PANGKAT JABATAN PANGKAT q Pangkat adalah Kedudukan yang

PANGKAT & JABATAN

PANGKAT q Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian. q Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara, selain itu juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Periode & Jenis Kenaikan Pangkat q Periode Kenaikan Pangkat: 1. Periode kenaikan pangkat PNS, setiap: a. 1 April ; dan b. 1 Oktober; kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian 2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sbg CPNS q Jenis Kenaikan Pangkat: 1. Reguler 2. Pilihan

PANGKAT & GOLONGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PANGKAT Juru Muda Tingkat I Juru Tingkat I Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama GOL. RUANG I I II II III III IV IV IV a b c d e

JENIS KENAIKAN PANGKAT KP REGULER KP PILIHAN MIN 4 THN 1 THN S. D. 4 THN DIBERIKAN KPD : PNS YG TIDAK MENDUDUKI JABATAN DIBERIKAN KPD PNS YANG MENDUDUKI JABATAN, KEMAMPUAN & PRESTASI TINGGI PANGKAT TERTINGGI BERDASARKAN JABATAN & JENIS KP PDDK YANG -NYA DIMILIKI MASA PENETAPAN 1 APRIL & 1 OKT KECUALI DITENTUKAN LAIN DENGAN PERATURAN PENGABDIAN DIBERIKAN KPD PNS YANG: • ANUMERTA • MENCAPAI BUP • CACAT KARENA DINAS

Jenjang Pangkat dalam jabatan struktural JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG NO ESELON TINGKAT JABATAN TERENDAH PANGKAT 1 I. A 2 I. B 3 II. A 4 II. B 5 III. A 6 III. B 7 IV. A 8 IV. B 9 V. A JPT MADYA JPT PRATAMA ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA TERTINGGI GOL/RUANG PANGKAT GOL/RUAN G Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d Pembina Tk. I IV/b Pembina Utama Muda IV/c Pembina IV/a Pembina Tk. I IV/b Penata Tk. I III/d Pembina IV/a Penata III/c Penata Tk. I III/d Penata Muda Tk. I III/b Penata III/c Penata Muda III/a Penata Muda Tk. I III/b

JABATAN q Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi q Terdiri dari 1. Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Jabatan Administrasi 3. Jabatan Fungsional

JABATAN PIMPINAN Utama TINGGI Madya Pratama JABATAN ADMINISTRASI ADMINSTRATOR PENGAWAS JABATAN FUNGSIONAL v Utama v Madya v Muda v Pertama v Penyelia v Mahir v Terampil v Pemula PELAKSANA KEAHLIAN KETERAMPILAN

A J JABATAN ADMINISTRASI

JENJANG, TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS q Jenjang jabatan (tinggi ke rendah) terdiri atas: § Jabatan Administrator § Jabatan Pengawas § Jabatan Pelaksana q Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. q Pejabat Pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana. q Pejabat Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan. q Akuntabilitas Jabatan Administrasi meliputi: terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan § Jabatan Administrator dengan baik dan efisien sesuai SOP dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. § Jabatan Pengawas terlaksananya pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai SOP terlaksananya kegiatan sesuai SOP § Jabatan Pelaksana q Pejabat Administrasi dilarangkap jabatan dengan JF. (Pasal 50, 51, 52, 53) 8

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN q Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator: § Berstatus PNS; § Kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; § Memiliki integritas dan moralitas yang baik; § Pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai bidang tugas yang akan diduduki; § Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; § Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi, dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi TPK PNS instansinya; § Sehat jasmani dan rohani. q Persyaratan di atas dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan. q Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam jabatan administrator pada instansi pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan dan/atau terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan. (wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan) (Pasal 54) 9

q Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas: § Berstatus PNS; § Kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau setara; § Memiliki integritas dan moralitas yang baik; § Pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas yang akan diduduki; § Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; § Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi, dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi TPK PNS instansinya; § Sehat jasmani dan rohani. q Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana: § Berstatus PNS; § Kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau setara; § Memiliki integritas dan moralitas yang baik; § Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; § Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan; § Sehat jasmani dan rohani. (Pasal 54) 10

