PERSIAPAN KONTRAK 1 Penandatanganan Kontrak 2 Penyerahan Lokasi
- Slides: 34
PERSIAPAN KONTRAK
1. Penandatanganan Kontrak 2. Penyerahan Lokasi Kerja 3. Penerbitan SPMK/SP Sistematika Penyusunan Modul 6. Perencanaan Ulang (bila perlu) 5. Pemeriksaan Bersama 4. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2
1 Penandatanganan Kontrak 2 Penyerahan Lokasi Kerja 3 Penerbitan SPMK/SP 4 5 6 Perencanaan Ulang (bila perlu) Pemeriksaan Bersama Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 3
1 Penandatanganan Kontrak
Dokumen Kontrak K O N T R A K Surat Perjanjian SSUK SSKK Spesifikasi Teknis/KAK Daftar Kuantitas & Harga
PENANDATANGANAN KONTRAK v Sebelum penandatanganan kontrak PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak redaksional, angka dan huruf meliputi substansi, bahasa, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. v Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200. 000 penandatanganan Kontraknya dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak SPPBJ diterbitkan … 6
• Penandatanganan Kontrak untuk pekerjaan kompleks dan/atau bernilai diatas Rp 100. 000 (seratus milyar) dilakukan setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. • Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan, atau seorang pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi
Hal-Hal Krusial • Jenis Kontrak • Cara Pembayaran • Waktu Pelaksanaan • Denda Keterlambatan • Ganti Rugi • Uang Muka • Penyelesaian Sengketa • Subkon • Kontrak kritis • Wakil para pihak
2 Penyerahan Lokasi Kerja
Tujuan • guna mengetahui ada atau tidaknya permasalahan di lapangan dengan Pemerintah Daerah/masyarakat setempat, misalnya masalah mengenai : o o pembebasan tanah, tata guna lahan, masalah utilitas, dan/atau ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, misalnya panjang/volume yang harus dibangun tidak sama dengan panjang/volume dalam disain, • Penyerahkan Lokasi Kerja dilakukan setelah PPK dan Penyedia melakukan Peninjauan Lapangan
v Jika PPK tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai Kontrak, PPK menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi yang bisa berakibat PPK wajib untuk membayar ganti rugi, dan/atau perpanjangan tanggal penyelesaian kontrak, dan dituangkan dalam Berita Acara yang akan menjadi dasar pembuatan Adendum Kontrak. v Disarankan agar Peninjauan Lapangan ini dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia bersama-sama dengan aparat pemerintah setempat 11
Untuk Konsultan • Untuk Jasa Konsultansi tetap dilakukan Pemeriksaan Lapangan. Bersama di Lokasi Kerja sebelum PPK melaksanakan Penyerahan Lokasi Kerja karena aparat pemerintah setempat tetap harus mengetahui adanya kegiatan perencanaan atau penelitian yang dilakukan di daerah kewenangannya, • Penyedia Jasa Konsultansi dituntut untuk mengenal dengan baik kondisi lapangan, dan bahkan adakalanya Penyedia ini harus melaksanakan pekerjaannya langsung di lokasi kerja.
3 Penerbitan SPMK/SP
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) v Sebelum SPMK diterbitkan, Penyedia tidak dapat memulai pekerjaan, baik itu mobilisasi personil/bahan/alat maupun melakukan pekerjaan persiapan lainnya di Lokasi Kerja. v SPMK diterbitkan oleh PPK hanya satu kali untuk seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK adalah merupakan saat awal periode pelaksanaan pekerjaan … 14
• Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. • Sebelum diterbitkan SPMK, harus sudah dilakukan Serah Terima Lokasi Kerja • SPMK diterbitkan oleh PPK hanya satu kali untuk seluruh lingkup pekerjaan sesuai Kontrak dan Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK adalah merupakan saat awal periode pelaksanaan pekerjaansesuai Kontrak. • Untuk Kontrak sederhana atau Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal SPMK dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan Kontrak. • Dalam kondisi penanganan darurat yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin dan tak dapat ditunda lagi maka SPMK dapat diterbitkan sebelum Kontrak ditanda-tangani dengan terlebih dahulu memperoleh ijin dari PA/KPA. • Sebelum SPMK diterbitkan, Penyedia tidak dapat memulai pekerjaan, baik itu mobilisasi personil/bahan/alat maupun melakukan pekerjaan persiapan lainnya di Lokasi Kerja.
