KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JAFUNG DAN SKP CONTENTS 01 02

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JAFUNG DAN SKP

CONTENTS 01 02 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN BAGI JAFUNG BIANG PUPR KEBIJAKAN PENYUSUNAN SKP BAGI JAFUNG BIDANG PUPR

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN JAFUNG BIDANG PUPR Asadal has been running one of the biggest domain and web hosting sites in Korea since March 1998. More than 3, 000 people have visited our website. www. asadal. com for domain registration and webhosting.

ROADMAP ASN 2015 -2019 (Nasional) SASARAN 2015 2017 2016 2018 2019 Audit Organisasi Pengorganisasian Perekrutan & Orientasi Capaian Anjab & ABK dg e-Formasi (Sesuai Potensi Daerah) & SIM-ASN Sistem Etika, Integritas, dan Disiplin Rekruitmen dan Penugasan (C)ASN Pengembangan Kapasitas Standar Kompetensi Jabatan Arah organisasi sesuai Nawacita SIM ASN Andal Talenta Terbaik Job–Person Fit Assesment Kompetensi sesuai Jabatan Sistem Manajemen Kinerja Penilaian Kinerja & Awards Promosi & Rotasi Sistem Kompensasi & Penegakan Sanksi Sistem Gaji, Tunjangan dan Penghargaan Berbasis Kinerja Sistem Talent Management - Kepemimpinan Seleksi JPT & JA ASN Pola Karir Instansi dan Nasional Purnabhakti & Terminasi * Sumber : Kemen. PAN –RB , Oktober Sistem Pensiun, JHT, dan kompensasi Kinerja Individu yg optimal bagi Organisasi Talent Mapping JPT & JA Teladan Rotasi Nasional Apresiasi Layak

Beretika Bekerja tuntas 6 B Berpikir strategis ASN VALUES Berkolaborasi Berinovasi Sumber : Kem. PANRB Berkeputusan tegas

DASAR HUKUM PENGELOLAAN ASN PP 11/2017 Manajemen PNS RPP KORPS PROFESI PEGAWAI ASN PNS DIANGKAT DALAM PANGKAT DAN JABATAN RPP Manajemen PPPK UU ASN RPP Kinerja & Disiplin RPP Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua RPP Pengga jian & Tunjangan

UNDANG-UNDANG ASN PNS JABATAN PIMPINAN TINGGI PPPK JABATAN ADMINISTRASI UTAMA ADMINISTRATOR MADYA PENGAWAS PRATAMA PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA MADYA MUDA PERTAMA TERAMPIL PENYELIA MAHIR TERAMPIL PEMULA

POLA KARIR PNS JPT UTAMA Sesuai Peraturan IVd, 4 Thn, peng. 2 Jab JPT MADYA IVc, 4 Thn, peng. 2 Jab IVb, 4 Thn ADMINISTRATO R IIId, 4 Thn, peng. 2 Jab IIIb, 2 Thn, peng. 2 Jab JPT PRATAMA IVc, 4 Thn IIId, 4 Thn IIIb, 4 thn S 1, IIId, 4 Thn * Sumber : Kemen. PAN –RB , Oktober 2017 SWASTA AHLI MADYA PPPK AHLI MUDA AHLI PERTAMA S 1/DIV PELAKSANA PENDIDIKAN NASIONALISME IVc, 4 Thn, Serumpun AHLI UTAMA PENGAWAS LULUSAN IKATAN DINAS MINIMAL 4 TAHUN IVd, 4 Thn, IIIb, 4 thn PENYELIA MAHIR TERAMPIL PEMULA TNI POLRI

3. 564 1. 734 23. 083 JAFUNG TERTENTU PEJABAT STRUKTURAL PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR - Aktif : 3. 001 - Bebas Sementara : 21. 349 17. 976 JAFUNG UMUM 7. 284 S. 1 KE ATAS 1. 744* 835 4. 444 NON TEKNIS 3. 130* 403 TEKNIS 260* 416 NON TEKNI S 380* Di bawah 50 th Di atas 50 th 143 213 9. 873 SMA KE BAWAH Di bawah 50 th 1. 314 Utama = 3 Madya = 293 Muda = 1039 Pertama = 1364 Terampil = 30 JFT NON BIDANG PU - Aktif : 622 - Bebas Sementara : 819 D. 1 s/d D 3 Di bawah 50 th 1. 096 JFT BIDANG PU - Aktif : 2. 379 - Bebas Sementara : 350 563 PEJABAT FUNGSIONAL 2. 840 TEKNIS 2. 729 36 2. 320 TEKNIS 7. 553 NON TEKNIS Utama = 47 Madya = 125 Muda = 250 Pertama = 348 Terampil = 65

