PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN LAIN

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN LAIN DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DI UNIVERSITAS INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2017

BIODATA PENYAJI Nama : Adi Sulistyo, S. H. , M. H. NIP : 198503112008011003 Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c Jabatan : Kasubbag Disiplin dan Pensiun Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia - Setjen Kemenristekdikti No. Telp : 081328036711 Surel : adisulistyo. law@gmail. com

UU Nomor 5 Tahun. ATURAN 2014 Pasal 87 LANDASAN tentang ASN PP No 53 Tahun 2010 PP 9 Tahun 2003 jo. PP 63 Tahun 2009 PP 37 Tahun 2004 PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 PP No. 11 Tahun 2017 Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 Permenristekdikti Nomor 31 Tahun

MANAJEMEN PNS DALAM UU ASN 1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN; 2. PENGADAAN, 3. PANGKAT DAN JABATAN, 4. PENGEMBANGAN KARIER, 5. POLA KARIER, 6. PROMOSI, MUTASI, 7. PENILAIAN KINERJA, 8. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN, 9. PENGHARGAAN, 10. DISIPLIN, 11. PEMBERHENTIAN, 12. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA, DAN 13. PERLINDUNGAN.

LANDASAN YURIDIS PEMBINAAN DISIPLIN PNS Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 229 PP No. 11 Tahun 2017 v Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; v Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; v PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; v Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. v Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana diatur dengan

PRINSIP PEMBINAAN DISIPLIN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 “dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk memiliki sikap Disiplin, Jujur, Adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas”.

DEFINISI DISIPLIN BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PNS ADALAH KESANGGUPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DITAATI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN, TULISAN, ATAU PERBUATAN PNS YANG TIDAK MENAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN DISIPLIN PNS, BAIK YANG DILAKUKAN DI DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA.

• DISIPLIN PREVENTIF tindakan pencegahan yg dilakukan utk mendorong PNS mentaati standar & norma sehingga tdk terjadi pelanggaran di masa yang akan datang. • DISIPLIN REPRESIF tindakan langsung setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksudkan agar pelanggaran yg terjadi tidak meluas. TUJUAN PENINDAKAN DISIPLIN • DISIPLIN PERSUASIF penindakan disiplin sebagai sarana untuk membuktikan/ meyakinkan secara halus bahwa aturan harus ditegakkan (sarana diseminasi aturan). • DISIPLIN KURATIF tindakan pemulihan paska terjadinya pelanggaran yaitu berupa penyadaran terhadap pelaku pelanggaran agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran di masa yang akan datang (pendekatan simpatik secara personal atasan - bawahan)

FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN NO FAKTOR SEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI DAMPAK YANG DITIMBULKAN 1. Moral/Mental PNS a. PNS kurang memahami nilai budaya/agama; b. Watak bawaan; c. Lingkungan keluarga; d. Lingkungan masyarakat; e. Lingkungan kerja. a. PNS tidak merasa berdosa meskipun berbuat salah; b. PNS melanggar peraturan; c. PNS tidak takut dijatuhi hukuman disiplin. 2. Perlakuan tidak adil a. PNS merasa a. PNS malas masuk kantor; diperlakukan berbeda ; b. Menurunnya produktifitas b. PNS merasa tidak kinerja; diperhatikan; c. Atasan tidak melakukan pembinaan dengan baik.

NO PENYEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI AKIBAT YG DITIMBULKAN 3. Kurangnya kesejahteraan a. Biaya kebutuhan hidup meningkat; b. Kebutuhan Sosial c. Gaya hidup a. PNS bekerja sampingan pada saat jam kerja; b. PNS korupsi; 4. Pengembangan karir PNS yang tidak berjalan dengan baik a. Tidak pernah dilakukan a. Kejenuhan; rolling /mutasi; b. PNS frustasi. b. tidak ada promosi/ tidak jelas pola karier; c. Tidak ada Pengembangan kualitas dan Kompetensi PNS

NO PENYEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI AKIBAT YG DITIMBULKAN 5. Manajemen SDM yg tidak berjalan dengan baik a. Tidak ada aturan a. Kinerja organisasi yang internal yang jelas; lemah b. Tidak ada pembagian b. SDM yang tidak berjalan tugas dan beban dengan efisien dan efektif kerja yang jelas; c. Kurangnya fasilitas kantor; d. Kurangnya jumlah personil; e. Dll. 6. Lemahnya Pengawasan a. Atasan langsung a. PNS bekerja tidak menjalankan sungguh-sungguh. pengawasan b. Kinerja tidak terpantau melekat; dengan baik; b. Atasan bersifat pasif;

