RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2016 DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS Kantor Regional I BKN Yogyakarta

DATA PENYELESAIAN NPKP PERIODE 01 OKTOBER 2016 DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH NO INSTANSI 1 PROV JAWA TENGAH 2 MASUK ACC BTL TMS PROSENT 1026 1015 2 9 98. 93% KAB. SEMARANG 278 277 1 0 99. 64% 3 KAB. KENDAL 552 549 0 3 99. 46% 4 KAB. DEMAK 743 0 0 100. 00% 5 KAB. GROBOGAN 580 573 4 3 98. 79% 6 KAB. PEKALONGAN 562 558 0 4 99. 29% 7 KAB. BATANG 411 410 0 1 99. 76% 8 KAB. TEGAL 287 279 0 8 97. 21% 9 KAB. BREBES 751 745 2 4 99. 20% 10 KAB. PATI 650 649 0 1 99. 85%

NO INSTANSI 11 KAB. KUDUS MASUK ACC BTL TMS 212 0 PROSENT 0 100. 00% 12 KAB. PEMALANG 546 457 84 5 83. 70% 13 KAB. JEPARA 424 0 0 100. 00% 14 KAB. REMBANG 304 301 0 3 99. 01% 15 KAB. BLORA 443 442 0 1 99. 77% 16 KAB. BANYUMAS 792 787 4 1 99. 37% 17 KAB. CILACAP 677 664 0 13 98. 08% 18 KAB. PURBALINGGA 342 328 2 12 95. 91% 19 KAB. BANJARNEGARA 351 346 5 0 98. 58% 20 KAB. MAGELANG 303 302 1 0 99. 67%

NO INSTANSI MASUK ACC BTL TMS PROSENT 21 KAB. TEMANGGUNG 393 392 0 1 99. 75% 22 KAB. WONOSOBO 382 381 0 1 99. 74% 23 KAB. PURWOREJO 399 397 1 1 99. 50% 24 KAB. KEBUMEN 787 766 9 12 97. 33% 25 KAB. KLATEN 488 484 0 4 99. 18% 26 KAB. BOYOLALI 378 374 2 2 98. 94% 27 KAB. SRAGEN 521 518 3 0 99. 42% 28 KAB. SUKOHARJO 616 607 0 9 98. 54% 29 KAB. KARANGANYAR 393 0 0 100. 00% 30 KAB. WONOGIRI 673 670 0 3 99. 55%

NO INSTANSI MASUK ACC BTL TMS PROSENT 31 KOTA SEMARANG 335 0 0 100. 00% 32 KOTA SALATIGA 147 0 0 100. 00% 33 KOTA PEKALONGAN 197 193 0 4 97. 97% 34 KOTA TEGAL 149 0 0 100. 00% 35 KOTA MAGELANG 138 135 1 2 97. 83% 36 KOTA SURAKARTA 326 323 3 0 99. 08% 124 107 98. 60% 0. 75% 0. 65% JUMLAH 16. 556 16. 325 PROSENTASE 100% 98. 60%

DATA INSTANSI PERAIH ZERO TMS/BTL 6 PERIODE KP TERAKHIR (JAWA TENGAH) INSTANSI APR 2014 0 KT 2014 APR 2015 OKT 2015 APR 2016 OKT 2016 Kota Salatiga ZERO ZERO Kota Tegal ZERO - - - ZERO Kota Magelang ZERO - - ZERO - Kota Semarang - - ZERO ZERO Kab. Grobogan ZERO - - Kab. Wonosobo - ZERO - Kab. Magelang - ZERO - - Kab. Kendal - ZERO - Kab. Pemalang - ZERO - - Kab. Rembang - ZERO - - Kab. Kebumen - ZERO - - Kab. Tegal - ZERO - - Kab. Sragen - - ZERO - Kab. Brebes - - ZERO - Kab. Jepara - - - ZERO Kab. Purworejo - - ZERO - Kab. Wonogiri - - ZERO - Kab. Demak - - - ZERO Kab. Karanganyar - - - ZERO Kab. Banjarnegara - - - ZERO - - Kab. Kudus

