PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK Sistematika Bahasan Sengketa di Rumah
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
Sistematika Bahasan • Sengketa di Rumah Sakit • Hak atas Tuntutan Ganti Rugi • Penyelesaian Sengketa yang tersedia • Konsiliasi dan Model
Sengketa Di Rumah Sakit • Lingkup sengketa: luas • Internal: ketenagakerjaan, kontrak mitra nakes, kontrak kerja, outsourcing, perilaku profesi, antar profesi, dll • Eksternal: kerjasama RS-RS, RS-Mitra, RS-FK, RS-Farmasi /alkes, RS/nakes-pasien
Pasien vs Rumah Sakit • Masalah hukum RS – Pasien: • Ketidakpuasan layanan (admin, • akomodasi, sikap-perilaku, kenyamanan, pelecehan, kekerasan Pelanggaran hak pasien (privasi, informasi, rahasia, keputusan/ persetujuan) • Malpraktik/Kelalaian medis
Ilustrasi Kasus ILUSTRASI TUNTUTAN • Pasien melayangkan somasi kepada RS karena tidak memberitahukan perkiraan biaya pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, yang ternyata “besarannya luar biasa”. • Suami pasien menuntut RS karena berbohong dengan mengatakan bahwa isterinya tidak dirawat dan melahirkan anak di RS tsb
Ilustrasi Kasus ILUSTRASI TUNTUTAN • Pasien menuntut RS dan dokter karena tidak menerapkan pelayanan sesuai SOP sehingga terlambat diagnosis dan terapi. • Pasien tidak mau pulang dari RS karena ia merasa masih berhak memperoleh perawatan paliatif di RS. • Pasien protes karena selama pemeriksaan radiologi, pasien telah dilecehkan dengan hanya diberi baju pengganti tak berkancing
Hak PASIEN Pasien (WMA) HAK • Right to medical care of good quality • Right to freedom of choice • Right to self determination • Right to information • • Right to confidentiality Right to health education Right to dignity Right to religious assistance
Pasien HAK PASIENHak RUMAH SAKIT • UU No 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit, Pasal 32, antara lain: – Layanan yg manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi – Layanan kesehatan yg bermutu sesuai standar profesi dan SOP – Layanan yg efektif dan efisien – Mengajukan pengaduan – Memilih dokter dan kelas perawatan – – Meminta second opinion Privasi dan kerahasiaan Informasi kesehatannya Memberi persetujuan atau menolak – Menggugat rumah sakit – Mengeluhkan di media
Standar STANDAR HPKHPK 1 1 • Rumah sakit memberikan asuhan dengan menghargai agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadi pasien, serta merespons permintaan yang berkaitan dengan bimbingan kerohanian. (HPK 1. 1) – Umumnya hanya merupakan tanggungjawab moral untuk dipenuhi, – Penistaan terhadap agama dapat menjadi perkara pidana
Standar STANDAR HPKHPK 2 2 • Pasien diberitahu tentang semua aspek asuhan medis dan tindakan. (HPK 2. 1) • Pasien dan keluarga menerima informasi tentang penyakit, rencana tindakan, dari DPJP serta para PPA lainnya agar mereka dapat memutuskan tentang asuhannya. (HPK 2. 2) – Frasa “semua aspek” dimaknai sebagai aspek yang secara umum perlu diketahui. Kegagalan menginformasikan dapat masalah
Standar STANDAR HPKHPK 3 3 • Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang proses untuk menerima, menanggapi, dan menindaklanjuti bila ada pasien menyampaikan keluhan, konflik, serta perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien. Rumah sakit juga menginformasikan tentang hak pasien untuk berpartisipasi dalam proses ini. (HPK 3)
Standar HPK 4 dan STANDAR HPK 4& 5 5 • Semua pasien diberi tahu tentang hak serta kewajiban dengan metode dan bahasa yang mudah dimengerti. (HPK 4) • Pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan setiap rawat inap, diminta menandatangani persetujuan umum ( general consent). Persetujuan umum (general consent) harus menjelaskan cakupan dan batasannya. (HPK 5)
Standar HPK STANDAR HPK 5 5. 1 • Rumah sakit menetapkan regulasi pelaksanaan persetujuan khusus (informed consent) oleh DPJP dan dapat dibantu oleh staf yang terlatih dengan bahasa yang dapat dimengerti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (HPK 5. 1) – Kegagalan beri informasi yg adekuat, kegagalan memperoleh persetujuan, dapat dituntut karena kelalaian
Standar HPK STANDAR HPK 6 6. 2 • Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses untuk penelitian/uji klinis (clinical trial) yang melibatkan manusia sebagai subjek. (HPK 6. 2) – Informasi tentang penelitian klinik metode atau pengobatan baru, terutama bagi pasien yang pada posisi “no choice”. Kegagalan dapat dianggap melakukan diskriminasi, dan validitas penelitiannya dapat diragukan.
