Bahan Ajar Mata Kuliah PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF disampaikan

Bahan Ajar Mata Kuliah PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF disampaikan oleh : Irawan Harahap, S. H. , S. E. , M. Kn. , CLA Advokat - Mediator Bersertifikat Auditor Hukum, Konsultan HKI v v Advokat, NIA Peradi : 07. 11063 Mediator, No. Anggota Pusat Mediasi Nasional : 521/PMN/XXXIII/2011 Auditor Hukum, No. Anggota Asosiasi Auditor Hukum Indonesia : B. 0013. 2013 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, No. Urut Konsultan : 772 -2014 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Sengketa Bisnis • Pengertian Bisnis Business Perusahaan Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kegiatan yang memiliki nilai uang

Sengketa Bisnis • Perbedaan Penafsiran Kontrak • Pelaksanaan Kontrak; • Perbuatan Melawan Hukum

Halangan Untuk Melaksanakan Kontrak • Cidera janji atau wan prestasi; dan • Keadaan Memaksa (Force Majeur)

Penyelesaian Sengketa Bisnis • Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Ajudikasi Penyelesaian Negosiasi Gagal Mediasi Pilihan Pengadilan Konsiliasi Ajudikasi Arbitrase

Key Success Factor ADR • • • Sengketa masih dalam batas “wajar” Komitmen para pihak Keberlanjutan hubungan Keseimbangan posisi tawar Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia

Pengertian Sengketa “ Suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat”, yang dapat diawali adanya kontrak maupun tidak diawali kontrak.

Pilihan Sikap terhadap adanya sengketa 1. Lumping it (menerima atau tidak menuntut, tidak mempermasalahkan) 2. Avoidance (menghindar) 3. Coercion (memaksa dengan menggunakan kekuatan pihak tertentu, misalnya jasa penagihan hutang) 4. Negotiation (negosiasi/ musyawarah) 5. Mediation (mediasi/ musyawarah yang dibantu oleh mediator) 6. Arbitration (arbitrase/ menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai pemutus masalah) 7. Adjudication (menggunakan jalur hukum)

Alternatif (APS) Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU. No. 30 tahun 1999)

Bentuk Alternatif Sengketa (APS) Penyelesaian Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan Klien dan pihak lain yang merupakan Konsultan yang memberikan pendapatnya kepada Klien tersebut untuk memenuhi keperluan kliennya tersebut. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat. konsiliator mempunyai kewenangan yang aktif.

Negosiasi, adalah bentuk APS yang paling “simpel’ karena tidak melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga. Tetapi pada saat para pihak tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka dapat dipastikan negosiasi akan menemukan jalan buntu (dead lock), tidak tertutup kemungkinan jika dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks, terutama bila para pihak menganggap pihak lawannya sebagai musuh. Penilaian ahli atau pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengjeta yang terjadi. Pada sistem pengambilan keputusan ajudikasi (pengadilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (winner takes all). Tetapi di dalam sistem APS, penyelesaian diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif (co-operative solution) sehinga penyelesaian secara kooperatif di istilahkan sebagai win-win soluton”, dimana semua pihak merasa sama-sama menang

Kritik terhadap lembaga pengadilan adalah: 1. Tuntutan Dunia Bisnis 2. Waktu 3. Biaya mahal 4. Prosedur yang ketat 5. Lawyer oriented 6. Ungkapan mengenai citra pengadilan 7. Win – lose situation 8. Kurangnya kemampuan hakim 9. Hubungan putus 10. Memicu konflik baru

Pengertian Negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak, masing – masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, berua a untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama (George M. Hartman, 1997) Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain (Gary Goodpaster, 1993).

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda (Fisher & Ury, 1991) Negosiasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kepentingan kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak akan merasa sebagai pihak yang kalah total ataua pihak yang menang total

Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatar belakangi oleh kesamaan/ ketidaksamaan kepentingan diantara mereka.