Permasalahan KP

DOKUMEN BERKAS USUL KP NPKP SK KP TERAKHIR IJAZAH / STTB / TUBEL / IBEL STLUD STTPP PENILAIAN PRESTASI KERJA SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI PAK / IMPASING PAK SK JABATAN / IMPASING JABATAN SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN SURAT PINDAH / MUTASI / PLOTING SURAT KET URAIAN TUGAS. . . . . DATA LAINNYA

EKSEKUSI USUL KENAIKAN PANGKAT MS USUL KP TMS BTL

SYARAT FORMAL DOKUMEN LENGKAP MS FORMAT SESUAI DG KETENTUAN SESUAI PROSEDUR SYARAT MATERIAL ISI SESUAI DG KETENTUAN TIDAK BERTENTANGAN DG REGULASI SESUAI NORMA, STANDAR, KRITERIA

BTL DOKUMEN TIDAK TERLAMPIR DOKUMEN TIDAK DILEGALISIR DOKUMEN BELUM DITANDATANGANI OLEH PYBW LEGALISIR TIDAK DG TANDA TANGAN & CAP BASAH DOKUMEN YG DILAMPIRKAN BEDA DG DATA YBS (NAMA SAMA / MIRIP TETAPI BEDA ORANG) DOKUMEN PERLU DIPERBAIKI / REVISI

SUDAH PANGKAT PUNCAK TMS MELAMPAUI PANGKAT ATASAN LANGSUNG ADA UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA DI BAWAH KATEGORI BAIK (DI BAWAH 76) BELUM MEMENUHI MASA KEPANGKATAN (MINIMAL 1 ATAU 2 TAHUN) PROMOSI : BELUM 2 TAHUN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL BELUM 1 TAHUN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI JABATAN PINDAH GOL BELUM UJIAN DINAS / DIKLATPIM PENDIDIKAN KELAS JAUH / EXECUTIF / SABTU-MINGGU / JARAK JAUH NON UT SEDANG DALAM MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN / DALAM PEMERIKSAAN

TMS URAIAN TUGAS JABATAN TIDAK RELEVAN DG PENDIDIKAN TUBEL : NILAI PRESTASI AKADEMIK DALAM SKP BELUM KELUAR FORMASI JFT TIDAK DIANGKAT SESUAI FORMASI JABATAN BELUM LULUS S-1 SUDAH DIANGKAT DALAM JABFUNG KEAHLIAN JFT DIUSULKAN KP REGULER SELESAI TUBEL BELUM DIAKTIFKAN KEMBALI DALAM JABATAN TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN SUDAH PINDAH INSTANSI MENINGGAL DUNIA

Permasalahan Usul KP yang BTL / TMS bagi JFT terkait dg ANGKA KREDIT • • • AK pengembangan profesi atau PKB tidak terpenuhi AK Kumulatif tidak terpenuhi AK Unsur Penunjang melebihi ketentuan (20% atau 10%) Tgl PAK lewat dari Bulan Januari / Juli JFT lebih dari 5 tahun sejak jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit. Alih Kelompok : AK tidak dikonversi 65% (utk JFT yg ditentukan) Tidak dilakukan mekanisme Pemberhentian Sementara & Pengangkatan Kembali dalam hal terjadi ketidaktercapaian AK dalam jangka waktu tertentu sejak jabatan/pangkat terakhir, tubel. CLTN, hudis, tugas lain di luar jabatan secara penuh. PAK tidak asli / tidak bertanda tangan dan cap basah (scaner/stempel) PAK lama dan PAK baru tidak runtut

Persiapan KP

DASAR PERATURAN KENAIKAN PANGKAT UU 5/2014 Pasal 68 PP 99/2000 PP 12/2002 KEP KA. BKN 12/2002 TUJUAN SBG DORONGAN KPD PNS UTK LEBIH MENINGKATKAN PENGABDIANNYA

PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. (UU ASN Pasal 68) 2000 H T 9 n yg a PP 9 k u d : kedu T A ukan K PANG ngkat kedud ti an mnjkn g PNS bdsrk an seoran dlm rangkai nya n& jabatan kepegawaia n r susuna kan sbg dasa diguna ggajian pen ==== = = === LRU O G / T A PANGK KENAIKAN PANGKAT : Penghargaan atas prestasi kerja & pengabdian PNS thd negara 18

MEKANISME USUL KP PPK SK KP NPKP BKD/BAG ORGNS & KEPEG KANREG BKN Berkas Usul KP SAPK SK KP Berkas Usul KP SKPD Berkas Usul KP YBS DEADLINE: Usul KP Periode 1 April 2017 masuk ke Kanreg I BKN Akhir Februari 2017 Jika lewat deadline : mundur pd Periode KP berikutnya

Sistem Kenaikan Pangkat (KP) PNS ¡Sistem Kenaikan Pangkat Reguler kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatan Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja yang tinggi

Sistem Kenaikan Pangkat PNS Disamping itu, kepada PNS dapat diberikan : Kenaikan Pangkat Anumerta (KPA) bagi PNS yang tewas Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) bagi PNS yang : Meninggal dunia; Mencapai batas usia pensiun; Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

1 APRIL Masa KP PNS • KP REGULER • KP PILIHAN 1 OKTOBER KECUALI • KPA • KPP MK KP pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS

Tidak menduduki JABSTRUK atau JFT Melaksanakan TUBEL & sebelumnya Tidak menduduki JABSTRUK atau JFT KP REGULER DPK / DPB secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau JFT

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SYARAT KP REGULER ≥ 4 th dalam Pangkat @Unsur PPK B 2 Tdk melampaui Pangkat Atsn Lngsng Blm Pangkat Puncak Ujian Dinas Tk I : II/d-III/a Tk II : III/d-IV/a Bebas Ujian Dinas : ◦ KP Prestasi kerja LB ◦ KP Penemuan Baru ◦ KPP (MD/BUP/CD) ◦ Lulus Diklatpim ◦ IV –> Tk I ◦ III –> Tk II ◦ Memprlh ijazah ◦ Mddki JFT

SYARAT UJIAN DINAS : Pangkat Pengatur Tk I golru II/d : UD Tk I Pangkat Penata Tk I golru III/d : UD Tk II Tidak sedang dalam keadaan : diberhentikan sementara dari jabatan negeri; menerima uang tunggu; atau cuti diluar tanggungan negara Tidak lulus : kesempatan UD berikutnya pada tingkat yang sama. Lulus UD : diberikan STLUD, berlaku sepanjang PNS ybs belum naik pangkat.

Jenjang KP berdasar Pendidikan NO STTB/Ijazah Golru Terendah Golru Tertinggi 1 SD I/a II/a 2 SLTP I/c II/c 3 SLTPKejuruan I/c II/d 4 SLTA / SLTA Kejuruan / DI II/a III/b 5 Diploma II II/b III/b 6 SGPLB II/b III/c 7 Sarjana Muda / Diploma III / Akademi / Bakaloreat II/c III/c 8 Sarjana / Diploma IV III/a III/d 9 S-2 / Dokter / Apoteker III/b IV/a 10 Doktor III/c IV/b

KP lesspaper PERKA BKN NO. 25 TAHUN 2013 TANGGAL 31 OKT 2013 PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS UNTUK MENJADI PEMBINA TINGKAT I GOLRU IV/b KE BAWAH 29 - 30 November 2013

