Apakah UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Apakah UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Efektif Memberikan Perlindungan bagi Pekerja? Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K 3 oleh Direktur Pengawasan Norma K 3 Ditjen Binwasnaker & K 3 – Kemnaker R. I Industri. ALL Indonesia Council, 8 November 2018

DATA KECELAKAAN KERJA (BPJS TK) Cacat Tahun Sembuh 2016 2017 Meninggal Fungsi Sebagia n Tetap 92, 220 4, 202 2, 535 28 2, 382 117, 207 1, 114 1, 542 5 3, 173 Total 101, 36 7 123, 04 1 Nilai Kompen sasi (M) 833. 44 971. 00

KASUS KECELAKAAN

TANTANGAN K 3: KASUS KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA TINGGI Masalah : Kualitas penerapan K 3 rendah; Kualitas riksa uji K 3 rendah; Kuantitas Obyek dan Kualitas Pengawasan rendah; pengawasan K 3 semakin komplek;

K 3 PENDAHULUAN Mengapa K 3 Penting ? 1 3 Merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K 3 untuk mewujudkan kesejahteraan 2 Untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen 3 Merupakan persyaratan perdagangan global 4 Menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan produktif 5 Telah menjadi komitmen global

Tujuan: • Melindungi TK & org lain di tempat kerja; • Menjamin agar setiap sumber produksi dpt dipakai secara aman & efisien; • Menjamin proses produksi berjalan lancar.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UU NO. 1 THN 1970 Tujuan Pokok K 3 • Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll. “Nihil kecelakaan kerja”

SUBSTANSI UU KK NO. 1 TH 1970 Bab I Istilah Pasal 1 : Istilah Pasal 2 : Ruang Lingkup berlakunya UU No. 1 th 1970 Pasal 3 : Syarat-syarat K 3 Pasal 4 : Syarat-syarat K 3 dlm disain, perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran dst Bab IV Pengawasan Pasal 5 : Pengawasan Pasal 6 : Panitia Banding Pasal 7 : Retribusi Pasal 8 : Pemeriksaan Kesehatan Badan Tenaga Kerja Pasal 15 : Sanksi Hukum Pasal 16 : Ketentuan Peralihan, waktu pemberlakuan 1 th stlh diundangkan Pasal 17 : Ketentuan Peralihan, pemberlakuan peruu yg ada, Pasal 18 : Judul, waktu mulai berlaku dan Lembaran Negara RI Bab VI P 2 K 3 Pasal 10 : Pembentukan P 2 K 3 Pasal 14 : Kewajiban Pengurus Bab XI Ketentuan 2 Penutup Bab V Pembinaan Pasal 9 : Pembinaan K 3 Pasal 13 : Kewajiaban bila memasuki tempat kerja Bab X Kewajiban Pengurus Pasal 12 : Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Bab IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Pasal 11 : Pelaporan Kecelakaan Kerja Bab VIII Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Bab III Syarat 2 Keselamatan Kerja Bab VII Kecelakaan Bab II Ruang Lingkup

UNDANG NO 1 TH 1970 KESELAMATAN KERJA PASAL 5 (1) PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA Dituntut profesional dan memiliki kompetensi : • memahami peraturan dan standar teknik K 3 yang luas, • ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan • ahli membuat rekomendasi syarat K 3 sesuai standar

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara dengan unsur : § dilakukan usaha dg motif bersifat ekonomis maupun sosial § ada tenaga kerja yang bekerja secara terus menerus maupun sewaktu-waktu § ada sumber bahaya

BAB III SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

BAB III SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 j. k. l. m. n. o. p. q. r. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

SYARAT-SYARAT K 3 (BAB III PASAL 4 UU NO. 1 TAHUN 1970) Syarat-syarat K 3 dalam : § Perencanaan, Pembuatan, § Pengangkutan, Peredaaran, Perdagangan , § Pemasangan, Pemakaian, Penggunaan, Pemeliharaan § dan Penyimpanan bahan, alat, mesin dan peralatan produksi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan

SYARAT-SYARAT K 3 (BAB III PASAL 3 DAN 4 UU NO. 1 TAHUN 1970) 1. Syarat-syarat K 3 disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 2. Ditetapkan dengan Peraturan Perundangan,

UU No. 1 Thn 1970 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS DEPNAKER/DINAS AHLI K 3 PANITIA BANDING DOKTER PRSH • POLIKLINIK PERUSAHAAN • JASA KESEHATAN • LUAR DEPNAKER SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT P 2 K 3 PERUSAHAA N

Jumlah Perusahaan (UU No. 7 Tahun 1981) 249, 777 Besar 18, 928, 427 1, 801, 991 Kecil & mikro Menengah Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan 1923 Pengawas Ketenagakerjaan 383 PPNS Termasuk: 28 Pengawas Spesialis K 3 Penanggulangan Kebakaran 87 Pengawas Spesialis K 3 Boiler dan Bejana Tekanan 67 Pengawas Spesialis K 3 Listrik 55 Pengawas Spesialis K 3 Lingkungan Kerja 28 Pengawas Spesialis K 3 Kesehatan Kerja 51 Pengawas Spesialis K 3 Mekanik 14 Pengawas Spesialis K 3 Konstruksi

