EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA BY Dra Lies Kumara Dewi

EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA BY : Dra. Lies Kumara Dewi, MIP Literature : 1. Ekologi Administrasi Negara : Dr. Paimin Napitupulu, M. Si Drs. Madiri Thamrin Sianipar 2. Administrasi Lingkungan Dan Ekologi Pemerintahan dalam Pembangunan Prof. Dr. Ermaya Suradinata, M. Si

Dalam era globalisasi perkataan lingkungan dan ekologi sangat populer di dalam pemerintahan maupun swasta. Di dunia ini banyak dijumpai sistem administrasi khususnya administrasi negara yg hampir sama banyaknya dengan negara yg ada. Terdapat hubungan pengaruh antara administrasi negara dengan lingkungan sekitarnya baik lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakat. Timbulnya administrasi lingkungan dan ekologi pemerintahan sbg faktor utamanya adalah adanya unsur manusia dan alam.

Administrasi Negara atau public administration yaitu segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yg telah ditentukan, yaitu dari pemerintahan terendah sampai yg tertinggi. Administrasi negara dapat dibagi menjadi : a. Administrasi pemerintahan : adm sipil dan adm militer. Dalam administrasi sipil : aktivitas yg dilakukan oleh lembaga departemen maupun non departemen smpai pd tingkat kec, kel dan desa. Sdgkan adm militer adlh seluruh aktivitas yg dilaksanakan oleh fungsi kesatuan dalam lingkungan angkatan bersenjata. Tujuan pokok administrasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan pada masyarakat.

b. Administrasi perusahaan negara , meliputi bidang tugas usaha dari modal pemerintah, spt transportasi, perbankan, asuransi dll. Tujuan administrasi negara ini adl keuntungan dan pelayanan. Perkembangan Pemerintah tdk akan mempunyai peran manakala tanpa adanya pemerintahan. Pemerintah menunjukkan lembaga, sdgkan pemerintahan mempunyai arti untuk menggerakkan sesuatu. Pemerintah sbg kata benda, sesuatu kekuasaan untuk memerintah negara sdgkan pemerintahan kegiatan /proses atau suatu prosedur bagaimana menjalankan pemerintahan suatu negara.

Pengertian Pemerintah : dalam arti luas adalah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam maupun keluar. Oleh karena itu dalam pemerintah : 1. Harus mempunyai kekuatan tentara. 2. Harus mempunyai kekuatan legislatif (membuat undang-undang). 3. Harus mempunyai kekuatan finansial yaitu kekuasaan untuk menarik uang (pajak) dr untuk menutupi pembiayaan dalam pemerintahan negara dan melaksanakan hukum untuk dan atas nama negara.

Menurut W. S Sayre yg dimaksud Pemerintahan adalah lembaga negara yg terorganisir yg memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Negara : perserikatan yg melakukan suatu pemerintahan melalui aturan yg mengikat dalam kehidupan masyarakatnya, dan pd wilayah kehidupan sosial tertentu. Teori Pembentukan Negara : 1. Teori Ketuhanan. Negara dapat terbentuk atas kehendak atau ciptaan Tuhan YME. Segala sesuatu yg ada dlm negara (pemerintahan, rakyat dll) tidak mungkin timbul manakala tidak diciptakan oleh Tuhan YME.

2. Teori Hukum Alam : Negara dapat dibentuk oleh karena Kemauan Alam (muncul pd masa Plato dan Aristoteles). Dlm hal ini kondisi alam yg memungkinkan untuk timbulnya manusia kmdn berkembang dan kmdn terbentuklah negara. 3. Teori Perjanjian, mrpk tindak lanjut dari 2 teori sblmnya. Dimana keadaan alam meyebabkan perkelahian antar manusia sehingga timbul negara karena perjanjian kedua belah pihak. Dalam era globalisasi terbentuknya negara dapat melalui beberapa proses seperti : a. Penaklukan : suatu negara menaklukan wilayah ttt kmdn dimasukkan wil pmrintahan negara penakluk, shg terbentuk negara yg lebih luas.

b. Peleburan (Fusi) : dua negara atau lebih meleburkan diri selanjutnya terbentuk negara baru. c. Pemisahan diri, terbentuknya pemerintahan baru krn memisahkan diri dari negara asalnya. d. Pendudukan atas negara : suatu wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya, tidak ada eksistensi negara sebelumnya. Contoh : australia dan selandia baru.

