SILABUS MATA KULIAH Tujuan Instruksional Umum Setelah mengikuti

SILABUS MATA KULIAH • Tujuan Instruksional Umum: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa memahami: 1. 2. 3. 4. latar belakang dan sejarah pendidikan Kewarganegaraan di PT Indonesia. konsep dan implementasi HAM secara universal maupun secara spesifik. konsep hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. konsep dan praktek demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. 5. konsep wawasan nasional Indonesia dan perkembangannya. 6. konsep identitas Nasional. 7. konsep dan sikap nasionalisme 8. konsep globalisasi dan pengaruhnya terkahadap bangsa Indonesia. 9. makna good governance dan otonomi daerah. 10. strategi dan kebijaksanaan pembangunan Nasional. 11. implementasi pembangunan bidang ekonomi, soaial dan budaya. Sain dan teknologi. 12. pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia.

• Pokok Bahasan 1. Pendahuluan (latar belakang & sejarah pendidikan kewarganegaraan di PT Indonesia) 2. Hak Asasi Manusia. 3. Hak dan Kuajiban Warga Negara Indonesia. 4. Demokrasi dan Implementasinya. 5. Wawasan Nasional. 6. Identitas Nasional. 7. Nasionalisme • Ujian Tengah Semester 8. Globalisasi. 9. Good Gonernance dan Otonomi Daerah. 10. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional. 11. Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sain dan Teknologi. 12. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan • Ujian Akhir Semester.

A. Filsaeat Pancasila: 1. Pancasila sebagai falsafah negara / sistem filsafa. 2. Pancasila sbgai Dasar Negara 3. Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup 5. Pancasila dan Agama.

B. Identitas Nasional. 1. Konsep dasr identitas nasional 2. Karakteristik identitas nasional 3. Proses berbangsa dan bernegara 4. Konsep dan sikap nasionalisme 5. dst.

C. Politik dan Strategi Nasional Sistem politik, Sistem konstitusi, Sistem perintahan dan Sistem ketatanegaraan di Indonesia (dimulai dari uraian sejarah konstituni di Indonesia - reformasi)

D. Demokrasi di Indonesia 1. Konsep dan prinsip demokrasi 2. Pendidikan demokrasi di Indonesia 3. Demokrasi dan Implementasinya.

E. Hak Asasi Manusia dan Rule of Low F. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. 1. Warga negara Indonesia 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia 3. dst.

G. Geopolitik Indonesia 1. Wilayah sebagai ruang hidup 2. Otonomi daerah H. Geostrategi Indonesia. 1. Konsep Asta Gatra, SIKAYAMAMPU IPOLEKSOSBUDHAKAMNAS 2. Indonesia dan perdamaian dunia.

• Buku Bacaan Wajib 1. Asykuri Ibnu Chatim dkk, 2003, Civics Education, Yogyakarta, Majlis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, LP 3 UMY. 2. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. 3. Lemhannas, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Lemhannas. 4. Universal Declaration of Human Right. 5. Buku lain yang relevan. •

A. Latar Belakan dan Sejarah Pend. Kewarganegaraan • Bagi Indonesia yang sedang tumbuh “menuju demokrasi” peran pendidikan Kewarganegaraan semakin penting sebagai pendidikan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. • Dalam perjalanan sejarah Pendidikan Kewarganagaraan (Civid Education) sesungguhnya bukan merupakan agenda yang benar-benar baru. • Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang decade akhir abad ke 20 mendorong munculnya pemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

• Bagi Indonesia yang sedang tumbuh “menuju demokrasi” peran pendidikan Kewarganegaraan semakin penting sebagai pendidikan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. • Dalam perjalanan sejarah Pendidikan Kewarganagaraan (Civid Education) sesungguhnya bukan merupakan agenda yang benar-benar baru. • Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang decade akhir abad ke 20 mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

• Di Amerika, untuk pertama kalinya standar kurikulum nasional pendidikan sipil disusun pada tahun 1994. • Dewan Eropa juga memprakarsai proyek demokrasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. • Kecenderungan serupa juga berlangsung di negara-negara Australia, Canada, jepang dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia. • Pesatnya perkembangan tentang pendidikan khususnya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan masyarakat di tingkat local dan global, menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan adaptasi kembali terhadap tuntutan zaman yang selalu berkembang dan menuju kearah perubahan yang cepat.

