OLEH MEIRINAWATI Referensi n n Akadun 2007 Administrasi

OLEH : MEIRINAWATI

Referensi n n Akadun. 2007. Administrasi Perusahaan Negara. Bandung. Alfabeta A. Habibullah. 2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State, Market dan Civil Society). Malang. Averroes Press

n n n Djokosantoso Moeljono. 2004. Reinvensi BUMN (Empat Strategi Membengun BUMN Kelas Dunia). Jakarta. PT Elex Media Komputindo Sutiyoso. 2002. Reinventing BUMD (Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Pariata Westra. 2009. Administrasi Perusahaan Negara. Yogyakarta. Ghalia Indonesia

MANAJEMEN BUMN/BUMD Sebagai ilmu pengetahuan : A. Ontologi 1. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara RI.

Pasal 1 UU No. 19/Prp/1960 n Perusahaan negara atau BUMN adl semua perusahaan dlm bentuk apapun yg modalnya u/ seluruhnya mrpk kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dgn atau berdasarkan undang-undang

UU No. 9 Th 1969 n BUMN adalah seluruh bentuk usaha negara yg modal seluruhnya atau sebagian dmiliki oleh negara/ pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara.

UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1) n BUMN adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan

n n UU No. 5 th 1962 BUMD dikenal dgn nama Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan yg bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan

n n Modal perusahaan daerah terdiri dr seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yg dipisahkan. Modal perush daerah seluruhnya terdr atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tdk terdiri atas saham

n n Sebaliknya modal perusahaan daerah yg sebagian terdiri dr kekayaan daerah yg dipisahkan, modal itu terdiri atas saham Saham BUMD terdr atas saham prioritas (hanya dimiliki daerah) dan saham biasa (dimiliki daerah, WNI, dan/ bdn hkm yg didirikan berdsr peraturan per. UU Ind pesertanya WNI

n BUMN adalah : * badan usaha yg sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat

2. Landasan Hukum BUMN n n Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yg memberikan hak kpd negara u/ menguasai cabang 2 produksi yg penting dan menguasai hajat hidup orang banyak Lebih spesifik : UU No. 19/Prp/1960 UU No. 9 th 1969 UU No. 19 th 2003

Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003) 1. Fungsi Sosial 2. Agent of Change 3. Nasionalisasi • Untuk melindungi keselamatan & kesejahteraan masyarakat • Perintisan & pembangunan prasarana tertentu. • Perusahaan yg dahulu milik Hindia Belanda menjadi milik Negara.

n Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yg dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN

1. Pendekatan/Kerangka Berpikir : a. Pend multidisipliner b. Pend multidimensi 2. Metode a. induksi : mendasarkan hsl penelitian di dlm masy baru diambil kesimpulan b. deduksi : mendsrkan pd rumusan/teori/dalil lalu dibuktikan kebenarannya

Tujuan : n Mengetahui sejauhmana langkah yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dan BUMD yang ada di Indonesia.

n Menurut UU No. 9 th 1969, PP No. 3 th 1983 dan PP No. 6 th 2000, ada 3 jenis BUMN yi : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3. Perusahaan perseroam (Persero)

n n Perjan mrpk kepanjangan dr suatu departemen pemerintah, shg mrpk organ dr depertemen pemerintah. BUMN jenis ini seluruh modalnya terdiri dari kekayaan negara yg tidak dipisahkan

n n n Karena mrpk bagian dr departeman, mk prakteknya memperoleh fasilitas departeman Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yg berasal dari negara Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBN

CIri-Ciri Perusahaan Jawatan n n Memberikan pelayanan kpd masy Mrpk bagian dr suatu departemen pemerintah Dipimpin o/ seorg kepala yg bertanggung jawab langsung kpd Mentri atau Dirjen departemen ybs Status karyawan adalah pegawai negeri

Adalah : BUMN yg seluruh modalnya terdiri dari keyaan negara yg dipisahkan bdn hukum publik

n n Sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum Contohnya Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI

n UU No. 19 th 2003 ditegaskan tugas dan tujuan u/ kemanfaatan umum berupa penyediaan barang yg bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengeloaan perusahaan

Adalah : n BUMN yg berbentuk perseroan terbatas (PT) yg modal/sahamnya paling sedikit 51 %dimiliki oleh pemerintah tujuannya mengejar keuntungan

Maksud & Tujuan mendirikan Persero : n Untuk menyediakan barang dan atau jasa yg bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan

Ciri-Ciri Persero n n Pendirian persero diusulkan menteri kpd presiden Pelaks pendirian dilakukan o/ menteri dgn memperhatikan per. UUan Statusnya berupa PT yg diatur berdsrkan UU Modalnya berbentuk saham

n n n Sebagian/seluruh modalnya milik negara dr kekayaan negara yg dipisahkan Organ persero adl RUPS, direksi dan komisaris Mentri yg ditunjuk memiliki kuasa sbg pemegang saham milik pemerintah

n n n Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, mk mentri berlaku sbg RUPS, jika hanya sebagian, maka sbg pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sbg kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi

n n n Laporan tahunan diserahkan ke RUPS u/ disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan 2 usaha diatur dlm hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai negeri

A. Jasa keuangan, konstruksi dan jasa lainnya 1. PERBANKAN - PT Bank Mandiri Tbk - PT Bank Negara Ind. Tbk - PT BRI Tbk - BTN

2. ASURANSI - PT ASABRI - PT Asuransi Jasa Raharja - PT Jamsostek - PT Taspen

3. JASA PEMBIAYAAN - Perum Pegadaian - Perum Sarana Pengembangan Usaha - PT Danareksa - PT Kliring Berjangka - PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia

4. JASA KONSTRUKSI - Perum Pengembangan Perumahan Nasional - PT Adhi Karya Tbk - PT Brantas Abipraya - PT Hutama Karya

5. KONSULTAN KONSTRUKSI - PT Bina Karya - PT Indah Karya - PT Indra Karya - PT Virama Karya - PT Yodya Karya

6. PENUNJANG KONSTRUKSI - PT Amarta Karya - PT Jasa Marga 7. JASA PENILAI - PT Biro Klasifikasi Indonesia - PT Sucofindo - PT Survai Udara Penas - PT Surveyor Indonesia

8. JASA LAINNYA - Perum Jasa Tirta II - PT Perusahaan Pengelola Aset

9. PERJAN RUMAH SAKIT - Perjan RS AB Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Fatmawati 10. FILM - Perum Produksi Film Negara

B. Logistik dan Pariwisata 1. PELABUHAN - PT Pelabuhan Indonesia III - PT Pelabuhan Indonesia IV

2. PELAYARAN - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - PT Bahtera Adhiguna - PT Djakarta Lloyd - PT Pelayaran Nasional Indonesia

3. KEBANDARUDARAAN - PT Angkasa Pura II 4. ANGKUTAN DARAT - Perum DAMRI - Perum PPD - PT Kereta Api Indonesia

5. LOGISTIK - Perum Bulog - PT Bhanda Ghara Reka - PT Pos Indonesia - PT Varuna Tirta Prakasya 6. PERDAGANGAN - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - PT PP Berdikari - PT Sarinah

7. PENGERUKAN - PT Pengerukan Indonesia 8. INDUSTRI FARMASI - PT Biofarma - PT Indofarma Tbk - PT Kimia Farma Tbk

9. PARIWISATA - PT Bali Tourm & Development Corp - PT Hotel Indonesia Natour - PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

10. KAWASAN INDUSTRI - PT Kawan Berikat Nusantara - PT Kawasan Industri Makasar - PT Kawasan Industri Medan - PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma 11. USAHA PENERBANGAN - PT Garuda Indonesia - PT Merpati Nusantara Airlines

12. DOK DAN PERKAPALAN - PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari - PT Dok dan Perkapalan Surabaya - PT Industri Kapal Indonesia

C. Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan 1. PERKEBUNAN - PT Perkebunan Nusantara III - PT Perkebunan Nusantara IV

2. PERTANIAN - PT Pertani - PT Sang Hyang Seri 3. PERIKANAN - Perum Prasarana Perikanan Samudra - PT Perikanan Samudra Besar - PT Perikani - PT Tirta Raya Mina

4. PUPUK - PT Pupuk Sriwidjaja 5. KEHUTANAN - Perum Perhutani - PT Inhutani III

6. KERTAS - PT Kertas Kraft Aceh - PT Kertas Leces 7. PERCETAKAN & PENERBITAN - Perum Percetakan Negara RI - Perum Percetakan Uang RI - PT Balai Pustaka - PT Pradnya Paramita

D. Pertambangan, Industri Strategis, Energi, & Telekomunikasi 1. DOK & PERKAPALAN - PT PAL 2. PERTAMBANGAN - PT Antam Tbk - PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk - PT Pertamina (Persero) - PT Sarana Karya

3. ENERGI - PT EMI (Energy Management Indonesia) PT Perusahaan Gas Negara Tbk PT PLN 4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI - PT Batan Teknologi - PT Inka - PT INTI - PT LEN Industri