Untuk dapat diakui sebagai suatu negara yg syah dan berdaulat, maka hrs dipenuhi beberapa syarat unsur negara yaitu : 1. Unsur Konstitutif : unsur negara yg memberikan ciri atau tanda adanya negara shg sifatnya mutlak harus ada. Unsur konstitutif meliputi : a. Adanya wilayah yg meliputi udara, daratan dan perairan (tdk mutlak) b. Adanya masyarakat/penduduk. c. Adanya pemerintahan yg berdaulat. 2. Unsur deklaratif : unsur pelengkap untuk memenuhi kepentingan dunia internasional. Unsur deklaratif meliputi : a. Adanya tujuan negara. b. Adanya UUD c. Adanya pengakuan dari negara lain secara de jure maupun de facto. d. Masuknya negara dlm organisasi internasional.

Teori kedaulatan : 1. Teori Kedaulatan Negara, dikemukakan oleh Otto Mayer dan Jellineck. Teori ini menyatakan bhw kedaulatan suatu negara sudah ada dan melekat pd negara tersebut sejak negara itu berdiri. Menurut teori ini juga bhw pemerintahan adalah alat negara dalam menjalankan tujuan negara. 2. Teori Kedaulatan Tuhan, dikemukakan oleh Thomas Aquinas yg menyatakan bhw bentuk pemerintahan yg paling baik adalah monarchi dan raja sbg pemegang kekuasaan memperoleh anugerah kedaulatan yang diberikan oleh Tuhan. Raja sbg penguasa rakyat jg sbg hamba Tuhan maka akal rajalah yg hrs memerintah manusia dlm negara tsb seadil-adilnya sesuai dg sifat Tuhan Yang Maha Adil. Dg dmkian peran Raja harus benar-benar adil

3. Teori Kedaulatan Rakyat, dikemukakan oleh John Locke, Montesquieu dan JJ Rousseau. Ketiga pakar tesebut layak disebut Bapak demokrasi. Latar belakang muncul teori ini adalah adanya tindakan sewenang 2 dari para raja yg memerintah thdp rakyatnya. Padahal menurut ketiga pakar itu, bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Oleh karena itu rakyat yg paling berhak untuk memilih seseorang dalam menjalankan pemerintahan. Para pemimpin tsb bertindak atas kehendak rakyat, krn rakyatlah yg memberikan kedaulatan kepadanya. Hal inilah yg merupakan prinsip utama dari demokrasi.

4. Teori Kedaulatan Hukum, dikemukakan oleh Immanuel Kant mengemukakan bahwa negara terjadi karena adanya persetujuan sukarela dari rakyatnya. Kemauan rakyat adalah identik dg kemauan negara yg selanjutnya menjadi Undang-Undang (Hukum) sbg kemauan rakyat. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dikenal 2 (dua ) bentuk negara yaitu : (1) Negara Kesatuan (Unitary State) dan (2) Negara Serikat (Federation).

(1) Negara Kesatuan yaitu negara dimana kekuasaan negaranya sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Di dlm negara kesatuan dikenal adanya pembagian kekuasaan baik secara desentralisasi maupun dekonsentrasi. (2) Negara Serikat (Federation) yaitu suatu negara yg terdiri dari gabungan negara 2 bagian, yg semula merupakan negara 2 bebas yg berdaulat dan merdeka atas wilayahnya.