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah Persiapan Daftar Nominatif (Iisting Data Elektronik) PNS Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Penyampaian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah Persiapan v Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar nominatif (listing data elektronik) PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat reguler golongan ruang IV/b ke bawah v Untuk mempercepat proses penetapan kenaikan pangkat, Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) bagi PNS golongan ruang l. V/b ke bawah kepada PPK masing-masing instansi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat yang bersangkutan, melalui SAPK on-line.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS • PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif (listing data elektronik) tersebut. • Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominatif (listing data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan disampaikan data pendukungnya kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah Perbedaan data kepegawaian tersebut, antara lain: Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu Telah berhenti sebagai PNS Telah meninggal dunia Telah pindah instansi Telah pindah unit kerja Sedang menjalani hukuman disiplin Sedang menjalani pemberhentian sementara Terdapat unsur penilaian Prestasi Kerja /DP-3 yang bernilai cukup / sedang/ kuranglburuk Telah memperoleh ljazah/STTB yang lebih tinggi Telah naik pangkat yang lebih tinggi.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/ fotokopi sah keputusan: 1. Pengangkatan dalam jabatan; 2. Pemberhentian; 3. Keterangan kematian; 4. Pindah instansi; 5. Pindah unit kerja; 6. Penjatuhan hukuman disiplin; 7. Pemberhentian sementara; 8. Penilaian prestasi kerja/Dp-3; 9. Ijazah / STTB ; dan atau 10. Kenaikan pangkat yang lebih tinggi, dilampirkan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg Badan Kepegawaian Negara.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah v Apabila terdapat kekurangan data dalam Listing PPK masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan (listing data elektronik) yang diisi secara lengkap dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN, dengan melampirkan data pendukung yang diperlukan. v Rekonsiliasi data PNS (mencocokkan data) Instansi Pusat/Instansi Daerah bersama BKN / Kanreg BKN melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya daftar nominatif ( listing data elektronik).

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah v. Penyampaian daftar Nominatif PPK menyampaikan daftar nominatif (listing data elektronik) PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah daftar nominatif (listing data elektronik) dilakukan rekonsiliasi.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah 3) Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PPK masing-masing instansi menyampaikan usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN dalam format formulir elektronik yang dikirim berbasis SAPK on-line yang meliputi: - Daftar Nominatif (listing data elektronik); dan - Formulir elektronik Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler yang telah di-entry oleh instansi. Formulir elektronik tersebut dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah Batas waktu usul permintaan persetujuan teknis kenaikan pangkat ditentukan sebagai berikut: 1. Kenaikan pangkat periode 1 April paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Pebruari; 2. Kenaikan pangkat periode 1 Oktober paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Agustus.

Tatacara Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler IV/b Kebawah 4. Penyampaian Persetujuan Penyampaian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler baik secara elektronik maupun berbentuk hardcopy kepada: v PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi PNS di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. v Gubernur bagi PNS Kab/Kota di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. v PPK Kab/Kota bagi PNS di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

KP Reguler Lesspaper Dilampiri : Surat Pernyataan Kepala BKD : bahwa data NPKP yang diserahkan ke BKN/Kanreg BKN sudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tambahan lampiran : FC sah STLUD / STTPP Pim : KP Reguler yang naik gol. FC sah Ijazah & Transkrip : jika ada peningkatan pendidikan

SYARAT KP PILIHAN 1 Jab Struktural (trkt jjg jab) 2 3 4 5 6 Jab Fungsional Prests kerja Luar Biasa Penemuan Baru Pejabat Negara Memprlh STTB/Ijzh 7 8 9 Sedang Tubel Lulus Tubel DPK/DPB -1 T bwh J : 1 P/1 J/@PPK B 2 -J : 4 p/@PPK B 2 2 P/AK/@PPK B 2 1 P/@PPK AB 1(tp trkt JP) 1 P/Rt PPK B X @K (tp trkt JP) 4 P/@PPK B 1 (tp trkt JP) -diserahi tugas jabatan yg sesuai dg ijazah -1 P -@PPK B 1 -AK -- > Jab Fungsional -Lulus Ujian KPPI 4 P/@PPK B 2 (trkt JP sbl TB) 1 P/@PPK B 1 4 P/@PPK B 2 (trkt J prsmn esln)

KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (KPA) KPA adalah KP sbg penghargaan thd PNS tewas. CPNS tewas diangkat menjadi PNS tmt 1 bulan ybs tewas. CPNS/PNS tewas diberikan KPA tmt ybs tewas. SK KPA & SK PNS diberikan sebelum ybs dimakamkan. + Pensiun --- Tewas + UDT

Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) PNS MD atau akan diberhentikan DH dengan hak pensiun karena mencapai BUP, dapat diberikan KPP setingkat lebih tinggi apabila : ◦ Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama : ◦ ≥ 30 th terus menerus & ≥ 1 bl dlm pangkat terakhir ◦ ≥ 20 th terus menerus & ≥ 1 th dlm pangkat terakhir ◦ ≥ 10 th terus menerus & ≥ 2 th dlm pangkat terakhir ◦ Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja ≥ bernilai baik dlm 1 th terakhir ◦ Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dlm 1 th terakhir.

