PELATIHAN DASAR UNTUK CPNS GOLONGAN III DR Ir

PELATIHAN DASAR UNTUK CPNS GOLONGAN III DR. Ir. Jawali Marbun MSc Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Curricullum Vitae q Nama : DR. Ir. Jawali Marbun MSc q NIP : 195704301987031001 q Gol. /Pangkat : IV/D (Pembina Utama Madya) q Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama q Unit kerja : BPSDM, Kementerian PUPR q Email : jmarbun 06@gmail. com Riwayat Pendidikan Formal q SD : SD Negeri 4, Dolok Sanggul, 1969 q SMP : SMP Negeri 1, Dolok. Sanggul, 1972 q SMA : SMA LPSK, Bandung, 1975 q S 1 : Teknik Sipil ITB, Bandung, 1982 q S 2 : Sistim dan Teknik Jalan Raya ITB, Bandung, 1985 q S 3 : Ph. D Geotechnic, Stratchclyde University, Glasgow, UK, 2000

Riwayat Pekerjaan/Jabatan q 1985 : Pegawai Harian, Bipran, Binamarga, PU q 1987 : CPNS , Bipran, Binamarga, PU q 1994 : Kasi Standar, Bintek, Bina Marga, PU q 2003 : Kabag Multilateral, BPKLN, Setjen, Kimbangwil q 2005 : Kabag Perencanaan Umum, BPKLN, Setjen, Kimpraswil q 2006 : Kasubdit Teknik Jalan, Bintek, Bina Marga, PU q 2008 : Kasubdit Wil 3, Dit. Wiltim, Binamarga, PU q 2010 : Kapusjatan, Balitbang, PU q 2013 : Ses Balitbang, PU q 2015 : Kapus 3, BPSDM, PUPR q 2016 : Inspektur 3, ITJEN, PUPR q 2017 : Widyaiswara Utama, BPSDM, PUPR

Pendidikan Kepemimpinan q Pra jabatan : Jakarta, 1986. q ADUM : N/A q SPAMA : Jakarta, 2002 q SPAMEN : Palembang, 2004 q LEMHANNAS : Jakarta, 2012 Penghargaan dari Presiden RI q 2001: Satya Lencana Karya satya 10 Tahun q 2006: Satya Lencana WIRA KARYA q 2007: Satya Lencana Karya satya 20 Tahun q 2017: Satya Lencana Karya satya 30 Tahun

A. PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS

UU NO 5 TAHUN 2014

DASAR HUKUM UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 63 Ayat 3 dan 4 Pasal 64 Ayat 1 dan 2 Perka. Lan No. 21 Tahun 2016 Perka. Lan No. 22 Tahun 2016

Tujuan Pembelajaran Latsar CPNS adalah : Agar setiap PNS dapat : 1. Menunjukkan Sikap perilaku disiplin PNS 2. Mengaktualisasikan Nilai nilai PNS dalam pelaksanaan Tugas dalam format A N E K A. 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan Peran PNS dalam kerangka NKRI 4. Menunjukkan penguasaan kompetensi substantive yang dibutuhkan sesuai dengan bidang Tugasnya.

KOMPETENSI YANG AKAN DIBANGUN DALAM PELATIHAN DASAR CALON PNS 1. 2. 3. Kompetensi Generik: Mampu mengatasi permasalahan Sosiokultural serta memiliki sikap perilaku dan disiplin PNS. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya Mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI Kompetensi Bidang: Mampu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis bidang tugas yang dibutuhkan “PNS PROFESIONAL YANG BERKARAKTER SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT DAN PEMERSATU BANGSA”

TAHAPAN PEMBELAJARAN (33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja (853 JP) pembelajaran non klasikal di tempat kerja. ) Agenda IV Habituasi Orientasi Peserta Agenda I: Sikap Perilaku Evaluas i Akhir Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Agenda II: Nilai -Nilai Dasar Penguatan PNS Kompetensi Teknis Bidang Tugas PNS PROFESIONAL YANG BERKARAKTER SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT

STRUKTUR KURIKULUM (33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja (853 JP) pembelajaran non klasikal di tempat kerja. ) 4. Agenda IV, Habituasi 1. KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS Evaluasi Akademik (5 JP) Studi Lapangan (9 JP) Aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yg telah dipelajarinya (46 JP) 4 Studi Lapangan (9 JP) 2. Agenda II, Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA, 120 JP) 1 Orientas i Peserta 3 2 1. Agenda I, Sikap Perilaku dan disiplin (36 JP) Terintegrasi : TUS-Keprotokolan. Kes. mental&jasmani. Kesamaptaan 3. Agenda III, Kedudukan & Peran PNS dalam NKRI (manajemen ASNpelayanan publik. Wo. G, 42 JP) (Materi Institusional: Dinamika Kelompok, Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur PNS PROFESIONAL BERKARAKTER SBG PELY. MASY DAN PEMERSATU BANGSA 2. . KURIKULUM PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS 1)teknis umum/adm, dan 2)teknis substantif