Pola Pengembangan Karir SDM PUPR Purnabakti Promosi / Mutasi / Rotasi Asesment Diklat Rekrutmen

ALUR KARIR SDM PUPR I I I REKRUTMEN JPT MADYA I. Sekjen/Sesmen, Dirjen, Deputi, Irjen, Ka. Badan di lingk. Kem dan Set. Lembaga Negara (MK, BPK, DPR, MPR, DPD, KY, MA), Set. Pres/wapres, JAM II. Sestama, Irtama, Deputi di lingk. LPNK III. Sekjen, Deputi di Lingk. LNS, Sekda Provinsi, Staf Ahli Kem. Diklat, Pengembangan, Pembinaan Asesmen dan Pelamaran Terbuka STAF ESELON IV ESELON II III ESELON I dan Ka Lemb/Badan

CORPORATE CULTURE PUPR “Setiap Perilaku Pegawai PUPR Memberikan Pengaruh & Dampak pada Institusi” MISSION ORIENTED PROFESIONALISM TEAM WORK AKHLAKUL KARIMAH

Pengelolaan Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL Sesuai Pasal 1 UU ASN No. 5/2014 adalah SEKELOMPOK JABATAN YANG BERISI FUNGSI DAN TUGAS BERKAITAN DENGAN PELAYANAN FUNGSI-ONAL YANG BERDASARKAN PADA KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TERTENTU Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada JPT Pratama (Eselon II), Administrator, Pengawas

Kriteria Jabatan Fungsional 1 2 3 4 5 • fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah • mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu • dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi • pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya • kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit

Jenjang Jabatan Fungsional KE TERAMPIL AN Penyelia (IIIc-IIId) Mahir (IIIa-IIIb) Terampil (IIb-IIc) Pemula (IIa) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan. KE AHLI AN Utama (IVd-IVe) Madya (IVa-IVc) Muda (IIIc-IIId) Pertama IIIa-IIIb)

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DICAPAI KATEGORI KEAHLIAN Utama Pembina Utama (IV/e) Pembina Utama Madya(IV/d) 1050 850 Madya Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) 700 550 400 Muda Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) 300 200 Pertama Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) 150 100

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DICAPAI KATEGORI KETERAMPILAN Pemula Pengatur Muda (II/a) 25 Terampil 40 60 80 Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d) Mahir Penata Muda Tk. I (III/a) Penata Muda (III/b) 100 150 Penyelia Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d) 200 300

TUGAS DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGAS Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan PP No 11 Tahun 2017, Ps. 67 dan Ps 68 PERAN Membantu Pimpinan pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas berdasarkan pada keahlian dan keterampilan KEDUDUKAN Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator , atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pasal 74 – 90, PP 11 Th. 2017 Pertama • Syarat pendidikan • Uji kompetensi • Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perpindahan • Syarat pendidikan • Uji kompetensi • Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun • Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik • Batas Usia Keahlian : 53 untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT • Batas Usia Keterampilan : 53 tahun • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Penyesuaian / Inpassing Promosi • Syarat pendidikan • Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun • Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri • Uji Kompetensi • Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik • Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN

REALISASI PROGRAM : UPDATING DATA PEJABAT FUNGSIONAL PERKEMBANGAN JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG PUPR & NON-PUPR TAHUN 2015 – 2018 (Juli 2018) 3500 3000 2522 2473 2500 3001 2729 2379 2130 2015 1779 1748 2785 1500 1000 725 743 770 2014 2015 2016 599 622 2017 2018 500 0 BIDANG PUPR BIDANG NON-PUPR TOTAL JAFUNG JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL TAHUN 2000 - 2017 JENIS BIDANG PUPR BIDANG NON-PUPR TOTAL JAFUNG 2014 2015 2016 2017 2018 1748 1779 2015 2130 2379 725 743 770 599 622 2473 2522 2785 2729 3001