1. Negara Kesatuan adalah negara dimana kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Didalam negara kesatuan dikenal dengan pembagian kekuasaan pemerintah secara desentralisasi maupun dekonsentrasi. Desentralisasi : pembagian kewenangan melalui urusan tertentu kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Dekonsentrasi : penyerahan kekuasaan pusat kedlm wilayah tertentu. Pelaksana kekuasaan tsb merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat. Di Indonesia dikenal dengan kantor wilayah departemen.

2. Negara Serikat (Federation) : suatu negara yg terdiri dari gabungan negara 2 bagian, yg semula mrpkn negara yg bebas dan berdaulat yg merdeka. Selanjutnya negara 2 tsb menggabungkan diri dan negara 2 tsb memberikan sebagian kekuasaannya kpd negara serikat atau pemerintahan federal. Kekuasaan yg diserahkan pada umumnya dalam bidang militer, luar negeri, keuangan dll yg dianggap perlu. Dan didalam kedaulatannya lebih bersifat kedlm mengurusan dalam negeri. Contohnya Amerika Serikat.

EKOLOGI Pengertian Ekologi : adalah ilmu yg mempelajari interaksi antara manusia dg lingkungan. Macam-macam ekologi : ekologi manusia, ekologi pembangunan, ekologi negara dll. Ekologi Administrasi Negara : Serangkaian proses yg terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yg bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan 2 terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

PERKEMBANGAN EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA Pd thn 1950, sekelompok ilmuwan politik dan administrasi negara mulai menyadari bhw memindahkan begitu saja (to adopt) sistem dan lembaga 2 atau pranata politik dan administrasi negara ttt ke lingkungan masy, bangsa dan negara lain belum tentu cocok dan bahkan tidak tepat. Oleh karena itu untuk memahami latar belakang berbagai macam sistem administrasi negara maka muncullah ilmu ekologi administrasi negara.

Manfaat mempelajari Ekologi Administrasi Negara : 1. Ciri 2 suatu sist adm negara dari suatu masy, bangsa dan negara itu telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu sist adm negara tertentu. 2. Dg memahami kondisi suatu masy, bangsa dan negara, maka kita dpt menyusun dan mengembangkan suatu sist adm negara yang cocok dengan kondisi masy, bangsa dan negara ybs. 3. Dpt menyeleksi faktor lingkungan yg baik atau menggandengkan ilmu 2 lain untuk memperkuat berjalannya fungsi dan tugas adm negara itu sendiri. 4. Menemukan metode dan pelatihan bagi tenaga terdidik (SDM) agar mempunyai kemampuan mengadaptasi perkembangan yg terjadi di dalam negeri dan luar negeri serta dapat mengevaluasi faktor yg mengganggu tujuan negara yg diinginkan.

Yang jadi masalah : karena suatu lingkungan (environment) mempunyai beberapa aspek, maka perlu ditetapkan aspek yg mana yg relevan bg suatu sistem adm negara. Untuk mengatasi hal itu, mk diciptakan model sbg alat analisis shg model ini dpt dimanfaatkan sbg sarana dlm perbandingan berbagai sistem adm negara. Human Ekologi dalam administrasi negara : segala bentuk kegiatan administrasi disuatu negara sangat berkaitan erat dengan perilaku dominan manusia yg berada di suatu negara. Contoh : etika yg menjunjung tinggi dedikasi dan disiplin yg tinggi ditempat bekerja di Jepang. Budaya dan etos kerja secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pd proses administrasi negara ybs yaitu sangat sistematis, birokrasi pemerintahyg jelas dan tidak berbelit 2. Contoh : Di Indonesia ; ekologi manusianya telah terbentuk oleh sikap dan perilaku pemimpin dan masyarakat terbiasa dengan sikap feodal (paternalistik), praktek KKN, sikap pragmatisme (jln pintas mendpt untung).