Struktur Kurikulum Habituasi Review Kebijakan Penyelenggaraan (2 JP) Penutupan Evaluasi Aktualisasi (10 JP) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (2 JP) Aktualisasi 80 Hari (853 JP) Evaluasi Rancangan aktualisasi (10 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (18 JP) Penjelasan Aktualisasi (6 JP) d c b a Konsepsi Aktualis asi (3 JP) e f Pembelajaran 3 agenda 4. Agenda Habituasi Aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yg telah dipelajarinya (46 JP) PNS PROFESIONAL BERKARAK TER SBG PELY. MASY dan PEMERSATU BANGSA

HARI 1 1. Pembukaan HARI 2 1. Dinamika Kelompok (6 JP) 2. Ceramah Kebij 2. Konsepsi Aktulisasi (3 Pengemb SDM Aparatur (2 JP) 3. Overview Kebij Penyelenggaraan 3. Ceramah MTSL (2 JP) Pelatihan (4 JP) HARI 4 HARI 5 HARI 3 Pembentukan Sikap dan Perilaku Disiplin PNS (9 JP) HARI 6 Pembent Sikap & Perilaku Disiplin PNS (9 JP) HARI 7 HARI 8 HARI 9 Akuntabilitas PNS (6 Akuntabilitas PNS (9 JP) JP) Nasionalisme (3 JP) HARI 10 HARI 11 HARI 12 Nasionalisme (9 JP) Nasionalisme (12 JP) Etika Publik (9 JP) HARI 13 HARI 14 HARI 15 Etika Publik (6 JP) Etika Publik (9 JP) Komitmen Mutu (9 JP) LOGO Warna menunjukkan AGENDA kegiatan dalam pembentukan karakter Komitmen Mutu (3 JP)

HARI 19 Anti Korupsi (6 JP) HARI 20 HARI 21 Studi Lapangan Manajemen ASN (12 Internalisasi Nilai-Nilai JP) Ceramah MTSL (2 JP) Dasar PNS (9 JP) HARI 22 HARI 23 HARI 24 Pelayanan Publik (12 Wo. G (9 JP) JP) HARI 25 HARI 26 HARI 27 (Persiapan Ev. Penjelasan Aktualisasi Akademik) Studi Lapangan Pembentukan (6 JP) Evaluasi Akademik Pengetahuan Peran dan (5 JP) Pembimbingan Pembimb. Kedudukan PNS dalam Rancangan Aktualisasi Rancangan NKRI (9 JP) (Mandiri) Aktualisasi (Mandiri) HARI 28 HARI 29 HARI 30 Pembimbingan Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP) (9 JP) LOGO AKTUALISASI HARI 31 HARI 32

Tata Letak Ruangan Belajar “Islands” Facilitating area LOGO

Sistem Evaluasi NO PENILAIAN 1 Akademik 2 Rancangan Aktualisasi 3 Pelaksanaan Aktualisasi 4 Sikap dan Perilaku 5 Penguatan Kompetensi Bidang (Soal tipe A; 10 %/Pilihan Ganda, Essay dll, dan Tipe B; 10 %/Kasus). Untuk golongan III ada analisis Dampak. (Kualitas penetapan Isu, Jumlah kegiatan, Kualitas kegiatan, Relevansi kegiatan dgn aktualisasi, Teknik komunikasi) (Kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, Teknik komunikasi) (Kedisiplinan, Kepemimpinan, Kerjasama, Prakarsa) (Jenis, tujuan, metode penguatan kompetensi) JUMLAH BOBOT (%) 20 20 30 10 20 100

KUALIFIKASI&KELULUSAN Konversi Nilai Lev el Nilai 4 80, 1 – 100 3 70, 1 – 80 2 60, 1 – 70 1 0 – 60 KUALIFIKASI SKOR SANGAT MEMUASKAN 90, 01 – 100 MEMUASKAN 80, 01 – 90 CUKUP MEMUASKAN 70. 01 – 80 KURANG MEMUASKAN 60. 01 – 70 TIDAK MEMUASKAN ≤ 60 Passing grade kelulusan nilai 70, 01 – 80 Peserta yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidak hadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi (27 JP) atau setara dengan 3 hari secara kumulatif dinyatakan Tidak Lulus. Peserta yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda kelulusannya dan peserta tersebut wajib mengikuti pembelajaran Remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 Hari Kerja