TUJUAN NEGOSIASI 1. Membuat kesepakatan (make deals); Mempengaruhi pihak lawan untuk memberikan atau melakukan sesuatu dalamsebuah persetujuan/ kesepakatan. Orang bernegosiasi untuk mendapatkan persetujuan. Orang yang lebih banyak memberikan persetujuan diharuskan memberi lebih banyak demikian pula sebaliknya, orang yang mendapatkan persetujuan akan memperoleh lebih banyak. 2. Membangun hubungan lebih panjang (build longterm relationship); salah satu keterampilan inti dalam negosiasi adalah kemampuan menciptakan hubungan yang kuat dengan mitra kerja atau yang sering di katakan sebagai lawan negosiasi dalam sebuah kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak 4. Membuat lebih banyak kesepakatan/ persetujuan (make more deals); Membuat kesepakatan yang baik, bijaksana, memenuhi kebutuhan para pihak, adil dan langgeng, efisien, dan yang memperbaiki hubungan para pihak. kebanyakan bisnis yang berhasil dihidupi dari transaksi berulang. Mereka yang memiliki bisnis berulang akan menjamin stabilitas bisnisnya.

Untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan, diperlukan : 1. Persiapan yang cermat 2. Presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak 3. Keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yan terbuka 4. Pendekatan yang logis (masuk akal) untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati 5. Kemauan untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pengertian Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 1 Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) Menurut John W Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.

Jenis Mediasi A. Mediasi yang dilaksanakan di luar Pengadilan B. Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan 1. MEDIASI AWAL LITIGASI 2. MEDIASI DALAM LITIGASI 3. MEDIASI DALAM TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Mediator • adalah Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. • Sebagai pihak yang netral, mediator merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi kemajuan ke arah penyelesaian.

• • • Di samping itu mediator harus memenuhi syarat yaitu: disetujui oleh pihak yang bersengketa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Fungsi Mediator • Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif). • Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak). • Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain). • Sebagai nara sumber (mendaya gunakan informasi). • Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional). • Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan). • Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan)

ARBITRASE

MENGAPA ARBITRASE? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kerahasiaan [hindari publisitas] Informal; Diputus oleh Experts Relatif murah dan cepat. Hukum acara arbitrase yang fleksibel. Putusan badan arbitrase yang final and binding Ada enforcement provisions (nasional dan international, mis. : Konvensi New York 1958. RI ratifikasi dengan Keppres No 34 tahun 1981). Pengadilan tidak atau kurang melengkapai dirinya untuk mengatur masalah (hukum) spesifik tertentu. Kesulitan badan pengadilan nasional menentukan jurisdiksinya.

Keistimewaan-keistimewaan penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase: 1. Prosedur lebih cepat; 2. Pembiayaan relatif lebih ringan; 3. Putusan arbitrase lebih memuaskan; 4. Memelihara & menjamin kerahasiaan para pihak; 5. Bermanfaat bagi saudagar-saudagar bonafide; 6. Mendapatkan keputusan yang lebih adil.

Arbitrase Arbitrare Kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan Ada kesan bahwa arbitrase menyelesaikan sengketa tanpa memperhatikan hukum Pandangan yang salah Arbitrase menyelesaikan sengketa berdasar hukum

Pengertian Arbitrase (Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999) Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

Macam-Macam Arbitrase • Arbitrase Ad Hoc – Arbitrase Institusional • Arbitrase Nasional – Arbitrase Internasional

Kompetensi Absolut Arbitrase Didasarkan: Perjanjian Arbitrase Factum De Compromitendo Akte Kompromis Melekat dalam salah satu klausul Perjanjian Pokok Dibuat dalam Perjanjian Tersendiri Dibuat sebelum sengketa terjadi Dibuat setelah terjadi sengketa

BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE 1. PACTUM DE COMPROMITTENDO a. dalam perjanjian pokok b. berdiri sendiri. “… the parties undertake to submit to arbitration all or any differences … which may arise between them. ” [pasal II: 1 New York Convention 1958]. 2. AKTA KOMPROMIS Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa timbul.

Perjanjian Arbitrase Kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (factum de compromitendo) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis)

PERJANJIAN ARBITRASE • “Adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. ” (Pasal 1: 3 UU No 30/1999). • “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana telekomunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. ” (Pasal 4 (3) UU No 30/1999).

PERJANJIAN ARBITRASE • “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. ” (Pasal 3 UU No 30/1999).

PERJANJIAN ARBITRASE • “PN tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. ” (Pasal 3 UU No 30/1999) • “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, …” [Pasal 11 (2) UU No 30/1999). • Perkara Ahju Forestry Company Ltd, MA : “dalam hal adanya klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu. ” [22 Februari 1982] Juga ditegaskan a. l. dalam perkara PT Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT Shorea Mas (MA, Kep No 3179 K/Pdt/1984]

ISI KLAUSUL ARBITRASE 1. Tempat arbitrase 2. Jumlah arbitrator 3. Hukum yang berlaku 4. Hukum acara 5. Biaya/ongkos arbitrase 6. Wewenang arbitrator 7. Tidak ada PN dan banding ke PT (Exclusive Jurisdiction vs. Non-Exclusive Jurisdiction).