No Persyaratan Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana S 1/DIV DIII / Setara SLTA/Setara 1 Berstatus PNS 2 Kualifikasi Pendidikan (minimal) 3 Memiliki Integritas dan Moralitas Baik 4 Pengalaman (minimal) 5 Unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir - 6 Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural 7 Sehat Jasmani dan Rohani 3 tahun dalam jabatan pengawas/JF setingkat q Kompetensi Teknis diukur dari: § Tingkat dan spesialisasi pendidikan; § Pelatihan teknis fungsional; § Pengalaman bekerja secara teknis. q Kompetensi Manajerial diukur dari: § Tingkat pendidikan; § Pelatihan struktural atau manajemen; § Pengalaman memimpin. q Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman bekerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya. 4 tahun dalam jabatan pelaksana/setingk at lulus pelatihan terkait bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi (Pasal 54, 55) 11

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI q Py. B mengusulkan pengangkatan PNS dalam JA kepada PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS; q Pertimbangan TPK PNS dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan; q PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA; q PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JA; q Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.

PELANTIKAN & SUMPAH JABATAN • PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan YME;

PEMBERHENTIAN Alasan Pemberhentian Dari JA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengundurkan diri dari Jabatan; Diberhentikan sementara dari PNS; Menjalani CLTN; Menjalani Tubel > 6 bulan; Ditugaskan secara penuh di luar JA; Tidak memenuhi persyaratan Jabatan; Ø Dalam keadaan tertentu, alasan nomor 1 dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun; Ø Pejabat Administrator dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan (psl 54 ayat 6); Ø PNS yang diberhentikan dari JA krn alasan nomor 2 s. d. 5 dapat diangkat kembali dalam jabatan terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan. Tata Cara Pemberhentian Dari JA 1. Diusulkan oleh Py. B kepada PPK; 2. PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA; 3. PPK dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungannya untuk menetapkan (Pasal 64, 65, 66) pemberhentian dalam JA; 15

F J JABATAN

Jabatan Fungsional JF Utama ► mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi Jenjang Keahlian JF Madya ► mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi JF Muda ► mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan JF Pertama ► mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar JF Penyelia ► melaksanakan tugas & fungsi koordinasi dalam JF keterampilan Jenjang Keterampilan JF Mahir ► melaksanakan tugas & fungsi utama dalam JF keterampilan. JF Terampil ► melaksanakan tugas & fungsi keterampilan. JF Pemula ► melaksanakan tugas & fungsi keterampilan. yang bersifat lanjutan dalam JF yang bersifat dasar dalam JF

Jabatan Fungsional • JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. • JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja. • Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF. • Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui : q Pengangkatan Pertama; q Perpindahan dari Jabatan lain; q Penyesuaian/inpassing; q Promosi.

Persyaratan Pengangkatan Pertama • • Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan • Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan lain • • • Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifrkasi pendidikan yang dibutuhkan; Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Berusia paling tinggi : a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Persyaratan Pengangkatan melalui Inpassing • • Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifrkasi pendidikan yang dibutuhkan; • Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; • Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan • Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah • Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa; • Sumpah/janji Jabatan diambil dilingkungannya masing-masing; oleh PPK • PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

Rangkap Jabatan • Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF. • Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal ini seperti: a. Jaksa yang diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, atau kepala cabang kejaksaan negeri; b. Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya yang diangkat menjadi Direktur Perancangan Peraturan Perundangan ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan; atau c. Diplomat ahli utama yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Amerika Eropa