PERKEMBANGAN JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL B I D A N G P U P R TAHUN 2000 – 2017 (Juli 2018) 2500 2015 1779 1748 1500 893 1000 500 0 No 1 2 3 418 206 54 102 560 45337 2 3 0 298 167 6036350 0 2001 2002 2007 2012 465 172 158 60 2014 845 469 433 375 154 163 150 206 137114 156146 177 2015 2016 Teknik Pengairan Teknik Jalan dan Jembatan Teknik Penyehatan Lingkungan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pembina Jasa Konstruksi TOTAL Teknik Pengairan Teknik Jalan dan Jembatan Teknik Penyehatan Lingkungan 4 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5 Pembina Jasa Konstruksi 2000 2001 Jumlah Pejabat Fungsional Bidang PUPR Tahun 2000 - 2017 2007 2012 2014 2015 Bidang PUPR 45 418 1748 1779 33 206 465 469 7 102 893 845 2 54 158 156 2017 624 210 176134 2018 2016 2017 2018 2015 433 1177 137 2130 375 1222 206 2379 624 1235 176 298 167 60 36 35 3 56 172 163 154 177 0 0 0 60 146 114 150 Inpassing 2002 1235 1222 1177 TOTAL Jenis JFT 2379 2130 210 134

na Pe tk a gi Pe ta 2 ya sa ng Pe Ru e n an Pe nda ga g d P ra l nc i D aan ene an am l B pa ar iti g a Pe k ng Li ra /. . n tu ra gku. n n Pe g. . . ru nd a Pe. . . ra Pe w r a Pr a w an at t at Pe Gi a re gi H ka ub y u ng Pe asa Pr an an ren at ca M P a La ran asy na bo at a ra a K rak a to riu om t m pu Ke ter s Su Pu eha rv ey stak t. . . or a Pe wan m e W id taa n ya isw ar a a ol el ng Gi te r n 1 Li te r ok D ok r 0 D da Bi is to di ar 100 Au an 0 sip ai w ga 50 Ar pe Ke 150 Pe is al An Realisasi PNG Program: FILE JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL SELAIN BIDANG PUPR data per Juli 2018 250 209 200 119 81 58 11 7 6 8 1 7 4 1 21 12 18 3 9 36 1

Realisasi PNG Program: FILE Jumlah Pejabat Fungsional per Jenjang data per Juli 2018 1444 1600 1400 1105 1200 1000 800 600 318 400 200 0 48 Utama Madya Muda Pertama 28 32 Penyelia Mahir 26 Terampil 0 Pemula

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pasal 94 – 97, PP 11 Th. 2017 Mengundurkan diri dari jabatan Diberhentikan sementara sebagai PNS CTLN Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan Ditugaskan penuh di luar JF Tidak memenuhi persyaratan jabatan DAPAT DIANGKAT KEMBALI BERDASARKAN KETERSEDIAN KEBUTUHAN JABATAN

BATAS USIA PENSIUN Batas Usia Pensiun • • • Jabatan Fungsional JF Keterampilan 58 Tahun JF Ahli Pertama JF Ahli Muda 60 Tahun JF Ahli Madya 65 Tahun JF Ahli Utama * Dikecualikan bagi yang telah ditetapkan dalam UU JF terkait Ps 354: PNS berusia > 60 tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUP ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, BUP tetap 65 tahun. Ps 355: PNS berusia > 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUPnya ditetapkan 60 tahun, BUPnya tetap 60 tahun. Ps 356: JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia setelah berlakunya PP 21/2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional, BUP nya 58 tahun.

Tugas Organisasi Profesi Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi Memberikan advokasi Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku Setiap JF wajib memiliki 1 organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak tanggal penetapan JF Setiap pejabat fungsional WAJIB menjadi anggota organisasi profesi JF

PROSEDUR PENILAIAN DAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL Pengajuan Unit kerja Pejabat Fungsional mengajukan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai/Pembina Teknis Jafung melalui Pembina Kepegawaian Verifikasi Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan buktif fisik DUPAK, jika tidak lengkap langsung dikembalikan kepada Pejabat Fungsional ybs melalui Pembina Kepegawaian Penilaian Angka Kredit Sidang Penilaian Angka Kredit untuk proses penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Pangkat/Jabatan Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat/Jabatan oleh Menteri (Pejabat Pembina Kepegawaian); apabila memenuhi persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan satu tingkat lebih tinggi

