Disampaikan pada TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di

  • Slides: 81
Download presentation
Disampaikan pada : TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di BALITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN JABATAN FUNGSIONAL

Disampaikan pada : TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di BALITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 1

Peningkatan Profesionalisme JF Teknisi Litkayasa KATA KUNCI : LITKAYASA, PROFESIONALISME DAN PENINGKATAN SURATNO -

Peningkatan Profesionalisme JF Teknisi Litkayasa KATA KUNCI : LITKAYASA, PROFESIONALISME DAN PENINGKATAN SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 2

Posisi JF Tertentu Dalam Organisasi JF Tertentu Balitbang Kementan SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

Posisi JF Tertentu Dalam Organisasi JF Tertentu Balitbang Kementan SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 3

DASAR HUKUM TEKNISI LITKAYASA: 1. Kep Men. Pan No. 23/KEP/M. PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional

DASAR HUKUM TEKNISI LITKAYASA: 1. Kep Men. Pan No. 23/KEP/M. PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan Angka Kreditnya. 2. Kep. Menpan No KEP/193/M. PAN/11/2004 3. Per Bersama Kepala BPPT Dan Kepala BKN No 160/KA/BPPT/X 2005 No. 19 A Tahun 2005. 4. SK Ka. BPPT Nomor : 147/Kp/BPPT/V/2007 Petunjuk Teknis JFTL dan Angka Kreditnya SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 4

Pengertian Karir sebagai PNS adalah kondisi yang menunjukkan status kepegawaian di unit kerja dari

Pengertian Karir sebagai PNS adalah kondisi yang menunjukkan status kepegawaian di unit kerja dari pangkat terendah, saat masuk kerja sebagai CPNS hingga pangkat tertinggi pada saat sebelum PENSIUN. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 5

POLA KARIR PNS Jabatan Struktural Umum PNS Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu PENIDIKAN • < S

POLA KARIR PNS Jabatan Struktural Umum PNS Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu PENIDIKAN • < S 1 (SLTA, DII, DIII) • > S 1 (S 2, S 3) UNIT KERJA • UNIT TEKNIS • ADMINISTRASI UMUR SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT • Di bawah BUP (50 tahun) • Di atas BUP 6

Pengertian Jabatan Struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan

Pengertian Jabatan Struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a) Jabatan Fungsional yaitu : § Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. § Jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 7

 Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Tertentu yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya

Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Tertentu yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan Fungsional Umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan Fungsional Tertentu : Jabatan Fungsional Keterampilan (II/a – III/d) Jabatan Fungsional Keahlian (III/a – IV/e) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 8

JALUR FUNGSIONAL UMUM STRUKTURAL GOL JALUR FUNGSIONAL TERTENTU IV/d 1050 850 IV/c 700 IV/b

JALUR FUNGSIONAL UMUM STRUKTURAL GOL JALUR FUNGSIONAL TERTENTU IV/d 1050 850 IV/c 700 IV/b 550 IV/a 400 IV/e Es 1 POLA KARIR PNS STRUKTURAL Es 2 Es 3 Es 4 S 3 Es 5 S 2 UMUM S 1/ D 4 D 3 D 2 SMA /D 1 III/d 300 III/c 200 300 200 III/b 150 III/a 100 II/d II/c 80 60 II/b 40 II/a 25 I/d S 3 S 2 S 1/D 4 KEAHLIAN D 3 D 2 SLTA KETERAMPILAN I/c I/b SMP SD I/a 9

Data pada Desember 2013 menunjukkan bahwa : Jumlah PNS (seluruh Indonesia) = 4. 362.

Data pada Desember 2013 menunjukkan bahwa : Jumlah PNS (seluruh Indonesia) = 4. 362. 805 orang = 1. 749. 085 orang (40%) Fungsional Tertentu (112) = 2. 335. 975 orang (54%) Fungsional Umum Struktural = 277. 745 orang (6%) (Sumber website BKN) 10 10

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Struktural 6% Peta PNS Berdasarkan Jabatan 2013 Es.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Struktural 6% Peta PNS Berdasarkan Jabatan 2013 Es. IV & III dikurangi Fung. Umum 40% Menjadi UU ASN berlaku JFT menjadi 70 % 70 -80 -80%% Fung. Tertentu 54% JFU menjadi seminimal mungkin

DEFINISI TEKNISI LITKAYASA Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

DEFINISI TEKNISI LITKAYASA Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan di bidang teknik dan sosial pada instansi pemerintah. (Per. Men. PAN No. 23/KEP/M. PAN/2/2003) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 12

DEFINISI PEREKAYASA Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk

DEFINISI PEREKAYASA Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. (Per. Men. PAN No. 219/M. PAN/7/2008) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 13

DEFINISI PENELITI Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara

DEFINISI PENELITI Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah. (Per. Men. PAN No. KEP/128/M. PAN/9/2004) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 14

KONTRIBUSI DAN PERAN SUMBER DAYA MANUSIA FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA ? Sumber: : PII- PUSBINDIKLAT

KONTRIBUSI DAN PERAN SUMBER DAYA MANUSIA FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA ? Sumber: : PII- PUSBINDIKLAT & MP 3 EI- BPPT -2011 SURATNO 15

DOMAIN KEGIATAN KEREKAYASAAN: Domain Perekayasa PENELITIAN DASAR Research PENELITIAN TERAPAN Penelitian Mencari informasi ,

DOMAIN KEGIATAN KEREKAYASAAN: Domain Perekayasa PENELITIAN DASAR Research PENELITIAN TERAPAN Penelitian Mencari informasi , data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketakbenaran suatu hipotesis yang bekaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknologi Development Pengembangan Mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi terciptanya suatu produk teknologi ( UU No 18 , 2002 , Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi ) Engineering Perekayasaan Merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai , produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT Operation Pengoperasian Melaksanakan penerapan operasional produk perekayasaan kepada pelanggan 16

POSISI T. LITKAYASA dalam KEGIATAN PENELITIAN DAN KEREKAYASAAN (LITBANGYASA) PENELITI PEREKAYASAAN Penelitian Terapan Dasar

POSISI T. LITKAYASA dalam KEGIATAN PENELITIAN DAN KEREKAYASAAN (LITBANGYASA) PENELITI PEREKAYASAAN Penelitian Terapan Dasar (Research) RUANG LINGKUP KEGIATAN T. LITKAYASA Penge mbang an (Devel opmen t) Perek ayasa an (Engi neeri ng) Pengo perasia n (Operat ion) RUANG LINGKUP KEGIATAN T. LITKAYASA SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 17

PERAN TEKNISI LITKAYASA DALAM ORGANISASI FUNGSIONAL KEREKAYASAAN (OFK) Ka. Program ● Program Scheduling ●

PERAN TEKNISI LITKAYASA DALAM ORGANISASI FUNGSIONAL KEREKAYASAAN (OFK) Ka. Program ● Program Scheduling ● Program Financing Chief Eng Program Manager ● Man power Planning ● Product Quality Gp Leader 1 Gp Leader 2 WBS 1 WBS 2 ● WP 11 Leader 11 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● WP 12 Leader 12 ● Eng Staff ● ● ● WP 13 Leader 13 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● ● ● Litkayasa Gp Leader 3 WBS 3 ● WP 31 Leader 31 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● WP 32 Leader 32 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● WP 33 Leader 33 ● Eng Staff ● ● Teknisi SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 18

CIRI-CIRI KHUSUS dan KELEBIHAN TEKNISI LITKAYASA CIRI KHUSUS : 1. Dalam Kelompok Fungsional Ketrampilan.

CIRI-CIRI KHUSUS dan KELEBIHAN TEKNISI LITKAYASA CIRI KHUSUS : 1. Dalam Kelompok Fungsional Ketrampilan. 2. Kegiatannya sebagai Tenaga Teknisi 3. Dapat menjadi mitra kerja Pejabat Fungsional Peneliti dan Pejabat Fungsional Perekayasa. KELEBIHANNYA : 1. 2. 3. Dapat mencapai pangkat III/d meskipun dari SLTA. Semua butir-butir kegiatan dapat dikerjakan dapat nilai angka kredit (walaupun bukan dalam porsi jabatannya). Penilaian Angka Kredit hanya dilakukan di Tim Penilai Instansi masing (dari Litkayasa Pemula s. d. Litkayasa Penyelia) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 19

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA, PANGKAT & GOL; ANGKA KREDIT; TUNJANGANNYA * ) :

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA, PANGKAT & GOL; ANGKA KREDIT; TUNJANGANNYA * ) : Kepres No. 25 Tahun 2006, tanggal 26 Mei 2006 **) : Kepres No. 31 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 20

PEMBINAAN KARIR TEKNISI LITKAYASA 1. PENGANGKATAN PERTAMA 2. KENAIKAN JABATAN 3. KENAIKAN PANGKAT 4.