• Penelitan yang dilakukan oleh para ahli pendidikan dari berbagai belahan dunia menghasikan temuan-temuan baru yang menarik untuk melakukan kajian ulang terhadap prinsip dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. • Hasil-hasil penelitian tersebut juga memberikan gambaran yang beragam dalam operasionalisasi pendidikan kewarganegaraan di masing-masing negara. • Di Autralia, program pendidikan kewarganegaraan yang dicanangkan adalah discovering democracy (pendidikan tentang masyarakat, sejarah, dan geografi) yang masuk menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah. • Sementara di Hongkong menerapkan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pilihan dalam bentu ekstra-kurikuler, papan display, diskusi di tingkat sekolah.

• Di Jepang menerapkan pendidikan moral atau agama dan ilmu sosial sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekalah. • Sementara di Taiwan juga memberlakukan mata pelajaran sejarah, politik, ekonomi dan masyarakat serta kewarganegaraan dan moralitas sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.

• Sedangkan di Thailand mengajarkan Budhisme di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib. • Di Amerika Serikat mengatur pendidikan kewarganegaraan dalam kerikulum ilmu soaial selama satu tahun dan deserahkan pelaksanaannya kepada negara-negara bagian

• Dalam konteks Indonesia, sudah cukup lama dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan separated approach melalui mata pelajaran khusus yakni PKn, MKDU (Pancasila dan Kewiraan), Penataran P 4. • Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah sehingga mengalami kegagalan.

Kegagalan itu bersumber pada tiga hal • Pertama, karena materinya tdk terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewargaan, dan cenderung bersifat idealistik, legalistik, dan normatif bahkan centerung militeristik. • Kedua, karena pendekatannya tidak demokratis, dan cenderung indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tdk partisipatif. • Ketiga, bahan lebih teoritis dari pada praktis, akibatnya bahkan kadanr tidak sesuai dengan realitas yang berkembang di masyarakat

Beberapa Kegagalan itu meniscayakan perubaha paradigma dalam Civic education baik materi maupun metodologi • Perubahan paradigma materi diarahkan secara sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban dalam dinamikan perubahan sosial yang berkembang. • Sedangkan perubahan paradigma metodologi diarahkan pada pengembangan daya nalar anak secara kritis dan partisipatif dalam pembelajaran • Arah tujuannya benar-benar memberikan pengalaman demokrasi dalam proses pembelajaran

Civic Education di PT Muhammadiyah • C. E yang dikembangkan di Indonesia seharusnya mampu menemukan kembali relevansi niai-nilai fundamental masya. Dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat. • Begitu juga C. E di PT Muh. Juga harus mampu menemukan kembali relavansinilai-nilai fundamentalnya yakni; nilai-nilai Islam dan keindonesiaan dengan realitas dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. • Relevansi metodologi dengan substansi materi yaitu mengajarkan demokrasi hrs dengan cara-cara yang demokrasi pula.

Uraian tsb memberi pengertian bahwa civic education belum dilaksanakan dengan baik sekaligus menjelaskan akan pentingnga Civic Education di Indonesia • Diperlukan civic education sebagai salah satu jalan terbaik mengubah mentalitas masyarakat Indonesia agar menjadi warga negara yang partisipatif di negerinya sendiri. • Salah satu peluang dalam mengembangkan C. E di Indonesia adalah melalui jalur pendidikan baik di SD sampai PT. • Lebih-lebih di PT Muhammadiyah C. E memiliki makna sangat signifikan untuk melakukan pendidikan masyarakat menuju demokratisasi dan perwujudan masyarakt madani di Indonesia.

B. Hak Asasi Manusia • HAM mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia terutama dalam hub antara penguasa dengan rakyat dan hub sesama warga. • Makna penting HAM bg manusia; untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari kesewenang-wenagngan penguasa. • Penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah civil society (masyarakat madani)

• Pengertian HAM, Jan Meterson (anggota Komisi HAM PBB) merumuskan pengertian HAM dalam ungkapannya: “human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being” • Artinya, HAM adalah hak-hak yang melekat secara inhern melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Dari pengertian tersebut di atas maka HAM terkandung dua makna, yaitu: • Pertama, HAM mrp hak alamiah (hak yang sesuai dengan kodratnya sebagai insane merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan) yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. • Karena itu tidak ada seorangpun yang bisa merampasnya. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

• Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. • Tanpa HAM manusia tidak akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. • HAM bukan hanya merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan didunia, tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup pergaulan nasional, regional, dan global.