PEJABAT PENGUSUL Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Utama IV/d, IV/e Madya IV/a, IV/b, IV/c Dilingkungan Kementerian PUPR : Direktur/Sesditje n/Kepala BB (Eselon II) kepada KEPALA BPSDM Kementerian PUPR Selain Kem. PUPR : Sekjen K/L; Sek. Da kepada KEPALA BPSDM Kementerian PUPR Pertama III/a s. d. Muda III/d Pelaksana II/b s. d. Penyelia III/c Dilingkungan Kementerian PUPR : Kepala Bagian/Bidang (Es 3) kepada Direktur Jenderal/ Kepala Biro Selain Kem. PUPR : Pejabat Pembina Kepegawaian K/L; Kepala BKD kepada Direktur Jenderal

TIM PENILAI ANGKA KREDIT Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)* disidangkan oleh : TIM PENILAI PUSAT • UTAMA • MUDA TIM PENILAI INSTANSI, K/L/D • MUDA • PERTAMA • TERAMPIL

Rangkap Jabatan Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional DILARANG rangkap jabatan dengan Jabatan Administrasi (JA) atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) KECUALI untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional (Pengecualian tersebut seperti Jaksa di Kejari, Kajati, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Diplomat Ahli Utama)* * Sumber : BKN

TANTANGAN MENITI KARIR MELALUI JABATAN FUNGSIONAL Seorang ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional harus profesional, mandiri, tepat dalam pelaksanaan tugas (baik produk, waktu, dsb. ), dan inovatif.

UPAYA MEMPERKUAT PERAN FUNGSIONAL

INFRASTRUKTUR YANG DIKELOLA KEMENTERIAN PUPR BIDANG JALAN & JEMBATAN (721, 71 T) BIDANG CIPTA KARYA (71, 58 T) BIDANG SDA (227, 28 T) “NILAI ASET INFRA STRUKTUR PUPR TAHUN 2017 MEN CAPAI 1. 037 TRILIUN ATAU SETARA 35% ASSET NASIONAL” BIDANG PERUMAHAN (10, 71 T) BIDANG KONSTRUKSI

PERAN JABATAN FUNGSIONAL BELUM OPTIMAL Pengelolaan infastruktur yang andal Nilai aset infrastruktur mencapai Rp 1, 037 T atau setara 35% aset nasional (Tahun 2017) Kesenjangan sumber daya manusia Peningkatan kompetensi PNS professional dan berintegritas Pengembangan jabatan fungsional PP Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa pelaksana tugas dan fungsi adalah pejabat fungsional Permen PUPR belum mengatur rinci tentang kedudukan, tugas, dan wewenang jabatan fungsional Peran jabatan fungsional belum optimal

DAMPAK TERHADAP PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PUPR PNS Struktural 7% Fungsional 14% Operasi dan Pemeliharaan Pelaksana 79% ü Tingkat layanan infrastruktur terus menurun ü Infrastruktur rusak sebelum waktunya Peningkatan dan Pembangunan ü Pelaksanaan sub standar ü Pengawasan kurang optimal ü Lingkup pekerjaan fungsional belum fokus pada tusi ü Fungsional didasarkan pada bidang keahlian bukan spesialisasi ü Pembinaan karir fungsional kurang menarik

PUSDIKLAT MENJAFUNG SEBAGAI UNIT PELAKSANA PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSAT DIKLAT MANAJEMEN & PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ANGGARAN DAN UMUM SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN MANAJEMEN BIDANG PENGEMBANGAN & EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL SUBBIDANG TEKNIK PELATIHAN SUBBIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG MATERI PELATIHAN SUBBIDANG EVALUASI SUBBAGIAN UMUM

KEGIATAN PUSDIKLAT MENJAFUNG DALAM MENGELOLA DIKLAT MANAJEMEN & JABATAN FUNGSIONAL Menyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan diklat manajemen; Mengoordinasikan penyelenggaran diklat manajemen; Standarisasi sistem/pola, teknik dan materi diklat manajemen; KEGIATAN PUSDIKLAT MENJAFUNG Mengoordinasikan pembinaan teknik substantif diklat manajemen; Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan jafung; Melaksanakan pembinaan, pengembangan profesi, dan pemberdayaan jafung; dan Melaksanakan fasilitasi administrasi pengembangan jabatan fungsional.

