PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL Sengketa Internasional F Sugeng Istanto

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Sengketa Internasional • F. Sugeng Istanto “perselisihan, perbantahan yang memiliki implikasi di bidang hukum yang melibatkan subyek hukum internasional. ”

Pertanggungjawaban Negara (Hk Internasional) DRAFT INTERNATIONAL LAW COMMISSION Syarat 2 : 1. Kewajiban internasional 2. Pelanggaran hk internasional 3. Kerugian negara lain DUE DILIGENCE Perbuatan Hukum : 1. WNnya/asing 2. Perusahaan Asing OMMISION Pasif Melanggar Hk Internasional Perbuatan Hukum Negara ACT YURISDIKSINYA Aktif Responsibility Burden of Law TUNTUTAN/ GUGATAN Compensation

Penyebab Munculnya Sengketa Internasional NEGARA Kepentingan : 1. Kep. Nasional 2. Ideologi 3. Militer 4. Politik 5. Ekonomi SENGKETA

Metode Penyelesaian Sengketa Internasional 1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

2. Penyelesaian Sengketa dengan Menggunakan Kekerasan

Duty to settle disputes by peacefull means Bab VI UN Charter (arts. 33 -38) Cara: Diplomatic, Arbitration, International Court of Justice Diplomatic methods Arbitration (Konv DH 1899 & ‘ 07 & The ‘ 58 ILC Model Rules on Arbitral Procedure) ICJ (Bab XIV UN Charter & Statuta MI) negotiation; good offices; mediation; inquiry; settlement by UN; conciliation; dan settlement by regional machinery • • prosedur penyelesaian konsensual compromissory clause putusan dsbt award ex aequo et bono. • salah satu organ utama PBB, • terdiri dari 15 hakim, • memp yurisdiksi contentious & Advisory Opinion, • non-cumpulsory, kec optional clause

Aturan Dasar Penyelesaian Sengketa Dalam Piagam PBB Duty to settle disputes by peacefull means Bab VI UN Charter (arts. 33 -38) Negotiation Diplomatic Methods Good offices Mediation Inquiry Conciliation.

NEGOSIASI (Negotiation) • perundingan scr lgsg antara pihak utk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga

Jasa Baik (Good Offices) • Pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi • Fungsi utama pihak ketiga adalah : 1. Mempertemukan para pihak yg bertikai 2. Para pihak duduk bersama 3. Para pihak bernegosiasi

MEDIASI (Mediation) • adanya pihak ketiga yg independen/ netral sbg mediator. • Mediator membuat usulan atas inisiatif sendiri dan berdasar pada sumber 2/fakta 2 yang diperoleh/diajukan oleh pihak yg bertikai • Mediator terlibat aktif dlm proses penyelesaian sengketa

Konsiliasi • Pihak ketiga, sumber 2/fakta 2 yang digunakan berasal dari investigasi yang dilakukan oleh konsiliator sendiri. • Umumnya berbentuk Komisi • Memberikan nasehat, informasi kepada pihak yang bersengketa. • Konsiliasi = enquiry + mediasi

PENCARIAN FAKTA (ENQUIRY) • Fact-finding/Inquiry • adanya penunjukan badan independen utk menyelidiki fakta yg mjd sebab sengketa. • Hanya mengungkapkan fakta. • Umumnya tidak sampai pada tahap pembuatan keputusan.

ARBITRASE INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ)

NON LITIGASI MENYELESAIKAN MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL PUBLIK KESEPAKATAN PARA PIHAK MEMILIH ARBITRATOR MEMILIH HUKUM UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PUTUSAN : FINAL & MENGIKAT

LITIGASI MAHKAMAH INTERNASIONAL KESEPAKATAN PARA PIHAK PUTUSAN : FINAL & MENGIKAT MEMILIH ICJ Psl 38 (1) Statuta : 1. perjanj. Internas 2. Keb. Internas 3. Asas Hukum Umum 4. Putusan Pengadilan & Doktrin Psl 38 (2) Statuta : Asas Ex Aequo et Bono

International Court of Justice • Salah satu organ utama PBB • Tidak memiliki hubungan hierarkis dengan organ PBB lainnya • Terdiri dari 15 hakim • Pemilihan hakim mempertimbangkan pembagian perwakilan geografis dan sistem hukum di dunia.