ANGKA KREDIT SATUAN NILAI DARI SETIAP BUTIR KEGIATAN DAN / ATAU AKUMULASI NILAI BUTIR-BUTIR KEGIATAN YG HARUS DICAPAI OLEH PEJABAT FUNGSIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIER YBS

DASAR PERATURAN JABFUNG & AK UU 5/2014 : ASN PER PIMP INSTS PEMBINA : PEDOMAN. . DASAR PP 16/1994 Jo PP 40/2001 : JABFUNG PNS PER PIMP INSTS PEMBINA : JUKNIS PP 21/2014 : BUP PERBERS PIMP INSTS PEMBINA : JUKLAK AK PERATURAN PERMENPAN & RB: JABFUNG & AK KEPRES 87/1999 Jo 97/2012 : RUMPUN JABFUNG PERPRES TUNJAB

INSTANSI PEMBINA 1 tahun INSTANSI PENGGUNA PENILAIAN KINERJA JABFUNG SKP PAK URAIAN KEGIATAN: - Target & Realisasi - Aspek KKWB KP/KJ PERINGATAN JABATAN FUNGSI ONAL PENGANGKATAN DLM JAB Pertama/Perpindahan/Impasing PEMBEBASAN SEMENTARA 3 bln sblm periode KP KEGIATAN Butir Keg: - U. Utama - Pendidikan - Tugas Pokok - T. Jenjang - T. Limpah - Pengmb Profesi - U. Penunjang PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHEN TIAN

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (Lampiran I Permenpan dan RB JFT bersangkutan) NO I UNSUR Pendidikan SUBUNSUR A. B. C. II Tugas Pokok A. B. C. D. E. III Pengemb. Profesi A. B. C. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diklat fungsional calon JFT dan memperoleh STTPP atau sertifikat Diklat fungsional dan memperoleh STTPP. . . . Menyusun KTI Menerjemahkan buku bidang tugas JFT Membuat karya inovatif Peran serta dlm seminar/lokakarya bidang tugas JFT B. Menjadi anggota organisasi profesi C. Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit D. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya E. Perolehan penghargaan/tanda jasa F. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas JFT A. IV Penunjang Tugas JFT 10/26/2021 46

TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UNSUR UTAMA Pendidikan (pend sek/ diklat fung/ diklat prajab) Tugas Pokok (tugas jenjang & tugas limpah) Pengembangan Profesi (KTKI/ penelitian/ penerjemahan/ buku pedoman ketlak/nis/ pengemb teknologi tepat guna) UNSUR PENUNJANG 1. Mengajar/Melatih 2. Keikutsertaan seminar/loka karya 3. Keanggotaan Organisasi Profesi 4. Keanggotaan Tim Penilai 5. Penghargaan / Tanda Jasa 6. Gelar kesarjanaan lainnya 7. Keanggotaan Komite 8. Pembimbingan di kelas/lahan praktik 9. Tugas tambahan AK

PROSES DUPAK UNSUR UTAMA UNSUR PENUNJANG INVENTARISASI KEGIATAN PENGANGKATAN PERTAMA/ ALIH JABATAN APLIKASI FORMAT DUPAK JUKNIS SATUAN HASIL BUKTI FISIK DUPAK SPMK PENDIDIKAN SPMK TUGAS POKOK SPMK PENGEMB PROFESI SPMK PENUNJANG SPMK TUGAS LIMPAH PAK KENAIKAN JABATAN PENDUKUNG ADM SK KP TERAKHIR SK JABATAN SURAT PENUGASAN DLL KENAIKAN PANGKAT