Perilaku adm negara ini adalah cerminan perilaku masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan perubahan perilaku. Lingkungan hidup (Environtment) adalh keadaan sekitar yang melingkupi atau mengelilingi suatu organisma hidup atau suatu kehidupan. Dlm hub dg ekologi adm negara, fakfor 2 lingkungan hidup perlu dipih mana yg relevan dg sistem adm negara. Faktor 2 tsb sangat berkaitan satu sama lain.

Prof. Fred. W. Riggs : dlm model keseimbangannya (equilibrium model) telah menggambarkan faktor 2 ekologi adm neg di AS. Faktor 2 tersebut : 1. Dasar-dasar Ekonomi (economic foundations) 2. Struktur Sosial (Social structure). 3. Jaringan komunikasi (communication network) 4. Pola 2 ideologi/simbol (ideological-symbol patterns) 5. Sistem politik (political system).

Prof. John M Gaus mengemukakan 6 (enam) faktor ekologis dari sistem adm negara Filipinan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penduduk. Tempat. Tehnologi Fisik. Tehnologi Sosial Cita-cita dan harapan 2. Bencana dan kepribadian.

Lingkungan hidup (environment) dari sistem adm negara Indonesia meliputi : 1. Faktor 2 yang beraspek alamiah, yaitu letak geografis, keadaan dan kekayaan alam dan kemampuan penduduk. 2. Faktor 2 yg beraspek sosial (kemasyarakatan) yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Potensi andalan Indonesia dibangun atas dasar kebhinekaan, yaitu keragaman suku, agama, adat-istiadat, budaya dan bahasa. Selain dari itu juga kekayaan alam Indonesia sangat bermanfaat untuk modal dasar pembangunan.

Menurut Dr. Paimin Napitupulu, kegagalan Indonesia dalam mengelola lingkungan : 1. Kita membiarkan pemanfaatan sumber daya alam melebihi laju regenerasinya, ex : eksploitasi hutan. 2. Membiarkan laju menipisnya sumber daya alam tanpa menimbang pengembangan energi laternatif. 3. Bangsa Indonesia membiarkan produksi limbah yg melebihi kemampuan asimilasi lingkungan. 4. Rendahnya profesionalisme birokrasi dan kurang bertanggung jawab, kebijakan pemerintah yg tidak transparan serta berkembangnya ideologi komsumtif di kalangan elit penguasa.

Administrasi Lingkungan, Ekologi Pemerintahan Dan Interaksi Manusia • Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah dilaksanakan secara bersama 2 oleh aparatur pemerintah dan masyarakat. • Masyarakat adalah pelaku utama dalam pemerintahan dan pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan melayani serta menciptakan suasana yang menunjang. • Interaksi manusia diharapkan saling menunjang, saling mengisi dalam satu kesatuan langkah maju sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan efisien.

Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan • Kehidupan penyelenggaraan pemerintahan masa yang lalu telah memberikan warna, dimana konsep strategi perencanaan yang STATIS, akibatnya penyelenggaraan pemerintahan sangat terbatas, hanya kepada beberapa aspek kehidupan masyarakat dan arogansi kekuasaan. Strategi pemerintahanyang STATIS telah tidak mampu lagi menanggapi tuntutan dari pandangan, cara-cara, kebutuhan dan tujuan hidup manusia serta tuntutan ekonomi global yang stransparan.

Pengaruh globalisasi terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan : a. Manusia semakin lama semakin cerdas, kebutuhan semakin meningkat dan menuntut lebih banyak dari pemerintah. Dengan demikian pemerintah harus bisa menjawab untuk lebih banyak berbuat bagi warganya. b. Lingkungan internal dan eksternal sebagai suatu sistem dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu terus dipelajari, dilakukan, dikembangkan dipertimbangkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan memperhatikan masa lampau untuk strategi masa yang akan datang.