PEMBINAAN KARIR TEKNISI LITKAYASA 1. PENGANGKATAN PERTAMA 2. KENAIKAN JABATAN 3. KENAIKAN PANGKAT 4. PEMBEBASAN SEMENTARA 5. PENGANGKATAN KEMBALI 6. PEMBERHENTIAN SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 21

1. PENGANGKATAN PERTAMA 1. Ada Formasi untuk jabatan Teknisi Litkayasa pada instansi yang bersangkutan.

1. PENGANGKATAN PERTAMA 1. Ada Formasi untuk jabatan Teknisi Litkayasa pada instansi yang bersangkutan. 2. Berijazah minimal SMTA atau Diploma 1 (D 1), sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. 3. PNS, Pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a 4. Telah bekerja dalam bidang Penelitian atau Perekayasaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 5. Usia Maksimal 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun 6. Lulus Diklat Fungsional Teknisi Litkayasa 7. Semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 pada 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. 8. Penentuan jabatan teknisi Litkayasa digunakan jumlah angka kredit yang berasal dari unsur utama. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 22

SYARAT PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Berhenti dari Jabatan fungsional lain atau jabatan struktural

SYARAT PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Berhenti dari Jabatan fungsional lain atau jabatan struktural 2. Mengajukan permohonan untuk menjadi pemangku Jabatan Fungsional T. Litkayasa 3. Ada formasi untuk Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa 4. Lulus Diklat untuk Jabatan Teknisi Litkayasa 5. Usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun. 6. Nilai DP 3 sekurang-kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir. 7. Telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai dengan tupoksi untuk jabatan Teknisi Litkayasa. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 23

2. KENAIKAN JABATAN : Syarat : 1. Memenuhi jumlah tambahan angka kredit yang dipersyaratkan

2. KENAIKAN JABATAN : Syarat : 1. Memenuhi jumlah tambahan angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi; 2. Setiap unsur nilai DP 3 sekurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 3. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam Jabatan terakhir. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 24

3. KENAIKAN PANGKAT : Syarat : 1. Memenuhi angka kredit untuk naik pangkat setingkat

3. KENAIKAN PANGKAT : Syarat : 1. Memenuhi angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi; 2. Setiap unsur nilai DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 25

4. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN DARI JABATAN : 1. Teknisi litkayasa Gol Ruang II/a s/d

4. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN DARI JABATAN : 1. Teknisi litkayasa Gol Ruang II/a s/d III/c dibebaskan sementara dari jabatannya jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka kredit untuk kenaikan 1 tingkat lebih tinggi; 2. Teknisi litkayasa dgn Gol Ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya jika setiap thn. dalam jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka kredit sekurang-kurangnya 10 dari kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan dan pengembangan profesi; SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 26

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ( Lanjutan ) : 3. Dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ( Lanjutan ) : 3. Dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berupa penurunan pangkat suasuai dengan peraturan yang berlaku 4. Diberhentikan sementara sebagai PNS; 5. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Litkayasa; 6. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; 7. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 27

PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat kembali dalam jabatan

PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsional tertentu tsb, maka statusnya adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat reguler. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 28

5. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN : 1. Telah memperoleh angka kredit yang disyaratkan dalam

5. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN : 1. Telah memperoleh angka kredit yang disyaratkan dalam 1 th sejak dibebaskan sementara. 2. Selesai menjalani hukuman disiplin tk sedang dan berat. 3. Oleh pengadilan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan; 4. Selesai melaksanakan tugas di luar jabatan teknisi litkayasa; 5. Kembali ke instansi semula selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara; 6. Selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Teknisi Litkayasa, jabatannya ditetapkan berdasarkan AK terakhir yang dimiliki. Angka kredit baru yang diperoleh selama dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin ringan dan sedang tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan penetapan angka kredit. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 29

6. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN : 1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara

6. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN : 1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara bagi TL Pemula, II/a s. d. TL Penyelia Gol III/c tidak dapat mengumpulkan Angka kredit yang disyaratkan. 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Berhenti sebagai PNS, karena permintaan sendiri atau pensiun. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 30

ANGKA KREDIT SATUAN NILAI DARI TIAP BUTIR KEGIATAN DAN/ATAU AKUMULASI NILAI BUTIR KEGIATAN YG

ANGKA KREDIT SATUAN NILAI DARI TIAP BUTIR KEGIATAN DAN/ATAU AKUMULASI NILAI BUTIR KEGIATAN YG HRS DICAPAI OLEH PEJABAT FUNGSIONAL YG DIGUNAKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK: PENGANGKATAN DLM JABATAN KENAIKAN JABATAN SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT KENAIKAN PANGKAT 31

UNSUR DAN PROSENTASE KEGIATAN UNSUR UTAMA • PENDIDIKAN • PELAYANAN KEG. PENELITIAN & PEREKAYASAAN

UNSUR DAN PROSENTASE KEGIATAN UNSUR UTAMA • PENDIDIKAN • PELAYANAN KEG. PENELITIAN & PEREKAYASAAN • PENGEMBANGAN PROFESI UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENUNJANG <= 20% >= 80% 32