5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA - PT Barata Indonesia - PT Boma Bisma Indra - PT Krakatau Sreel 6. TELEKOMUNIKASI - Perjan RRI - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

7. INDUSTRI PERTAHANAN - PT DAHANA - PT PINDAD 8. SEMEN - PT Semen Baturaja - PT Semen Gresik Group Tbk (Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa)

9. INDUSTRI SANDANG - PT Cambrics Primissima - PT Ind. Sandang Nusantara 10. ANEKA INDUSTRI - PT Garam - PT Iglas - PT Industri Soda Indonesia (resmi bubar 4 Nop 2008)

E. Perusahaan Patungan Minoritas 1. ASURANSI - PT Asuransi Kredit Indonesia 2. KAWASAN INDUSTRI - Jakarta Industrial Estate Pulogadung - Surabaya Industrial Estate Rungkut

3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI - PT Dirgantara Indonesia 4. TELEKOMUNIKASI - PT Indosat Tbk 5. SEMEN - PT Semen Kupang

n Perjan RRI, mulai 2005, RRI dan TVRI sudah tidak lagi di bawah naungan Kementrian Negara BUMN, melainkan menjadi lembaga di bawah Presiden, dengan Kementrian Teknisnya adalah Depkominfo

Eksistensi BUMN bersifat fokus, strategis, mega usaha dpt ditata dgn 3 langkah : a. Rekstrukturisasi b. Profitisasi c. Privatisasi

Ada 2 jenis : • A. Rekstrukturisasi pemilahan karakter BUMN • B. Rekstrukturisasi manajemen BUMN

RESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTER BUMN a. Tidak ada redefinisi yg pasti ttg peran BUMN dlm perekonomian bangsa sbg public services, pioner bahkan jg profit maker Contoh : Penerbangan Merpati Nusantara Airlines

• BUMN sebagai profit maker • BUMN sebagai pioneer/perintis • BUMN sebagai public services

1. BUMN Profit Maker • Penanaman : BUMN & Brothers • Misi : Laba • Jenis Usaha : -Bisnis mandiri -Menguntungkan -Bisa dilakukan masy/swasta • Arah Kebj : Privatisasi • Pengukuran Kinerja : laba/modal (aset)

• Kepemilikan : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Swasta Dalam Negeri Swasta Luar Negeri Publik • Contoh BUMN: Indosat, Telkom Garuda Pertamina Hotel Indonesia Semen BNI

2. BUMN Pioneer • Penanaman : BUMN Investindo • Misi : Perintisan • Jenis Usaha : -Bisnis baru, -Investasi besar -Pengadaan infrastruktur membuka kawasan baru -Tdk dilakukan o/ swasta (resiko amat besar) • Arah Kebj : state-isasi

• Pengukuran Kinerja • Kepemilikan : Perintisan/investasi : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah • Contoh BUMN : Merpati IPTN

3. BUMN Public Services • Penanaman : BUMN PSO • Misi : Pelayanan Umum • Jenis Usaha : Melayani segala lapisan masy dgn harga terjangkau -Berkenaan strategi politik pemerintah -Berkenaan keamanan neg. -Pasar murni dr pemerintah / negara • Arak Kebj : State-isasi • Pengukuran Kinerja : Kualitas &Luasan layanan/biaya

• Kepemilikan • Contoh BUMN : Pemerintah Pusat (Pemerintah Daerah & Orgs Kemasy/LSM) u/ kondisi ttt : Pusri Biofarma Pelni PJKA, Damri Pos

4. BUMN Strategis • Dikelola secara khusus menyangkut keamanan negara • Tidak dikatakan kategori sebuah usaha, arti diluar BUMN krn tdk bermakna bisnis ttp servis khusus • Contoh : Industri senjata (Pindad), Reaktor BATAN langsung dibawah pengawasan Sekretariat Negara

Dengan Restrukturisasi, Pemerintah Mengambil 4 Langkah • Fokus jenis usaha yg dikelola masing 2 BUMN • Melakukan divestasi jenis usaha yang merugi dan tdk dikerjakan pemerintah • Melanjutkan investasi secara strategis • Melakukan aliansi strategis dan kompetitif (bentuk kepemilikan, manajemen, kepemimpinan bisnis antr pemerintah dan swasta)

b. Redefinisi hub antara pemerintah sbg pemilik dan BUMN itu sendiri memiliki tdk selalu campur tangan berlebihan Pengambilan keputusan hrs ditangan profesional pebgelola BUMN

RESTRUKTURISASI MANAJEMEN BUMN Adalah : • Menata ulang BUMN yg undermanaged baik internal dan eksternal • Masalah internal kurangnya kompetensi manajerial dr BUMN ybs