Standar STANDAR HPKHPK 7 7 • Rumah sakit mempunyai sebuah komite etik penelitian untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia/pasien sebagai subjeknya. (HPK 7) – KEPK bukan hanya untuk menerbitkan ethical clearance, melainkan yg lebih penting mengawasi pelaksanaan penelitian di RS – Kegagalan dapat membawa masalah hukum
Standar STANDAR HPKHPK 8 8 • Rumah sakit memberi informasi pada pasien serta keluarga tentang bagaimana memilih untuk mendonorkan organ dan jaringan lainnya. (HKP 8) – Organ atau jaringan adalah sumber daya kesehatan yang paling terbatas, dan memiliki rambu yang sangat ketat. – Kegagalan mengikuti aturan yg berlaku dapat menimbulkan masalah hukum
Standar HPK 8. 1 STANDAR HPK 8 dan 8. 2 • Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan pengawasan terhadap proses kemungkinan terjadi jual beli organ dan jaringan. (HPK 8. 1) • Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan serta transplantasi organ dan jaringan. (HPK 8. 2) – RS membentuk tim advokasi dan seleksi donor, selain tim transplantasi. Pengawasan dilakukan Komite Etik dan Hukum
Malpraktik Dugaan Malpraktik umumnya dapat digolongkan ke dalam : – Melakukan sesuatu tindakan medis tanpa persetujuan – Melakukan yg seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yg seharusnya dilakukan (kesalahan atau kelalaian) – Melakukan pembohongan, penyesatan, fraud, atau pidana lain – Melakukan wanprestasi
Kelalaian Medik Ada 4 komponen yang umumnya terjadi: 1. Adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu pada waktu atau keadaan tertentu 2. Adanya pelanggaran atas kewajiban tersebut 3. Adanya cedera atau kerugian pada pihak pasien 4. Adanya hubungan kausal antara pelanggaran kewajiban dengan cedera atau kerugian
Sistematika Bahasan • Sengketa di Rumah Sakit • Hak atas Tuntutan Ganti Rugi • Penyelesaian Sengketa yang tersedia • Konsiliasi dan Model
Hak ganti rugi Pasal 58 ayat (1) UU No 36 / 2009 • Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya
Pengecualian: Pasal 58 ayat (2) UU No 36 / 2009 • Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
Pengecualian? Pasal 45 • (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. • (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.
Tanggung Jawab Institusi Pasal 46 • Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. • tanggungjawab institusi RS dianggap sama dg konsep respondeat superior. Benarkah?