Contoh Klausul Arbitrase Pasal 23 Perselisihan (1)Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan melalui negosiasi (2) Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diselesaikan melalui seorang mediator yang dapat diterima keduabelah pihak (3)Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (4) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan tingkat pertama dan terakhir bersifat mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Pasal 23 Perselisihan (1) Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan melalui negosiasi. (2) Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diselesaikan melalui seorang. mediator yang dapat diterima keduabelah pihak. (3) Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional. (4) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan tingkat pertama dan terakhir bersifat mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Perjanjian Arbitrase Setelah Timbul Sengketa • Jika setelah timbul sengketa, para pihak ingin menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, persetujuan tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. • Jika para tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Isi Perjanjian Arbitrase Setelah Timbul Sengketa • • Masalah yang dipersengketakan Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan Nama lengkap seketaris Jangka waktu penyelesaian sengketa Pernyataan kesedian dari arbiter Pernyataan kesedian dari para pihak untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Perjanjian Arbitrase di atas tidak batal jika: Meninggalnya salah satu pihak; Bangkrutnya salah satu pihak; Novasi; Insovensi salah satu pihak; Pewarisan Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; Pelaksanaan perjanjian dialihkan kepada pihak ketiga; atau • Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok • •

Hukum Acara Arbitrase Pemohon Surat Tuntutan Badan – Sekretariat Arbitrase Termohon Pemberitahuan Tanggapan Dengar Pendapat Arbiter

Tempat Arbitrase Tempat persidangan dilaksanakan Dipilih oleh Para Pihak Memiliki arti penting: Hukum materiil yang harus dipakai Jika para pihak tidak menentukan, ditentukan oleh arbiter Berkaitan dengan Lex Arbitrari Misalnya berkaitan dengan tempat gugatan pembatalan putusan

Hukum yang Dipakai Arbitrase Memeriksa - Mengadili Hukum Arbitrase Internasional Choice of Law Ex Aquo Et Bono Arbiter dapat memakai asas ini jika ada permintaan dari para pihak. Jika tidak ada, arbiter harus menggunakan hukum Jika tidak choice, tempat arbitrase menentukan

Pengangkatan Arbiter • Melalui kesepakatan diantara pihak dalam perjanjian arbitrase • Ditunjuk berdasarkan klausul dalam kontrak oleh orang ketiga melalui ketua suatu lembaga profesional seperti BANI atau Basyarnas • Ditunjuk pengadilan negeri

Syarat Arbiter • Cakap melakukan perbuatan hukum; • Berumur paling rendah 35 tahun; • Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua; • Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase; dan • Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. • Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter. [Pasal 12 UU No 30/1999]

Pengangkatan Arbiter Sengketa Perdata Debitor Kreditor Tunjuk Arbiter Menunjuk Seorang Ketua Arbiter para pihak bukan mewakili kepentingan mereka, arbiter adalah hakim

Pembuktian Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 1865 KUHPerdata)

Alat Bukti Berdasar Pasal 1866 KUHPerdata • • • Bukti tertulis; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah.

Sifat Putusan Arbitrase • Final, putusan tingkat dan terakhir. Tidak ada upaya banding atau kasasi; • Mengikat (Binding) Pelaksanaan Putusan Masalah paling krusial dalam arbitrase Keberhasilan Arbitrase Bergantung Pada Iktikad Baik Para Pihak

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE Arbitrase Nasional • Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. • Penyerahan dan pendaftaran, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. • Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

• Tidak dipenuhinya ketentuan, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. • Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. • Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. • Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

• Perintah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. • Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. • Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

• Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. • Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat. • Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. • Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Arbitrase Internasional • Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. • Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : • Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; • Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

• • • Ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan antara lain di bidang : perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual. • Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE • Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau 3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

BIAYA ARBITRASE Arbiter menentukan biaya arbitrase. Biaya meliputi : 1. honorarium arbiter; 2. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter; 3. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan 4. biaya administrasi. • Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. • Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

Semoga Bermanfaat www. irawanharahap. com www. yuridis. id