BUMN Dikembangkan Sebagai Pelaku Ekonomi Global l Tdk ada satu BUMN yg tidak fokus rata 2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnis dan dikembangkan mendalam memiliki core competence l Bisnis strategis & menyangkut kebutuhan orang banyak serta menjangkau kedepan

l Karena dimiliki pemerintah, shg BUMN mempunyai akses sumber dana yg relatif besar, mudah dan murah l Jika dalam kompetisi, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan proteksi l BUMN berpeluang memp memiliki aset dan omzet bisnis yg jauh lebih besar

l Persiapan privatisasi yg bernilai tambah, bagi BUMN yg dpt diprivatisasi l Harapannya sebelum diprivatisasi, BUMN sdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn harga penawaran yg lebih optimal

l Tidak selalu BUMN harus diprivatisasi l Tergantung keperluan dan sifat BUMN dgn mitra strategis/pasar modal l Bersifat strategis dimiliki pemerintah, kategori lain dimiliki swasta

l Yg dimungkinkan kelp BUMN & Brothers l “Jika sdh profit mengapa hrs diprivatisasi? ” - Memberikan kapitalisasi modal yg jauh berlipat ganda dibanding kondisi tdk profit - Citra perusahaan yg profit melipatkan kapitalisasi sampai 7 -8 kali

Profit -Kontribusi besar -Produktivitas tinggi -Punya daya saing Memiliki kinerja yg baik Gambaran buruk BUMN tdk akan ditemui th 2020 mendatang

l Privatisasi memberi hasil maksimal : Mitra Strategis Pasar Modal Go Public

Mitra Strategis keuntungan : -Injeksi modal, -Pasar kompetensi manajemen, -Teknologil Pasar Modal keuntungan : -Injeksi kapital - Citra transparansi

A Tahap 1 Restrukturisasi B Tahap 2 Peningkatan Laba C Tahap 3 Privatisasi

A : BUMN yg undermanaged (masalah n n internal/eksternal). Masalah internal : kurangnya kompetensi manajerial dr BUMN Hampir seluruh BUMN memerlukan proses restrukturisasi manajerial Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak 2 dgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannya

B : Langkah lanjut dari restrukturisasi 1. Peningkatan laba karena setiap BUMN yang bersifat Persero bermotif profit 2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah bagi BUMN yg dapat diprivatisasi Dengan demikian sebelum diprivatisasi BUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasi dengan harga penawaran yang lebih optimal

C : Tergantung keperluan dan sifat BUMN 1. 2. BUMN yg bersifat sangat strategis akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, sementara yg diluar kategori tsb dapat diprivatisasi Melalui mitra strategis (dgn keuntungan injeksi modal, pasar kompetensi manajemen, teknologi) atau melalui pasar modal (dengan keuntungan injeksi kapital dan citra transparansi)

1. Teori monopoli BUMN sering menerima hak istimewa shg sering tdk efisien 2. Teori property rights Esensi perush swsta milik individu shg berupaya efisien BUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilik berakibat tdk efisiensi

3. Teori principal-agent artinya hub antara principal (pemilik perush) dan agent (perusahaan/BUMN) Swasta manajemen perush sbg agent tunduk dan loyal pd pemilik/pemegang saham. BUMN bernuansa politisasi menyebabkan BUMN tereksploitasi o/ para politisi

1. Menjadikan BUMN sbg perusahaan yg dikelola sebagaimana perusahaan pd umumnya : a. Mendefinisikan BUMN sbg business entity bukan political entity b. memungkinkan BUMN bergerak secara leluasa c. Mengubah pola pikir karyawan BUMN

d. Melarang BUMN mengerjakan hal-hal yg diliar misi usahanya e. Melarang pihak di luar BUMN untuk mencapuri urusan usaha BUMN f. Menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance

2. Mengundang profesional bisnis dari luar BUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadi profesional pengelola BUMN 3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta 4. Menjual saham kepada pihak lain

Apabila : 1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat “sangat strategis” seperti berkenaan pertahanan dan keamanan 2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 % usahanya menjalankan peran public service obligation

3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke swasta 4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr publik domestik u/ ikut dlm proses privatisasi 5. Asal jual

1. 2. Transformasi lebih sempurna kearah ekonomi kapitalis semakin pudarnya keyakinan pemikiran ekonomi sosialis bahwa pengeloaan ekonomi o/ negara menciptakan kesejahteraan Pudarnya keyakinan teori negara kesejahteraan

