UNSUR UTAMA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG TUGAS GURU SERTA

UNSUR UTAMA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG TUGAS GURU SERTA ANGKA KREDITNYA

UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS GURU (LAMPIRAN I PERMENPAN & RB NO. 16 TAHUN 2009) NO UNSUR SUBUNSUR I Pendidikan A. B. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3) Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1) II Pembelajaran/ Bimbingan & Tugas Tertentu A. B. C. Melaksanakan proses pembelajaran (1) Melaksanakan proses pembimbingan (1) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13) III Pengemb. Keprofesian Berkelanjutan A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt peningkatan kompetensi) (10) Melaksanakan publikasi ilmiah (23) Melaksanakan karya inovatif (12) IV Penunjang tugas guru B. C. A. B. C. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3) Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9) Perolehan penghargaan/tanda jasa (4) 80 kegiatan

ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Berdasarkan Kepmenpan dan RB No 16 Tahun 2009 RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA NO. UNSUR SUB UNSUR 1. PENDIDIKAN 1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta KEGIATAN ANGKA KREDIT 200 1 Doktor (S 3) 2 Pasca Sarjana (S 2) 150 3 Sarjana/Diploma IV 100 PELAKSANA Semua Jenjang

ANGKA KREDIT UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN berdasarkan Permenpan No. 84/1993 Ijazah sebelum tahun 2005: Mendapat gelar kesarjanaan lainnya (S 1, S 2, S 3) Sarjana non LPTK di samping yang telah diperoleh atau sarjana bukan kependidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya AK 5 S 1, S 2, S 3 LPTK yang tidak sesuai dengan bidang tugas: 15 Dimasukkan pada unsur utama pendidikan

Angka kredit unsur penunjang pendidikan brdasarkan Permenpan dan RB No 16 Tahun 2009 1. S 1 Angka Kredit 2. S 2 Angka Kredit 3. S 3 Angka Kredit 5 10 15

ANGKA KREDIT UNSUR PENDIDIKAN DAN PENDUKUNG TUGAS GURU N O 1 UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta SATUAN HASIL BUKTI FISIK 1. Doktor/S 3 2. Magister/S 2 3. Sarjana/S 1/D 4 IJAZAH dilegalisir oleh ANGKA KREDIT 200 150 100 Dekan Fak, Ketua ST, Dirpoltek, Koordinator Kopertis Surat Ijin Belajar/Tugas belajar Prodi akriditasi min B Ijazah dari LN hrs disahkan Dirjen Dikti/Kemenristek Dikti 2 Mengikuti pelatih-an prajabatan bagi guru calon pegawai /program induksi STTP disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah SERTIIFIKAT disahkan oleh Kepala 3

NO 1 UNSUR PENUNJANG Memperoleh gelar/ Ijazah yg tidak sesuai dgn bidang yang diampunya SATUAN HASIL BUKTI FISIK 1. Doktor/S 3 2. Magister/S 2 3. Sarjana/S 1/D 4 IJAZAH dilegalisir oleh Dekan Fak, ANGKA KREDIT 15 10 5 Ketua ST, Dirpoltek, Koord Kopertis Surat Izin Belajar/Tugas Belajar PT terakriditasi min B Ijazah LN hrs disahkan Dirjen Dikti/Kemenristek Dikti 2 Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru 1. Membimbing siswa dlm praktik kerja nyata/ praktik industri/ekstrakurikuler dan yang sejenisnya -SURAT TUGAS dari Kepsek/Madrasah - LAPORAN hasil membimbing siswa Kriteria: - Sesuai dengan spesialisasi keahlian/ kependidikannya - Siswa yg dibimbing adl siswa dari sekolah/madrs tempat guru bertugas 0, 17

NO UNSUR PENUNJANG SATUAN HASIL BUKTI FISIK 2. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat: a. Sekolah b. Nasional SK dari Kepsek/Madrasah ANGKA KREDIT 0, 08

N O SUB UNSUR SATUAN HASIL BUKTI FISIK 3. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif ANGKA KREDIT 1 0, 75 SK, fotocopy Kartu Anggota, Surat Pernyataan dari Ketua bahwa ybs aktif sbg pengurus/anggota Kriteria: anggotanya adl yg memiliki profesi/keahlian yang sama, bersifat nasional/regional dan diakui oleh pemerintah/Kemdikbud 4. Menjadi anggota kepramukaan sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif SK, fotocopy kartu anggota 1 0, 75

N O SUB UNSUR SATUAN HASIL BUKTI FISIK ANGKA KREDIT 5. Menjadi Tim Penilai Angka Kredit - Sertifikat Tim Penilai yang di tandatangani oleh Mendikbud - Fotocopy SK Tim Penilai -Surat Keterangan PJYBW , dhi Sekretaris Tim Penilai yang menerangkan jumlah DUPAK yg dinilai selama kurun waktu tertentu 0, 04 Kriteria: sekurang-kurangnya telah 1 tahun sebagai Tim Penilai 6. Menjadi tutor/pelatih/instruktur Setiap 2 JAMPEL -Surat Tugas, -Fotocopy jadwal Kegiatan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kriteria: -Sesuai dengan bidang keahliannya -Kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah/yayasan/organisasi/lembaga donor yang diakui pemerintah 0, 04

