PENDAFTARAN CV FIRMA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA

PENDAFTARAN CV, FIRMA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA https: //ahu. go. id/

DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA DIT JEN AHU

URGENSI PENDAFTARAN CV, FIRMA Sebelum adanya Sistem Administrasi Badan Usaha, CV, Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta tersebut dalam register pada kepaniteraan Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah ditetapkannya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 29 Oktober 2009, terjadi pemisahan kekuasaan (separation of power), dimana Pengadilan Negeri tidak lagi mengurusi hal-hal yang bersifat administratif, termasuk pendaftar CV, Firma DIT JEN AHU

URGENSI PENDAFTARAN CV, FIRMA Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi maka hal tersebut akan mengganggu iklim kemudahan berusaha dikarenakan pelaku usaha yang telah memilih bentuk badan usaha CV atau Firma tidak bisa melakukan pendaftaran apabila pendaftaran tidak dapat dilakukan maka kegiatan usaha pun tidak dapat dimulai. Yang kedua apabila pendaftaran tidak dapat dilakukan maka Negara tidak dapat memiliki data yang akurat secara nasional terkait CV, Firma, yang berimplikasi pada negara akan sangat sulit untuk mengontrol badan usaha yang ada di Indonesia, misalnya mengenai kepatuhan pajak badan usaha tersebut, dan bahkan bisa dijadikan sebagai alat kejahatan seperti pencucian uang DIT JEN AHU

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH 3 2 1 Belum adanya data secara nasional yang akurat karena register di pengadilan negeri ditempat domisili perusahaan. Sehingga data-data tidak tersentralisasi DIT JEN AHU Pendaftar/Register dilakukan secara manual dan akan sulit mencari data profil yang akurat. Pendaftaran/Registrasi dilakukan secara manual oleh pemohon/Perusahaan Persekutuan itu sendiri, yang dapat dimungkinkan akta tersebut tidak didaftarkan

TERBITNYA PERMENKUMHAM Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memberi amanah sebagai berikut: “ Pendaftaran CV dan Firma didaftarkan kepada Pemerintah pusat dalam hal ini kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (5), Permenkumham harus sudah ditetapkan dalam waktu 15 hari sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah ini. Maka berdasarkan hal-hal tersebutlah pada tanggal 01 Agustus 2018 diundangkannyalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata DIT JEN AHU

TATA CARA PENDAFTARAN 1 SIAPA YANG MELAKUKAN PENDAFTARAN DIT JEN AHU 2 MELALUI APA PENDAFTARAN TERSEBUT 3 PADA SAAT APA PENDAFTARAN TERSEBUT DILAKUKAN 4 KAPAN WAKTU PENDAFTARAN 5 DOKUMEN APA SAJA YANG HARUS DISAMPAIKAN PADA SAAT PENDAFATARAN

TATA CARA PENDAFTARAN DIT JEN AHU

ALUR PROSES Pengajuan nama Mengisi format isian dan penyampaian dokumen Penerbitan surat keterangan terdaftar DIT JEN AHU

PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PENGINTEGRASIAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION PERPRES 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, & PEMBUBARAN PERSEKUTUAN PERDATA, FIRMA, CV, DAN PERMENKUMHAM NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG KOPERASI OSS PP 24 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (PP OSS) PENYIAPAN SISTEM IT AHU DAN NPWP UNTUK MENGAKOMODIR OSS

SINGKAT MENGENAI OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 1 pintu business license dan big data, yang awalnya diniatkan agar dapat langsung diakses oleh Masyarakat (tidak melalui Notaris) K/L yang tidak merespon instruksi KSP Presiden akan mendapatkan punishment berupa pemotongan anggaran, sebaliknya bagi K/L yang responsif akan mendapatkan insentif berupa penambahan anggaran; 15 hari terhitung sejak PP OSS ditandatangani, Peraturan Pelaksanaan dan integrasi aplikasinya dari tiap K/L sudah harus rampung. Pada tanggal 15 Mei 2018, Presiden dalam rapat terbatas memerintahkan kepada Kantor Staf Presiden memonitor penyederhanaan regulasi K/L. Artinya, Ditjen AHU akan dimonitor oleh KSP dalam penyederhanaan regulasi, OSS, dan Eo. DB, tata niaga expor impor, investasi, dan hal lainnya; Per 26 September 2018, Kemenko Perekonomian dan Ditjen AHU sepakat bahwa data valid yang dipakai adalah data Ditjen AHU

OUTPUT ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS 01 03 AKTA NOTARIS NIB Pengesahan Badan Usaha dan NPWP oleh AHU Penerbitan NIB, 14 05 07 KOMERSIAL/ OPERASIONAL USAHA Penerbitan Izin Usaha Sektoral, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Bangunan, dan Penetapan Fasilitas Penerbitan Izin Komersial/ Sertifikasi tertentu 08 NOTIFIKASI Penerbitan notifikasi perizinan dan komitmen kepatuhan INPUT 5 Menit PENDAFTARAN Login untuk akses ke OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran berusaha 02 KOMITMEN & KEPATUHAN Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi, Standar Lingkungan, Bangunan, & SLF (CHECKLIST) serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS, Standar/ Sertifikasi (CHECKLIST) dan menyelesaikan izin Lainnya 04 06 MONITORING Proses Izin, tindakan dan Pelaporan 09