Wo. G Praktek di INA Praktek Jenis Pelayanan Praktek berdasarkan Pendekatan 1. Penguatan Koordinasi 1. Pelayanan Adminsitrasi (KTP, SIM, SIUP, Dll) Antar Lembaga 2. Membentuk Lembaga 2. Pelayanan Jasa (Kesehatan, Koordinasi Khusus Pendidikan, perhubungan) 3. Membentuk Gugus Tugas 4. Koalisi Sosial 3. Pelayanan Barang (Air, Listrik, Jalan) 4. Pelayanan Regulatif (Gakkum)

Wo. G Best Practice Kemarin, Soedarmo hanya mengukuhkan Satgas Saber Pungli Aceh Dikukuhkan sepuluh orang secara simbolis dari 61 Kamis, 17 November 2016 11: 07 jumlah tim satgas. Satgas tersebut dipimpin Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Darmawan Sutawijaya selaku Ketua Pelaksana dibantu oleh Inspektur Aceh, Abdul Karim dan Asisten Pengawasan Kejati Aceh, Reza Fahdeli SH masing sebagai Wakil Ketua I dan II serta Karo SDM Polda Aceh, Kombes Pol Marzuki sebagai Sekretaris. Satgas ini juga memiliki empat kelompok kerja (pokja) yang dipimpin ketua masing sesuai bidangnya, yaitu Pokja Unit Intelijen (Direktur Intelkam Polda Aceh, Kombes Pol Khaidir Siregar), Pokja Unit Pencegahan (Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin Husin), Pokja Unit Penindakan (Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Agung Sadono), dan Pokja Unit Yustisi (Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Drs

PEMBELAJARAN WHOLE OF GOVERNMENT Jawali Marbun Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat

Pokok Bahasan 1. Pendahuluan 2. KONSEP WOG 3. PENERAPAN WOG 4. BEST PRACTICE WOG 5. Penutup

A. PENDAHULUAN

Fakta di Lapangan Publik

Dampak Pelayanan Publik Ego Sektoral Tinggi 1 2 3 Tumpang Tindih Inefisiensi

- DAMPAK NEGATIF DARI SISTIM NPM : - Ego sectoral yang tinggi - Tumpah Tindih - Pada akhirnya terjadi Inefisiensi - Inggris memelopori untuk mengatasi persoalan diatas dengan konsep One Government yaitu yang mengedapankan prinsip satu tujuan bersama yang dilaksanakan dengan : - Koordinasi yang lebih intens - Integrasi kegiatan yang searah - Kedekatan dan Pelibatan masing stake holders

B. KONSEP W o G

Wo. G “Whole of government denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues” (Australian Government), 2004). Wo. G itu menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah Respon Pemerintah yang Terpadu terhadap Suatu erpadu Masalah.

Definisi 1 “Whole of government denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management and service delivery” (APSC) Lembaga Pelayananan Publik Lintas Batas, Response Pemerintah, Terpadu, Pendekatan formal & Informal Tujuan Bersa ma • Pengemb a-ngan Kebijakan • Pengelola -an Program • Pemberia n Layanan

DEFINISI 2 • Whole of Government adalah mekanisme proses penyelenggaraan pemerintah secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen/sector terkait secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama Upaya Kolaborasi Tujuan Bersama Kerjasama

Faktor Eksternal: Standar Kebutuhan Publik, IT Faktor Internal: Ego Sektoral akibat Desentralisasi Ancaman Disintegrasi bangsa

Manfaat Wo. G • Efisiensi • Sharing Informasi • Lingkungan kerja • Daya saing • Akuntabilitas • Koherensi kebijakan • • Biaya (cost) Pemborosan (waste) Duplikasi pekerjaan Inkonsistensi kebijakan • Waktu penyelesaian layanan tertentu Diadopsi dari Colgan, A. , Kennedy, L. A. and Doherty, N. (2014)

C. PENERAPAN Wo. G DALAM PELAYANAN TERINTEGRASI

Wo. G Koordinasi Integrasi Kedekatan & Pelibatan

Kategori dan Tipe Wo. G Kategori Tipe Koordinasi Penyertaan Keterangan Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak Dialog Pertukaran informasi Joint planning Perencanaan bersama, kerjasama sementara Integrasi Joint working Kolaborasi sementara Joint venture Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama Satelit Entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif Kedekatan Aliansi Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar dan strategis yang menjadi urusan utama salah satu peserta pelibatan kerjasama Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak Merger Penggabungan ke dalam struktur baru