N O SUBUNSUR KEGIATAN BUKTI FISIK 3 Perolehan penghargaan/ tanda jasa 1. Memperoleh tanda jasa Satya Lancana Karyasatya: a. 30 tahun b. 20 tahun c. 10 tahun SERTIFIKAT/PIAGAM 2. Memperoleh penghargaan /tanda jasa SERTIFIKAT/PIAGAM Kriteria: - Penghargaan atas prestasi dlm pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yg relatif lama kpd nusa bangsa dan negara di bidang pendidikan/kemanusiaan /kebudayaan - Guru yg mendapat penghargaan Guru Berprestasi Tk Nasional diberikan AK tambahan untuk KJ/KP ANGKA KREDIT 3 2 1 1

Kriteria menilai IJAZAH: 1. Perguruan tinggi terakreditasi BAN PT Contoh I 2. Bukan pendidikan kelas jauh, kecuali program kerjasama Pemda dengan perguruan tinggi tertentu dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S 1/DIV. 3. Pendidikan jarak jauh yang diakui HANYA Universitas Terbuka 4. SK/surat izin belajar. Perlu dicermati izin belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas; kalau perguruan tinggi diketahui di lokasi yang sangat jauh (lintas propinsi/lintas kabupaten/kota, lebih dari 60 Km) maka Guru tersebut harus tugas belajar. 5. SK Tugas belajar dan SK pembebasan sementara 6. SK pengaktifan/pengangkatan kembali 7. Kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas 8. Terakreditasi ban pt: prodi/jurusan minimal B. nilai akreditasi melalui website ban pt dapat diketahui di http: //www. ban-pt. or. id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PNS STUDI LANJUT 1. 2. 3. UU No 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU no 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. PP Nomor 99 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP no 12 tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010

4. 5. 6. 7. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. SE Dirjen Dikti Nomor 2559/D/T/97 Tanggal 21 Oktober 1997 tentang Larangan Kelas Jauh.

SE Dirjen Dikti Nomor 2630/D/T/2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh. 9. SE Direktur Kelembagaan Depdiknas Nomor 595 /D 5. 1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh. 10. Surat Dirjen Dikti yang ditujukan kepada Deputi Bina Kindang BKN nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005. 8.

Sesuai dengan Edaran Dikti No. 595/D. 1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 dan Surat Kopertis Wilayah VI Nomor : 616/006. 2/AK. l 0/2005 tentang larangan penyelenggaraan pendidikan kelas jauh/jarak jauh disebutkan: “ Termasuk dalam kategori kelas jauh yaitu in house dan kelas paralel yakni penyelenggaraan pendidikan diluar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah, dimana lokasi universitas induk pada kota A sedangkan lokasi bekerja pada kota B, jarak tempuh > 60 Km. ”

Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti No 595/D 5. 1/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 “ Direktoral Jenderal Dikti sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model “ Kelas Jauh dan Sabtu Minggu” dan menetapkan bahwa ijasah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan dan pembinaan jenjang karir / penyetaraan bagi pegawai negeri. ”

Kriteria menilai IJAZAH: Pendidikan jarak jauh harus mendapat izin Dirjen Dikti. Contoh: Universitas Terbuka dan 23 PTN, PTS yg ditugaskan penyelenggara S 1 PGSD (Kepmendiknas No. 144/E/O/2011) SK tugas belajar/surat izin belajar. Izin belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Jarak lokasi PT dengan tempat tugas maksimal 60 km (kalau lintas propinsi/lintas kabupaten/kota, lebih dari 60 Km, maka Guru tersebut harus tugas belajar).

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 107/U/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh “ Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) adalah program pendidikan tinggi dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. ” Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

ALAMAT UNTUK MENGETAHUI AKREDITASI PRODI PERGURUAN TINGGI http: //ban-pt. kemdiknas. go. id/direktori. php

Contoh Akreditasi Prodi UNY

CONTOH SURAT IZIN BELAJAR

CONTOH SURAT TUGAS BELAJAR

CONTOH SK PEMBEBASAN SEMENTARA JABFUNG GURU

CONTOH: SK PENGANGKATAN KEMBALI JABFUNG GURU

IJAZAH S 1

IJAZAH S 2

CONTOH SURAT PENGGUNAAN GELAR

Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 23 September 2002 Masyarakat dimohon agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut: 1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri, atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing seperti halnya: • Harvard International University • • • World Association of Universities and Colleges American World University Northern California Global University, Edtracon International Institute, Institute of Business & Management “Global”, American Management University, American Global University, American International Institute of Management and Technology, Jakarta Institute of Management Studies (JIMS), Distance Learning Institute (DLI)

Lanjutan. . . • • • AIMS School of Business Law Washington International University American Institute of Management Studies International Distance Learning Program (IDLP) San Pedro College of Business Administration Kennedy Western University, University of Berkley, Berkley International University American Genesco University Chicago International University, dan lain-lain.