• Esensi HAM dapat dibaca dalam Mukaddimah Universal Declaration of Human Rights yang menyebutkan bahwa “pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia”. • Menurut Weissbrodt dan Vasak “HAM bukan hanya menjadi ideology local atau nasional, tetapi telah menjadi ideology universal (Davidson, 1994: 145).

Jenis-Jenis HAM • Menurut deklarasi PBB hak-hak dasar manusia secara yuridis al: hak utk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak dipaksa dan tidak ditahan, hak dipersamakan di muka hukum (equality before the law), hak utk mendapatkan praduga tdk bersalah. Hak lain yang dimuat dalam deklarasi tsb seperti hak-hak akan nasionalitas, pemilikan, dan pemikiran, hak untuk menganut agama dan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berbudaya.

Secara lebih spesifik hak asasi manusia sedunia dikategorikan sbb: • Pertama, hak untuk dapat mewujudkan watak kemanusiaan seperti hak: pengakuan atas martabat (ps. 1), perlindungan dari tindak diskriminasi (ps. 2), jaminan atas kebutuhan hidup (ps. 3), terbebas dari perbudakan (ps. 4), perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (ps. 5), dan kesempatan menjadi warga negara dan perpindahan warga negara (ps. 15)

• Kedua, hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti, hak: persamaan dihadapan hukum (ps. 6), memperoleh pengadilan yang adil (ps. 10), asas praduga tak bersalah (ps. 11), dan untuk tidak diintervensi kehidupan pribadinya (ps. 12).

• Ketiga, hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan (hak sipil dan politik), seperti, hak: kebebasan berpikir dan beragama (ps. 18), berkumpul dan berserikat (ps. 20), ikut aktif dalam pemerintahan (ps. 21).

• Keempat, hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim disebut hak soial-ekonomi-budaya, seperti, hak: untuk mendapatkan makanan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan (ps. 22 -25), memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan (ps. 26 -29).

Sejarah Perkembangan HAM • Pada umumnya, pakar HAM barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Namun, jauh sebelum Magna Charta lahir, konsep Islam tentang HAM telah lebih dahulu dikenal, bahkan dengan substansi yang jauh lebih komprehensif. • Tetelah pecah perang dunia dua kali yang melibatkan hampir seluruh kawasa dunia, hak asasi manusia saat itu diinjak-injak, kemudian timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam naskah internasional (1948) dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

• Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman pada 1933 -1945. • Sebelum terwujudnya Universal Declaration of Human Rights sudah ada naskah HAM yang bersifat universal dan asasi, yaitu: • 1. Magna Charta (Piagam Agung 1215) • 2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689) • 3. Declaration des Droits de I’home et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia Warga Negara 1789) • 4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak): yang disusun oleh rakyat Amerika 1769, dan kemudian menjadi bagian dari

Sejarah perkemb. HAM dapat dikategorikan ke dalam empat generasi. • Generasi Pertama, substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik. • Generasi kedua, kemerdekaan yang diperoleh banyak negara dunia ketiga setelah PD II menuntut lebih dari sekedar hak-hak yuridis. Dimana pengisian kemerdekaan berarti juga pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada masa ke dua ini lahir dua perjanjian (covenant) yaitu: international Covenant on Economic, social, and Cultur Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights disepakati oleh PBB 1966.

• Generasi ketiga, generasi kedua yang menitikberatkan pada aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya telah mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan memprioritaskan berbagai aspek lain, aspek hukum menjadi tertinggal. • Kondisi ketidakseimbangan itu menyebabkan timbulnya berbagai kritik dari banyak kalangan sehingga melahirkan generasi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukumdalam satu wadah yang disebut dengan hak pembangunan (the rights of development). • Generasi ketiga ini merupakan sintesis dari generasi pertama dan kedua.

• Generasi Keempat, generasi ini banyak melakukan kritik terhadap peranan negara yang sangat dominan dalam proses pebangunan pada generas sebelumnya yang lebih menekankan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, karena telah terbukti sangat menafikkan hak-hak rakyat, mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan tidak berdasarkan pada factor kebutuhan rakyat. Kemudian lahir HAM yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government.

