan. Ø Pendekatan Ekonomi • • K 3 mencegah kerugian Meningkatkan produktivitas Ø Pendekatan Kemanusiaan • Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi sikorban/keluarganya. • K 3 melindungi pekerja dan masyarakat • K 3 merupakan hak semua orang Undang - Undang No. 1 tahun 1970 2/24/2021

FOKUS PELAKSANAAN K 3 (1) Pencegahan Kecelakaan Kerja (2) Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

FOKUS PELAKSANAAN K 3 (1) Pencegahan Kecelakaan Kerja (2) Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

DASAR HUKUM 27 ayat (2) UUD 1945 Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan

DASAR HUKUM 27 ayat (2) UUD 1945 Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan UU No. 1 Tahun 1970 8 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per. Men ; Kep. Men; 24/02/2021

UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN Pasal 86 : (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai

UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN Pasal 86 : (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Peruu yang berlaku.

UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN Pasal 87 : (1) Setiap perusahaan wajib

UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN Pasal 87 : (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi kerja dengan sistem manajemen perusahaan; (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah

 Pelanggaran atas ps. 87 UU N 0. 13 th 2003 SANKSI ADMINISTRASI (pasal

Pelanggaran atas ps. 87 UU N 0. 13 th 2003 SANKSI ADMINISTRASI (pasal 190) a. b. c. d. e. f. g. Teguran Peringatan tertulis Pembatasan kegiatan usaha Pembekuan kegiatan usaha Pembatalan persetujuan Pembatalan pendaftaran Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi h. Pencabutan ijin

SANKSI UU 13/2003 § Ps. 35 : Kewajiban pemberi kerja memberikan perlindungan atas K

SANKSI UU 13/2003 § Ps. 35 : Kewajiban pemberi kerja memberikan perlindungan atas K 3; § Ps. 186 : Pelanggaran thd ps. 35 : I. Sanksi Pidana : kurungan 1 bln (paling singkat) dan kurungan 4 th (paling lama); II. Denda : Rp 10 juta (paling sedikit) dan Rp. 400 juta (paling banyak)

SUBSTANSI UU KK No. 1 Th 1970 Bab I Istilah Pasal 1 : Istilah

SUBSTANSI UU KK No. 1 Th 1970 Bab I Istilah Pasal 1 : Istilah Bab II Ruang Lingkup Pasal 2 : Ruang Lingkup berlakunya UU No. 1 th 1970 Bab III Syarat 2 Keselamatan Kerja Pasal 3 : Syarat-syarat K 3 Pasal 4 : Syarat-syarat K 3 dlm disain, perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran dst Bab IV Pengawasan Pasal 5 : Pengawasan Pasal 6 : Panitia Banding Bab VII Kecelakaan Pasal 11 : Pelaporan Kecelakaan Kerja Bab VIII Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Pasal 12 : Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Bab IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Pasal 13 : Kewajiaban bila memasuki tempat kerja Bab X Kewajiban Pengurus Pasal 14 : Kewajiban Pengurus Bab XI Ketentuan 2 Penutup Pasal 7 : Retribusi Pasal 15 : Sanksi Hukum Pasal 8 : Pemeriksaan Kesehatan Pasal 16 : Ketentuan Peralihan, waktu pemberlakuan 1 th stlh diundangkan Badan Tenaga Kerja Bab V Pembinaan Pasal 9 : Pembinaan K 3 Bab VI P 2 K 3 Pasal 10 : Pembentukan P 2 K 3 Pasal 17 : Ketentuan Peralihan, pemberlakuan peruu yg ada, Pasal 18 : Judul, waktu mulai berlaku dan Lembaran Negara RI

UU NO. 1 TAHUN 1970 tentang KESELAMATAN KERJA TUJUAN : § Memberikan perlindungan atas

UU NO. 1 TAHUN 1970 tentang KESELAMATAN KERJA TUJUAN : § Memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan : ü Tenaga kerja dan ü Orang lain; § Memberikan perlindungan kepada asset perusahaan agar dapat dipakai dengan aman dan efisien; § Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 ttg KESELAMATAN KERJA DITENTUKAN OLEH 3

