SISTEMATIKA HUKUM PERDATA Kitab UndangUndang Hukum Perdata atau

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW • • Buku I Van Personen ( mengenai orang ) Buku II Van Zaken ( mengenai Benda ) Buku III Van Verbinsissen ( mengenai Perikatan ) Buku IV Van Bevijs En Verjaring ( mengenai bukti dan kadaluarsa )

Buku I 1. 2. 3. 4. 5. 6. Van Personen ( mengenai orang ) tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan tentang akta-akta catatan sipil tentang tempat tinggal atau domisili tentang perkawinan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya 7. tentang perjanjian kawin 8. tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya 9. tentang perpisahan harta kekayaan 10. tentang pembubaran perkawinan 11. tentang perpisahan meja dan ranjang 12. tentang kebapaan dan keturunan anak-anak

13. tentang kekeluargaan sedarah dan semenda 14. tentang kekuasaan orang tua 15. a. tentang menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah 15. kebelum-dewasaan dan perwalian 16. tentang beberapa perlunakan 17. tentang pengampuan 18. tentang keadaan tak hadir

Buku kedua tentang Kebendaan ( van zaken ), 1. tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya 2. tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya 3. tentang hak milik ( eigendoom ) 4. tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan 5. tentang kerja rodi 6. tentang pengabdian pekarangan 7. tentang hak numpang karang 8. tentang hak usaha ( erfpacht ) 9. tentang bunga tanah dan hasil se persepuluh 10. tentang hak pakai hasil 11. tentang hak pakai dan hak mendiami

12. tentang perwarisan karena kematian 13. tentang surat wasiat 14. tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan 15. tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan 16. tentang menerima dan menolak suatu warisan 17. tentang pemisahan harta peninggalan 18. tentang harta peninggalan yang tak terurus 19. tentang piutang-piutang yang diistimewakan 20. tentang gadai 21. tentang hipotik

Buku Ketiga tentang Perikatan ( van Verbintenis ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. tentang Perikatan-perikatan umumnya tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan darikontrak atau persetujuan tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang tentang hapusnya perikatan-perikatan tentang jual-beli tentang tukar menukar tentang sewa-menyewa tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan tentang persekutuan tentang hibah tentang penitipan barang tentang pinjam-pakai tentang pinjam-meminjam tentang bunga tetap atau bunga abadi tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan tentang pemberian kuasa tentang penanggungan tentang perdamaian

Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluarsa ( van bewijs en verjaring ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. tentang pembuktian pada umumnya tentang pembuktian dengan tulisan tentang pembuktian dengan saksi-saksi tentang persangkaan-persangkaan tentang pengakuan tentang sumpah di muka Hakim tentang daluwarsa

Buku I tentang orang antara lain memuat : • • • Subyek hukum atau hukum tentang orang Perkawinan dan hak suami isteri Kekayaan perkawinan Kekuasaan orang tua Perwalian dan Pengampuan

Buku II tentang benda yang memuat : • • • Bezit Eigendom Opstal Erfpacht Hipotek Gadai

Buku III tentang perikatan yang memuat: • Istilah perikatan pada umumnya • Timbulnya perikatan • Persetujuan-persetujuan tertentu, seperti : 1. Jual beli 2. Tukar menukar 3. Sewa menyewa 4. Perjanjian perburuhan 5. Badan Usaha 6. Borgtocht 7. Perbuatan melanggar hukum

Buku IV tentang Pembuktian dan lewat waktu yang memuat : • Macam-macam alat bukti, seperti : 1. Surat 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah • Lewat waktu

PENDAPAT KANSIL • Pembagian sistematika sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut kurang memuaskan, karena : 1. Seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Privat Materiil, namun kenyataannya dalam KUH Perdata terdapat tiga aturan mengenai Hukum Perdata Formil, yaitu : a. Ketentuan mengenai Hukum Pembuktian b. Ketentuan mengenai lewat waktu extinctief c. Ketentuan mengenai lewat waktu acquisitief

2. KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia 3. Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan 4. Hukum Perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 Buku, yaitu : Buku I tentang : Ketentuan Umum Buku II tentang : Perikatan Buku III tentang : Kebendaan Buku IV tentang : Kekeluargaan Buku V tentang : Waris

Sistematika menurut ilmu hukum • Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hakhak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. • Hukum Kekeluargaan Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu: Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

• Hukum Kekayaan Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. • Hukum Warisaan Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benad atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.