C. Hak dan Kuwajiban W. N (tugas mandiri) • D. Demokrasi dan Implementasinya • Transisi demokrasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dlm khdp berbangsa dan bernegara. Misalnya; munculnya multi partai, perubahan posisi lembaga legeslatif dg ekasekutif, kran kebebasan berpendapat yang tersumbat di orba terbuka lebar di orde reformasi, kritik terhadap pemerintah semakin semarak dll (coba anda diskusikan perubahan 2 yang lain).

• Kesadaran ttg nilai demokrasi itu terutama diaktori oleh: aktivis politik, LSM, intelektual, peneliti, mahasiawa dan media masa. • Nilai demokrasi yang diperjuangkan itu bukan berarti demokrasi telah benar-benar tegak. (anda diskusikan dg teman sdr).

Nilai-nilai Demokrasi • Nilai demokrasi: mrp nilai yang diperlukan utk mengemb. Pemerintahan demokrasi. • Nilai-Nilai Demokrasi a. l: • (1) kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), (2) menghormati kelompok lain atau kesetaraan (antar warga, gender), (3) kedaulatan rakyat, (4) kerjasama, dll.

• Hakekat Demokrasi • Kebebasan dlm demokrasi sesungguhnya bukan merupakan sebuah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang memiliki koridor dan batasan, termasuk dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang lain.

• Mengapa pernyataan dibawah ini sangat dihargai didalam demokrasi: • (1) kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), • (2) menghormati kelompok lain atau kesetaraan (antar warga, gender), • (3) kedaulatan rakyat, • (4) kerjasama. • Kerjakan sekarang (waktu 20 menit)

Sistem Demokrasi • Setidaknya ada beberapa sistem demokrasi yang dikembangkan, al: • Sistem Pemerintahan Parlementer • Sistem Presidensial • Sistem Kekuasaan Eksekutif Terbatas • Sistem Pemberdayaan Badan Legeslatif • Sistem Pemilihan (proporsional, distrik, multidistrik) • Sistem Kepartaian (dua partai, multi partai, fragmentasi partai, budaya koalisi, budaya oposisi)

• Sistem Parlementer: • adanya fusi kekuasaan eksekutif dan legislatif, artinya sistem ini menjelaskan bahwa fungsi eksekutif dan fungsi legeslatif terdapat hubungan menyatu dan tak terpisahkan. • Kepala eksekutif (head of gavernment) dalam sistem parlementer adalah perdana menteri, sedangkan Kepala Negara (head of state) berada di tangan ratu • Perdana Menteri dan para menteri adalah eksekutif dan dibantu oleh birokrasi di bawahnya.

• Sistem Presidensial • Pentingnya pemilihan Presiden secara langsung sehingga terpilih Presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat. • Kekuasaan eksekutif sepenuhnya di Presiden, karena itu Presiden adalah kepala eksekutif sekaligus menjadi kepala negara. Presiden penguasa sekaligus simbol kepemimpinan negara. • Adanya pemisahan kekuasaan (the separation of power) antara eksekutif (Presiden) dan Legeslatif ( kongres) • Cari prinsip-prinsip lain dari sistem Presidensial

• Kekuasaan Eksekutif Terbatas • Sistem demokrasi yang membatasi kekuasan eksekutif untuk menutup kemungkinan tumbuh kekuasaan yang otoriter. • Pengalaman demokrasi di negeri ini pada masa orde baru adalah kekuasaan eksekutif yang otoriter, dengan ciri-ciri, al: • -kekuasaan politik relatif terpusat ditangan Presiden, akibatnya Presiden dapat menjalankan kebijakan sekehendak hatinya (Brazil, Pilipina oleh Macos, Indonesia oleh Suharto) • ( diskusikan kelemahan demokrasi otoriter)

• Pemberdayaan Bada Legeslatif • Di era orba (rezim otoriter) badan legislatis lebih banyak berperan sebagai tukang stempel, mereka mandul karena tidak berani melakukan kritik terhadap eksekutif. • Namun di era demokrasi, badan legislatif dituntut untuk melakukan pemberdayaan dirinya selaku badan perwakilan rakyat.

• Badan legislatifini berperan sebagai mitra pemerintah dan berfungsi sebagai badan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. • Mereka dapat setuju atau menolak usulan kebijakan yang di ajukan oleh pemerintah. • Pemberdayaan legislatif memerlukan sebuah upaya utk melembagakan pola hubungan kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif, dan diterima secara luas oleh masyarakat politik.