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 ttg KESELAMATAN KERJA DITENTUKAN OLEH 3 UNSUR : 1. TEMPAT KERJA § Digunakan untuk suatu usaha 2. TENAGA KERJA § Melakukan pekerjaan 3. SUMBER BAHAYA § Berpotensi sebagai penyebab kecelakaan

SUMBER BAHAYA DI TEMPAT KERJA Menurut UU No. 1 th 1970 : 1. KONDISI

SUMBER BAHAYA DI TEMPAT KERJA Menurut UU No. 1 th 1970 : 1. KONDISI MESIN/PESAWAT/ALAT KERJA/BAHAN 2. LINGKUNGAN KERJA 3. SIFAT PEKERJAAN 4. 5. CARA KERJA PROSES PRODUKSI

SYARAT-SYARAT K 3 BERTUJUAN UNTUK : 1. Menghindarkan risiko (avoiding of risk) 2. Mencegah

SYARAT-SYARAT K 3 BERTUJUAN UNTUK : 1. Menghindarkan risiko (avoiding of risk) 2. Mencegah kecelakaan kerja (preventing of accident) 3. Mengurangi konsekuensi/akibat/dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja (mitigating of consequency)

SYARAT-SYARAT K 3 DITETAPKAN MELALUI : 1. PENDEKATAN TEHNIS (technical approach) 2. PENDEKATAN PROSEDUR

SYARAT-SYARAT K 3 DITETAPKAN MELALUI : 1. PENDEKATAN TEHNIS (technical approach) 2. PENDEKATAN PROSEDUR (procedural approach) 3. PENDEKATAN MANUSIA (human approach)

19 SYARAT-SYARAT K 3 Mencegah dan mengurangi kecelakaan Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran Mencegah

19 SYARAT-SYARAT K 3 Mencegah dan mengurangi kecelakaan Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, asap, uap, gas, radiasi, suara dan getaran Penerangan yang memenuhi syarat Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan Menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian lain yang berbahaya Iklim kerja Ventilasi Ruangan Kerja Kebersihan ruangan kerja Ergonomi Memberikan P 3 K Listrik Menyediakan APD Penyimpanan dan penanganan bahan berbahaya Mencegah dan mengendalikan timbulnya PAK Pemeliharaan Bangunan 24/02/2021

SYARAT-SYARAT K 3 (Bab III Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1970) Syarat-syarat K

SYARAT-SYARAT K 3 (Bab III Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1970) Syarat-syarat K 3 dalam : § Perencanaan, Pembuatan, § Pengangkutan, Peredaaran, Perdagangan , § Pemasangan, Pemakaian, Penggunaan, Pemeliharaan § dan Penyimpanan bahan, alat, mesin dan peralatan produksi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan Syarat-syarat K 3 disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi Ditetapkan dengan Peraturan Perundangan,

pengaturan pelaksanaan UU 1/1970

pengaturan pelaksanaan UU 1/1970

pengaturan pelaksanaan UU 1/1970

pengaturan pelaksanaan UU 1/1970

PENGAWASAN PELAKSANAAN UU 1 /1970 Dilakukakan oleh : 1. PEGAWAI PENGAWAS (KEMENNAKER) 2. AHLI

PENGAWASAN PELAKSANAAN UU 1 /1970 Dilakukakan oleh : 1. PEGAWAI PENGAWAS (KEMENNAKER) 2. AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PERUSAHAAN YBS)

JUMLAH PERUSAHAAN = 252. 880 PENGAWASAN PELAKSANAAN UU 1/1970 Besar 22. 690 Sedang 42.

JUMLAH PERUSAHAAN = 252. 880 PENGAWASAN PELAKSANAAN UU 1/1970 Besar 22. 690 Sedang 42. 757 Kecil 187. 433 Sumber data : Laporan Permenaker No. 5 Tahun 2009 Tenaga Kerja (13. 138. 048 orang)

