ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN IKM KEBIJAKAN KESEHATAN MASALAH KESEHATAN

ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN IKM – KEBIJAKAN KESEHATAN

MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA ■ Laut Indonesia Surga Sampah Plastik - You. Tube_2. MKV

Definisi ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (Winslow, 1920) Public Health is the science and the art of preventing disease, prolonging life, and promoting physical health and efficiency through organized community efforts …. for the sanitation of the environment, the control of community infections, the education of the individual in principles of personal hygiene, the organization of medical and nursing service for the early diagnosis and preventive treatment of disease, and the development of the social machinery which will ensure to every individual in the community a standard of living adequate for the maintenance of health

pol icy

Fakta kritisnya kesehatan: 1. Kebijakan kesehatan tumbuh dengan cepat 2. Selama 20 th terakhir, pembahasan kebijakan kesehatan berkembang pesat dari literatur akademik 3. Pada negara 2 industri, biaya kesehatan meningkat 10% dari aktivitas ekonomi keseluruhan 4. Aspek penting pembiayaan kesehatan posisi strategis sektor kesehatan 5. Sektor kesehatan bagian dari industri yg memberikan lapangan kerja luas padat karya

KEBIJAKAN KESEHATAN Kebijakan/policy • Segala keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu Public Policy • Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Health Policy • Segala sesuatu yang mempengaruhi factor 2 penentu sector kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Kebijakan kesehatan ….

KEBIJAKAN PUBLIK vs KEBIJAKAN KESEHATAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. 2. 3. 4. Tindakan yg dibuat & diimplementasikan o/ badan pemerintah yg punya kewenangan hukum, politis, & finansial Sebuah reaksi thd kebutuhan dan masalah nyata masyarakat Seperangkat tindakan yg berorientasi pada tujuan Mrp sebuah keputusan utk melakukan atau tidak melakukan sesuatu KEBIJAKAN KESEHATAN 1. Berbagai upaya/tindakan pengambilan kepts meliputi aspek teknis medis & pelayanan kesehatan serta keterlibatan pelaku baik dari skala individu, maupun orgs/intitusi pemerintah, swasta, LSM & representasi masy lainnya yg membawa dampak pada kesehatan 2. Kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan

MENGAPA KEBIJAKAN KESEHATAN PENTING ? Kesehatan, bagian penting perekonomian Kesehatan, mempunyai posisi istimewa dibanding sector lain Kesehatan, dipengaruhi keputusan yang tidak ada hubungannya dengan layanan kesehatan ; kemiskinan, polusi, pendidikan, ekonomi dll Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan dikembangkan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang dapat dibeli bebas.

FAKTOR KONTEKSTUAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN Faktor Situasional • Faktor tidak permanen yang berdampak pada kesehatan; kekeringan Faktor Struktural • Bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah (misal: sistem politik) Faktor Budaya • faktor yang dapat berpengaruh seperti Hirarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu Faktor Internasional/Eksogen • Faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerja sama internasional dalam kesehatan

Pengertian Kebijakan mempunyai beberapa implikasi: 1. Bahwa kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah 2. bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanana dalam bentuk yang nyata 3. bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu 4. bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan.

Tujuan Kebijakan 1. untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin 2. ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku 3. didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang destruktif

HIERARKI KEBIJAKAN

Hirarki Peraturan Perundangan 1. 2. 3. 4. 5. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan pasal 7