• Karena itu perlunya profesionalisme di dalam rekrutmen anggota legislatif. • Dengan kata lain rekrutmen anggota legislatif melalui partai hendaknya memperhatikan profesionalisme, agar mereka tanggap terhadap persoalan publik, kritis terhadap implentasi kebijakan pemerintah.

Sistem Pemilihan Umum • Proporsional, • distrik, • multiple distrik. • Sistem Proporsional, sistem pemilihan yg membuka peluang bagi banyak partai untuk duduk di dala pemerintahan. • Dalam sistem ini setiap partai bersaing utk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih dalam setiap daerah pemilihan.

• Setiap derah pemilihan menyediakan banyak kursi utk diperebutkan oleh partai-partai yg ada di daerah pemelihan. • Perolehan kursi masing-masing partai dihitung sesuai dgproporsi perolehan suaranya. • Partai yang banyak memperoleh suara akan memperoleh kursi di legislatif lebih banyak, dan sebaliknya.

• Sistem Distrik: sistem pemilihan dimana setiap daerah pemilihan disebut sebagai distrik. • Dalam distrik hanya terdapat satu kursi untuk diperebutkan. • Distrik adalah bagian dari sebuah negara bagian (Propinsi) • Jumlah distrik dalam negara bagian tergantung pada banyak sedikitnya jmh penduduk. • Dalam distri setiap calon hrs mendapatkan suara terbanyak.

• Sistem Multiple Distrik • Dalam sistem ini setiap distrik terdiri lebih dari satu kursi yang diperebutkan, ada lebih dari satu partai yang memperoleh kursi di distrik yang bersangkutan. • Dalam sistem ini berfungsi utk mempertahankan persaingan antar calon dg memberi kesempatan lebih banyak kpd partai politik.

Sistem Kepartaian • • • 1. Sistem dua partai 2. Sistem Multi Partai 3. Prahmentasi Partai 4. Budaya Koalisi 5. Budaya oposisi Materi ini sebagai tugas mandiri.

Wawasan Nasional, Identitas Nasional, dan Nasionalisme • Cita-cita Indenesia adalah menjadikan masyarakat Indinesia: • (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, • (2) berperikemanusiaan yang adil dan beradab, • (3) yang bersatu, • (4) dengan sifat kerakyatan yang dipimpim oleh • hikmat kebijaksanaan alam permusyawaratan / • perwakilan, • (5) yang terwujud masyarakat yang berkeadilan • sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Lima nilai tersebut dijadikan dasar, memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. • Melalui wawasan ini bangsa Indonesia menentukan cara pemanfaatan kondisi geografis, sejarah, sosial budaya. • Dengan demikian wawasan nasional itu menjadi sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

• Pejuangan Wawasan Nasional Bangsa Indonesia tidak bisa lepas dengan cara memandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. • Cara pandang tersebut kita kenal sebagai wawasan. • Setiap bangsa memiliki wawasa nasional dan bagi Indonesia wawasan yang sesuai dengan falsafah serta kondisi geografis, sosial budaya ialah wawasan nusantara.

Sejarak Perjuangan W. N • • Hukum Laut Internasional 1) Res Nullius, beranggapan laut itu tidak ada yang memiliki, sehingga dapat dimiliki oleh siapa saja 2) Res Communis, menyatakan laut itu milik bersama, sehingga tdk dapt diambil oleh siapa saja

• Hukum Laut Indonesia • 1939 batas laun Indonesai masih berlaku hukum lau Teretorial Zee en Mariteim Kringen Ordonantie 3 mil • 13 Desember 1957 Deklarisi Juwanda 12 mil • 1969 Landas Kontinen Indonesia 200 M, yang memuat pokok-pokok:

Pokok Pikiran Landas Kontinien • • (1) segala SDA dalam kontinen milik Indonesia (2) RI bersedia menyelesaikan batas 2 dg neg. lain (3) Jika tdk ada batas, maka batas landas kontinien RI ditarik gr tengah dg negar tetangga (4) Claim

• 1980 ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia) selebar 200 mil • Sesuai dengan hukum laut Internasional batas RI dengan negara lain yang disepakati PBB adalah • (a) batas laut teritorial 12 mil • (b) batas landas kontinen 200 M • (3) batas ZEE 200 mil

Tujuan Perjuangan W. N • Mewujudkan persatuan dan kesatuan di bidang: • • politik Ekonomi Sosial budaya hankamnas

Unsur Pokok W. N Wadah, isi, dan tata laku • Wadah • W. N mewujudkan diri dalam bentuk nusantara yang menunggal secara bulat dan utuh yang batasnya ditentkan oleh lautan. • Yang memandang dirinya dari dua hal yaitu; ke dalam dan ke luar • Ke dalam, menunjukkan sifat dan ciri sebagai satu kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau. Sedangkan ke luar karena letaknya yang strategis pada posisi silang dunia (antara dua benua).