ANGKA KREDIT PERANGKAT PENILAIAN & PENETAPAN AK PYB Menetapkan AK : Pej berdasar per-UU diberi wewenang menetapkan AK JF TPAK (Tim Penilai) : Tim yg dibtk & ditetapkan PBAK utk melaksanakan penilaian AK berdasar DUPAK dari PF Tim Penilai Teknis : Tim yg dibtk PBAK utk mbrkn pertimbangan & penilaian atas keg PF yg bersifat khusus / keahlian tertentu Sekretariat Tim Penilai : sekretariat yg dibtk PBAK utk membantu kelancaran & ketertiban proses penilaian AK Pejabat Pengusul : pej yg secara administrasi / teknis berwenang mengusulkan DUPAK Atasan Langsung : atasan dari PF dalam suatu unit kerja

Pejabat Fungsional (PF) : PNS yg diangkat dalam jabfung diberi TTWH secara penuh dlm satuan organisasi berdasarkan keterampilan/ keahlian tertentu Dokumen : surat keterangan hasil keg pelayanan/pekerjaan dari PF yg disahkan oleh Atasan Langsung / PYB Bukti Fisik : hasil prestasi kerja riil dari pelaksanaan pelayanan/pekerjaan yg dilakukan PF sbg pendukung dokumen Butir Kegiatan : rincian kegiatan pelayanan/pekerjaan (unsur Utama & Penunjang) mengacu Permenpan JFT SPMK : surat keterangan yg menyatakan hasil pelaksanaan keg pelayanan/pekerjaan oleh PF yg dinyatakan oleh Atasan Langsung (periodik mingguan)

Laporan : laporan yg dibuat secara periodik berdasarkan hasil akumulasi keg pelayanan/pekerjaan yg disahkan oleh Atasan Langsung DUPAK : hasil keseluruhan dari satuan nilai butir keg dan/atau akumulasi dari nilai butir-butir kegdlm kurun waktu tertentu yg diajukan sbg dasar penetapan AK PAK : hasil perhitungan akhir kegiatan PF dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan PBAK

ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 52

TUGAS LIMPAH MADYA melakukan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatan dinilai 80 % dari besaran ak untuk kegiatan ybs MUDA PERTAMA melakukan tugas satu tingkat dibawah jenjang jabatan dinilai 100 % dari besaran ak untuk kegiatan ybs Harus ada surat penugasan dari pimpinan unit kerja

ANGKA KREDIT KONVERSI 65% PEJABAT FUNGSIONAL ALIH JAB. TERAMPIL KE AHLI TUGAS POKOK PENDIDIKAN DAN LATIHAN X 65% + ANGKA KREDIT PENDIDIKAN FORMAL 1. PENGEMBANGAN PROFESI 2. 3. 4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; Telah lulus diklat fungsional ahli kelompok dr jabfung terampil ke jabfung ahli ; Memenuhi jmlh angka kredit kumulatif yg ditentukan Tersedia formasi untuk jabfung ahli 54 54

Konversi 65% AK (Alih Kelompok Terampil ke Ahli) PENETAPAN ANGKA KREDIT I. LAMA BARU JUMLAH 25 75 100 3 3 6 65%x 6 3. Diklat Prajabatan & memperoleh STTPP 1, 5 - 1, 5 65%x 1, 5 B TUGAS POKOK 150 15 165 65%x 165 C PENGEMBANGAN PROFESI 6 4 10 65%x 10 UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Tugas POPT 10 5 15 0 (nihil) UNSUR UTAMA A A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan & Memperoleh ijazah 2. Diklat Fungsional Bid. . & Memperoleh STTPP II. AK 65% JUMLAH

PEMENPAN No. 60 / 2005. ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT TRAMPIL : SLTA/D I : 25 Menjadi 25 AK DIPLOMA II : 50 Menjadi 40 AK DIPLOMA III/SARMUD : 50 Menjadi 60 AK ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT AHLI : SARJANA (S-1) /D-IV : 75 Menjadi 100 AK DOKTER/APOTEKER/ : 100 Menjadi 150 AK MAGISTER (S-2) DOKTOR (S-3) : 150 Menjadi 200 AK

Apabila ijazah tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dalam jabatan fungsionalnya, maka : - Ijazah S-1/D-IV dinilai. ……. . 5 AK - Ijazah S-2/sederajat dinilai … 10 AK - Ijazah S-3/Doktor dinilai …… 15 AK q. Masuk dalam unsur penunjang.