c. Norma-norma sosial dan kemanusiaan semakin menunjukkan adanya kesadaran bahwa martabat manusia, kepribadian dan hak 2 nya supaya lebih dihargai baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. d. Warga negara semakin sadar akan perlunya pendidikan, karena tuntutan dan kesadaran tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta keikutsertaannya dalam berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemabngunan.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dituntut pada cara-cara kerja yang lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Masyarakat menginginkan agar pelayanan oleh pemerintah beserta administrasinya lebih baik dalam arti : a. Dana yang wajar, masy memperoleh apa yg diinginkan dengan biaya yang murah dan terjangkau. b. Pelayanan yang tepat, yang dilakukan oleh pemerintah benar 2 merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. c. Pekerjaan yang tepat, memberikan pelayanan kpd masy dilakukan oleh pemerintah secara cepat sesuai dengan ketentuan.

d. Pelayanan yang ramah, memberikan pelayanan kpd masy dilakukan scr sopan, bersahabat dan menyenangkan. e. Fasilitas pelayanan yang memadai, sesuai dengan fungsi dan peranan masy diberikan fasilitas yang mendukung sesuai kebutuhan. 5 Butir pelayanan kpd masy tersebut dlm masy demokratis sangat wajar karena : 1. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, maka pemerintah beserta proses administrasi negaranya melaksanakan keputusan 2 rakyat sebagaimana yg dituangkan dalam ketetapan maupun undang-undang.

2. Penyelenggaraan pemerintahan dengan segala aktivitasnya dibiayai oleh rakyat (dr uang rakyat), termasuk gaji bagi aparat (sipil dan militer) dan pejabat negara lainnya. Peran administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan : 1. Sebagai Nara sumber, yg tertuang dlm kebijaksaan negara dan administrasi negara juga sebagai perumus kebijaksanaan negara atau pemerintah. 2. Sebagai Pelaksana, pendukung dan pembela kebijaksanaan negara atau pemerintah, agar kebijaksanaan tsb dpt diterapkan dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. 3. Mengisi dinamika kehidupan dalam kenegaraan baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Peran Administrasi Negara : 1. Pada Negara Berkembang : Banyak para birokrat dr kalangan pegawai negeri (sipil dan militer) yg duduk dlm lembaga 2 politik negara, dg dmkn maka peran administrasi negara sangat besar pengaruhnya dan benar 2 sangat menentukan kebijaksanaan negara / pemerintah misalnya di Indonesia cukup banyak pegawai negeri yg duduk dlm lembaga 2 perwakilan atau menjadi pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Karena peranannya sangat strategis pd negara berkembang maka dlm praktek penyelenggaraan pemerintahan sbg : a. Penggerak Perubahan (agent of change) b. Pengerak modernisasi (agent of modernization) c. Penggerak Pembangunan (agent of development) d. Sebagai stabilisator, dinamisator dan enterpreneur dlm kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan pd negara berkembang sangat komplek, krn ada transisi dari masyarakat agraris ke masy industri menuju masy modern. Disisi lain masih ada keterbelakangan disegala kehidupan, orientasi administrasi pd tujuan maka makin kompleks sifat tujuan itu semakin diperlukan tujuan sebagaimana tujuan negara RI memerlukan pelaksanaan fungsi pemerintahan dg perencanaan yg baik dan tepat, pelaksanaan yg sesuai dan pengawasan yg ketat serta kepemimpinan yg bermutu tinggi. Kemampuan tsb pd negara berkembang blm memadai, shg berakibat pd kelambanan proses pembangunan. Oleh krn itu perlu dibarengi dengan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan yg mendukung tujuan negara.

2. Pentingnya administrasi pada abad modern menurut Charles A. Beard : • * Pada abad modern tidak ada satu halpun yg lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yg beradab, bahkan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampunan membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Ciri pokok penyempurnaan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah : • Adanya perubahan penyempurnaan orientasi sikap menjadi sikap mengabdi masyarakat yang selanjutnya ditunjang dengan penyempurnaan konstitusional yang bercirikan abdi negara dan abdi masyarakat disertai rasa perjuangan yang tinggi, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan profesional, efektif dan efisien dengan disiplin yang tinggi.