• Isi • Unsur utama tentang isi dari W. N adalah cita-cita, sifat atau ciri-ciri, dan cara kerja • Cita-cita, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: “…untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia “…yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian pribadi dan keadilan sosial…. ”

• Sifat atau ciri-ciri, manunggal dalam arti kesatuan dan persatuan itu hrs dilakukan secara serasi dan seimbang, yang dinamis dalam segala aspek baik alamiah dan soaial sesuai dg makna Bhinneka Tunggal ika. Utuh menyeluruh dalam arti tidak bisa di pisah-pisah oleh kekuatan manapun, utuh (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa)

• Cara kerja, berpedoman pada Pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa, memberi arah, mengandung cita-cita, azas, nilai, serta cara kerja, sistem mawas lingkungan hidup bangsa. • Tata Laku • Tata laku batiniah dan tata laku lahiriah • T. batiniah, berwujud sebagai landasafalsafah dan sikap mental bangsa • T. lahiriah berupa tata perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Dikusi kelompok, tiap kelompok lima anggota • Memahami identitas nasional (mengapa identitas nasional itu terbentuk? Apa penting identitas nasional ? • Memahami realitas masyarakat yang majemuk, dapat menenpatkan diri di tenga-tengah masyarakat majemuk dengan baik • Memahami apa itu ideologi, dan mengetahui berbagai jenis ideologi (klasik, kontemporer, islam) • Memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang merupakan bagian dari identitas nasional.

MATERI INI MENJADI BAGIAN DARI MATERI UJIAN Smt OTONOMI DAERAH Gagasan Otonomi Daerah yang melekat pada pelaksanaan UU. NO. 22 Tahun 1999, mempunyai dua visi demokratik: Pertama, komitmen utk mewujudkan kebebasan individu (kelompok) yg disertai tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kedua, gagasan ttg adanya kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik

TUGAS MANDIRI (DI RUMAH) Apa yang di maksud otonomi daerah? Adakah fondasi yang di bangun dg otonomi daerah? Prinsip-prinsip apa (yang bgm) untuk mewujudkan pemerintah daerah yang demokratis? Otonomi daerah, kepentingan siapa? Mengapa desentralisasi? Apa bedanya dg sentralisasi?

Identitas Nasional Mengapa suatu bangsa memerlukan identitas nasional? Nasionalisme mati sebagai akibat dari 3 hal 1. Glabalisasi ekonomi dan internasionalisasi institusi politik 2. Universalime kebudayaan yang disebarkan oleh media elektronik, pendidikan, kampanye melek huruf, urbanisasi, dan modernisasi 3. Serangan terhadap konsep-konsep bangsa dari teori anti nasional

Identitas nasional dapat diartikan sebagai jatidiri nasional atau kepribadian nasional. JATI DIRI NASIONAL SUATU BANGSA TENTU SAJA BERBEDA DENGAN JATI DIRI BANGSA LAIN Disebabkan oleh latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi

Jati diri nasional bagsa Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang sama. Berawal dari pengalaman masing-masing daerah dalam menghadapi kaum penjajah, timbullah perasaan senasib, kmd mendorong tumbuhnya kesadaran berbangsa yang kmd melahirkan identitas nasional. Anda bisa memberi contoh fenomen masyarat yang ada sehingga timbul kesadaran sebangsa, senasib, se… kmd timbul kedasaran persatuan dll

Faktor pendukung lahirnya identitas nasional • Faktor objektif; faktor yang berkaitan dengan geografis-ekologis dan demografis • Faktor subjektif; faktor-faktor historis, politis, sosial, budaya. • Faktor lain; 1. faktor primer 3. faktor penerik 2. faktor pendorong, 4. faktor reaktif

Lahirnya identitas nasional tdk bisa lepas dg faktor objektif dan subjektif. Munculnya identitas nasional merupkan hsl interaksi historis antara empat faktor tsb.