P t J JABATAN PIMPINAN TINGGI

JENJANG, FUNGSI DAN AKUNTABILITAS JENJANG 1 JPT UTAMA 2 JPT MADYA 3 JPT PRATAMA FUNGSI Memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah q Akuntabilitas JPT meliputi tersusun/terwujud/terlaksana/terselesaikannya: JPT UTAMA 1 Kebijakan pendukung pelaksanaan pembangunan 2 Peningkatan kapabilitas organisasi 3 4 JPT PRATAMA JPT MADYA 1 Perumusan kebijakan solutif 1 Rumusan alternatif kebijakan solutif 2 Pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja 2 Hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi Sinergi antar instansi untuk mencapai tujuan pembangunan 3 Penerapan kebijakan dengan risiko yang minimal 3 Masalah yang kompleks (high risk) yang berdampak politis 4 Program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi Pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi 4 Kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi 5 Penerapan program organisasi yang berkesinambungan 6 Sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk tujuan pembangunan yang efektif dan efisien (Pasal 102, 103, 104) 17

PERSYARATAN JPT Ø Diisi dari kalangan PNS; No Persyaratan JPT Utama JPT Madya JPT Pratama S 1/DIV 1 Kualifikasi pendidikan terendah 2 Memiliki KT, KM, KSK sesuai standar Jabatan 3 Kumulatif pengalaman Jabatan dalam bidang tugas Jabatan yang akan diduduki 10 tahun 7 tahun 5 tahun 4 Minimal lama Jabatan (sedang/pernah) 2 tahun JPT Madya/JF jenjang ahli utama 2 tahun JPT Pratama/JF jenjang ahli utama 2 tahun JA/JF jenjang ahli madya 5 Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik 6 Usia maksimal 58 tahun 56 tahun 7 Sehat jasmani dan rohani Ø Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong (Pasal 105, 106, 107) 18

Ø Diisi dari kalangan non-PNS; No Persyaratan 1 WNI 2 Kualifikasi pendidikan terendah 3 Memiliki KT, KM, KSK sesuai standar Jabatan 4 Kumulatif pengalaman Jabatan dalam bidang tugas Jabatan yang akan diduduki 5 Tidak menjadi anggota/pengurus parpol JPT Utama JPT Madya Pasca Sarjana 15 tahun 10 tahun q Kompetensi Teknis diukur dari: § Tingkat dan spesialisasi pendidikan; § Pelatihan fungsional; § Pengalaman secara teknis. q Kompetensi diukur dari: teknis bekerja Manajerial § Tingkat pendidikan; 5 tahun sebelum pendaftaran 6 Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 7 Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik 8 Usia maksimal 58 tahun 9 Sehat jasmani dan rohani 10 Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai Swasta § Pelatihan struktural atau manajemen; § Pengalaman memimpin. q Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman bekerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya. q Standar KT, KM dan KSK ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah. JPT Utama dan JPT Madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden, dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden kecuali di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA dan bidang lain yang ditetapkan Presiden. (Pasal 106, 108, 109) 19

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JPT Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif. § § Tahapan Pengisian JPT: • Perencanaan; • Pengumuman lowongan; • Pelamaran; • Seleksi; • Pengumuman Hasil Seleksi; • Penetapan dan Pengangkatan. Pengisian JPT Utama, Madya dan Pratama sesuai dengan persyaratan JPT Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional. JPT Pratama dilakukan pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Presiden dapat mengangkat JPT Utama (setara Menteri) melalui penugasan atau penunjukan langsung. (Pasal 110 - 113) 20

