MATERI KULIAH KOPERASI PENDAHULUAN Pendiri koperasi pertama kali

MATERI KULIAH KOPERASI

PENDAHULUAN �Pendiri koperasi pertama kali di Inggris adalah Robert Owen. �Berkembang di Inggris setelah revolusi industri, pada pertengahan abad XIX (tahun 1844), dipelopori oleh Charles Howard di Rochdale. �Gerakan yang digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. �Bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonomi akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

PENDAHULUAN. . lanjutan 1 • Menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. • Masuk ke Indonesia pada akhir abad XIX (tahun 1896), dipelopori oleh R. A. Wiriadmaja. • Secara resmi lahir pada tanggal 12 Juli 1947, pada kongres I di Tasikmalaya. • Soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

PENGERTIAN KOPERASI • Dari Bahasa Inggris, Cooperation ( atau copetative) berarti Kerjasama, yakni kata co yang berarti bersama-sama dan operation yang berarti bekerja. • Dari bahasa Belanda adalah Cooperatik. • Koperasi bukan hanya berarti kerjasama, tetapi sudah merupakan lembaga ekonomi. • Koperasi sering disebut sebagai organisasi yang ‘demokrasi’ dan ‘partisipatif’.

PENGERTIAN KOPERASI. . lanjutan • Koperasi adalah satu bangun usaha yang secara legal ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi ; “Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”. Macam: • Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. • Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

LANDASAN, AZAS, TUJUAN KOPERASI LANDASAN DAN AZAS: a. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Berazas kekeluargaan. TUJUAN: – Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; – membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Dasar 1945.

FUNGSI DAN PERAN KOPERASI 1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; 4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.

PRINSIP KOPERASI 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5. kemandirian.

SYARAT PENDIRIAN KOPERASI • • Koperasi Primer dibentuk oleh sekurangnya 20 (duapuluh) orang; Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurangnya 3 (tiga) Koperasi; Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar; Berkedudukan di wilayah Indonesia;

ANGGARAN DASAR KOPERASI 1. daftar nama pendiri; 2. nama dan tempat kedudukan; 3. maksud dan tujuan serta bidang usaha; 4. ketentuan mengenai keanggotaan; 5. ketentuan mengenai Rapat Anggota; 6. ketentuan mengenai pengelolaan; 7. ketentuan mengenai permodalan; 8. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 10. ketentuan mengenai sanksi.

PROSEDUR PERMOHONAN PENGESAHAN q q q adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan dilampiri akta pendirian; bila permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan; Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan; Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang; Setelah pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

BADAN HUKUM DAN KEANGGOTAAN KOPERASI Status Badan Hukum: • Setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah (ps. 9). Keanggotaan (ps. 17 -19): – Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi; – Anggota Koperasi yi setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar; – Koperasi dapat mempunyai anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar; – Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota; – Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

HAK ANGGOTA KOPERASI a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

KEWAJIBAN DAN ORGAN KOPERASI Kewajiban Anggota: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Organ Koperasi (ps. 21 s/d 25): a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas.

KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA (BIASA DAN LUAR BIASA) 1. Anggaran Dasar; 2. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; 5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; 6. Pembagian sisa hasil usaha; 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. 8. Pertanggungan jawab pengurus dan pengawas dalam pengelolaan:

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS. . lanjutan 1 Pengurus berwenang: 1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota; 4. Mengangkat pengelola ;

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS. . lanjutan 2 Tanggung jawab Pengurus: 1. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri, kelalaiannya; menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya; 2. Dapat dituntut oleh penuntut umum; 3. Bila mengangkat pengelola maka bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut. .

PENGAWAS Tugas: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya[ 3. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Kewenangan: 1. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi; 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

SUMBER MODAL Modal sendiri dapat berasal dari: a. b. c. d. Simpanan pokok; Simpanan wajib; Dana cadangan; Hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota (simpan pinjam); b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya (simpan pinjam); c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. Sumber lain yang sah; f. Modal penyertaan (diatur dengan PP);

CARA PEMBUBARAN Keputusan Rapat Anggota yi: 1. memberitahukan kepada para kreditur dan Pemerintah; 2. selama belum diterima pemberitahuan tsb pembubaran belum berlaku; Keputusan Pemerintah, dengan alasan: 1. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini; 2. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan /atau kesusilaan; 3. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

CARA PEMBUBARAN. . lanjutan Akibat: a. Anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, b. Simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Resmi Hapus: Semenjak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara RI.

PANITIA/TIM PENYELESAIAN: Pembentukan: – Oleh Rapat Anggota – Oleh Pemerintah bila dibubarkan Pemerintah; – Selama penyelesaian maka koperasi tsb sebagai ” Koperasi dalam penyelesaian”.

PANITIA/TIM PENYELESAIAN. . lanjutan Hak, kewenangan dan kewajiban: 1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian"; 2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; 3. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; 4. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi; 5. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; 6. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi; 7. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; 8. membuat berita acara penyelesaian.