PENGUATAN PERAN FUNGSIONAL SEBAGAI PNG FILE PELAKSANA TUGAS POKOK/ PELAYANAN FUNGSIONAL KONDISI AWAL ASN PUPR (2017) ASN PUPR JABATAN STRUKTURAL 1. 734 (7, 51%) KONDISI YG DIHARAPKAN ASN PUPR (2019) JABATAN STRUKTURAL 1. 734 (7, 51%) JABATAN FUNGSIONAL Jml bertambah menjadi 6. 000 JABATAN FUNGSIONAL: 3. 373 (14, 61%) Kedudukan, tugas, tanggung jawab TDK JELAS. ASN PUPR JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA 19. 976 (77, 87%) JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA JUMLAH MASIH MENDOMINASI 12. 500 (53, 17%) JUMLAH DIKURANGI INTERVENSINYA DGN: • PENINGKATAN KUANTITAS • PENINGKATAN KUALITAS (25, 50%); Kedudukan, tugas, tanggung jawab JELAS.

PNG FILEPENGUATAN PERAN FUNGSIONAL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS POKOK / PELAYANAN FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL memimpin suatu satuan organisasi ASN PUPR YG DIHARAPKAN (2019) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) melaksanakan pelayanan fungsional organisasi didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA melaksanakan tugas dukungan teknis dan administratif didasarkan pada keterampilan tertentu. ASN PUPR JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA 12. 500 (53, 17%) JABATAN STRUKTURAL 1. 734 %) 1. 734 (7, 51%) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) 6. 000 (25, 50%)

ILUSTRASI + KEDUDUKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL Kedudukan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional diilustrasikan seperti Se orang Kepala Balai PUPR (Bertanggungjawab Memimpin Pelaksanaan Seluruh Kegiatan Administrasi, Pemerintahan, dan Pembangunan Bidang PUPR) dan Pejabat Fungsional (Melakukan Tugas Kegiatan Teknis Fungsional Bidang PUPR) Komitmen Proses Saling Percay a Keterlibatan Misi Komunikasi KEPALA PUSDIKLAT TENAGA FUNGSIONAL (Widyaiswara, Analis Kepegawaian, Perencana, Barang dan Jasa, Arsiparis )

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, & TANGGUNG JAWAB JAFUNG PUPR TUGAS STRUKTURAL TUGAS FUNGSIONAL 1. Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas; 2. Mengorganisasikan penyelenggaraan tugas. (Membagi tugas, wewenang, tanggung jawab di antara pejabat fungsional yang dilibatkan); 3. Menetapkan rencana dan program; 4. Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk & manual penyelenggaraan tugas; 5. Mengendalikan jalannya pekerjan (memantau, mengawasi, danperalatan, bahan dan pembiayaan; dan 6. Menyediakan perlengkapan, Tindak Turun Tangan); 7. Menggerakkan dan memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. 1. Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional (pelayanan fungsional) sesuai aturan, dengan mengindahkan aspek pengendalian struktural; dan 2. Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan dengan menegakkan kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesional menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM & KEDUDUKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PUPR 1. DASAR HUKUM MENTERI PUPR PEJABAT FUNGSIONAL PEJABAT STRUKTURAL • UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS yang telah diubah dengan PP No 63/2009; • PP No. 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang telah diubah dengan PP No. 40/2010; • Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR; dan • Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR 2. KEDUDUKAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL • Tugas, hak/kewajiban dan wewenang/tanggung jawab tidak tumpang tindih; • Penugasan Pejabat Fungsional melekat pada struktur organisasi secara berjenjang sesuai kesamaan fungsi/ disiplin dan kesetaraan; • Pejabat Struktural mengembangkan profesionalisme manajerial & Pejabat Fungsional mengembangkan profesionalisme substansi/teknis.