Pembagian Geografis • • • 5 orang dr Negara 2 Barat 3 orang dr Afrika 3 orang dr Asia 2 orang dr Eropa Timur 2 orang dr Amerika Latin

Chamber • Suatu kasus dpt diperiksa oleh MI dapat diperiksa dg tdk melibatkan seluruh hakim MI (15 orang) • Sengketa tsb diperiksa oleh beberapa hakim tertentu yg dipilih secara rahasia oleh MI

Yurisdiksi MI 1. Contentious Jurisdiction – Antar negara (art 34 Statuta) 2. Advisory Jurisdiction – Organisasi Internasional (Organ PBB)

Penyelesaian Sengketa • Pasal 36 (1) – melalui PI mengakui yurisdiksi MI (direservasi oleh Indonesia) – Kesepakatan para pihak (Non Cumpulsory Jurisdiction) dg Special Agreement • Optional Clause (Pasal 36 ayat 2 Statuta) – Pernyataan yg mengakui yurisdiksi MI mengikat ipso facto – Cumpulsory Jurisdiction (Yurisdiksi Mengikat/Memaksa)

MAHKAMAH INTERNASIONAL DI BIDANG HUKUM LAUT (ITLOS) PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI DILUAR PIAGAM PBB PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ORGANISASI INTERNASIONAL (WTO, ASEAN, UNI EROPA) PENGADILAN INTERNASIONAL AD HOC (PENGADILAN NURENBERG, PENGADILAN TOKYO) MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) (Genosida, Kejahatan Agresi, Kejahatan Perang, Kejahatan thp Kemanusiaan)

KASUS KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN LIGITAN INDONESIA VS MALAYSIA

PERJANJIAN INDONESIA –JAPAN EXPLORATION COMPANY (JAPEX) 1966 EXPLORASI WILAYAH PERAIRAN DI PULAU SIPADAN & LIGITAN PERJANJIAN MALAYSIA – SABAH TAISEKI OIL COMPANY 1968 STATUS QUO 1970 MALAYSIA DIBAWAH MALAYSIA SELAMA SENGKETA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA OLEH PIHAK SWASTA MALAYSIA INDONESIA KEDUA PULAU TIDAK BOLEH DITEMPATI SELAMA SENGKETA

1976 1992 -1997 KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN I BALI DIBENTUK JOINT COMMISSION & JOINT WORKING GROUP KEPPRES NO. 49/1997 1998 -2002 DITOLAK OLEH MALAYSIA REKOMENDASI ICJ SPECIAL AGREEMENT INDONESIA-MALAYSIA PERSIDANGAN DI INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE MALAYSIA PEMILIK PULAU SIPADAN & LIGITAN

PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KEKERASAN

PENGGUNAAN ANGKATAN BERSENJATA 1. PERANG (KONFLIK BERSENJATA) TUJUAN : MENGALAHKAN PIHAK LAWAN SEHINGGA LAWAN TIDAK MEMILIKI ALTERNATIF LAIN/PILIHAN LAIN SELAIN MEMENUHI SYARAT 2 PENYELESAIAN SENGKETA DARI PEMENANG

TINDAKAN YANG TIDAK BERSAHABAT 2. RETORSI CONTOH : PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DILAKUKAN SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN KARENA NEGARA LAIN TELAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK PANTAS ATAU TIDAK BERSAHABAT PENGHENTIAN BANTUAN EKONOMI

UPAYA PAKSA CONTOH : KEPADA NEGARA LAIN PEMBOIKOTAN BARANG 2. REPRISAL EMBARGO UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ATAU MENUNTUT GANTI RUGI KARENA DIANGGAP MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL BLOKADE WILAYAH

TERIMA KASIH