PENILAIAN T. LITKAYASA AKTIFITAS/KEGIATAN Laporan Laporan PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH ---> PENGEMBANGAN PROFESI PENULISAN

PENILAIAN T. LITKAYASA AKTIFITAS/KEGIATAN Laporan Laporan PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH ---> PENGEMBANGAN PROFESI PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH Waktu SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 33

Laporan Pelaksanaan SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 34

Laporan Pelaksanaan SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 34

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA PERLU DIPERHATIKAN Pejabat Fungsional/ Sekretariat

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA PERLU DIPERHATIKAN Pejabat Fungsional/ Sekretariat / Tim Penilai SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 35

Kendala Dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional T. Litkayasa, antara lain : 1. Para Pejabat

Kendala Dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional T. Litkayasa, antara lain : 1. Para Pejabat Fungsional (T. Litkayasa) 1. 2. 3. 4. Tidak memahami peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan tentang Jabatan Fungsional tersebut (T. Litkayasa) dan peraturan tentang kepegawaian, Kurang kreatif dan kurang Mandiri, Minat baca kurang, kurang berani untuk menulis, sehingga lamban dalam pembuatan laporan dan pembuatan tulisan karya tulis (ilmiah), Kurang membangun jejaring (Network) dengan pejabat fungsional lainnya (perekayasa/peneliti). 2. Lingkungan Kerja : 1. 2. Masih kurangnya sinergis antar personil di unit kerja Distribusi beban kerja kurang seimbang. 3. Tim Penilai : 1. Tim Penilai belum semuanya berasal dari Jabatan Fungsional tsb. (T. Litkayasa) 2. Masih belum adanya keseragaman persepsi masing-masing Tim Penilai. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 36

CONTOH : POSISI KELAS JABATAN (GRADING) (di BPPT) kaitannya dengan Remunerasi/ Tunjangan Kinerja STRUKTURAL

CONTOH : POSISI KELAS JABATAN (GRADING) (di BPPT) kaitannya dengan Remunerasi/ Tunjangan Kinerja STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN KELAS SETAMA 16 FUNG AHLI UTAMA 13 DEPUTI 16 FUNG AHLI MADYA 11 INSPEKTUR /BE 15 FUNG AHLI MUDA 9 PUSAT/BIRO/B 2/DIREKTUR/ UPT (Es. II) 15 FUNG AHLI PERTAMA 8 UPT/BALAI (SATKER, Es. III) 13 FUNG TRAMPIL PENYELIA 8 FUNG TRAMPIL LANJUTAN 7 FUNG TRAMPIL PELAKSANA 6 FUNG TRAMPIL PEMULA 5 BAGIAN/BIDANG/BALAI (dibawah UPT Es. II) 10/11/12 Sub. Bag TU (Balai-Satker) 9 Sub. Bag/Sub. Bid/Seksi 8 FUNG UMUM IV 7 FUNG UMUM III 5 FUNG UMUM II 3 FUNG UMUM I 3 SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 37

TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN KINERJA KELAS TUNJANGAN KINERJA NO JABATAN PER KELAS JABATAN 1

TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN KINERJA KELAS TUNJANGAN KINERJA NO JABATAN PER KELAS JABATAN 1 1 3 Rp 19. 360. 000, 00 2 2 Kepala BPPT 16 3 15 Rp 10. 315. 000, 00 4 14 Rp 7. 529. 000, 00 5 13 Rp 6. 023. 000, 00 6 12 Rp 4. 819. 000, 00 7 11 8 9 JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN 4 5 Rp 14. 131. 000, 00 Perekayasa Utama Rp. 1. 400. 000 Rp 3. 855. 000, 00 Perekayasa Madya Rp. 1. 200. 000 10 9 Rp 3. 352. 000, 00 Rp 2. 915. 000, 00 Perekayasa Madya Rp. 750. 000 10 8 Rp 2. 535. 000, 00 11 12 13 14 15 16 17 7 6 5 4 3 2 1 Rp Rp 2. 304. 000, 00 2. 095. 000, 00 1. 904. 000, 00 1. 814. 000, 00 1. 727. 000, 00 1. 645. 000, 00 1. 563. 000, 00 Perekayasa Rp. 325. 000 / Pertama/ Penyelia Rp. 450. 000 Pelaksana Lanjutan Rp. 300. 000 Pelaksana Rp. 250. 000 Pemula Rp. 220. 000 38

Profesi • Jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ketrampilan dari pelakunya. Tidak semua

Profesi • Jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ketrampilan dari pelakunya. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi karena memerlukan diklat khusus untuk itu. Profesi memiliki mekanisme serta aturan. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 40