Wo. G di beberapa negara

Bagaimana dengan Indonesia? Secara implementasi masih menjalankan NPM namun secara Per undang Undangan sudah mengadopsi WOG

Kebijakan yang mendukung Wo. G menuju Pelayanan Publik • • UUD 1945 Alenia ke-4 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik UU no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU. No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN • Permenpan No. 63/2003 tentang Prinsip Pelayanan Publik • UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wo. G Praktek di INA Praktek Jenis Pelayanan Praktek berdasarkan Pendekatan 1. Penguatan Koordinasi 1. Pelayanan Adminsitrasi (KTP, SIM, SIUP, Dll) Antar Lembaga 2. Membentuk Lembaga 2. Pelayanan Jasa (Kesehatan, Koordinasi Khusus Pendidikan, perhubungan) 3. Membentuk Gugus Tugas 4. Koalisi Sosial 3. Pelayanan Barang (Air, Listrik, Jalan) 4. Pelayanan Regulatif (Gakkum)

Berdasarkan Pola • Pelayanan Teknis Fungsional Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya • Pelayanan Satu Atap Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing • Pelayanan Satu Pintu Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan • Pelayanan Terpusat Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan • Pelayanan Elektronik Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Contoh Applikasi Wo. G di Indonesia Jenis Pendekatan 1. Penguatan Koordinasi 1. Antar Lembaga 2. Membentuk Lembaga 2. Koordinasi Khusus 3. Membentuk Gugus Tugas Jenis Pelayanan Adminsitrasi (KTP, SIM, SIUP, Dll) Pelayanan Jasa (Kesehatan, Pendidikan, perhubungan) 3. Pelayanan Barang (Air, Listrik, Jalan)

PRAKTEK Wo. G dalam PELAYANAN PUBLIK Pelayanan yang bersifat ADMINISTRATIF Pelayanan Jasa Pelayanan Barang Pelayanan Regulatif

Wo. G Berdasarkan Jenis Pelayanan yang bersifat adminisitratif Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat Pelayanan jasa Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya Pelayanan barang Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga massyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya Pelayanan regulatif Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat

Wo. G Challenges SDM & Lembaga Leadership Values

Tantangan Praktek Wo. G Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wo. G tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Wo. G, misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nilai dan budaya organisasi Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Wo. G. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.

D. CONTOH KASUS

PENERAPAN WOG

PENERAPAN WOG

BEST PRACTICE Pembangunan Public Infrastructure di Kawasan Permukiman BSD Tangerang

Keterpaduan dan Koordinasi yang baik pada Tahap Perencanaan mengakibatkan : pembangunan Public Infrastructure di kawasan Permukiman dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga tidak ada pembongkaran dan galian badan jalan akibat pemasangan public utilitas seperti : kabel tilpon, listrik, pipa air minum dll.

Keterpaduan pada Tahap Perencanaan para stake holder : - Developer Bappeda BPN Koordinasi pada Tahap Pelaksanaan : - Developer - Dinas PU - PLN - Telkom - PDAM

BAD PRACTICE(1) Pengendalian Overloading di Jalan Raya Pantura

Pencanangan untuk Zero Overloading di Jalur Pantura yang sudah lama di kumandangkan oleh Kementerian Perhubungan tidak pernah menjadi kenyataan sampai saat ini karena tidak adanya : Koordinasi dan Integrasi antara stakeholder yang terlibat. Stakeholder : - Kementerian PUPR sebagai yang bertanggung jawab pemeliharaan jalan - Kementerian Perhubungan sebagai pemilik Jembatan Timbang - Kepolisian sebagai apparat Penegak hukum

Kepolisian Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Sebagai akibat lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar Instansi, Mengakibatkan Overloading truck tetap berlangsung. Kerusakan Jalan yang Permanen

E. Evaluasi Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Membuat pertanyaan lisan untuk LATIHAN kepada peserta pada saat pembelajaran awal. Membuat pertanyaan tertulis kepada peserta pada hari kedua. Pengamatan / Observasi kepada peserta, terutama saat diskusi kelompok. Latihan dan evaluasi identifikasi kasus pada sesi akhir.

61 ORANG BIJAK berkata : Engkau tidak dapat melarang burung terbang ditas kepala kamu namun Engkau dapat melarang burung membuat sarang dikepalamu.

TERIMA KASIH