NO PENYEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI AKIBAT YG DITIMBULKAN 7. Pelanggaran tidak ditindak tegas (Pembiaran) a. Kurang pemahaman a. PNS tidak takut hukuman peraturan disiplin; dan etika PNS; b. PNS berani melakukan b. Merasa kasihan; perbuatan indisipliner. c. Perasaan Sungkan; c. Preseden tidak baik, dan memicu pelanggaran lain dikemudian hari 8. Krisis keteladanan a. Atasan memberikan contoh buruk/ tidak disiplin; b. Atasan memberikan keadaan tak teratur. a. Atasan & bawahan sama-sama tidak disiplin. b. Preseden buruk bagi lingkungan internal maupun eksternal kantor

NO 9. PENYEBAB Tidak ada dukungan motivasi (discourage) 10. Kurang Pemahaman terhadap peraturan disiplin PNS FAKTOR YG MEMPENGARUHI AKIBAT YG DITIMBULKAN a. Kurangnya perhatian terhadap bawahan; b. Pola kerja yg monoton c. Tidak ada rangsangan untuk terciptanya gairah kerja. a. PNS tidak memiliki semangat untuk meningkatkan prestasi kerja; b. PNS tidak menunjukkan sikap inovatif & responsif. a. Kurangnya sosialisasi; b. Sering terjadinya mutasi pengelola kepegawaian; c. Terbatasnya buku peraturan disiplin /literatur tentang disiplin. a. Terjadi ketidakteraturan b. Main hakim sendiri c. PNS melanggar peraturan disiplin.

KASUS DISIPLIN YANG UMUMNYA Pidana Umum, TP Korupsi, dan/atau kejahatan yang terkait dengan jabatan; TERJADI Tindak Menjadi Anggota Parpol, menjadi anggota DPR/DPRD tanpa pengunduran diri; Memberikan dukungan kepada salah satu calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota MPR/DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Partai Politik; Bekerja pada Negara/ perusahaan/ LSM asing; Pelanggaran Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990; Pelanggaran Tugas Belajar/ Ijin Belajar; Pemalsuan Ijazah, Plagiat, dan kejahatan akademik lain; Meninggalkan Tugas/ Tidak Masuk Kerja dan/atau tidak menaati ketentuan jam kerja; Dan perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

PP 53 TAHUN 2010 17 KEWAJIBAN YG HARUS DITAATI (PASAL 3) 15 LARANGAN JANGAN DILANGGAR (PASAL 4) PASAL 5 PNS YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 DAN/ATAU PASAL 4 DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN.

KEWAJIBAN 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI 4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menjung tinggi kehormatan negara , Pemerintah, dan martabat PNS

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, dan/atau golongan 8. Memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan 9. Bekerja dgn jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara 10. Melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dgn sebaik-baiknya 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat 15 Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas 16 Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17 Menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.

LARANGAN 1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tdk sah

6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yg secara langsung atau tdk langsung merugikan negara 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung atau tdk langsung dan dgn dalih apapun utk diangkat dlm jabatan 8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan/ atau pekerjaannya 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 10. Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

12. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dgn cara : a. ikut serta sbg pelaksana kampanye b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara 13. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden dgn cara : a. membuat kptsn dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Ket. Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangan; dan 15 Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye utk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah b. menggunakan fasilitas yang terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA PERATURAN PRESIDEN NO. 68 TAHUN 1995 Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja adalah 37, 5 ( tiga puluh tujuh setengah ) jam / 7, 5 (tujuh setengah) jam per hari kerja, yang terbagi atas : a. Hari Senin s/d Hari kamis Waktu istirahat b. Hari Jum’at Waktu istirahat : pukul 07. 30 - 16. 00 : pukul 12. 00 – 13. 00 : pukul 07. 30 – 16. 30 : pukul 11. 30 – 13. 00

Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja 1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja Dihitung secara kumulatif baik jam kerja maupun hari kerja : ti -1 hari > 7, 5 jam - 1 minggu > 37, 5 jam JENIS HUKUMAN 5 hari Teguran lisan 6 Teguran tertulis s. d. 10 hari 11 s. d. 15 hari Pernyataan tidak puas 16 s. d. 20 hari Penundaan KGB selama 1 tahun 21 s. d. 25 hari Penundaan KP selama 1 tahun 26 s. d. 30 hari Penununan pangkat setingkah lebih rendah selama 1 tahun

31 s. d. 35 hari 36 s. d. 41 hari 41 s. d. 46 hari Lebih dari 46 hari Penurunan pangkat se-tingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rang-ka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan 1. Pemberhentian dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sbg PNS 2. Pemberhentian tidak dengan hormat

2. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan Persentase capaian beban kerja yang disepakati dlm 1 tahun 25 % s. d. 50% Dibawah 25% JENIS HUKUMAN HD Sedang HD Berat

KAITAN HUBUNGAN DISIPLIN DENGAN TUNJANGAN KINERJA (PNS NON DOSEN) DASAR HUKUM : PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 31 TAHUN 2016 No 1 2 3 Jenis Sanksi Disiplin Hukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat Bobot Pengurangan Nilai (%) 10 30 50 Pengurangan dari komponen integritas (I), dimana integritas merupakan salah satu komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja yang akan diterima oleh setiap PNS di lingkungan KEMENRISTEKDIKTI selain komponen kehadiran dan

TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN A. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN; B. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG; DAN C. HUKUMAN DISIPLIN BERAT.

JENIS HUKUMAN DISIPLIN Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PASAL 16 PP NO. 53 /2010) a. Presiden b. Pejabat Pembina Kepegawaian c. Pejabat Struktural Eselon I, III, IV atau Pejabat lain yg setara

PENDEKATAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN ü WHO Rumus = 5 W + 1 H : SIAPA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN. ü WHAT : APA PELANGGARAN DISIPLIN YG DILAKUKAN. ü WHEN : KAPAN WAKTU DILAKUKANNYA PELANGGARAN DISIPLIN. ü WHERE : DIMANA LOKASI TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN. ü WHY : MENGAPA PELANGGARAN DAPAT TERJADI -- LATAR BELAKANG / FAKTOR YG MENDORONG / YG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN. ü HOW : BAGAIMANA CARA YG PELANGGARAN DISIPLIN. DITEMPUH DLM MELAKUKAN

Setiap penjatuhan hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan Pembuktian Materiil Kasus Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan dengan melaksanakan setiap langkah prosedural formil merupakan prasyarat mutlak Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib : 1. Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan (Kesesuaian Tuduhan dan Alat Bukti) 2. Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran 3. Tegas menetapkan sanksi yang akan diberikan karena walaupun bentuk pelanggaran yang terjadi sama, tetapi latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong kemungkinan berbeda, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan juga berbeda, maka jenis hukuman disiplin dapat berbeda pula. Hukuman Disiplin bukan merupakan semata-mata sarana menghukum Pegawai, namun demikian sebagai upaya pembinaan dengan tujuan memperbaiki sikap, prilaku, etika Pegawai PNS tdk dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk suatu pelanggaran disiplin yang sama (nebis in idem) PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, kewenangan menjatuhkan HD menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. PRINSIP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

SANKSI DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK DARI PERBUATANNYA : Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Hukuman Disiplin Tingkat Berat • Dampak Perbuatan Unit Kerja Instansi/ Kementerian Pemerintah / Negara

SKEMA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Pelanggaran Disiplin Penetapan Keputusan Pemanggilan Pejabat yang Berwenang Menghukum Pemeriksaan (BAP) Pertimbangan Hukum/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Secara Hierarki Keberatan Banding Administratif Gugatan PTUN