PETA STAKEHOLDER PENGAWASAN K 3 UU No. 1 TAHUN 1970 Undang-Undang No. 1 TAHUN

PETA STAKEHOLDER PENGAWASAN K 3 UU No. 1 TAHUN 1970 Undang-Undang No. 1 TAHUN 970 Pasal 5 PEG. PENGA WAS Kab/Kota MENAKER DIREKTUR AHLI K 3 LUAR ~ Pelaksanaan Umum : Ps 5 (1) DOKTER PRSH KEMENNAKER PEMERINTAH ~ Kebijakan Nasional K 3 : Penjelasan Pasal 1 (1) - POLI PRSH - JASA KESEH SWASTA P 2 K 3 Perusahaan - INDUSTRI - JASA ----PJIT

KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN (I) 1. MEMBAYAR RETRIBUSI PENGAWASAN (ps. 7) 2. MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN,

KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN (I) 1. MEMBAYAR RETRIBUSI PENGAWASAN (ps. 7) 2. MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA (ps. 8) 3. MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps. 9) : Kondisi dan bahaya di tempat kerja Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat kerja Alat Pelindung Diri Cara dan sikap kerja yang aman

KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN (II) 4. 5. 6. 7. 8. 9. HANYA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA

KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN (II) 4. 5. 6. 7. 8. 9. HANYA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA YANG MEMAHAMI SYARAT K 3 (ps. 9) MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K 3 (ps. 9) MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN K 3 YANG BERLAKU (ps. 9) MEMBENTUK P 2 K 3 (ps. 10) MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN KECELAKAAN KERJA (ps. 11) MENEMPATKAN SECARA TERTULIS UU/ SYARAT-SYARAT K 3 PADA TEMPAT YANG MUDAH DILIHAT (ps 14) 10. MEMASANG GAMBAR/ POSTER K 3 (ps. 14) 11. MENYEDIAKAN ALAT PELINDUNG DIRI SECARA CUMA-CUMA (ps. 14)

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA 1. 2. 3. 4. 5. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA 1. 2. 3. 4. 5. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K 3 (ps. 12) MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIWAJIBKAN (ps. 12) MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K 3 YANG DIWAJIBKAN (ps. 12) MEMINTA PENGURUS MENTAATI SEMUA SYARAT K 3 YANG DIWAJIBKAN (ps. 12) MENYATAKAN KEBERATAN KERJA APABILA SYARAT K 3 DAN APD YANG DIWAJIBKAN DIRAGUKAN (ps. 12)

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA 1. MENTAATI SEMUA PETUNJUK K 3 YANG DIWAJIBKAN (ps.

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA 1. MENTAATI SEMUA PETUNJUK K 3 YANG DIWAJIBKAN (ps. 13) 2. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIWAJIBKAN (ps. 13)

ANCAMAN PIDANA ATAS PELANGGARAN 1. HUKUMAN KURUNGAN (ps. 15) 2. DENDA (ps. 15) Dasar

ANCAMAN PIDANA ATAS PELANGGARAN 1. HUKUMAN KURUNGAN (ps. 15) 2. DENDA (ps. 15) Dasar hukum kewenangan PPNS ketenagakerjaan terdapat di UUNo. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 182 dan Terkait dengan tindak pidana ketenagakerjaan bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Binwasnaker & K 3 No. 134 tahun 2017 tentang pedoman tata cara penanganan tindak pidana ringan ketenagakerjaan, sebagai pedoman bagi PPNS ketenagakerjaan MENGHALANG-HALANGI ATAU menggagalkan dalam pemeriksaan/ meminta KETERANGAN Yang dilakukan oleh PENGAWAS KETENAGAKERJAAN. (UU 3/51) SOP TIP NA ID KER SOP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) KETENAGAKERJAAN dilaksanakan OLEH PPNS KETENAGAKERJAAN.

Pada hari ini kamis tanggal 24 September 2020, Jam. 14. 00 WIB, telah dilaksanakan

Pada hari ini kamis tanggal 24 September 2020, Jam. 14. 00 WIB, telah dilaksanakan sidang putusan tindak pidana ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi, Kembangarum, Kec. Semarang Bar. , Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 Terkait dengan Pengurus PT. GCM yaitu saudara YR dengan jabatan Project Manager (bergerak di bidang konstruksi) pada proyek pembangunan Hotel Sewu telah Melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a, o dan r, dan pasal 9 ayat (4) jo. Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo. Pasal 67 Permenaker Nomor 1 tahun 1980 tentang K 3 Konstruksi Bangunan. Dengan hasil putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ketenagakerjaan 2. Pidana kurungan selama 1 bln subsider 3 bln masa percobaan