§ Penentuan JPT yang akan diisi; § Pembentukan Pansel; § Penyusunan jadwal tahapan pengisian JPT; § Penentuan metode seleksi & penyusunan materi seleksi; § Penentuan sistem tiap tahapan pengisian JPT; § Pansel JPT Utama/ Madya tertentu dibentuk oleh Presiden; § Pansel JPT Madya/ Pratama dibentuk oleh PPK berkoordinasi dengan KASN; § Pansel terdiri dari unsur PPT internal, PPT ekternal, akedemisi/ pakar/ profesional; § Pansel dibantu oleh Sekretariat. § Disampaikan kepada Pansel; § Harus direkomendasikan PPK; § Pansel dapat mengundang PNS untuk ikut seleksi; § PNS yang diundang untuk mengikuti seleksi harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya; § Secara terbuka (media cetak &/ elektronik); § 15 hari sebelum pelamaran; § Unsur yang harus dimuat: • nama JPT lowong • syarat JPT • kualifikasi & Standar Kompetensi Jabatan • batas waktu penyerahan berkas lamaran • tahapan, jadwal & sistem seleksi • alamat & no. telp Sekretariat Pansel • TTD oleh Ketua Pansel/ Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel 3 2 Pengumuman Pelamaran Lowongan 1 Perencanaan § Dilakukan oleh Presiden atau PPK; § Pansel menyampaikan 3 calon PPT Pratama kepada PPK melalui Py. B, PPK memilih 1 dari 3 nama calon PPT Pratama dengan memperhatikan pertimbangan Py. B; § Pansel menyampaikan 3 calon PPT Madya kepada PPK/Menteri yang mengoordinasikan/Menteri untuk disampaikan kpd Presiden, Presiden memilih 1 dari 3 nama calon PPT Madya dengan memperhatikan pertimbangan PPK/Menteri yang mengoordinasikan/Menteri; § PPK dilarang mengisi Jabatan lowong dari calon PPT yang lulus seleksi pada JPT yang lain. 4 SELEKSI TERBUKA Seleksi 5 6 Pengumuman Hasil Seleksi § Pansel wajib melakukan seleksi secara objektif & transparan; § Tahapan Seleksi paling sedikit terdiri atas: • seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas & moralitas • seleksi kompetensi • wawancara akhir • tes kesehatan & kejiwaan § Seleksi kompetensi dilakukan oleh Pansel, dapat dibantu oleh Tim Seleksi Kompetensi independen Penetapan Pengangkatan § Wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi; § Pansel wajib mengumumkan: • nilai yang diperoleh peserta pada tiap tahapan seleksi berdasarkan peringkat; • peserta yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya; § Pada tahapan akhir, Pansel memilih 3 peserta terbaik untuk tiap Jabatan lowong sebagai calon PPT Utama/Madya/Pratama, disampaikan kepada PPK (Pasal 114 - 129 ) 21

§ Apabila karena PENATAAN ORGANISASI terjadi pengurangan JPT, maka penataan PPT dapat dilakukan melalui uji kompetensi; § Apabila tidak diperoleh calon PPT dengan kompetensi yang sesuai maka pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka. § Pengisian JPT yang lowong (mutasi antar JPT) dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada dengan berkoordinasi dengan KASN; § Syaratnya adalah: • satu klasifikasi jabatan • memenuhi standar kompetensi • telah menduduki jabatan paling singkat 2 thn dan paling lama 5 thn § Apabila tidak diperoleh calon PPT dengan kompetensi yang sesuai maka pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka; § Presiden berwenang melakukan pengisian JPT melalui mutasi tingkat nasional; § JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. § Pengisian JPT (mutasi antar JPT) dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat yang ada dengan berkoordinasi dengan KASN; § Syaratnya adalah: • memenuhi standar kompetensi • telah menduduki jabatan paling singkat 2 thn dan paling lama 5 thn § Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dapat mengecualikan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif (Pasal 130 - 134) 22

PELANTIKAN DAN SUMPAH Ø Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan YME; Ø Sumpah/janji Jabatan PPT diambil oleh Presiden Ø Untuk mengambil sumpah/janji Jabatan, Presiden dapat menunjuk: 1. PPK untuk PPT Madya (Kementerian, Lembaga Pemerintah nonkementerian & Instansi Daerah Provinsi) dan PPT Pratama (Intansi Pusat dan Daerah); 2. Menteri yang mengoordinasikan untuk PPT Utama (Lembaga Pemerintah nonkementerian); 3. Pejabat lain untuk PPT Madya (Kesekretariatan Lembaga Negara); 4. Menteri/pejabat lain untuk PPT Madya (Lembaga nonstruktural).

Selamat Bertugas