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI 2017 DAN PENYUSUNAN SKP 2018

PENILAIAN KINERJA PENGKURAN CAPAIAN INDIVIDU > 76 SKP 91 PK > SKP (60%) PERILAKU KERJA (40%) PRESTASI KERJA SKP > 76 PK > 91 SKP > PK > 91 91 S SK KP < P 2 25 550 DIKLAT KENAIKAN PANGKAT PROMOSI JABATAN HUKUMAN DISIPLIN PENGUKURAN CAPAIAN ORGANISASI I LA NI AN X AT B JA TAMBAHAN PENGHASILAN

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI - SKP Aspek Kuantitas Kualitas Waktu Biaya* - *) Tidak dipakai lagi **) Diisi jika menjabat PERILAKU Orientasi Pelayanan Integritas Komitmen Disiplin Kerja Sama Kepemimpinan** TUGAS TAMBAHAN (DAN/ATAU) KREATIVITAS

ØRPP Tentang Penilaian Kinerja ASN: SKP: § KINERJA UTAMA • Indikator Kinerja Individu • Target Kinerja § KINERJA TAMBAHAN • Tugas tambahan • Inovasi

CASCADING DOKUMEN PENYUSUNAN SKP Rencana Strategis (Renstra) Perjanjian Kinerja (PK) KEGIATAN Kegiatan dari PK Kegiatan dari RKA-KL Kegiatan dari TUSI Kegiatan Tambahan Kegiatan Kreativitas

BAHAN PENYUSUNAN SKP RPeta Jabatan RRKT (Rencana Kerja Tahunan) Rencana Strategis àRencana Kinerja (Renja) àPerjanjian Kinerja (PK) àRKA-KL/Bahan RKA-KL RAnalisis Jabatan RKegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Tugas dan Fungsi RTugas Tambahan RKegiatan Kreativitas (Fungsional Tertentu)

ALUR PENYUSUNAN SKP PNS YANG DINILAI ATASAN LANGSUNG (Pejabat Penilai) Penetapan Kegiatan ATASAN PEJABAT PENILAI Penetapan Renstra/ Renja Negosiasi Tugas Pokok Jabatan Sasaran Kerja Pegawai • Kegiatan tugas pokok • Sasaran kerja yang akan dicapai • Target (Aspek kuan, kual, wkt, dan/ atau biaya) Tidak Setuju Tanda Tangan SKP

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SKP R Identifikasi Jabatan dalam Peta Jabatan à Isi pada kolom jabatan à lengkapi data yang terkait R Identifikasi Kegiatan dalam RKT (RKA-KL/DIPA) à Pindahkan dalam kolom tugas beserta targetnya à Edit sesuai redaksional kegiatan R Identifikasi muatan lokal jabatan (Perencanaan, Monev dan Tugas Lain) à Tulis ke dalam tugas jabatan bila tidak ada dalam RKA-KL/DIPA à Tulis target berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya R Periksa kembali Jabatan dan Tugas Jabatan beserta targetnya. R Lakukan cascading untuk penyusunan SKP jabatan dibawahnya. • Keterangan: Rumusnya adalah lokal) copy, paste, edit dan ML (muatan

Rapermen Pengelolaan Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR Oleh : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 2018

Latar Belakang • UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

Ruang Lingkup Rapermen Pengelolaan Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR • Perencanaan Jabatan Fungsional; • Pengorganisasian JF; • Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional; • Kepakaran dan Penguatan Peran JF; • Pengembangan Profesi JF; dan • Pemantauan dan Evaluasi JF.

Perencanaan Jabatan Fungsional • Analisis kebutuhan JF • Standar Kompetensi JF • Penyusunan Formasi JF

Pengorganisasian JF • Jabatan Fungsional Bidang PUPR • Jabatan Fungsional Bidang Non PUPR

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional • Pengangkatan meliputi Pengangkatan Pertama • Perpindahan dari Jabatan Fungsional lainnya • Penyesuaian / Inpassing

Kepakaran dan Penguatan Peran Jabatan Fungsional • Kepakaran JF berdasarkan keilmuan • Kepakaran JF sesuai dengan kelompok Manajemen

Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional • Pelaksanaan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian sesuai bidang jabatan fungsional • penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain sesuai bidang jabatan fungsional • perolehan sertifikasi profesi sesuai bidang jabatan fungsional

Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi JF melalui SI-MENTOR PUPR agar tercipta: • Kesesuaian jenis JF dengan penempatan dan penugasan • Kesesuaian rencana dengan pencapaian AK • Kesesuaian kompetensi Pejabat Fungsional dengan standar kompetensi sesuai jenjangnya • Kesesuaian spesialisasi dengan sertifikasi JF • Kesesuaian pencapaian output/outcome JF dengan rencana • Kesesuaian formasi dengan ketersediaan jumlah pejabat fungsional

THANK YOU