Jumlah Ahli K 3 yang melakukan pengawasan langsung di perusahaan 26. 547 383 4. 716 Ahli K 3 Umum Termasuk: Ahli K 3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Ahli K 3 Bidang Listrik 2. 193 Ahli K 3 Bidang Penanggulangan Kebakaran 469 Ahli K 3 Bidang Kimia 63 Ahli K 3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi 193 Ahli K 3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut 3. 413 Ahli K 3 Bidang Konstruksi 1. 050 Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja 62 Ahli K 3 Bidang Elevator dan Eskalator Ahli K 3 adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus di luar Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap UU No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya

K 3 HARUS DIKELOLA = FUNGSI PERUSAHAAN LAINNYA MANAJEMEN K 3 : PROSES MENGINTEGRASIKAN PRINSIP K 3 KE DALAM OPERASI PERUSAHAAN

DASAR HUKUM PASAL 27 (2) UUD 1945 Pasal 86 dan 87 UU NO. 13 TAHUN 2003 UU KK NO. 1 TAHUN 1970 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN KHUSUS - PP - PERMEN - KEPMEN

• UU No. 1 Tahun 1970 • • • Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 32 Tahun 2004 UU. No. 13 Tahun 2003 UU. No. 21 Tahun 2003 Peraturan Uap 1930 • Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No. 1 Tahun 1970. • PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK 3;

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970 MANAJEMEN SDM BAHAN FAKTOR PENYEBAB PERALATAN LINGKUNGAN KERJA TEMPAT KERJA AMAN Produk SEHAT tivitas SIFAT PEKERJAAN PROSES PRODUKSI CARA KERJA ANALISIS KECELAKAAN

Peraturan Perundangan K 3 1. PERSONIL : UU dan Per. Uap; Per. Menaker No. 01/1976; Per. Menaker No. 01/1979; Per. Menaker No. 02/1982; Per. Menaker No. 01/1988; Per. Menaker No. 01/1989; Per. Menaker No. 02/1992; Kep. Menakertrans No. 187/1999; 3. SISTEM : PP 50 Thn 2012 Per. Menaker No. 01/1980; Per. Menaker No. 02/1980; Per. Menaker No. 01/1981; Per. Menaker No. 03/1982; Per. Menaker No. 03/1998. 2. ALAT / MESIN: UU dan Per. Uap; Per. Menaker No. 01/1978; Per. Menaker No. 04/1980; Per. Menaker No. 01/1982; Per. Menaker No. 02/1983; Per. Menaker No. 03/1985; Per. Menaker No. 05/1985; Per. Menaker No. 02/1989; Per. Menakertrans No. 03/1999; Per. Menaker No. 37/2016; Per. Menaker No. 38/2016; Kep. Menakertrans No. 51/1999; SE Menakertrans No. 01/1997; SE Menakertrans No. 01/1979 4. KELEMBAGAAN K 3 Per. Menaker No. 04/1987 Per. Menaker No. 04/1995

5. KESEHATAN KERJA § § § Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja Permenaker 15/2008 ttg P 3 K

a. UU No. 3 Tahun 1969 ttg Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor; b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 08/MEN/2010 tentang Alat Pelindung Diri c. Permenaker No. Per. 09/MEN/III/2016 tentang K 3 Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian; d. Permenaker No. 05 Tahun 2018 tentang K 3 Lingkungan Kerja e. SE. Menakertrans SE. 117/Men/ PPK-PKK/III/2005 tentang Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan tempat-tempat publik lainnya f. SE Menakertrans RI No. SE. 01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat K 3 di Ruang Terbatas

a. b. c. d. e. f. PP No. 7 Tahun 1973 ttg Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida; Peraturan Menteri Tenaga Kerja R. I. No. : Per. 03/MEN/1985 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes; Permenaker No. 3/Men/1986 tentang Syarat-syarat K 3 di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida; Keputusan Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Kep. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja; SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 140/MEN/PPKKK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan potensi bahaya besar (Major Hazard Installation); Kepdirjen PPK No. Kep. 84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah

Melanjutkan Visi K 3 Nasional

1. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K 3; 2. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai pelaksanaan budaya K 3 secara optimal disetiap kegiatan usaha; 3. Meningkatkan penerapan K 3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K 3;

1. Turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; 2. Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas; 3. Meningkatkan penerapan K 3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K 3

KESIMPULAN • Undang-Undang No 1 Tahun 1970 masih relevan; hanya pengaturan secara Umum tentang K 3. • Aturan lebih detail ditetapkan melalui PP, Permen, Kepmen; • Perlu kerjasama semua pihak dalam mengoptimalkan perlindungan K 3 ;

Terima kasih, semoga bermanfaat ! ! ! UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA