DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR PERAN JABATAN FUNGSIONAL

DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR PERAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEBINAMARGAAN Disampaikan pada : Pelatihan Dasar Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan a, t r a yak 018 g o Y ei 2 M Oleh : Ir. Eni Anggraeni, MM

OUTLINE 1 2 3 4 5 • Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan • Definisi yang terkait dengan Teknik Jalan dan Jembatan • Kedudukan Jafung Teknik Jalan dan Jembatan dalam : • Struktur Organisasi Ditjen Bina Marga • Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Marga • Peran Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dalam penyelenggaraan jalan • Kegiatan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 6 • Pembinaan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 7 • Penutup

I. PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN a) UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang “Aparatur Sipil Negara” Pasal 1, Pasal 13, Pasal 18 b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS c) Kepmen. Kowasbang PAN No. 64/Kep/MK. WASPAN/10/1999 tentang “Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya” d) Permen PUPR No. 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat e) Permen PUPR No. 20 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3

UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 1 Penjelasan Istilah/Pengertian Pasal 13 Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. 4

UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 18 Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. 5

II. Definisi yang terkait dengan Teknik Jalan dan Jembatan e) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. f) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. g) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. h) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi (PP Nomor 11 Tahun 2017) 6

II. DEFINISI YANG TERKAIT DENGAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 : a) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. b) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP). c) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7

III. KEDUDUKAN JABFUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN A. Dalam Struktur Organisasi Ditjen. Bina Marga 8

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PRESERVASI DAN PERALATAN I SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUB BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG PRESERVASI DAN PERALATAN II BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN SEKSI PERENCANAAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN JALAN SEKSI PRESERVASI DAN PERALATAN JALAN II SEKSI PEMANTAUAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN JEMBATAN SEKSI PRESERVASI DAN PERALATAN JEMBATAN II SATKER DAN PPK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PRESERVASI DAN PERALATAN BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN SEKSI PERENCANAAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN JALAN SEKSI PRESERVASI DAN PERALATAN JALAN SEKSIPEMANTAUAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN JEMBATAN SEKSI PRESERVASI DAN PERALATAN JEMBATAN SATKER DAN PPK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUB BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B 11

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN 12

Pembagian Wilayah Kerja UPT/Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional . Banda Aceh I Medan . Tanjung Selor II . . Tanjung Pinang Pekanbaru . Padang . . Pontianak Jambi III IV . Pangkal Pinang . Palembang . V Bengkulu XII . . Tipe PROVINSI WILAYAH KERJA JAKARTA A DKI JAKARTA, JAWA BARAT, BANTEN Manokwari . XIV XVI . XVII Mataram. . Denpasar X XVIII Ambon PANJANG JALAN NASIONAL . Kupang KEMENTERIAN PU PR PANJANG JALAN NASIONAL NO. NAMA BALAI PUSAT BALAI Tipe PROVINSI WILAYAH KERJA 2. 407, 39 1 2 BPJN III BPJN IV PADANG JAMBI A A SUMATERA BARAT, BENGKULU JAMBI, KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA, GORONTALO 2. 241, 42 1. 904, 75 (KM) 1 BBPJN VI 2 BBPJN VIII SURABAYA A JAWA TIMUR, BALI 2. 990, 62 3 BPJN XII BALIKPAPAN 3 BBPJN XI BANJARMASI N A KALBAR, KALTENG, KALSEL 5. 323, 95 4 BPJN XIV PALU 4 BBPJN II MEDAN B SUMATERA UTARA, RIAU 3. 968. 84 5 BPJN XV MANADO A A 6 BPJN XVI AMBON A MALUKU, MALUKU UTARA 2. 975, 01 7 BPJN I BANDA ACEH BPJN IX BPJN XVII MATARAM KUPANG MANOKWARI B B NANGGROE ACEH DARUSSALAM NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BARAT 2. 102, 07 8 9 10 5 BBPJN V PALEMBANG B 6 BBPJ NVII SEMARANG B 7 BBPJN XIII MAKASSAR B 8 BBPJN XVIII JAYAPURA B TOTAL A SUMSEL, BABEL, LAMPUNG JAWA TENGAH, D. I. YOGYAKARTA SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN PAPUA 3. 492, 77 1. 766, 00 2. 509, 09 2. 636, 73 25. 095, 39 A . Jayapura . . Kendari XIII IX PUSAT BALAI . Ternate Makasar BPJN NAMA BALAI . Mamuju . Banjarmasin BBPJN NO. . . Gorontalo Palu Balikpapan XI . . Jakarta Serang VI Semarang. Surabaya. . Bandung VIII Yogyakarta Bandar Lampung . Samarinda Palangkaraya . Manado XV 2. 296, 06 3. 871, 21 2. 412, 52 934, 55 1. 857, 91 1. 326, 38 TOTAL B 21. 921, 88 TOTAL A + B 47. 017, 27

CORE BUSINESS DITJEN. BINA MARGA PENYELENGGARAAN JALAN PENGATURAN • • • PEMBINAAN Perumusan kebijakan perencanaan • Penyusunan Perencanaan Umum • Pelayanan • Pemberdayaan SDM • Penelitian dan Pengembangan (Tusi Balitbang) Penyusunan Peraturan Perundangan Penyusunan Pedoman dan standar teknis PENGAWASAN PEMBANGUNAN • Tertib Pengaturan • Pemrograman • Tertib Pembinaan • Penganggaran • Tertib Pembangunan • Perencanaan Teknis • Pelaksanaan Konstruksi • Pengoperasian • Pemeliharaan di lingkungan pusat (Direktorat) di lingkungan BBPJN/ BPJN 14

A. Peran Jabatan Fungsional Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga v Tujuan bagi peran antara pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana : • Untuk menyeimbangkan tugas dan fungsi antara jabatan struktural, jabatan fungsional dan pelaksana, • Mempertegas tugas dan fungsi antara jabatan struktural, jabatan fungsional dan pelaksana, • Mengoptimalkan peran jabatan fungsional, • Mengembalikan posisi jabatan fungsional di level yang disetarakan dengan jabatan struktural. 16

III. KEDUDUKAN JABFUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN B. Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga v Tugas Ditjen. Bina Marga : mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v Fungsi Ditjen. Bina Marga : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional; c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 17

TUGAS, PERAN, KEDUDUKAN dan FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL ASN (PP No 11 Tahun 2017, Ps. 67 dan Ps 68) TUGAS PERAN KEDUDUKAN Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan Membantu Pimpinan pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas berdasarkan pada keahlian dan keterampilan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator , atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, & TANGGUNG JAWAB JAFUNG PUPR TUGAS STRUKTU RAL 1. Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas; 2. Mengorganisasikan penyelenggaraan tugas. (Membagi tugas, wewenang, tanggung jawab di antara pejabat fungsional yang dilibatkan); 3. Menetapkan rencana dan program; 4. Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk & manual penyelenggaraan tugas; 5. Mengendalikan jalannya pekerjan (memantau, mengawasi, dan Tindak Turun Tangan); 6. Menyediakan perlengkapan, peralatan, bahan dan pembiayaan; dan 7. Menggerakkan dan memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. TUGAS FUNGSIO NAL 1. Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional (pelayanan fungsional) sesuai aturan, dengan mengindahkan aspek pengendalian struktural; dan 2. Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan dengan menegakkan kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesional menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan.

MEKANISME DUKUNGAN MANAJEMEN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II KONSEP MEMROGRAM DIREKTUR/KEPALA PUSAT/KEPALA BIRO/KEPALA BALAI TUGAS LAIN FUNGSI STRATEGIS MELAPORKAN MENGORGANISASIK AN MENGKOORDINASIK AN MENGAWASI ESELON III KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG/KEPALA SUBDIT TUGAS LAIN FUNGSI TAKTIS ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BIDANG MENGEVALUASI TUGAS LAIN FUNGSI OPERASIONAL PELAKSANA TUGAS LAIN FUNGSI PENDUKUNG KOMPETENSI TEKNIS MENYEDIAKAN DATA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PEMBAGIAN PERAN PEJABAT STRUKTURAL MANAGERIA L FUNCTION JPT Pratama Administrator Pengawas Strategic Concept Tactical Concept Operational Concept PELAKSANA Concept Menyiapkan konsep strategis penerapan standar dan pedoman pembangunan jalan Menyiapkan distribusi konsep penerapan standar dan pedoman pembangunan jalan Menyiapkan konsep teknis penerapan standar dan pedoman pembangunan jalan Melaksanakan konsep yang diberikan Policy Menyiapkan bahan perumusan kebijakan standar dan pedoman pembangunan jalan Menerapkan kebijakan standar dan pedoman pembangunan jalan Memeriksa penyusunan standar dan pedoman pembangunan jalan Menyusun standar dan pedoman pembangunan jalan Coordinating Melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum, Setditjen dan direktorat lain di lingkungan Bina Marga Melaksanakan koordinasi dengan Setditjen dan direktorat lain Melaksanakan koordinasi dengan Setditjen Menyiapkan data pendukung Controlling Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerapan standar dan pedoman pembangunan jalan Menyiapkan data pendukung Organizing Mengorganisasikan tim dalam melaksanakan kegiatan Mengorganisasikan tim taktis dalam melaksanakan kegiatan Mengorganisasikan tim teknis dalam melaksanakan kegiatan Menyiapkan data pendukung Supporting Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Menyiapkan data pendukung

B. Peran Jabatan Fungsional Dalam Penyelenggaraan Jaringan Jalan Meningkatkan daya saing logistik dan mobilitas antar moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi IMPACT Meningkatnya pengembangan jaringan jalan (Pengembangan Jaringan Jalan) OUTCOME OUTPUT CORE PROCESS SUPPORT PROCESS INPUT Terpeliharanya jaringan jalan nasional (Manajeman Jaringan Jalan) Meningkatnya konektivitas local (Mendukung Manajemen Jalan Sub-nasional) Tersedianya sistem jaringan jalan yang handal, efisien dan terintegrasi Terbangunnya jalan baru sepanjang 2. 350 km jalan nasional baru Terpeliharany a jalan nasional sepanjang 45. 592 Km Terbangunnya jembatan sepanjang 29. 856 M dan terpeliharanya jembatan sepanjang 445. 910 M Terbangunnya 1000 Km jalan bebas hambatan, 300 Km jalan lingkar perkotaan, pengadaan tanah jalan tol 19. 582 Ha Terpeliharanya jalan sub nasional (menunjang 10 pelabuhan baru/renovasi, 10 bandara baru/renovasi, 10 kawasan industri) sepanjang 500 km Pengembangan Jaringan Jalan Pembangunan Jalan Nasional Preservasi Jalan Nasional Pembangunan dan Preservasi jembatan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan Dukungan Jalan Daerah (konektiviti mendukung ke pelabuhan, bandara dan kawasan industri) Data dan Informasi Manajemen SDM yang berkelanjutan Administrasi Belanja yang Transparan dan Berkinerja Tinggi Manajemen Biaya yang Efektif dan Tepat Pemerintahan dengan “Good Governance” Manajemen Aset yang mendukung LK Peraturan Perundangan SDM yang Kapabel Data dan Informasi Sarana dan Prasarana Kerja APBN/ APBD/ Swasta

IV. PERAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN A. Peran Jabatan Fungsional Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga 11/06/2021 23

A. Peran Jabatan Fungsional Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga 11/06/2021 24

A. Peran Jabatan Fungsional Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga 11/06/2021 25

Contoh Uraian Tugas Teknis Jalan dan Jembatan Utama SUB DIREKTORAT MANAJEMEN KONSTRUKSI FUNGSI TUGAS SUBDIT Melaksanakan Substansi Teknis : pembinaan teknik Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana manajemen pembangunan jalan pelaksanaan pengendalian manajemen konstruksi pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan nasional yang bersumber APBN dan kerjasama luar negeri serta fasilitasi penyesuaian kontrak yang mengubah target dokumen anggaran URAIAN TUGAS RUMPUN TUGAS Penyusunan Bahan persiapan pengendalian 1 manajemen pelaksanaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN. BUTIR TUGAS PERAN Melakukan kajian & pengembangan Teknik JJ Ahli manajemen konstruksi di Utama bidang jalan dan jembatan SUB DIREKTORAT GEOMETRIK, PERKERASAN JALAN DRAINASE FUNGSI TUGAS SUBDIT Melaksanakan Substansi Teknis : pembinaan teknik geometrik, Penyediaan konsultasi teknis perkerasan, dan geometrik jalan, perkerasan drainase jalan drainase URAIAN TUGAS RUMPUN TUGAS Pendampingan dan konsultasi teknis geometrik 3 Konsultasi Teknis jalan, perkerasan jalan drainase. BUTIR TUGAS PERAN Menyusun konsep bijak bimbingan dan Teknik JJ Ahli penyuluhan Utama penyelenggaraan pras. jln bagi semua pelaku bang. jln

Contoh Uraian Tugas Teknis Jalan dan Jembatan Madya SUB DIREKTORAT MANAJEMEN KONSTRUKSI TUGAS SUBDIT FUNGSI URAIAN TUGAS RUMPUN TUGAS BUTIR TUGAS PERAN Substansi Teknis : Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan Penyiapan Dokumen koordinasi usulan 1 program. 2 Penyusunan Dokumen penilaian usulan program. Koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian manajemen konstruksi Melaksanakan pembangunan dan Penyusunan Dokumen pengendalian pembinaan peningkatan kapasitas jalan 4 manajemen pelaksanaan konstruksi jalan teknik nasional yang bersumber nasional dengan kerjasama luar negeri. pelaksanaan APBN dan kerjasama luar manajemen negeri serta fasilitasi pembangunan penyesuaian kontrak yang jalan mengubah target dokumen anggaran Pembinaan teknis pelaksanaan analisis mengenai dampak Penyiapan kegiatan pembinaan analisis lingkungan, analisis 3 mengenai Sistem Manajemen K 3 di bidang mengenai dampak lalu jalan. lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Penyiapan kegiatan pembinaan analisis Sistem Pengendalian Intern 5 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan Menyusun konsep renc. program 1 & 5 tahunan Mempresentasikan dan membahas renc. prog. 1 & 5 tahunan Teknik JJ Ahli Madya Menyusun renc. penyediaan& penggunaan dana/DIP Teknik JJ Ahli Madya Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan Teknik JJ Ahli Madya Mempresentasikan dan membahas Rencana renc. prog. 1 & 5 tahunan Program dan Menyusun konsep renc. program 1 Alokasi Dana & 5 tahunan

Contoh Uraian Tugas Teknis Jalan dan Jembatan Muda SUB DIREKTORAT GEOMETRIK, PERKERASAN JALAN DRAINASE TUGAS SUBDIT FUNGSI URAIAN TUGAS RUMPUN TUGAS BUTIR TUGAS PERAN Substansi Teknis : Penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan Penyiapan Draft/konsep norma, standar, Penyusunan Menyusun standar pelaporan 1 kriteria geometrik jalan, pedoman, dan kriteria (NSPK) geometrik jalan. NSPK geometrik konstruksi perkerasan drainase Pembinaan teknis perencanaan dan Penyiapan bahan bimbingan teknis Menyusun bahan diseminasi pelaksanaan teknik geometrik 1 perencanaan dan pelaksanaan geometrik jalan, konstruksi perkerasan jalan. dan drainase Penyiapan bahan bimbingan teknis Bimbingan Teknis Menyusun bahan diseminasi 2 perencanaan dan pelaksanaan konstruksi perkerasan. Penyiapan bahan bimbingan teknis Melaksanakan 3 Menyusun bahan diseminasi drainase perencanaan dan pelaksanaan drainase. pembinaan Penyediaan konsultasi teknis teknik Pembuatan daftar permasalahan teknis Membuat laporan hasil monit. & geometrik jalan, perkerasan 2 Konsultasi Teknis geometrik, geometrik jalan, perkerasan drainase. evaluasi perkerasan, dan jalan drainase Pengembangan teknologi bahan perkerasan Pengembangan Menganalisis teknologi perkerasan 1 Penyiapan bahan pembinaan penerapan Teknologi baru teknik jalan teknologi baru. Pembinaan pelaksanaan hasil Evaluasi pelaksanaan hasil pengembangan Mengevaluasi dan validasi modelpengembangan teknologi 4 teknologi bahan perkerasan. model yang ada bahan perkerasan 5 Penyiapan bahan usulan pengembangan teknologi bahan perkerasan Pembinaan penerapan teknik Monitoring penerapan teknik jalan dengan 2 jalan dengan teknologi baru. 3 Pembinaan teknis perencanaan penanganan daerah rawan banjir dan tsunami Evaluasi penerapan teknologi baru. teknik jalan dengan Penyiapan bahan pembinaan teknis 1 perencanaan penanganan daerah rawan banjir dan tsunami. Teknik JJ Ahli Muda Teknik JJ Ahli Muda Menganalisis teknologi perkerasan baru Teknik JJ Ahli Muda Melaksanakan monit. & eval. pelaks. & manfaat prog. Teknik JJ Ahli Muda Melaksanakan bim. lak. bang/ting/har jembatan Teknik JJ Ahli Muda

Contoh Uraian Tugas Teknis Jalan dan Jembatan Pertama SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI TUGAS SUBDIT FUNGSI URAIAN TUGAS RUMPUN TUGAS BUTIR TUGAS PERAN Substansi Teknis : Pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem 2 Manajemen Mutu dan Melaksanaka Sistem Manajemen n Kesehatan dan pemantauan Keselamatan Kerja dan evaluasi serta Sistem kinerja Pengendalian Intern pembanguna Pemerintah di bidang n jalan Penyiapan 2 rekomendasi, pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik 3 fungsi jalan nasional Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lalu lintas Monev Mengumpulkan data Pelaksanaan program Teknik JJ Ahli Pertama Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laik fungsi jalan nasional Memeriksa Shop Drawing & Usulan Mutu Pelak. Pek. Teknik JJ Ahli Pertama Penyiapan bahan penetapan laik fungsi jalan nasional Memeriksa Shop Drawing & Usulan Mutu Pelak. Pek. Teknik JJ Ahli Pertama Menyusun konsep mutual check (review disain) Teknik JJ Ahli Pertama Pelaksanaan evaluasi Penyiapan bahan pelaksanaan kinerja evaluasi kinerja penyelenggaraan 1 penyelenggaraan pembangunan jalan

Contoh Uraian Tugas Teknis Jalan dan Jembatan Terampil dan Jabatan Fungsional Umum SUB DIREKTORAT STANDAR DAN PEDOMAN TUGAS SUBDIT FUNGSI URAIAN TUGAS RUMPUN TUGAS BUTIR TUGAS PERAN Substansi Teknis : 1 Pembuatan Daftar usulan bahan Pengumpulan Menyusun data jalan dan standar SPM jalan. Data Jalan membuat laporan kondisi jalan Penyusunan Laporan permasalahan Mendukung penyusunan teknis dari lapangan. laporan Penyusunan Laporan kegiatan Mendukung penyusunan SPM. laporan Penyusunan Laporan hasil monitoring Mendukung penyusunan penerapan SPM jalan. laporan Penyusunan Laporan penyebarluasan Mendukung penyusunan SPM jalan. laporan 4 Penyusunan dan pengembangan serta 6 bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan (SPM), 7 spesifikasi umum dan khusus, norma, 9 standar, pedoman, kriteria, dan prosedur Mendukung penelaahan Melaksanakan 10 Penyusunan naskah NSPK. kerja pembangunan standar dan pedoman penyusunan Penyusunan jalan dan bimbingan NSPK Mengumpulkan bahan standar teknis standar dan pedoman pembangunan Penyusunan dan Penyusunan laporan kegiatan Mendukung penyusunan jalan pengembangan serta 2 bimbingan teknis. laporan bimbingan teknis standar dokumen Bimbingan pengadaan Penyusunan Laporan hasil monitoring Teknis Mendukung penyusunan 3 dan evaluasi standar dokumen pembangunan jalan laporan dokumen kontrak pengadaan jembatan yang bersifat khusus jalan dan jembatan Dukungan : Pengelolaan administrasi perkantoran 1 Pelayanan dukungan administrasi dan teknis. Teknik JJ Terampil Analis Jalan Jembatan Penelaah Standar dan Pedoman Pengolah Bahan Standar dan Pedoman Analis Jalan Jembatan Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan Pengadministra si Umum