3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan pemerintah saja, tidak usah mengurus halhal yg bukan core competencenya. “pemerintah hanya mengendalikan, tidak usah ikut mendayung”

n Penelitian Bank Dunia menemukan 4 hal gambaran buruk perusahaan negara : 1. BUMN khusunya negara berkembang menyerap amat byk sumber daya finansial yg seharusnya dialokasikan ke layanan sosial

2. BUMN kebanyakan memperoleh kredit scr tdk proporsional dibanding swasta krn kedekatan politik 3. Pabrik milik BUMN lebih polutif dibanding pabrik milik swasta 4. Pembenahan BUMN termasuk privatisasi memberikan kontribusi fiskal yg positif bagi negara

BUMN sesungguhnya adalah beban dari pemerintah dan masyarakat daripada sebuah kebaikan Privatization is a must

Privatisasi BUMN Tidak Dapat Diterima Begitu Saja di Indonesia 1. Indonesia sbg negara berkembang yg masyarakatnya mempunyai keterbatasan u/ dpt ikut memiliki BUMN Privatisasi akhirnya bermakna asing-isasi (pembelinya org asing, WNA, perusahaan asing, negara asing)

2. Sebagian besar BUMN mempunyai kualitas siap jual ternyata BUMN yg mempunyai makna sangat strategis bagi ketahanan nasional Indonesia 3. Pada saat krisis BUMN menjadi “satunya pemain/pelaku”, krn koperasi dan usaha menengah blm dpt diharapkan perannya.

4. Banyak pakar dan praktisi privatisasi yg kurang paham bahwa ada 2 jenis BUMN di Indonesia : a. BUMN yg sudah berada di dalam mekanisme pasar b. BUMN yg tidak di dlm mekanisme pasar (memp public servise obligation)

l Cukup banyak kebijakan BUMN berdasarkan pertimbangan politis l Contoh : - Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno) berhasil merubah Garuda Ind dr perush tdk sehat menjadi sangat sehat, krn mengusulkan go public dicopot jabatannya Sekarang Garuda kembali tdk sehat

l Dicopotnya Dirut Merpati, krn menolak menyewa CN-235 dr PT Arthasaka Nusaphala (mahal), shg tdk layak scr ekonomis u/ dioperasikan Perusahaan lain menawarkan Boeing 737200 dgn harga lebih murah

n Kesamaan fundamental antara BUMD dan BUMN : 1. keduanya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan bedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasional (APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)

2. Keduanya sama-sama menjalankan bisnis yg monopoli karena menyangkut hajat hidup orang banyak 3. Keduanya mempunyai hubungan erat dengan birokrasi pemerintah adanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatif sama : 1. Over bureucratized 2. Sama-sama tdk terbiasa berorientasi pasar shg tdkt terbiasa berkompetisi

n n n BUMN memiliki economic size/economic schale yg lebih besar daripada BUMD BUMN mengelola sektor-sektor yg tidak hanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttp jg sektor 2 yg strategis BUMN relatif sudah mengalami reinventing drpd BUMD

1. Manajemen BUMD 2. Budaya Korporat 3. Lingkungan Strategis

n n n Tingkat provitabilitas rata-rata yg rendah Cara usahanya terkotak-kotak dan diwarnai budaya usaha birokratis Tidak berorientasi pada pasar, kualitas, dan kinerja usaha Produktivitas dan utilitas aset masih rendah Pemasaran distribusi tidak terkoordinir dengan baik

n n Menjadikan BUMD sbg perusahaan yg memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shg diharapkan mampu unggul secara global Meningkatkan perekonomian daerah melalui perbaikan struktur penerimaan daerah Mengejar ketinggalan daya saing perusahaan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

MANFAAT REINVENTING BUMD n n n Mendorong proses pencipta nilai, market value creation, dan value enhancement Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan Menggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar internasional Mencari sumber pendanaan yg lebih murah Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi yg strategis Mengembangkan kemampuan manajemen puncak

ARAH KEBIJAKAN REINVENTING BUMD 1. RESTRUKTURISASI 2. PROFITISASI 3. PRIVATISASI

ENAM LANGKAH DALAM REINVENTING BUMD 1. 2. 3. Menetapkan misi baru BUMD redefinisi BUMD Menetapkan visi baru BUMD jenis BUMD Menerbitkan peraturan perundangan ttg BUMD, baik tingkat nasional/pusat maupun tingkat daerah tingkat nasional dlm bentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perda

4. Menetapkan manajer-manajer profesional sebagai pengelola BUMD 5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di dalam BUMD 6. Untuk BUMD-BUMD yg berada di kuadran profit maker, jangan ragu melakukan privatisasi (baik go public maupun strategy patner)