Pada hari ini kamis tanggal 23 Juli 2020, Jam. 17. 00 WIB, telah dilaksanakan

Pada hari ini kamis tanggal 23 Juli 2020, Jam. 17. 00 WIB, telah dilaksanakan sidang putusan tindak pidana ringan ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri klas IIA Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara dengan Terdakwa yaitu Penanggungjawab teknik dan lingkungan (pengurus K 3) PT. VDNI an. WAK yang beralamat di Jl. Keadilan Kota Bandung *Dengan hasil putusan sebagai berikut: * MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan TP Keselamatan Kerja. 2. Membayar Denda 50 juta- subsider kurungan 2 bulan 3. Membayar biaya perkara Rp. 5000*Terdakwa Terbukti melanggar pasal 3 ayat (1) a dan pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo. pasal 129 ayat (1) dan (2), pasal 142 dan pasal 143 ayat (1) permanaker RI No. PER. 05/MEN/1985 tentang Pesawat angkat dan angkut, yang berbunyi: UU No. 1 tahun 1970 *Pasal 3 ayat (1) huruf a* (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk: a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; *pasal 15 ayat (1) dan (2) (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100. 000, - (seratus ribu rupiah). Permenaker RI No. PER. 05/MEN/1985 tentang Pesawat angkat dan angkut*pasal 129 ayat (1) dan (2)* (1) Tanda pemberi peringatan dan alat pengaman atau penghalang pada ril harus jelas; (2) Apabila alat angkutan jalan ril dijalankan pada waktu malam hari semua tanda pemberi peringatan, alat penghalang dan semboyan wesel dan perlengkapan lainnya harus diberi cahaya. *pasal 142* Pengurus harus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini *dan pasal 143 ayat (1)* (1) Pengurus yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 142 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100. 000, (seratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020, Jam. 14. 00 WIB, telah dilaksanakan

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020, Jam. 14. 00 WIB, telah dilaksanakan sidang putusan tindak pidana ketenagakerjaan Terkait dengan *Pimpinan PT. AH* (bergerak di bidang kontraktor) *Tidak kooperatif dan tidak hadir/ memenuhi panggilan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung* *Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Jo pasal 6 ayat (4)(5) dan pasal 7 Undang- Undang nomor 3 tahun 1951 tentang peryataan berlakunya undang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia* yang berbunyi: *Pasal 3 ayat (1)* Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau. *Pasal 6 ayat (4) dan (5)* (4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. (5) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. *Pasal 7* (1)Jikalau yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu. (2) Jikalau urusan badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain yang mengurus itu. *Dengan hasil putusan sebagai berikut: * 1. Terbukti secara syah dan bersalah 2. Pidana kurungan 15 hari dgn masa percobaan selama 1 bulan

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970 MANAJEMEN SDM BAHAN FAKTOR PENYEBAB PERALATAN LINGKUNGAN

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970 MANAJEMEN SDM BAHAN FAKTOR PENYEBAB PERALATAN LINGKUNGAN KERJA TEMPAT KERJA PROSES PRODUKSI AMAN Prod’s SEHAT SIFAT PEKERJAAN CARA KERJA ANALISIS KECELAKAAN

URGENSI REVISI UU 1 TAHUN 1970 Tidak menjadi prioritas untuk revisi karena UU No.

URGENSI REVISI UU 1 TAHUN 1970 Tidak menjadi prioritas untuk revisi karena UU No. 1 Tahun 1970 masih relevan, mengatur K 3 secara universal di setiap tempat kerja, aturan lebih teknis diatur dalam peraturan pelaksanaan Nuansa politis saat ini lebih kental, dimungkinkan dengan revisi akan menghilangkan kittoh K 3 dan berpotensi menjadi perebutan kewenangan sektor-sektor Lebih dikedepankan untuk bisa diusulkan untuk pengaturan pelaksanaan UU 1/1970 dalam Peraturan yang lebih kuat misal PP Dapat diusulkan penambahan sangsi yang dapat dikonversikan secara seimbang antara Tahun 1970 dengan sekarang.

Terima Kasih

Terima Kasih