DOKUMEN STATUS JALAN OUTLINE 1 Penetapan Fungsi Jalan

DOKUMEN STATUS JALAN

OUTLINE 1. Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan (berdasarkan Permen 03/PRT/M/2012) 2. Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan 3. Penutup 2

Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan a. Dasar Hukum b. Tujuan & Lingkup Pengaturan c. Skema Penyusunan Jaringan Jalan d. Pengelompokan Jalan e. Jalan menurut Sistem f. Jalan menurut Fungsi g. Jalan menurut Status h. Arahan Penataan Ruang dalam Pengaturan Fungsi Jalan pada Sistem Jaringan Jalan Primer i. Arahan Penataan Ruang dalam Pengaturan Fungsi Jalan pada Sistem Jaringan Jalan Sekunder j. Prosedur Penetapan Fungsi Jalan k. Prosedur Penetapan Status Jalan

DASAR HUKUM v UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan v PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan v PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol v UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang v PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 8 ayat (6) dan 9 ayat (7) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 61 ayat (4) dan 62 ayat (6) Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan JALAN TATA RUANG LALU LINTAS v KM No. 49 Tahun 2005 tentang SISTRANAS v UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ v Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah v Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah v Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri v Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya dilakukan secara berkala dan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri v. Penetapan & Prosedur Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan v. Wewenang Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan v. Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan 4

TUJUAN & LINGKUP PENGATURAN TUJUAN PENGATURAN v Mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan; v Mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi jalan dan status jalan. LINGKUP PENGATURAN v Penetapan dan perubahan fungsi jalan; dan v Penetapan dan perubahan status jalan. JALAN adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 5

SKEMA PENYUSUNAN JARINGAN JALAN UU dan PP tentang Jalan • UU No. 38/2004 • PP No. 15/2006 (tentang Jalan Tol) • PP No. 34/2006 • UU No. 26/2007 tentang PENATAAN RUANG • PP No. 26/2008 tentang RTRWN UU dan PP tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU No. 22/2009 • PP No. 32/2011 (tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) ARTERI PRIMER SISTEM PRIMER ( WILAYAH NASIONAL) KOLEKTOR PRIMER LOKAL PRIMER LINGK. PRIMER SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL/ SISTRANAS (darat, sub sektor jalan) (jangka menengah & panjang) ARTERI SEKUNDER • P E R TU M B U H A N • PE MERATAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JARINGAN JALAN JANGKA MENENGAH & PANJANG SISTEM SEKUNDER ( KAWASAN PERKOTAAN) KOLEKTOR SEKUNDER LOKAL SEKUNDER LINGK. SEKUNDER 6

PENGELOMPOKAN JALAN UU NO 38 TAHUN 2004 PERUNTUKAN SISTEM FUNGSI Arteri (JAP) Kolektor-1 (JKP-1) STATUS SK Menteri PU Kolektor-2(JKP-2) JALAN UMUM (Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum) Sistem Primer Kolektor-3 (JKP-3) JALAN NASIONAL (termasuk jalan tol dan jalan strategis nasional) SK Menteri PU JALAN PROVINSI SK Gubernur JALAN KABUPATEN dan JALAN DESA SK Bupati JALAN KOTA SK Walikota Kolektor-4 (JKP-4) Lokal (JLP) Lingkungan (Jling-P) Arteri (JAS) Sistem Sekunder SK Gubernur Kolektor (JKS) Lokal (JLS) Lingkungan (Jling-S) JALAN KHUSUS (Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. ) Catatan : JKP-1 JKP-2 JKP-3 JKP-4 = = Menghubungkan Antar Ibukota Propinsi Dengan Ibukota Kabupaten Menghubungkan Antar Ibukota Kabupaten Dengan Kecamatan 7

JALAN MENURUT SISTEM UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN • SISTEM PRIMER 8

JALAN MENURUT FUNGSI UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN Kriteria HIERARKI JALAN Vol. & Kec. tinggi Lalulintas Lokal terbatas 100 Km/jam Kolektor Lokal Lingkungan Angkutan yang dilayani Utama Pengumpul Setempat Lingkungan Jarak perjalanan Jauh Sedang Dekat Kecepatan rata-rata Tinggi Sedang Rendah Jumlah jalan masuk Dibatasi Tidak Dibatasi ARTERI P E R G E R A K A N Arteri KOLEKTOR Leba r Efek tif Be Ham rkura batan ng Sam ping Berta mbah LOKAL Lalulintas Menerus Makin Dominan 20 Km/jam Vol. & Kec. rendah Akses dikontrol penuh Areal Permukiman Semakin Dominan Semakin Bertambah Peruntukan Jalan Akses dan Parkir Akses tidak dikontrol AKSESIBILITAS 9

