DOKUMEN PENETAPAN KELAS JALAN TUJUAN UMUM Setelah mengikuti

DOKUMEN PENETAPAN KELAS JALAN

TUJUAN UMUM Setelah mengikuti pembelajaran modul laik administrasi untuk penetapan kelas jalan, diharapkan peserta diklat dapat memahami dan menilai dokumen kelas jalan.

TUJUAN KHUSUS Peserta diklat diharapkan mampu : 1. Melaksanakan penilaian terkait ketersediaan dokumen kelas jalan. 2. Melaksanakan penilaian kelaikan administrasi terkait rambu petunjuk, perintah dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan,

DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58 tahun 2012. 1.

KLASIFIKASI KELAS JALAN Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Permen PU no 19 tahun 2011 meliputi Jalan Bebas Hambatan Jalan Raya Jalan Sedang Jalan Kecil

KLASIFIKASI KELAS JALAN Kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Permen PU no 19 tahun 2011 meliputi Jalan Kelas III Jalan Khusus

JALAN KELAS I jalan arteri dan kolektor dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2, 5 ( dua koma lima ) meter, panjang paling besar 18 ( delapan belas ) meter, tinggi paling besar 4, 2 ( empat koma dua ) meter, dan muatan sumbu terberat 10 ( sepuluh ) ton

JALAN KELAS II jalan arteri, kolektor, local dan lingkungan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2, 5 ( dua koma lima ) meter panjang paling besar 12 ( dua belas ) meter, tinggi paling besar 4, 2 ( empat koma dua ) meter, dan muatan sumbu terberat 8 ( delapan ) ton

JALAN KELAS III jalan arteri, kolektor, local dan lingkungan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2, 1 ( dua koma satu ) meter, panjang paling besar 9 ( Sembilan ) meter, tinggi paling besar 3, 5 ( tiga koma lima ) meter, dan muatan sumbu terberat 8 ( delapan ) ton

JALAN KHUSUS jalan arteri dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2, 5 ( dua koma lima ) meter, panjang paling besar 18 ( delapan belas ) meter, tinggi paling besar 4, 2 ( empat koma dua ) meter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ( sepuluh ) ton

Persyaratan Teknis Jalan Kelas I kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam untuk jalan arteri primer, 40 km/jam untuk jalan kolektor primer, 30 km/jam untuk jalan arteri sekunder, dan 20 km/jam untuk jalan kolektor sekunder kelandaian paling besar 10% paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah lebar jalan memenuhi kriteria jalan sedang radius tikungan paling kecil 110 meter volume kendaraan berat paling kecil 6% dapat dialului peti kemas 45 feet

Persyaratan Teknis Jalan Kelas II kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam untuk jalan arteri primer, 40 km/jam untuk jalan kolektor primer, 20 km/jam untuk jalan lokal primer, 15 km/jam untuk jalan lingkungan primer, 30 km/jam untuk jalan arteri sekunder, 20 km/jam untuk jalan kolektor sekunder, dan 10 km/jam untuk jalan lokal sekunder kelandaian paling besar 10% paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah lebar jalan memenuhi kriteria jalan sedang radius tikungan paling kecil 50 meter volume kendaraan berat paling kecil 35% dapat dilalui peti kemas 20 feet

Persyaratan Teknis Jalan Kelas III kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam untuk jalan arteri primer, 40 km/jam untuk jalan kolektor primer, 20 km/jam untuk jalan lokal primer, 15 km/jam untuk jalan lingkungan primer, 30 km/jam untuk jalan arteri sekunder, 20 km/jam untuk jalan kolektor sekunder, 10 km/jam untuk jalan lokal sekunder, dan 10 km/jam untuk jalan lingkungan sekunder kelandaian paling besar 1012% paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah lebar jalan memenuhi kriteria jalan kecil MST paling besar 5 Ton

Tata Cara Penetapan Kelas Jalan Nasional: dengan keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Jalan Provinsi: dengan keputusan gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Jalan Kabupaten dan Jalan Desa: dengan keputusan bupati setelah mendapat pertimbangan dari gubernur Jalan Kota: dengan keputusan walikota setelah mendapat pertimbangan dari gubernur

Penetapan Kelas Jalan Nasional Menteri menyampaikan daftar ruas jalan nasional yang akan ditetapkan kelas jalannya kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri paling lama 30 hari sejak diterimanya daftar usulan. . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri menetapkan kelas jalan nasional.

Penetapan Kelas Jalan Provinsi Gubernur menyampaikan daftar ruas jalan provinsi yang akan ditetapkan kelas jalannya kepada Menteri menyampaikan pertimbangannya kepada gubernur paling lama 60 hari sejak diterimanya daftar usulan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, gubernur menetapkan kelas jalan provinsi.

Penetapan Kelas Jalan Kabupaten Bupati/Walikota menyampaikan daftar ruas jalan kabupaten dan jalan desa/kota yang akan ditetapkan kelas jalannya kepada Gubernur menyampaikan pertimbangannya kepada Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak diterimanya daftar usulan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati/Walikota menetapkan kelas jalan kabupaten dan jalan desa/kota.

Kondisi Bersyarat Kelas jalan dapat ditetapkan dengan kondisi bersyarat. Jalan yang ditetapkan dengan kelas jalan kondisi bersyarat yaitu belum memenuhi kriteria persyaratan teknis harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang mendukung keselamatan pengguna jalan. Jalan yang ditetapkan dengan kelas jalan kondisi bersyarat dilakukan secara bertahap harus diperbaiki untuk memenuhi kriteria persyaratan teknis.

Publikasi Penetapan Kelas Jalan Papan pengumuman publik penyelenggara jalan dan lalu lintas dan angkutan jalan. Situs resmi penyelenggara jalan serta lalu lintas dan angkutan jalan. Media cetak dan media elektronik.

Persyaratan Teknis Kelas Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur dua arah, dilengkapi median, dengan lebar lajur sekurang -kurangnya 3, 5 m, lebar bahu sekurang-kurangnya 2, 5 m, spesifikasi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, kecepatan rencana sekurangnya 60 km/jam. Jalan raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur dua arah, dilengkapi median, dengan lebar lajur sekurang-kurangnya 3, 5 m, lebar bahu sekurang-kurangnya 2, 0 m, pengendalian jalan masuk secara terbatas, kecepatan rencana sekurangnya 40 km/jam.

Persyaratan Teknis Kelas Jalan…(2) Jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari dua lajur dua arah, lebar lajur sekurang-kurangnya 3, 5 m, lebar bahu sekurang-kurangnya 1, 5 m, pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, kecepatan rencana sekurangnya 30 km/jam. Jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya terdiri dari dua lajur dua arah, lebar lajur sekurang-kurangnya 2, 75 m, lebar bahu sekurang-kurangnya 1, 0 m, pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, kecepatan rencana sekurangnya 20 km/jam. Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dimaksud dalam Peraturan Menteri. PU nomor 19 tahun 2011

TATA CARA Penetapan Kelas Jalan Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Perambuan Kelas Jalan yang sudah ditetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diberi rambu sesuai peraturan perundang-undangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

PENILAIAN KELAIKAN Dikatakan laik apabila sudah mempunyai dokumen kelas jalan. Dikatakan laik bersyarat apabila belum mempunyai dokumen kelas jalan

TERIMA KASIH