PENYELESAIAN SENGKETA Penyelesaian sengketa berdasarkan pilihan hukum dan

PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa berdasarkan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak Pilihan hukum merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan para pihak jika ingin membuat kontrak bisnis internasional. Dalam kontrak bisnis internasional, para pihak dapat menentukan sendiri hukum apa yang akan mereka gunakan dalam melakukan transaksi bisnis tersebut, termasuk jika ada sengketa yang timbul dalam pelaksanaan transaksi mereka. Prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak. Namun demikian menurut Sudargo Gautama mengatakan makna “Kebebasan berkontrak” harus dihindarkan dari makna bebasnya para pihak membentuk hukum sendiri. Menurut beliau, para pihak sama sekali tidak mempunyai kemampuan membuat undang bagi mereka sendiri. Mereka hanya diberi kebebasan untuk memilih hukumnya, hukum mana yang hendak mereka gunakan sebagai dasar dari kontrak yang dibentuknya.

Ada empat pembagian pilihan hukum yang dikenal sebagai berikut: a). Pilihan hukum secara tegas (uitdrukkelijk, met zovele worrden) Pada pilihan hukum secara tegas ini, para pihak mencantumkan secara tegas dalam kontrak mengenai hukum yang mereka pilih. Dalam hal ini tidak ada keragu-raguan lagi tentang apa yang dikehendaki para pihak. b). Pilihan hukum secara diam-diam (stilzwijgend) Pilihan hukum secara diam-diam ini dianggap ada jika maksud para pihak dapat disimpulkan dari tingkah laku atau perbuatan yang menujuk kearah itu. Kehendak para pihak untuk memberlakukan suatu sistem hukum tertentu disimpulkan dari misalnya bahasa yang dipakai, cara susunan kontrak, penunjukan atau penyebutan peraturan-peraturan bursa atau peraturan arbitrase tertentu yang secara implicitie membuktikan bahwa para pihak memang menghendaki pemakaian peraturan tertentu walaupun tidak menyebutkan dengan demikian banyak perkataan.

c). Pilihan hukum secara dianggap (vermoedelijk) Pilihan hukum yang dianggap seringkali diwujudkan dalam praktek, dimana para pihak tidak mengadakan pilihan hukum secara tegas. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dugaan -dugaan hakim merupakan pegangan yang dianggap cukup untuk mempertahankan bahwa pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu system hukum tertentu. d). Pilihan hukum secara hypothetisch (hypothetische partijwil) Dari pilihan hukum dianggap ke pilihan hukum secara hypothetisch hanya selangkah kecil. Pada pilihan hukum digunakan “vaste aanvraagformulieren” didalam mana terdapat pasal-pasal yang menunjuk kepada berlakunya hukum seperti termaktub dalam Burgelijk Wetboek dan Wetboek Van Koophandel. Pengadilan dalam hal-hal serupa seperti ini selalu menggunakan hukum barat.

Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui WTO Prosedur penyelesaian sengketa dagang dalam WTO diatur dalam artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputs (DSU). (Article XXII dan XXIII GATT 1994 dan Artikel 4 DCU): (1) Tergugat dalam tempo 10 hari (kecuali disepakati lain) harus menyampaikan jawaban atas permintaan tersebut. Jika dalam 10 hari tidak ada jawaban atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari, pihak penggugat dapat meminta DSB untuk dibentuk panel (Artikel 4. 3 DSU). (2) Disamping prosedur resmi, Dirjen WTO/GATT berdasarkan kapasitas sebagai pejabat tinggi WTO dapat menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

(3) Panel dibentuk oleh DSB atas dasar permintaan salah satu pihak yang bersengketa dan biasanya oleh pihak penggugat. Tim panel berfungsi membantu DSB untuk menganalisa, menilai dan membuat penafsiran terhadap persetujuan GATT-WTO dan mebuat rekomendasi dalam waktu 6 bulan dalam waktu 60 hari DSB akan melakukan pengesahan laporan tersebut. (4) Pihak yang kalah dapat mengajukan banding (appeal) dan tiga orang hakim akan ditetapkan untuk menangani kasus tersebut. Keputusan badan banding ini dapat berisi penolakan atau merubah laporan panel dan membuat laporan tersendiri atau mengukuhkan laporan panel.

(5) Apabila panel dan banding menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tergugat bertentangan dengan persetujuan (GATT-WTO), maka rekomendasi panel dan banding akan meminta agar negara yang kalah segera menyesuaikan (adjusment) kebijakan perdagangannya dengan ketentuan-ketentuan WTO. (6) Laporan panel dan banding baru mempunyai kekuatan hukum yang tetap (legally binding) setelah disahkan dalam sidang DSB. Tujuan dari sistim penyelesaian sengketa WTO adalah agar semua anggota WTO mematuhi komitment yang telah ditandatangani dan diratifikasinya.

(7) Dalam DSU-WTO diatur bahwa apabila rekomendasi dan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (legally binding) tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka negara tergugat (negara yang kalah) akan diminta untuk memberikan kompensasi (ganti rugi). (8) Segera setelah DSB mensahkan laporan panel atau banding, negara yang kalah harus membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan DSB tersebut dan bila diperlukan dengan bantuan juri (arbitrator) sebagai pengawas. (9) Di dalam DSU juga diatur mengenai cross retaliation apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan DSB yang telah mensahkan keputusan appellate body.