P/GR III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e PERAWAT 2 4 6 8 10 20 25 AUDIWAN 2 4 6 8 10 STATISTISI 2 4 6 8 10 12 14 PRANATA HUMAS 2 4 6 8 12 - - MEDIK VETERINER - 4 6 8 10 12 14 ARSIPARIS - - - 12 12 16 18 PERENCANA - - 12 12 12 PENYULUH KB - - - 12 12 - - PENYULUH PERIKANAN - - - 12 12 DOKTER - - - 12 12 ANALIS KEPEGAWAIAN - - - 12 12 - - PENGAWAS SEK - 6 8 10 12 14 16 PENILIK 4 6 8 10 12 14/25 -

Angka kredit untuk KT/KI yang dilakukan secara bersama VERSI-1 Jumlah Pembagian angka kredit Penulis utama Penulis pembantu I 2 orang 60% 40% - - 3 orang 50% 25% - 4 orang 40% 20% 20% Penulis pembantu III Penulis Pembantu maksimal 3 orang

AK untuk KT/KI yang dilakukan secara bersa Versi 2 : Pembagian angka kredit Jumlah Penulis utama Penulis pembantu II 2 orang 60% 40% - 3 orang 60% 40% Penulis pembantu III - 40% Penulis Pembantu maksimal 3 orang

1. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi 2. Jumlah angka kredit yg telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dlm jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yg dimiliki 2. Pejabat fungsional yg telah mencapai AK untuk kenaikan jab/pangkat setingkat lebih tinggi pd th pertama dlm masa jab/pangkat yg didudukinya, pd tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan AK paling rendah 20 % dr jml AK yg dipersyaratkan untuk kenaikan jab/pangkat setingkat lebih tinggi yg berasal dr kegiatan tugas pokok

ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YG TELAH MENDUDUKI JABATAN DAN PANGKAT TERTINGGI Penyelia gol ruang III/d setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 10 dari Tugas Pokok Madya gol ruang IV/c setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 20 dari Tugas Pokok dan Pengembangan profesi Utama gol ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 25 dari Tugas Pokok dan Pengembangan profesi

PEMBEBASAN SEMENTARA 1. TDK MEMENUHI AK YG DISYARATKAN 1. DAPAT Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit UNTUK NAIK PANGKAT/JABATAN 2. Diberhentikan Sementara Sebagai PNS 3. Ditugaskan Secara Penuh 2. DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI Diluar PNS Jabatan 4. Cuti Diluar Tanggungan Negara 5. Tugas Belajar Lebih Dari Enam Bulan 3. DITUGASKAN SECARA PENUH DILUAR JABFUNG 4. MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA 5. MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BLN Harus dibuat Surat Keputusan Pembebasan Sementara

1. Telah mengumpulkan angka kredit ditetapkan 2. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah 3. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya 4. Telah selesai menjalani CLTN dan diaktifkan kembali sbg PNS 5. Telah selesai menjalani tugas belajarnya a. Jenjang Jabatan yang terakhir. b. jumlah AK yang terakhir

1. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

TUBEL / IBEL Dasar Hukum : Per Pres Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; PP Nomor 12 tahun 2002; SE Men PAN Nomor 18/2004 dan SE Men PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Surat Men PAN dan RB Nomor B/3264/M. PAN-RB/10/2013, tgl. 28 Oktober 2013 perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan PNS serta Izin Belajar. Surat 2 Dirjen Dikti (sejak 1997 s/d 2007).