4 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
• Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau Rapat Pra Konstruksi (Pre Construction Meeting/PCM)yaitu rapat antara PPK sebagai Pihak Kesatu dan Penyedia sebagai Pihak Kedua, guna membahas berbagai hal menyangkut persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. • rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak mengubah rancangan kontrak • PPK sebagai Pimpinan Rapat
Tujuan 1. Menyamakan persepsi dan menyepakati beberapa hal penting yang menyangkut pelaksanaan Kontrak dengan membahas kembali rencana yang tertuang dalam dokumen penawaran menyangkut metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, penggunaan tenaga kerja, material dan peralatan serta hal-hal lain yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan saat ini 2. Merencanakan langkah antisipasi terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan Kontrak … 18
a. Aplikasi Pasal 2 penting 1. Pekerjaan tambah kurang 2. Denda (forfeiture), pengakhiran (termination) dan pemutusan kontrak 3. Mobilisasi dan demobilisasi 4. Asuransi tenaga kerja 5. Hal yang tidak boleh dilakukan saat Rapat Persiapan yaitu Mengubah Rancangan Kontrak
b. Prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Organisasi kerja. Permohonan dan persetujuan dalam rangka pengujian pekerjaan Perpanjangan waktu pelaksanaan Gambar pelaksanaan atau gambar kerja dan kelengkapannya Pengajuan permintaan pembayaran bulanan (monthly certificate) atau termin Pembuatan addendum kontrak jadwal tenaga kerja, pengadaan bahan dan penggunaan peralatan Penyempurnaan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus sesuai dengan target volume, mutu dan waktu Serah terima pekerjaan
c. Tata cara dan prosedur teknis Pelaksanaan Konstruksi 1. Pelaksanaan Produksi 2. Menentukan lokasi sumber bahan material(quarry), estimasi kuantitas bahan beserta rencana pemeriksaan mutu bahan yang akan digunakan 3. Menentukan lokasi tempat pembuangan bahan/material(disposal area) serta estimasi kuantitas bahan buangan
Materi yang dibahas 1. Dokumen Program Mutu dan K-3 2. Organisasi Pelaksana Kontrak 3. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan 4. Penyempurnaan jadwal pelaksanaan pekerjaan 5. Jadwal mobilisasi personel/bahan/peralatan 6. Menentukan lokasi sumber bahan/material dan lokasi bahan buangan 7. Masalah pelestarian lingkungan 8. Penyusunan rencana Pemeriksaan Bersama … 22
Unsur Pelaksana Unsur pelaksana kontrak yang terlibat dalam acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah : • PPK sebagai Pihak Kesatu dan • Penyedia Barang/Jasa sebagai Pihak Kedua, serta dapat pula dihadirkan unsur pengawas seperti • Pengawas Pekerjaan (baik Konsultan Supervisi, Konsultan Management maupun Pengawas dari unsur K/L/D/I) dan Tim Pendukung serta • Tim Teknis PPK. • Dapat juga dihadiri PA
Verifikasi • Dokumen Program Mutu • Informasi dan Lingkup Pekerjaan • Organisasi kerja • Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (yg tidak sederhana wajib CPM) • Prosedur dan Instruksi Kerja • K 3
5 Pemeriksaan Bersama
v PPK bersama Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran v PA dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK yang terdiri dari unsur perencana, pelaksana dan pengawas di tingkat K/L/D/I untuk bersama PPK dan Tim Pendukung/Teknis lainnya melakukan Pemeriksaan Bersama Lokasi Pekerjaan dengan Penyedia dan Tim Teknisnya v Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, hasil Pemeriksaan Bersama Lokasi Kerja dapat merubah kuantitas dalam Daftar Kuantitas dan Harga didalam Kontrak, yang kemudian dijadikan Daftar Kuantitas dan Harga pada Mutual Check 0% (MC-0%), atau MC -50% dan MC-100%. . . 26