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DI UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG ASN DISEBUTKAN BAHWA SETIAP INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PNS SERTA MELAKSANAKAN LATAR BELAKANG BERBAGAI UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN, DENGAN MENGINGAT VOLUME KASUS PELANGGARAN DISIPLIN YANG SANGAT BESAR DAN KOMPLEKSITAS KASUS PER KASUS BERBANDING TERBALIK DENGAN TENAGA/ SUMBER DAYA PEMROSES PADA BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI, DIBUTUHKAN MEKANISME/METODE PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN YANG CUKUP EFEKTIF DAN EFISIEN. PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN LAIN PADA UNIT KERJA SECARA LANGSUNG (ON THE SPOT) MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UPAYA INSTANSI PEMBINA KEPEGAWAIAN (KEMENTERIAN) MEMASTIKAN AGAR SETIAP LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DISIPLIN PNS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN MEMENUHI ASPEK FORMIL MAUPUN MATERIL. PEMBINAAN KASUS DISIPLIN PNS MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB DARI LEVEL TERENDAH DALAM HAL INI ATASAN LANGSUNG PADA UNIT TERKECIL SAMPAI DENGAN KEMENTERIAN (SESUAI DENGAN KEWENANGAN MASING-MASING), SETIAP TINDAKAN PEMBIARAN MERUPAKAN TINDAKAN YANG TIDAK DIBENARKAN, DAN DAPAT BERDAMPAK PADA PENJATUHAN HUKUMAN PADA SETIAP PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBINAAN. OLEH KARENA HAL TERSEBUT, MOMEN KEGIATAN SEPERTI INI DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARMONISASI PEMIKIRAN DAN PENYAMAAN

TUJUAN 1. HARMONISASI/ PENYAMAAN PERSEPSI PEMROSESAN KASUS DISIPLIN 2. MEMUDAHKAN PENYELESAIAN KASUS DISIPLIN DIMASA YANG AKAN DATANG 3. TERHINDAR DARI PERBUATAN MALADMINISTRASI YANG DAPAT MENIMBULKAN POTENSI GUGATAN TATA USAHA NEGARA 4. PEMAHAMAN TERHADAP PERATURAN 5. PEMAHAMAN TERHADAP DAMPAK DAN RESIKO PERBUATAN 6. TERSELESAIKANNYA KASUS-KASUS DISIPLIN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN 7. MEMBERIKAN EFEK JERA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN DISIPLIN 8. TERCIPTANYA SUMBER DAYA MANUSIA KEMENRISTEKDIKTI YANG MEMILIKI KINERJA DENGAN KUALITAS DAN TINGKAT KEDISIPLINAN YG TINGGI

JUMLAH TOTAL KASUS DISIPLIN PERALIHAN KEMENDIKBUD KE KEMENRISTEKDIKTI TOTAL KASUS = 824 KASUS BERKAS AKTIF = 409 KASUS DISIPLIN DI UNIT KERJA KEMENRISTEKDIKTI UNIVERSITAS INDONESIA = 7 KASUS

KENDALA PEMROSESAN KASUS-KASUS DISIPLIN 1. BERKAS TIDAK SESUAI ASPEK PROSEDURAL DAN MATERIL 2. PEMERIKSAAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG 3. KETIDAKSESUAIAN ANTARA TUDUHAN DENGAN PERBUATAN (DUGAAN KABUR) 4. PEMBUKTIAN YANG LEMAH (ALAT BUKTI TIDAK VALID) 5. TERDAPAT MATA RANTAI PEMBINAAN DISIPLIN PNS YANG PUTUS 6. TERJADI PEMBIARAN/ TIDAK ADA PEMBINAAN DARI LEVEL TERENDAH 7. PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBINAAN DISIPLIN PNS ANTARA KEMENTERIAN DAN UNIT KERJA 8. KURANGNYA SOSIALISASI

PERSYARATAN USUL PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 1. USUL DITUJUKAN KEPADA MENTERI SELAKU PPK APABILA HD MENJADI KEWENANGAN MENTERI 2. SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN 3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 4. LAPORAN ATASAN LANGSUNG MENGENAI KEWENANGAN PENJATUHAN HD (HIERARKI) 5. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)/ PERTIMBANGAN HUKUM 6. DOKUMEN PEMBUKTIAN / ALAT BUKTI 7. KETERANGAN SAKSI (MIN 2 ORANG) 8. SK CPNS, PANGKAT TERAKHIR, SKP 1 THN TERAKHIR, KONVERSI NIP, DAN; 9. DOKUMEN LAIN YG RELEVAN NB: KELENGKAPAN USUL DIPENGARUHI JENIS/SUBSTANSI PERMASALAHAN DISIPLIN

MEKANISME BEDAH KASUS PENYAMAAN PERSEPSI PEMROSESAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEMBAGIAN KELOMPOK DISKUSI PENANDATANGANAN HASIL KESEPAKATAN DISKUSI BEDAH KASUS PENETAPAN HASIL KESEPAKATA N PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

TERIMA KASIH DAN SELAMAT BERDISKUSI