Profesional • Untuk sukses dalam bekerja, seseorang harus bersikap profesional. Ahli pada bidangnya dan

Profesional • Untuk sukses dalam bekerja, seseorang harus bersikap profesional. Ahli pada bidangnya dan tidak pernah berhenti menekuni keahlian yang dimilikinya serta selalu inovatif untuk tetap menjadi terbaik di bidangnya. (Kompetitif) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 41

Profesionalisme • Profesionalisme merupakan komitmen atau sikap mental. “Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada

Profesionalisme • Profesionalisme merupakan komitmen atau sikap mental. “Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 42

Profesionalisasi • Proses menuju perwujudan peningkatan profesi sesuai standar yang membuat seseorang menjadi profesional.

Profesionalisasi • Proses menuju perwujudan peningkatan profesi sesuai standar yang membuat seseorang menjadi profesional. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 43

Kenapa profesionalisme • Karena merupakan aspek penting dalam peningkatan integritas SDM SURATNO - PUSBINDIKLAT

Kenapa profesionalisme • Karena merupakan aspek penting dalam peningkatan integritas SDM SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 44

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR 2025 2018 2013 DYNAMIC GOVERNANCE PENGEMBANGAN PERFORMANCE BASED

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR 2025 2018 2013 DYNAMIC GOVERNANCE PENGEMBANGAN PERFORMANCE BASED POTENSI HUMAN BUREAUCRACY CAPITAL MANAJEMEN SDM RULE BASED BUREAUCRACY ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETE N DAN MELAYANI

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 1 2 3 4 PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS SISTEM SELEKSI CPNS & PROMOSI PNS SECARA TERBUKA 5 PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH 6 PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA 7 PENINGKATAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI PENINGKATAN EFISIENSI BELANJA APARATUR 7 8 9 9

Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan

Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) PROGRAM c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Profesionalisasi PNS e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional Identifikasi jabatan fungsional Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan Pengelolaan kinerja fungsional jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional

DIISI DARI PEGAWAI ASN JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional DIISI TNI DAN POLRI

DIISI DARI PEGAWAI ASN JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional DIISI TNI DAN POLRI Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan ASN tertentu Jabatan Administrator (setara eselon III) memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan Pengawas (setara eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jabatan Pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula • Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I); • Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).

80 70 60 50 40 30 20 10 0 JUMLAH JABA T AN STRUKTURAL

80 70 60 50 40 30 20 10 0 JUMLAH JABA T AN STRUKTURAL 70, 13 63, 16 Pusat Daerah Sumber data: BKN, 2013 20, 57 22, 25 8, 78 6, 21 4, 75 1, 29 0, 24 II I ESELON I II IV V III PUSAT DAERAH 629 34 3. 031 13. 194 10. 049 61. 810 30. 850 19. 4782 4. 288 7. 297 TOTAL IV TUNJANGAN (milyar rupiah/BLN) 3, 6 52, 7 90, 5 121, 8 4, 1 272, 7 2, 63 V

80 JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 76, 44 60 % 43, 97 Pusat Daerah Sumber data:

80 JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 76, 44 60 % 43, 97 Pusat Daerah Sumber data: BKN, 2013 46, 99 40 20 9, 27 0 Guru Lainnya 1, 28 1, 37 Medis 7, 27 12, 56 Paramedis Persentasi Jabatan Fungsional terhadap Jumlah Pegawai • Pusat 35, 3% • Daerah 53, 4% (dominasi fungsional umum) 0, 48 0, 35 Tidak ada

J ABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 43 INSTANSI PEMBINA JF T JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL AHLI 2012

J ABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 43 INSTANSI PEMBINA JF T JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL AHLI 2012 110 2013 124 ESTIMASI 2014 + POTENSI 106 2014: 5 JFT BARU = 129 + 134 240

1 2 KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI Jumlah JF yg sudah ditetapkan 129 Kelemahan

1 2 KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI Jumlah JF yg sudah ditetapkan 129 Kelemahan dalam pengaturan JF terampil dan ahli digabung • BUP dan tunjangan disamakan • Pembebanan keuangan negara yg tidak tepat sasaran kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisi A. K yg dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan • Pengembangan kompetensi JF tidak optimal • diklat JF belum dapat didesain secara optimal Persyaratan pengangkatan dalam JF tidak berdasarkan uji kompetensi JF menjadi jabatan alternatif (tempat penampungan)