Tugas Belajar : Memiliki masa kerja minimal 1 tahun sejak diangkat sbg PNS kecuali untuk ilmu yang langka serta diperlukan organisasi dapat diberikaan sejak ybs diangkat menjadi PNS (lama 2 tahun); Mendapat SK tugas belajar dari pejabat ybw; Bidang ilmu yg akan ditempuh sesuai dg keahlian yg disyaratkan dlm jabatan pada organisasi dan sesuai dg ABK perencanaan SDM instansi ybs. Usia maks : - 25 th untuk Program D. I/D. III/S. 1 (daerah perpencil/ tertinggal 37 th); - 37 th. Program S. 2/setara (daerah perpencil/tertinggal 42 th); - 40 th. Program S. 3/setara (daerah perpencil/tertinggal 47 th);

Lanjutan : Prodi di dalam negeri yg akan diikuti telah terakreditasi min. B; Bagi PNS yg menduduki jab. Struktural dibebaskan dari jabatannya; Bagi PNS yg menduduki jab. Fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya; Setiap unsur palaksanaan pekerjaan dalam 1 th. Bernilai baik; Tdk sedang menjalani huk dis tk. Sedang atau berat; Tdk sedang menjalani pemberhentian sementara sbg PNS; Jangka waktu pelaksanaan Tubel : - Program D. I paling lama 1 th, - D. II, 3 th, - D. IV/S-1, 4 th, - S-2 atau setara, 2 th, dan - S-3 paling lama 4 th. Dan masing-masing dapat di perpanjang paling lama 1 tahun (2 smester) dg persetujuan sponsor dan atau instansi;

Lanjutan : Apabila setelah diperpanjang 1 th ternyata ybs belum dpt menyelesaikan tubelnya, maka dpt diberikan perpanjangan lagi paling lama 1 th, dg perubahan status Izin Belajar, dan ybs tetap dapat meninggalkan tugas sebagaimana PNS yang tugas belajar; Setiap instansi harus memberikan kesempatan yg sama thd PNS sesuai dg bidang tugasnya; PNS yg selesai tugas belajar, wajib bekerja kembali untuk negara melalui instansinya dg rumus 2 x n. PNS dapat melaksanakan tgs belajar scr berkelanjutan dg ketentuan : a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya; b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan; c. Jenjang pendidikan bersifat linier; d. Dibutuhkan oleh organisasi. Kewajiban bekerja diakumulasikan setelah selesai tgs belajar pd jenjang pendidikan yg tertinggi; Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah.

Izin Belajar : Memiliki masa kerja minimal 1 tahun sejak diangkat sbg PNS; Mendapatkan izin scr tertulis dari pejabat ybw; Tidak meninggalkan tugasnya, kecuali krn sifat pendidikan yg sedang diikuti, ybs dpt meninggalkan tgs setelah memperoleh izin dari pimpinan instansi; Setiap unsur palaksanaan pekerjaan dalam 1 th. Bernilai baik; Tdk sedang menjalani hukuman disiplin tk. Sedang atau berat; Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang/berat; Tdk sedang menjalani pemberhentian sementara sbg PNS; Pendidikan yang akan ditempuh dpt mendukung pelaksanaan tgs jabatan pada unit organisasinya; Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; Prodi di dalam negeri yg akan diikuti telah terakreditasi min. B; Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah.

Bagi PNS yang pada saat SE Men PAN dan RB ini ditetapkan sedang tgs belajar/izin belajar, berkalu ketentuan sbb : - Program S-2/S-3, usia maks. 50 tahun s. d tahun 2015; dan - bagi guru yg mengikuti tugas belajar program S-1/D-IV, usia maks. 45 tahun s. d tahun 2015. § PNS yang tugas belajar/izin belajar wajib membuat laporan minimal sekali tiap tahun dan laporan pelaksanaan tugas belajar /izin belajar pada akhir pelaksanaan penugasan. § Dengan berlakunya ketentuan ini, PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar/izin belajar tetap melaksanakan tugas belajar/izin belajar.

Terima Kasih! Salam. . . !!!