Tanggungjawab Institusi Bila diartikan sebagai respondeat superior (1367 KUHPer) • Pegawai RS – Bertanggungjawab kepada RS – Terikat UU Ketenagakerjaan – Termasuk Pasal 1367 KUHPerdata • Bukan pegawai RS – Terikat KUHPerdata : Perjanjian kerja/mitra. Bila memenuhi “kriteria tertentu” (kendali), dapat diberlakukan Pasal 1367 KUH Per
ALASAN GUGATAN PERDATA • PS 1365 KUH PERDATA : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya • PS 1366 KUH PERDATA – Juga yang disebabkan kelalaian • PS 1367 KUH PERDATA – Juga akibat respondeat superior • PS 1338 KUH PERDATA: WANPRESTASI
ALASAN GUGATAN PERDATA • PS 1370 KUH PERDATA : – Dalam hal kematian akibat kesengajaan atau kelalaian, ahli waris berhak menuntut ganti rugi, yg dinilai menurut kedudukan & kekayaan kedua pihak • PS 1371 KUH PERDATA : – Dalam hal luka / cacat, ganti rugi : biaya penyembuhan dan kerugian akibat luka / cacat tersebut
Sistematika Bahasan • Sengketa di Rumah Sakit • Hak atas tuntutan Ganti Rugi • Penyelesaian sengketa yang tersedia • Konsiliasi dan Model
Penyelesaian Sengketa • Perkembangan hukum kesehatan RI tidak menawarkan paradigma baru ataupun tata cara penyelesaian yang “lex specialis” (liability system? ) • Mediasi yang diwajibkan UU Kesehatan /UURS masih tetap diartikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan • Tidak ada peradilan profesi, tidak ada imunitas pidana, tidak ada plafon ganti rugi (cap), dan tidak ada cap success-fee
Tanggungjawab Institusi • Bertanggungjawab adalah tanda Akuntabel • Apabila Anda berkendara, menabrak seseorang pengguna lalu-lintas lain, terluka. Apa yang akan Anda lakukan? 1. 2. Berhenti, menolong korban, bawa ke Faskes, bayarin yankes? Kabur? • Bagaimana bila anda melakukan tindakan medis, lalai, berakibat cedera atau kerugian?
Penyelesaian Sengketa • Litigasi (Peradilan Perdata) • Non Litigasi (ADR) – Arbitrasi – Konsiliasi – Mediasi – Fasilitasi – Negosiasi Sistematika dan jenis ADR yang ditawarkan dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya, demikian pula tata cara pelaksanaannya
Penyelesaian Sengketa • ADR dipilih atau diajukan oleh karena memiliki keunggulan: – Lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana – Lebih bersifat “bersahabat” dan tidak menimbulkan sikap “bermusuhan” – Lebih mementingkan kepentingan daripada salahbenar (To prevent undue cost and delay, To relieve court congestion, To facilitate access to justice, To provide effective dispute resolution)
Penyelesaian Sengketa Arbitrasi: Penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak yang bersengketa menyatakan ketidaksepakatan mereka kepada seorang atau beberapa orang arbitrator. Arbitrator kemudian akan memutuskan penyelesaian sengketa diantara mereka Konsiliasi: Penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak yang bersengketa menyatakan ketidaksepakatan mereka kepada Konsiliator memfasilitasi diskusi dan menawarkan opsi penyelesaian untuk disepakati para pihak
Penyelesaian Sengketa Mediasi: Penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak yang bersengketa menyatakan ketidaksepakatan mereka kepada Mediator memfasilitasi diskusi untuk menemukan opsi penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Arbitrator, Konsiliator dan Mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang disepakati oleh para pihak. Perannya berbeda sesuai dengan Namanya atau nama proses ADR nya
Penyelesaian Sengketa Negosiasi: Penyelesaian sengketa alternative (ADR) yang dilakukan langsung antara pihak, tanpa pihak ketiga, dengan cara bernegosiasi. Ilmu negosiasi tidak diajarkan, lebih bersifat keahlian alami.