1 KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap •

1 KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap • Sesuai dengan standar jabatan internasional • Jumlah JF dari 129 menjadi 240 2 Potensi Usulan JF baru pada 76 K/L : 152 JF terampil dan ahli 3 Penyempurnaan dalam pengaturan kegiatan tidak berdasarkan proses tetapi berdasarkan produk/output akhir Menyusun standar kompetensi JF Persyaratan pengangkatan dalam JF berdasarkan uji kompetensi Mengharuskan instansi pembina JF untuk melakukan pengelolaan JF secara profesional Prestasi kerja JF lebih terukur • Pengelolaan kompetensi JF dapat berjalan secara efektif • Terwujudnya kelas jabatan • diklat JF dapat direncanakan berdasarkan training need assessment (TNA) • Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan • Pengelolaan JF menjadi pilihan karier profesionalisme JF dapat dilakukan

PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA/PEMRA KARSA & PENGGUNA TUGAS INSTANSI PEMBINA PERKA

PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA/PEMRA KARSA & PENGGUNA TUGAS INSTANSI PEMBINA PERKA BKN TTG JUKLAK JF UJI BEBAN KERJA USULAN PEMBENTUKAN EKSPOSE NASKAH AKADEMI K PENY. DRAFT PERMENPA N RB PENETAPAN PERMENPANRB MENYUSUN DAN MENETAPKAN JUKNIS, PEDOMAN DSB

POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN • PROFESIONAL • PELAYANAN PRIMA, INOVATIF, KERJASAMA 1. 2.

POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN • PROFESIONAL • PELAYANAN PRIMA, INOVATIF, KERJASAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NOMENKLATUR JABATAN TUGAS POKOK HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/TUGAS KOMPETENSI JENJANG JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN 9. PENILAIAN PRESTASI KERJA 10. DIKLAT 11. UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI 12. FORMASI JABATAN

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGAS PERAN Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGAS PERAN Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu Jabatan fungsional memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu KEDUDUKAN Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu

KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPETENSI Jabatan Fungsional Keahlian Jabatan Fungsional Keterampilan PERSYARATA N

KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPETENSI Jabatan Fungsional Keahlian Jabatan Fungsional Keterampilan PERSYARATA N dengan pendidikan minimal Profesional 1. 1. memiliki kemampuan Sarjana (strata – 1) atau D. IV; pengetahuan di bidang tertentu 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan 2. memiliki kemampuan kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan metodologi penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. 3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual 4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan 1. Teknisi profesional dan/atau penunjang 1. tertentu memiliki pengetahuan profesional dengan pendidikan minimal vokasional/kejuruan SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III 2. mampu melaksanakan kegiatan (D-3); teknis vokasional/kejuruan 2. Memiliki kemampuan untuk 3. mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/ kejuruan tertentu melakukan kegiatan teknis operasional; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL ASN PANGKAT (KELAS JABATAN) 21 PIMPINAN TINGGI 1. 2. 3.

POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL ASN PANGKAT (KELAS JABATAN) 21 PIMPINAN TINGGI 1. 2. 3. BY POSITION (BAB IX) BY CAREER 20 Utama 19 Madya 18 Pratama 17 16 15 FUNGSIONAL 14 AHLI 13 ADMINISTRASI Utama, Madya, Muda, 12 Pertama 1. Administrator 11 2. Pengawas 10 3. Pelaksana TERAMPIL 9 Penyelia, Mahir, Terampil Pemula 8 7

POLA KARIER JF 1. 2. 3. 4. TERAMPIL Penyelia Mahir Terampil Pemula ADMINISTRASI 1.

POLA KARIER JF 1. 2. 3. 4. TERAMPIL Penyelia Mahir Terampil Pemula ADMINISTRASI 1. Administrator 2. Pengawas 3. Pelaksana (BAB IX) PIMPINAN TINGGI 1. Utama 2. Madya 3. Pratama BY CAREER 1. 2. 3. 4. AHLI Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BY POSITION PANGKAT (KELAS JABATAN)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN 1. Pendidikan dan Latihan 3. Kursus 5.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN 1. Pendidikan dan Latihan 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 2. Seminar 4. Penataran 6. Pertukara n PNS dan Swasta INSTANSI PEMBINA WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 1. PENGANGKATAN PERTAMA PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, 2. PENGANGKATAN DR JABATAN

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 1. PENGANGKATAN PERTAMA PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, 2. PENGANGKATAN DR JABATAN LAIN PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA, UJI KOMPETENSI 3. PENYESUAIAN/INPASSING TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS DAN UJI KOMPETENSI

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM PENGANGKATAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL STRUKTURAL FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL UMUM MANDIRI

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM PENGANGKATAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL STRUKTURAL FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL UMUM MANDIRI TEKNIS SUBSTANTIF STAF PP 16/1994 jo PP 40/2010 Keppres 87/1999 PENGEMBANGAN FUNGSIONAL MANAJERIAL FASILITATIF PP 100/2000 PP 13/2002 PP 41/2007 PENYEDERHANAAN STRUKTURAL PNS PROFESIONAL

PENILAIAN PRESTASI KERJA ANGKA KREDIT Vs PP 46/2011 Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan:

PENILAIAN PRESTASI KERJA ANGKA KREDIT Vs PP 46/2011 Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan: 1. Pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerja unit atau organisasi. 2. Target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional.

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA Instansi Pembina (Pembinaan ) a. menyusun petunjuk teknis

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA Instansi Pembina (Pembinaan ) a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; b. menyusun pedoman formasi; c. menetapkan standar kompetensi; d. mengusulkan tunjangan jabatan; e. melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f. menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional; g. memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional; h. mengembangkan sistem informasi jabatan; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n. melakukan monev Jabatan Fungsional; PNS PROFESIONAL Instansi Pengguna a. menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang b. melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional c. penyelenggaraan pembinaan. − memfasilitasi pelaksanaan tugas − melakukan penilaian prestasi kerja. − menyusun Manajemen Diklat d. berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung

NO CONTOH KEBUTUHAN JFT JABATAN FUNGSIONAL PERKIRAAN JML JF SAAT INI ESTIMASI KEBUTUHAN SCR

NO CONTOH KEBUTUHAN JFT JABATAN FUNGSIONAL PERKIRAAN JML JF SAAT INI ESTIMASI KEBUTUHAN SCR NASIONAL 1 SURVEYOR PEMETAAN Ah: 5, Tr: 14 22. 673 2 PENGAWAS PERIKANAN Ah: 17, Tr: 7 2. 158 4 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN Ah: 373, Tr: 140 3. 870 5 POLISI KEHUTANAN Ah: 333, Tr: 3790 18. 581 6 PEREKAYASA 3884 7. 650 7 PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Ah: 315, Tr: 302 17. 521 8 PERANCANG PERUNDANGAN 358 5. 035 9 PENGANTAR KERJA Ah: 228, Tr: 165 5. 832 10 PENERJEMAH 140 1. 379

untuk peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Jabatan Fungsional

untuk peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Jabatan Fungsional

Terima Kasih SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 67

Terima Kasih SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT 67

Nama Jabatan Fungsional nama jabatan fungsional tidak lagi menggunakan karen nomenklatur dengan angka a

Nama Jabatan Fungsional nama jabatan fungsional tidak lagi menggunakan karen nomenklatur dengan angka a kredit, menyesuaikan pengaturan yang penilaiannya dengan pada prestasi kerja bukan dengan angka kredit tapi dengan sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pejabat fungsional yang dicapai berdasarkan kontrak kinerja

BEBERAPA REALITA DALAM PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL SELAMA INI • Kinerja jabatan fungsional belum linier

BEBERAPA REALITA DALAM PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL SELAMA INI • Kinerja jabatan fungsional belum linier dengan kinerja organisasi. • Kinerja pejabat fungsional digambarkan dengan angka kredit yang secara nyata tidak dapat memberikan gambaran tentang kinerja sesungguhnya dari pejabat fungsional • Kenaikan level jabatan belum sepenuhnya mencerminkan kenaikan level kompetensi • Keberadaan jabatan fungsional lebih banyak memberikan keuntungan kepada pemangku jabatannya ketimbang kepada organisasi

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL • Menyediakan salah satu sarana pembinaan karier kepada Pegawai Negeri Sipil

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL • Menyediakan salah satu sarana pembinaan karier kepada Pegawai Negeri Sipil • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil • Meningkatkan kinerja unit atau organisasi

POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL SISTEMATIKA BAB II PENGATURAN KETENTUAN UMUM RUMPUN KEDUDUKAN FUNGSIONAL

POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL SISTEMATIKA BAB II PENGATURAN KETENTUAN UMUM RUMPUN KEDUDUKAN FUNGSIONAL JABATAN DA N JABATAN BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS BAB IV KATEGORI, INSTANSI PEMBINA JENJANG JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

KONSEP JENJANG DAN KELAS JABATAN 21 20 19 18 KEAHLIAN 17 1. AHLI UTAMA

KONSEP JENJANG DAN KELAS JABATAN 21 20 19 18 KEAHLIAN 17 1. AHLI UTAMA 2. AHLI MADYA 3. AHLI MUDA 4. AHLI PERTAMA 16 15 14 13 Alt 2: Kelas 8 -15 KETRAMPILAN 1. 2. 3. 4. PENYELIA MAHIR TERAMPIL PEMULA 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Alt 1: Kelas 8 -17

