SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH AGUNG SURPOJO

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH : AGUNG SURPOJO, S. KOM DAN ENDRI SANOPAKA

Pengertian Sistem “Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisie, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh” (Pamudji: 1981) “Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan” (Prajudi: 1973)

Pengertian Administrasi Administration can be defined as the activities of groups cooperating ti accomplish common goals (Herbert A. Simon: 1959) Administration can be defined as the activities of group efforts, public or private, civil or military (Leonard B. White: 1955)

Pengertian Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya (Aristoteles) Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat (Jean Bodin) Negara adalahorganisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi (Herman Finer)

Syarat Negara Adanya Wilayah Adanya Pemerintahan Adanya Pengakuan Adanya Rakyat

Timbulnya Negara • • • Teori Kenyataan Teori Ketuhanan Teori Perjanjian Teori Penaklukan Teori kekuatan Teori Patrilineal Teori Matrilineal Teori Organis Teori Daluwarsa Teori Alamiah Teori Filosofis Teori Historis

Bentuk Negara PARLEMENTER SERIKAT PRESIDENSIAL REPUBLIK PARLEMENTER KESATUAN PRESIDENSIAL BENTUK-BENTUK NEGARA PARLEMENTER SERIKAT Non-PM KERAJAAN PARLEMENTER KESATUAN Non-PM

Kedaulatan Negara • Kedaulatan negara ditangan Rakyat ex. Negara demokrasi • Kedaulatan berada ditangan hukum ex. Elit politik yang membuat hukum • Kedaulatan berada ditangan Tuhan ex. Negara berdasarkan kitab suci • Kedaulatan berada ditangan Raja ex. Kelompok elit bangsawan • Kedaulatan berada ditangan negara sendiri ex. Negara komunis

Sistem Pemerintahan REPUBLIK PARLEMENTER KERAJAAN DESENTRALISASI CAMPURAN SENTRALISASI SISTEM PEMERINTAHAN SERIKAT PRESIDENSIAL KESATUAN MULTIPARTAI PROLETARIAT MONOPARTAI

DEFINISI ADMINISTRASI NEGARA John M. Pffifner dan Robert V. Presthus : 1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik 2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah 3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Con’t ……… Edward H. Litchfield : • Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Dwight Waldo • Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah

Con’t …………. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koening • Administras negara adalah kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. George J. Gordon : • Administrasi negra dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Etika Administrasi Publik

• Definisi etika administrasi publik

Beberapa Definisi • Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak • Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan. • Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah. • Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)

Definisi Etika Administrasi Publik • Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982) • Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen • Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat

Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik • Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan-pilihan moral (etika). • Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari secara efisien. • Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan -pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab. 17

Old and New Public Administration (Denhradt) • Dapat dipetakan posisi etika dimana • Tabel perbedaan here!!

4 aliran pemikiran etika • Teori Empiris: etika diambil dari pengalaman dirumuskan sebagai kesepakatan • Teori Rasional: manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika. • Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. • Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. 19

Konteks Etika Sumber Etika Agama Tradisi Filsafat Etika Hukum Politik Ekonomi Sosial Profesi Seni Administrasi Penerapan Etika 20

Hukum dan Etika • Keduanya mengatur perilaku individu • Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis • Hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau kepercayaan orang (sasaran hukum), sementara etika bersifat internal, subyektif, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu. 21

• Hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan • Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika • Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi secara etika dipermasalahkan [trend anak politisi yang jadi calon anggota legislatif] 22

Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich • Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum. • Friedrich (1940): Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik. 23

Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah • Bohong kepada publik • Korupsi, kolusi, nepotisme • Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain • Melanggar sumpah jabatan • Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik 24

Empat Hirarki Etika Makro Etika Sosial Etika organisasi Etika profesi Moralitas pribadi Mikro 25

Moralitas Pribadi • Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu • Produk dari sosialisasi nilai masa lalu • Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu • Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu • Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi 26

Etika profesi • Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional • Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) • Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal • Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi) 27

Etika Organisasi • Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi • Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi) • Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal • Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat • Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi 28

Etika Sosial • Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial • Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial • Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat • Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain] • Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka] 29

Kenapa diperlukan peraturan etika? • Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. • Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. • Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. • Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanaya dinilai buruk, karena itu perlu etika. 30

Kenapa perilaku tidak etis terjadi? • Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial). • Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri • Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis. 31

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE ) Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate ) • Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector ) • Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis 10. Dsb • Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization ) • •

HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BIROKRASI PEMERINTAH KAB/KOTA KECAMATAN DESA/KEL BIMBINGAN PEMBINAAN, PERENCANAAN, FASILITASI, KOORDINASI, DIKLAT, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DLL

Karakteristik Hambatan Birokrasi Pemerintahan Negara • Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption ( KKN ) bukan pada NSPM • Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan • Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada Pelayanan Publik • Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi • Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact ) • Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan, Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik • Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping dan prefesional, fungsional dan proporsional • Inefensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan birokrasi pemerintahan • Dsb

PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN • Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. • Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja organisasi; • Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan • Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan berbudaya

PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN • STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI • FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan, pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb ) • PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS • PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI

KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN Carier system SDM APARATUR SISTEM, STRUKTUR DAN KULTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN • • • Kualifikasi, Kompetensi Profesionalisme Proporsionalisme dsb Pendidikan formal, informal dan non formal

SAMPAI JUMPA