• apabila perubahannya tidak substansial (data dan gambar perencanaan masih dapat diterapkan langsung di Lokasi Kerja) maka dilakukan rekayasa disain yang cukup dilaksanakan oleh Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau Tim Pendukung/Teknis PPK
6 Perencanaan Ulang
PERENCANAAN ULANG (REVIEW DESIGN) v Apabila ditetapkan bahwa perencanaan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan merupakan kesalahan disain, maka PPK memerintahkan Konsultan Perencana untuk melakukan perencanaan ulang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Pasal 31 dan Pasal 32 (4), yaitu bahwa Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagai akibat kesalahan penyedia jasa, atas biaya sendiri. v Apabila terdapat perbedaan disain tetapi data dan gambar perencanaan masih dapat diterapkan di Lokasi Kerja maka penyesuaian disain cukup dilaksanakan oleh Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau Tim Pendukung PPK lainnya. 29
• Apabila Konsultan Perencana tidak bersedia melakukan Perencanaan Ulang tersebut di atas maka Konsultan Perencana dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil Pemeriksaan Bersama dilaporkan kepada PA untuk segera menetapkan paket pengadaan jasa konsultansi baru untuk pekerjaan tersebut; atau • Apabila perbedaan kondisi Lokasi Kerja dengan disain bukan disebabkan kesalahan disain, contoh karena alih fungsi lahan, atau karena kerusakan struktur tanah dan sebagainya, maka PPK mengusulkan kepada PA untuk segera menetapkan paket pengadaan jasa konsultansi baru atau perencanaan diserahkan kepada Konsultan supervisi pekerjaan tersebut dengan memasukannya sebagai pekerjaan tambah dan membuat addendum Kontrak
• Dengan adanya perencanaan ulang ini, maka pekerjaan konstruksi pelaksanaannya mungkin dapat tertunda dan hal seperti ini dapat dimasukan ke dalam kategori peristiwa kompensasi, yang apabila mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi
Ttgn Kon tr SPP BJ max 14 hk SP MK max 14 h RPP K max 7 h Masa kontr SP ALOKASI WAKTU PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK max 7 h Masa kontr Max 30 h Mo b. 32
membahas masalah dalam kelompok pengadaan 33
bekerja keras bergerak cepat bertindak tepat terimakasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34
- Berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak
- Langkah keenam pada master impor data akun adalah
- Perbedaan persiapan standar dan persiapan mahir
- Materi pendapatan akuntansi keuangan menengah 2
- Penyerahan urusan
- Mallampati score
- Pengguna anggaran merangkap ppk
- Aerobik berasal dari kata aero yang berarti
- Persiapan pelaksanaan diklat
- Pengertian laporan bisnis
- 6 langkah konseling
- Pasca pementasan
- Pengorganisasian praktik asuhan kebidanan
- Persiapan presentasi terencana adalah
- Alat alat penyajian makanan
- Statics
- Prosedur persiapan pemeriksaan penunjang
- Peer teaching ppt
- Persiapan sdm mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
- Tahap-tahap penulisan karya ilmiah
- Contoh yellow card
- Wound bed adalah
- Pemetaan swadaya
- Pemilihan lokasi perniagaan
- Keuntungan bagi peritel dengan lokasi yang berdiri sendiri
- Pemilihan lokasi pelabuhan
- Teori lokasi pertanian
- Denyutan nadi normal
- Peristiwa penentangan yamtuan antah
- Lokasi pemasangan aed
- Peta kawasan kebangkitan tok janggut
- Lokasi pnj
- Lokasi infark
- Hotel dekat bkn jayapura
- Contoh mnemonik lokasi