2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. 3. Menawarkan berbagai program yg berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yg dipadatkan/dimampatkan, ujian persamaan dan bentuk lain yg sejenis.

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas Pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan: o Mencari informasi langsung ke Direktorat Dikti dan/ atau Koordinator Kopertis Wilayah setempat ttg status prodi/lembaga pendidikan tinggi o Mencari informasi langsung ke BAN-PT ttg peringkat akreditasi prodi lembaga pendidikan tinggi o Untuk memudahkan perolehan info tsb di atas, maka dapat pula dilakukan dengan membuka website www/dikti. org dan www. ban-pt. or. id

Contoh I Drs. Ekom Kartiwa, Guru kelas SDN Blok D III Petang Jakarta Selatan memperoleh Ijazah S 2 dengan gelar M. Pd. , Prodi Pendidikan Matematika Universitas. Negeri Jakarta. 1. Sebagai tim penilai dokumen apa saja yang harus diteliti 2. Berapa tambahan angka kredit ijazah S 2 tersebut

Contoh 2 Dianopa, S. Pd, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kota Makassar memperoleh Ijazah S 2 dengan gelar M. Pd. , Prodi Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Yang bersangkutan melampirkan surat izin belajar dari Walikota Makassar. Berdasarkan ijazah dan dokumen lainnya, berapa tambahan angka kredit Dianopa, S. Pd

Contoh 3 Drs. Ferry Tanzil, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kota Bukittinggi. Memperoleh Ijazah S 2 dengan gelar M. Pd. , Prodi Manajemen Pendidikan, dari Universitas Negeri Padang. Berapa Nilai Angka Kredit Ijazah S 2 tersebut? . Cek sesuai kriteria:

Contoh 4 Abdul Haris, Guru SDN 1 Bandung Selatan, pangkat Pembina golongan IV/a. Pada bulan Januari mengajukan penilaian dengan melampirkan antara lain ijazah S 2 – Magister Pendidikan Prodi Teknologi Pembelajaran Universitas Neg Jakarta dan surat izin belajar dari Bupati.

Akreditasi Prodi A di UNJ 2. Guru Kelas SDN 1 Bandung Selatan 3. Surat Bupati menyatakan izin belajar di luar jam kerja, tidak menganggu tugas kedinasan, biaya sendiri, dan tidak menuntut penyesuian ijazah kecuali formasi memungkinkan (? ? ) 4. S 1 PGSD, S 2 TP Kesimpulan: . . . 1.

Contoh 5 Haryati, S. Pd. , Guru Kelas V di SD Negeri 8 Jakarta Selatan. - Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta - Anggota KKG (Kelompok Kerja Guru) Pada tahun 2010, memperoleh Ijazah S 2 Pendidikan Bahasa Indonesia Berapa angka kredit yang diperoleh sebagai pengurus dan anggota organisasi profesi ? Angka kredit pendidikan S 2?

§ § Bukti fisik yang dilampirkan: Fotocopy Kartu Anggota PGRI dan KKG Surat Keterangan dari Ketua Org. Profesi menjelaskan status keanggotaan Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir Surat Izin belajar dari pejabat ybw

Angka kredit menjadi Pengurus PGRI: 1 anggota KKG: 0, 75, dengan ketentuan telah menjadi pengurus/anggota aktif minimal 1 tahun. Angka kredit ijazah S 2 dihitung sebagai unsur utama, yaitu selisih AK ijazah S 2 dan S 1: 150 – 100 = 50

Contoh 6 Dyah Irianti, S. Pd. , Guru SMP Neg 3 Semarang mengajar Biologi. Memperoleh ijazah S 2 Ilmu Administrasi dari UNES, kosentrasi Ilmu Administrasi Pendidikan. Yang bersangkutan mendapat surat izin belajar dari pejabat yang berwenang Bukti fisik yang harus dilampirkan? Berapa angka kredit ijazah ybs?

Iis Suarningsih, Guru SMPN 3 Kab. Sumedang, pendidikan DIII/AIII, mengajar IPS, Geografi, memperoleh ijazah S 1 Pendidikan Geografi dari STKIP Bale Bandung dengan gelar S. Pd, ijazah S 1 ditetapkan oleh Ketua STKIP Bale Bandung pada 12 Oktober 2005. Bukti fisik yang harus diperiksa? Berapa angka kredit ijazah ybs?

1. Ijazah diperiksa: a. Akreditasi PTS/PTM STKIP Bale Bandung buka website BAN PT b. Kesesuaian dg bidang studi yang diampu c. Lokasi tempat bertugas dengan PTS/PTM 2. Surat ijin belajar/tugas belajar 3. Angka kredit: …

TERIMAKASIH