11/06/2021 31

URAIAN KEGIATAN TEKNIK JALAN JEMBATAN PERTAMA 1. Memeriksa validitas data perencanaan umum sistem jaringan jalan 2. Melaksanakan studi Amdal sistem jaringan jalan 3. Mengumpulkan data pelaksanaan program system jaringan jalan 4. Membuat konsep penanganan leger jalan 5. Menyusun rencana kerja pengumpulan data leger jalan 6. Menyusun rencana dan skedul kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan penanganan jalan 7. Menyusun format pengumpulan data survey pendahaluan dan lingkungan 8. Melaksanakan survai pendahuluan 9. Memeriksa kelengkapan data dan menganalisis trase 10. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan topografi 11. Menyusun format pengumpulan data topografi 12. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan geometric KEPMENKOWASBANGPAN NOMOR 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 13. Menyusun format data perencanaan anggaran biaya 14. Mengevaluasi dan menganalisis harga penanganan jalan 15. Melaksanakan pendataan sasaran diseminasi 16. Menyusun jenis dan jumlah sasaran desiminasi 17. Melakukan audit mutu internal pelaksanaan jalan 18. Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek-proyek pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan di lapangan 19. Mengadakan peninjauan lapangan 20. Menyusun konsep addendum / spesifikasi dokumen penawaran 21. Memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor 22. Memeriksa dan mengkaji jadual kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor 23. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dsb

URAIAN KEGIATAN TEKNIK JALAN JEMBATAN PERTAMA 24. Menyusun konsep mutual check (review desain) pelaksanaan kostruksi jalan 25. Pembahasan konsep mutual check (review desain) 26. Membuat konsep Addendum / CCO (Pengawasan Swakelola) 27. Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb) 28. Mengadakan rapat / negosiasi claim kontraktor 29. Meneliti dan menyiapkan konsep persetujuan eskalasi harga pelaksanaan konstruksi jalan 30. Menyusun kerangka Acuan Tugas (TOR) pengawasan pelaksanaan jalan 31. Menyusun kriteria evaluasi technical proposal rencana pengawasan 32. Menyusun laporan hasil penyusunan rencana pengawasan 33. Membuat Berita Acara klarifikasi dan negosiasi pengadaan jasa konsultan pengawasan 34. Mengumpulkan data proses tender fisik KEPMENKOWASBANGPAN NOMOR 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 35. Mengawasi pengadaan peralatan, personil dan bahan 36. Memeriksa Shop Drawing dan usulan mutu pelaksanaan pekerjaan 37. Memeriksa usulan kontraktor untuk serah terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran 38. Menyiapkan dan mendiskusikan Konsep Kerangka Acuan (TOR) penanganan jembatan 39. Menyiapkan dan mendiskusikan Biaya Perencanaan penanganan jembatan 40. Mengevaluasi penggunaan standar bangunan atas; bentang dan geometri serta mengevaluasi standar perencanaan jembatan biasa 41. Melakukan preliminary desain jembatan biasa 42. Melakukan perencanaan kepala jembatan biasa 43. Melakukan perencanaan pilar jembatan biasa 44. Melakukan perencanaan bangunan atas, perletakan dan Exp. Joint jembatan biasa 45. Melakukan analisa elastic linier jembatan khusus

URAIAN KEGIATAN TEKNIK JALAN JEMBATAN PERTAMA 46. Melakukan analisa elastic non linier jembatan khusus 47. Melakukan analisa elastic buckling jembatan khusus 48. Melakukan perencanaan elemen-elemen minor jembatan khusus 49. Melakukan perencanaan abutment jembatan khusus 50. Melakukan perencanaan pilar jembatan khusus 51. Melakukan analisa dan strategi perbaikan rehabilitasi dan peningkatan jembatan 52. Mengkaji nilai sisa kapasitas jembatan 53. Merencanakan perkuatan jembatan sesuai beban rencana 54. Mengumpulkan dan menetapkan standar perencanaan jembatan 55. Melakukan perencanaan bangunan pelengkap jembatan 56. Menyiapkan kebutuhan data dan jadual inspeksi kondisi jembatan yang ada 57. Melaksanakan inspeksi detail kondisi jembatan 58. Melaksanakan inspeksi khusus kondisi jembatan 59. Menyusun prosedur pelaksanaan system manajemen mutu 60. Menyusun daftar simak system manajemen mutu KEPMENKOWASBANGPAN NOMOR 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 61. Melakukan audit mutu internal 62. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap laporan bulanan dari proyek-proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan 63. Mengadaan penjelasan lelang pengadaan jasa konstruksi jembatan 64. Mengadakan peninjauan lapangan dalam rangka pengadaan jasa konstruksi 65. Menyelengarakan pembukaan penawaran pengadaan jasa konstruksi jembatan 66. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dsb 67. Menyusun konsep berita acara hasil mutual check pelaksanaan konstruksi jembatan 68. Membuat berita acara mutual check pelaksanaan konstruksi jembatan 69. Membuat konsep addendum / CCO (pengawasan swakelola) 70. Mengajukan hasil perhitungan harga ke pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan konstruksi jembatan 71. Menyusun draft kontrak pengadaan jasa konsultan 72. Pengumpulkan data proses tender fisik 73. Menyiapkan gambit terlaksana 74. Memeriksa usulan kontraktor untuk serah terima pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak dan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran

V. KEGIATAN TEKNIK JALAN JEMBATAN PERTAMA TUGAS JAFUNG DALAM PENERAPAN SIDLACOM KEPMENKOWASBANGPAN NOMOR 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 SURVEY 1. Menyusun rencana dan skedul kegiatan survey pendahuluan dan lingkungan penanganan jalan 2. Menyusun format pengumpulan data survey pendahaluan dan lingkungan 3. Melaksanakan survai pendahuluan 4. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan topografi 5. Menyusun format pengumpulan data topografi 6. Menyusun rencana dan skedul kegiatan perencanaan geometric 7. Menyusun format data perencanaan anggaran biaya 8. Mengevaluasi dan menganalisis harga penanganan jalan 9. Melaksanakan pendataan sasaran diseminasi INVESTIGATION 1. 2. 3. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dsb Mengadakan peninjauan lapangan Memeriksa kelengkapan data dan menganalisis trase DESIGN 1. Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian dsb

V. KEGIATAN TEKNIK JALAN JEMBATAN PERTAMA LAND ACQUISITION TUGAS JAFUNG DALAM PENERAPAN SIDLACOM KEPMENKOWASBANGPAN NOMOR 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 CONSTRUCTION 1. Memeriksa validitas data perencanaan umum sistem jaringan jalan 2. Melaksanakan studi Amdal sistem jaringan jalan 3. Mengumpulkan data pelaksanaan program system jaringan jalan 4. Menyusun konsep addendum / spesifikasi dokumen penawaran 5. Memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor 6. Memeriksa dan mengkaji jadual kerja serta gambar kerja (shop drawing) kontraktor 7. Menyusun konsep mutual check (review desain) pelaksanaan kostruksi jalan 8. Pembahasan konsep mutual check (review desain) 9. Membuat konsep Addendum / CCO (Pengawasan Swakelola) 10. Meneliti claim kontraktor (waktu, biaya dsb) 11. Mengadakan rapat / negosiasi claim kontraktor 12. Meneliti dan menyiapkan konsep persetujuan eskalasi harga pelaksanaan konstruksi jalan 13. Menyusun kerangka Acuan Tugas (TOR) pengawasan pelaksanaan jalan

V. KEGIATAN TEKNIK JALAN JEMBATAN PERTAMA TUGAS JAFUNG DALAM PENERAPAN SIDLACOM KEPMENKOWASBANGPAN NOMOR 64/KEP/MK. WASPAN/10/1999 OPERATE 1. Membuat konsep penanganan leger jalan 2. Menyusun rencana kerja pengumpulan data leger jalan 3. Menyusun jenis dan jumlah sasaran desiminasi MAINTENANCE 1. 2. Melakukan audit mutu internal pelaksanaan jalan Melakukan pemantauan kinerja hasil proyek-proyek pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan di lapangan

VI. TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 1. Melaksanakan bimbingan teknis cara penyusunan DUPAK bersama-sama dengan Pusat Diklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional BPSDM, 2. Mengusulkan para pejabat fungsional teknik jalan dan jembatan untuk mengikuti diklat baik diklat fungsional, teknis, dan manajemen, 3. Memfasilitasi pengumpulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jafung Teknik Jalan dan Jembatan, 4. Melaksanakan sidang Penilaian Angka Kredit bersama dengan Pusat Diklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional BPSDM, 5. Memperhatikan dan mengikutkan dalam proses pengembangan karir, 6. Menyusun pola karir yang memudahkan jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan 38

VI. PENUTUP v Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. v Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. v Salah satu instrumen penting membentuk profesionalisme ASN adalah Jabatan fungsional tertentu (JFT). Pengembangan dan pembentukan JFT baru sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan karier PNS, kata profesional menjadi landasan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. v Dengan adanya jabatan fungsional diharapkan ada Pegawai Negeri Sipil teknik jalan dan jembatan dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 39