JALAN MENURUT STATUS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kota 1 2 3 4 JAP JKP-1 Jalan Tol JSN JKP-2 JKP-3 JSP Ruas jalan di wilayah DKI Jakarta kecuali jalan nasional JAS JKS JLS Jling-S Jalan Kabupaten Jalan Desa 1 2 3 4 JKP-4 JLP Jling-P 5 6 7 8 JAS JKS JLS JSK Jling-S JLing-P & JLP yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan 10

ARAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGATURAN FUNGSI JALAN PADA SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER Perkotaan PKN PKW PKLing Persil PKSN Bandara Utama Bandara Pengumpul Bandara Pengumpan Pelabuhan Utama Pelabuhan KSN Pengumpul Pengumpan PKN JAP JKP JLP Jling. P JSN JAP JAP --- PKW JAP JKP JLP Jling. P JSN JAP JSP JAP PKL JKP JLP Jling. P JSN --- JSK --- PKLing JLP JLP Jling. P --- --- Persil Jling. P --- --- PKSN JSN JSN --- Bandara Utama JAP --- --- Bandara Pengumpul JAP --- Bandara Pengumpan --- JSP JSK --- Pelabuhan Utama JAP --- Pelabuhan Pengumpul JAP --- --- --- Pelabuhan Pengumpan --- JSP JSK --- --- KSN JSN --- --- KSP --- JSP --- KSK --- JSK --- KSP KSK JSN --- JSP JSN JSP --- --- JSK --- --- --- --- --- --- --- --- Ibukota Provinsi ------- ---JKP-1 --- --- ---JKP-2 --- Ibukota Kota ----- Kabupaten/ -----Ibukota Kabupaten/ Kota ---JKP-3 --- Kabupaten/ ----Ibukota Kota --- --- --- Ibukota Kecamatan --- --- --- --- Ibukota Provinsi --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11 --- JKP-4

ARAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGATURAN FUNGSI JALAN PADA SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER Kawasan Primer Perkotaan Prime r Sekunder III Perumaha n Primer --- JAS --- --- Sekunder I JAS JAS --- JLS --- JAS JKS JLS Kawasan Sekunde r I --- JKS JLS JAS --- JLS JLS Jling. S Kawasan Sekunde r II Sekunder III Perumaha n Keterangan : JAS = Jalan Arteri Sekunder JKS = Jalan Kolektor Sekunder JLS = Jalan Lokal Sekunder JLing. S = Jalan Lingkungan Sekunder JAS JLS JAS Kawasan Sekunde r I JAS Kawasan JKS Sekunde r II JLS Kawasan Sekunde r III JKS JLS Kawasan Sekunde r III JLS Perumahan JLing. S Perumahan

Contoh Sketsa Hirarki Sistem Jaringan Jalan Sekunder Pelabuhan Bandar Udara Pergudanga n Kawasan Perdagangan Regional Kawasan Industri Regional Terminal Angkutan Barang Terminal Tipe A Kawasan Sekunder I Batas Perkotaan Kawasan Primer Kawasan Sekunder III Perumahan Jaringan Jalan Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Sekunder 13

PROSEDUR PENETAPAN FUNGSI JALAN Menyusun konsep Menyampaikan konsep kepada penetapan JAP & Menteri yang menyelenggarakan urusan JKP-1 berdasarkan pemerintahan di bidang LLAJ RTRWN Penetapan JAP dan JKP-1 Menetapkan fungsi (JAP & JKP-1) setelah memperhatikan masukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang LLAJ Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Menteri Penetapan JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur Kepmen tentang penetapan ruas jalan sebagai JAP & JKP-1; KHUSUS DKI JAKARTA, GUBERNUR DKI JAKARTA menetapkan ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan Jling-S Usulan Bupati/ Walikota tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, Jling-P, dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder. GUBERNUR menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder Ket: Perlu memperhatikan Dengan memperhatikan masukan 14

PROSEDUR PENETAPAN STATUS JALAN PENETAPAN FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh GUBERNUR (Keputusan Gubernur) FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh GUBERNUR DKI JAKARTA (Keputusan Gubernur DKI Jakarta) JALAN NASIONAL oleh Menteri PERLU MEMPERHATIKAN FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh MENTERI (Keputusan Menteri) STATUS JALAN PROVINSI oleh Gubernur JALAN KABUPATEN oleh Bupati JALAN KOTA oleh Walikota JALAN DESA oleh Bupati JALAN PROVINSI DI DKI JAKARTA oleh Gubernur Ket: Perlu memperhatikan 15

Alasan Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan ① Perubahan peranan pelayanan suatu pusat kegiatan (misalnya: PKW menjadi PKN) ② Peningkatan status outlet dalam suatu sistem transportasi (misalnya: pengembangan pelabuhan/ bandara baru berskala utama/ pengumpul) ③ Peningkatan wilayah penyelenggaraan jalan (misalnya: pemekaran wilayah, pembentukan KSN baru) ④ Pengurangan peran dan/atau wilayah layanan (misalnya: pembangunan jalan lingkar sebagai pengganti jalan nasional eksisting)