SISTEMATIKA PENGATURAN BAB V TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL Tugas

SISTEMATIKA PENGATURAN BAB V TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL Tugas pokok jabatan hanya untuk 1 jenis jabatan fungsional Setiap jabatan harus menghasilkan output/hasil kerja jabatan fungsional Hasil kerja sebagai kontrak kinerja jabatan fungsional yang harus dicapai dalam 1 tahun Uraian kegiatan adalah aktivitas untuk menghasilkan hasil kerja/output

POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL (3) SISTEMATIKA BAB VI PENGATURAN PENILAIAN KERJA PRESTASI JABATAN

POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL (3) SISTEMATIKA BAB VI PENGATURAN PENILAIAN KERJA PRESTASI JABATAN FUNGSIONAL Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan : 1. perencanaan kinerja pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerja unit atau organisasi, 2. memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional. 3. Jadi penilaiannnya SKP + Prilaku Kerja

SISTEMATIKA BAB VII PENGATURAN TIM PENILAI PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL Penilaian Prestasi Kerja Pejabat

SISTEMATIKA BAB VII PENGATURAN TIM PENILAI PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi dala Untuk menjamin penilaian prestasi kerja m obyektivitas Pejabat Fungsional, perlu dibantu oleh Tim Penilai Pejabat Fungsional yag memiliki kompetensi di bidang fungsi tersebut

 BAB VIII BAB IX BAB X KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL (kompetensi dibutuhkan yang level/jenjang

BAB VIII BAB IX BAB X KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL (kompetensi dibutuhkan yang level/jenjang jabatan) pada setiap PENGANGKATAN DALAM (persyaratan JABATAN pertama dan pengangkatan perpindahan dr jabatan lain harus memperhatikan syarat adm dan kompetensi PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL (perlu dilakukan pengelolaan kompetensi jabatan fungsional)

 BAB XI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL (anjab, abk dan indikator formasi) BAB XII PEMBEBASAN

BAB XI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL (anjab, abk dan indikator formasi) BAB XII PEMBEBASAN BAB XIII PENYESUAIAN/INPASSING (JIKA JF SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (memperhatikan PUU) BARU/PERUBAHAN LAIN) (Perlu dilakukan uji kompetensi untuk menjamin bahwa pejabat yg diangkat kompeten di bidangnya)

SISTEMATIKA BAB XVI CATATAN PENGATURAN KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PENUTUP BEBERAPA KETENTUAN DAPAT DITAMBAHKA DENGAN

SISTEMATIKA BAB XVI CATATAN PENGATURAN KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PENUTUP BEBERAPA KETENTUAN DAPAT DITAMBAHKA DENGAN LAIN N SESUAI PERATURAN PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN

PENGUKURAN BEBAN KERJA KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA 1. NAMA PENDIDIKAN 2. NIP.

PENGUKURAN BEBAN KERJA KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA 1. NAMA PENDIDIKAN 2. NIP. JABATAN 3. PANGKAT/GOL. RUANG UNIT KERJA PERIODE JANUARI…………. S. D……………. DESEMBER…………… NO TUGAS POKOK 1 2 HASIL KODE KERJA/OUTPUT 3 4 URAIAN KEGIATAN 5 JUMLAH VOLUME HASIL KEGIATAN 6 WAKTU PELAKSANAAN PER RATASATUAN KEGIATAN RATA MINIMAL MAKSIMAL 7 8 9 JUMLAH WAKTU SELURUH NYA 10

MATRIKS BUTIR-BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ……………… NO TUGAS HASIL KODE URAIAN BOBOT FAKTOR PELAKSANA

MATRIKS BUTIR-BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ……………… NO TUGAS HASIL KODE URAIAN BOBOT FAKTOR PELAKSANA POKOK KERJA/ KEGIATAN KEGIAT RESIKO TINGKAT KOMPETENSI BBN TOT PRTM MDA MDY UTM OUTPUT AN INDIVI LINGKU KESULIT YANG KRJA DU NGAN AN DIBUTUHKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Instansi Pembina secara bertahap perlu melakukan penyempurnaan dan mengusulkan konsep jabatan perubahan fungsional

1. Instansi Pembina secara bertahap perlu melakukan penyempurnaan dan mengusulkan konsep jabatan perubahan fungsional binaannya termasuk jabatan fungsional keterampilan dan memisahkan keahlian 2. langkah penyempurnaanakan Seba diterbitkan Peraturan Menpan. RB gai sebagai langkah penyesuaian yang cukup mendesak dalam pelaksanaan jabatan fungsional 3. Untuk revisi dan usulan baru akan dilakukan pengaturan sesuai dengan UU ASN dan RPP Jabatan Fungsional ASN