KOPERASI SYARIAH

PENGERTIAN KOPERASI SYARIAH Koperasi Syariah = koperasi yang dilaksanakan menurut ketentuan Syariah Islam. Merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariah Islam dan peneladanan ekonomi yang dijalankan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

DUA MAZHAB KOPERASI SYARIAH Terdapat dua mazhab koperasi syariah => sebagai hasil dari kritik masing 2 terhadap koperasi konvensional. Mazhab Pertama, koperasi syariah yang mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi. Mazhab ini tidak mempermasalahkan bentuk akad koperasi.

DUA MAZHAB KOPERASI SYARIAH. . Lanjutan 1 Mazhab ini mengislamkan koperasi kovensional dg menghindarkan koperasi dari sejumlah usaha / kegiatan yg tidak syar’i ex: (1) Maysir (judi) (2) Asusila (3) Gharar (uncertainty) (4) Haram (5) Riba (6) Ihtikar (menimbun) (7) Dharar (bahaya)

DUA MAZHAB KOPERASI SYARIAH. . Lanjutan 2 Mazhab Kedua, koperasi syariah yang mengubah akad koperasi konvensional agar sesuai dengan akad syirkah. Mazhab ini mempermasalahkan akad koperasi konvensional yang tidak sesuai dengan akad syirkah. Menurut mazhab ini akad koperasi konvensional tidak sah, karena tak ada ijab kabul dalam pengertian syar’i (yg ada hanya kesepakatan mengumpulkan modal, tanpa ada syarik badan sejak awal akad)

DUA MAZHAB KOPERASI SYARIAH. . Lanjutan 3 Mazhab ini mengkonversi koperasi konvensional pada 2 aspek utama : 1) dengan mengubah akad koperasi konvensional menjadi akad syirkah (misalnya, akad syirkah mudharabah). 2) mengubah dasar bagi hasil, menjadi bagi hasil berdasarkan kerja (amal) atau modal (mal), bukan lagi berdasar pada hal yang tak syar’i dalam hukum syirkah (seperti, kuantitas pembelian, kuantitas penjualan, kredit yg diambil).

DALIL MAZHAB PERTAMA Mazhab ini hanya fokus pada upaya menghindarkan diri dari usaha / kegiatan yang tidak syar’i. Mereka tidak mempermasalahkan akad koperasi konvensional, dengan dasar kaidah fiqih : ﺍﻷﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ “Hukum asal muamalah adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan”

DALIL MAZHAB KEDUA Mazhab ini fokus pada akad koperasi, karena akad koperasi dianggap menyalahi akad dalam syirkah. Juga mengkritik dasar bagi hasil yang tak sesuai dengan dasar bagi hasil dalam akad syirkah. Maka koperasi tidak sah karena berdasar sabda Nabi SAW : ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yg tak sesuai dengan tuntunan kami, maka perbuatan itu tertolak. ” (HR Muslim)

TARJIH Menurut kami yang rajih (lebih kuat) adalah mazhab kedua, dengan alasan sbb : 1) KAIDAH FIQIH yang dipakai mazhab pertama tidak tepat. Karena ditinjau dari segi dalil yang mendasarinya, kaidah fiqih tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) kaidah fiqih lain yaitu : ﺍﻷﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan”

TARJIH. . lanjutan 1 Padahal kaidah fiqih tersebut, hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah (sebab muamalah bukan benda, melainkan aktivitas manusia). 2) KAIDAH FIQIH tersebut bertentangan dengan nash hadits, yg menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Andaikata hukum asal muamalah itu boleh, tentu mereka TAK PERLU bertanya kepada Rasulullah SAW.

TARJIH. . lanjutan 2 Sebagai contoh, perhatikan hadits yg menunjukkan sahabat bertanya kpd Rasul SAW dalam masalah muamalah : ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﺃﺸﺘﺮﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻌ ﻓﻼ ﺗﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ : ﺑﻴﻮﻋ ﻓﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻟﻲ ﻗﺎﻝ ﺗﻘﺒﻀﻪ Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata, ”Aku bertanya, ’Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang haram bagiku? ’ Rasulullah SAW menjawab, ’Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. ” (HR Ahmad).

KESIMPULAN q Menurut kami, pendapat yang rajih adalah pendapat mazhab kedua, karena dalilnya lebih kuat. q Maka dari itu, bentuk koperasi syariah yang kami rekomendasikan adalah konversi koperasi konvensional pada AKAD-nya, bukan sekedar pada usaha atau kegiatan yang haram.

KESIMPULAN. . lanjutan Selanjutnya, untuk kesuksesan koperasi syariah tsb, setidaknya ada 5 (lima) aspek yang perlu diperhatikan : Ø KONSEP (berdasar pendapat rajih, dan komprehensif) Ø SDM (profesional, amanah) Ø DANA (halal, memadai) Ø TEAM WORK (kompak, satu pikiran / perasaan) Ø IMPLEMENTASI (pengawasan, evaluasi)