CONTOH Sketsa Perubahan Fungsi Jalan Arteri Primer Menjadi Jalan Arteri Sekunder Sebagai Akibat Pembanguan Jalan Lingkar (By Pass) Arteri Primer menjadi Arteri Sekunder Jalan Bypass (Arteri Primer) Perkotaan Sistem Sekunder (Dalam Perkotaan) v Dibangunnya jalan bypass mengakibatkan jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya (dari fungsi jalan primer menjadi fungsi jalan sekunder). v Perubahan fungsi jalan membawa konsekuensi perubahan status jalan yang berarti perubahan wewenang penyelenggaranya. v Perlu komitmen antar instansi terkait dalam hal wewenang penyelenggaraannya yang akan dilepas atau yang akan menjadi tanggung jawab penyelenggaraannya. 17

PROSES PENETAPAN SISTEM JARINGAN JALAN • UU No. 26 Th. 2007 dan PP No. 26 Th. 2008: Penataan Ruang • Sitem Transportasi Nasional RUJTJ (Sistranas) ARTERI PRIMER • Kebijakan nasional dan strategi penggunaan jaringan jalan • Renstra. Kementeri an PU • Renstra Ditjen. Bina Marga KOLEKTOR PRIMER 1 JARINGAN JALAN PRIMER KOLEKTOR PRIMER 2 (JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG) KOLEKTOR PRIMER 3 KOLEKTOR PRIMER 4 LOKAL PRIMER ARTERI PRIMER JALAN NASIONAL KOLEKTOR PRIMER 1 JALAN TOL DAN JALAN STRATEGIS NASIONAL KOLEKTOR PRIMER 2 KOLEKTOR PRIMER 3 JALAN PROVINSI RUJTJN (Tatranas) RUJTJP (Tatrawil) RUJTJKab/Kot (Tatralok) RUJPJJ RUJMJJ • Sinergitas RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Nasional • Pertumbuhan ekonomi wilayah • Pemerataan hasil pembangunan • Keseimbangan spasial/ status soaial/ sektoral/ modernitas LINGKUNGAN PRIMER UU dan PP tentang Jalan: • UU No. 38 Th. 2004: Jalan • PP No. 15 Th. 2005: Jalan Tol • PP No. 34 Th. 2006: Jalan UU dan PP tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: • UU No. 22 Th. 2009: LLAJ • PP No. 32 Th. 2011: Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas • PP No. 37 Th. 2011: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ket: * Mendengarkan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang LLAJ ARTERI SEKUNDER JARINGAN JALAN SEKUNDER (JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG) KOLEKTOR SEKUNDER LOKAL SEKUNDER KOLEKTOR PRIMER 4 LOKAL PRIMER JALAN KABUPATEN DAN JALAN KOTA LINGKUNGAN PRIMER ARTERI, KOLEKTOR, LOKAL, DAN LINGKUNGAN SEKUNDER JALAN KOTA LINGKUNGAN SEKUNDER Ket: ** • Berdasarkan usulan Bupati/ Walikota tentang fungsi jalan untuk ruas JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S • Memperhatikan Permen tentang pedoman penetapan fungsi dan status jalan • Memperhatikan Kepmen tentang penetapan fungsi jalanuntuk ruas JAP dan JKP-1 ARTERI, KOLEKTOR, LOKAL, DAN LINGKUNGAN SEKUNDER DI DKI JAKARTA Ket: *** • Memperhatikan Permen tentang pedoman penetapan fungsi dan status jalan • Memperhatikan Kepmen tentang penetapan fungsi jalan untuk ruas JAP dan JKP-1 JALAN PROVINSI DI DKI JAKARTA Sumber: Permen PU No. 03/PRT/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan 18

PENILAIAN KELAIKAN Penilaian kelaikan terkait status jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Kategori laik apabila memiliki dokumen penetapan status jalan. 2. Kategori Laik bersyarat, apabila dokumen sedang dalam proses penetapan.

Penutup q Perubahan status jalan nasional dilakukan berdasarkan Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. q Usulan perubahan status jalan yang telah dibahas tidak serta merta dapat berubah statusnya karena perlu melihat sistem jaringan jalan secara nasional dan kemampuan APBN. q Ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional perlu dilengkapi dengan data administrasi (FS, DED, Dokumen Lingkungan, Berita Acara Penyerahan Aset, dan sertifikat) serta data teknis (panjang jalan, lebar jalan, ROW, tata guna lahan pada kedua sisi jalan, data lalu lintas, dll). q Penanganan ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional, pada TA 2015 masih menjadi kewenangan penyelenggara jalan sebelumnya. q Diperlukan komitmen dari Pemda untuk menjaga sempadan jalan agar jaringan jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sekian semoga bermanfaat TERIMA KASIH