Sistematik Bahasan • Sengketa di Rumah Sakit • Hak atas Tuntutan Ganti Rugi • Penyelesaian Sengketa yang tersedia • Konsiliasi dan Model
Analisis Medikolegal? • Setiap adverse event harus dianalisis dari sisi teknis medis agar dapat diketahui akar masalahnya. • Apabila disebabkan oleh human error, baru dinilai, apakah telah terjadi kelalaian (duty, dereliction of duty, damage, dan direct causalship). • Barulah kemudian dapat dinilai apakah error tsb dapat dipertanggungjawabkan. Richard Smith, BMJ
ANALISIS MEDIKOLEGAL • Adakah Error atau Violation? Bukti? • Bagaimana posisi hukumnya? Defensible? Hubungan dg pasien? • Adakah kemungkinan tuntutan hukum? Pidana atau Perdata? Seberapa “besar” tuntutannya? • Pertimbangkan penyelesaian yg efektif dan efisien. Dampak bagi dokter, RS, profesi? • Tentukan langkah-langkahnya
PERDATA: KASUS DIANALISIS SECARA MEDIKOLEGAL DAN DINILAI POSISI HUKUMNYA KASUS HITAM NON LITIGASI KASUS KELABU Defensibilias Keterjangkauan KASUS PUTIH LITIGASI
INTERNAL RESOLUTION System thinking NEGLECT / USED WRONG PROCEDURE DID NOT KNOW CORRECT PROCEDURE NEVER KNEW CORRECT PROCEDURE FORGOT DELIBERATE, INTENTIONAL LACKED TOLERATED INFORMATION TRAINING PRESSURES LACKED TRAINING LACKED OR PRACTICE EXPERIENCE DISCIPLINE MANAGEMENT ACTION TO CORRECT THE SYSTEM PUNISHMENT
UU 36/2009 Pasal 29 • Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. sengketa akibat
UU 30/1999 Arbitrase & APS Pasal 6 • (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. • (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. • (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
UU 30/1999 Arbitrase & APS • (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. • (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. • (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
Perma No 1 / 2008 • Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 angka 7) • Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak, yang memuat klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai (Ps 17 ayat (1)(6))
BPRS Provinsi Pasal 60 Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bertugas : • a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya; • b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya; • c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; • d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; • e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan • f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
BPRS Provinsi Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2013: 1. BPRS Provinsi dibentuk oleh Gubernur apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 rumah sakit dalam satu provinsi 2. Dalam hal BPRS Provinsi belum terbentuk, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 3. Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri dari unsur Pemda, Asosiasi rumah sakit, Organisasi Profesi bidang Kesehatan, Tokoh Masyarakat
KONSILIASI Concilliation Conciliation is an alternative out-of-court dispute resolution instrument. Like mediation, conciliation is a voluntary, flexible, confidential, and interest based process
KONSILIASI Apakah perbedaannya dengan mediasi? The main difference between conciliation and mediation proceedings is that, at some point during the conciliation, the conciliator will be asked by the parties to provide them with a non-binding settlement proposal.
PROSES KONSILIASI • Konsiliator memperkenalkan diri, buat ground rule • Pengaju complain bicara dulu, pihak RS diam • RS memberi jawaban • Konsiliator buat resume isu dari kedua pihak • Konsiliator meminta pihak mengusulkan opsi penyelesaian yg mungkin • Diskusi antar pihak • Konsiliator mendorong para pihak memperjelas isu, eksplore opsi yang mungkin • Bila perlu dilakukan pertemuan terpisah untuk memperoleh privasi • Bila opsi penyelesaian memungkinkan, buat kesepakatan • Tandatangani kesepakatan
Take Home Message • Ganti rugi atas cedera atau kerugian akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan adalah bentuk akuntabilitas kinerja tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan • Penyelesaian dilakukan dengan pilihan beberapa cara, sesuai peraturan perundang-undangan • KONSILIASI adalah varian Mediasi, yang bila dilakukan dengan baik dan terarah dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, tepat guna, pelihara hubungan dan mendukung upaya patient safety
- Slides: 50