KEMAMPUAN OSS 15 6. SINGLE SUBMISSION 1. SINGLE FILING Penyampaian data informasi secara tunggal Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan data sharing. 7. SINGLE APPROVAL 2. SYNCHRONOUS PROCESSING Pemrosesan dan Sinkronisasi data informasi secara tunggal 3. SINGLE RISK MANAGEMENT Pengelolaan Profile untuk memetakan resiko dan tindak lanjut secara tunggal. 4. INTEGRATED Terhubung dengan semua stakeholder secara aman, cepat, dan realtime 5. SINGLE BILLING Penagihan distribusi PNBP/PAD terintegrasi Pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian perijinan berusaha 8. SINGLE REFERENCE ! OSS Satu Standar aturan, bisnis process maupun referensi data system perizinan berusaha 9. SINGLE HELPDESK Pelaporan dan Pemecahan Masalah perizinan dalam satu tempat. 10. SINGLE MONITORING Pemantauan dan pengawalan proses perijinan, pengaduan dan permasalahan secara tunggal

16 Copyright © 2019 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PENERAPAN OSS 1. 1 1. 2. 3. 4. 5. OSS V 1. 1 telah diterapkan per tanggal 1 Januari 2020 pukul 00. 00 WIB OSS 1. 0 akan tetap dihidupkan (alamat : versilama. oss. go. id ) dan dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah memiliki akun oss hanya untuk keperluan mengecek data perusahaannya bila diperlukan. Total investasi pada OSS V 1. 0 berdasarkan KBLI 2 digit sedangkan pada OSS V 1. 1 berdasarkan KBLI 5 digit. Konsekuensi : pelaku usaha harus melengkapi data investasi KBLI 5 digit dan informasi lainnya Info grafis cara untuk melengkapi data investasi dapat di akses di laman oss. go. id Jika pelaku usaha menghadapi masalah terkait permasalahan teknis dalam OSS 1. 1 maka dapat mengirimkan email ke osscenter@oss. go. id 17 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PERBANDINGAN OSS V 1. 0 DENGAN OSS V 1. 1 Tidak ada penjelasan/ definisi jenis pelaku usaha Tahapan satu siklus digabung Format Isian Legalitas hanya menggunakan format PT Terdapat penjelasan/ definisi jenis pelaku usaha Tahapan Terpisah Sesuai Output Format Isian Legalitas sesuai jenis Badan Hukum & Badan Usaha Tidak dapat membedakan Kegiatan Utama & Pendukung Sudah dapat membedakan Kegiatan Utama & Pendukung Hanya menerbitkan Izin Lokasi Daratan Menerbitkan Izin Lokasi Daratan dan Perairan Pemenuhan komitmen IOK tidak disertai Cover Letter Validasi : NIK, Akta, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami), RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday KP 3 A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba) Pencabutan Berdasarkan Likuidasi Total Investasi berdasarkan 2 digit KBLI Belum ada fitur Kantor Cabang Belum ada fitur LKPM Belum ada fitur Izin Usaha untuk Merger Berupa Cover Letter dari OSS + lampiran persetujuan K/L/D Sama dengan V 1. 0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, modal disetor, minimal pemegang saham 2 orang, tapisan pemegang saham asing bila PMDN Sama seperti V 1. 0 ditambah dengan KPPA Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non Likuidasi Total Investasi berdasarkan 5 digit KBLI Terdapat fitur untuk mengakomodir Kantor Cabang Sudah terdapat fitur LKPM Sudah terdapat fitur Izin Usaha untuk Merger 18 Copyright © 2019 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

FORMAT ISIAN DATA LEGALITAS Hanya berdasarkan data legalitas PT Sudah disiapkan format isian data legalitas berdasarkan jenis badan usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata) dan badan hukum (PT) Format Legalitas PT Format Legalitas Firma Format Legalitas CV Format Legalitas Persekutuan Perdata 19 Copyright © 2019 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

TOTAL INVESTASI Berdasarkan KBLI 2 digit Berdasarkan KBLI 5 digit KBLI 2 Digit KBLI

SATU NIB UNTUK SATU PERSEORANGAN Satu orang (perseorangan) dapat memiliki beberapa NIB Satu orang (Perseorangan) hanya dapat memiliki satu NIB A NIB B NIB C 21 Copyright © 2019 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

PENYESUAIAN YANG PERLU DILAKUKAN PELAKU USAHA Pelaku Usaha yang belum punya NIB dari OSS V 1. 0 Melakukan pengisian dari awal (registrasi, legilitas, NIB, data proyek, IOK) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB melalui OSS v 1. 0 Melengkapi isian data yang belum ada di OSS 1. 0 (DATA HASIL MIGRASI) 22 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

ALUR PENGISIAN OSS V 1. 1 (SECARA UMUM) REGISTRASI AKUN ISI IOK : Pilih IOK (OUTPUT : IOK) LOG IN ISI DATA PROYEK : - Isian proyek - Komitmen (OUTPUT : IZIN PRASARANA, IU) PERIZINAN BERUSAHA ISI DATA NIB : - KBLI - Akses Kepabeanan - BPJS - WLKP PILIH KUALIFIKASI USAHA : - NON PERSEORANGAN - KANTOR PERWAKILAN dan LAINNYA ISI DATA LEGALITAS (OUTPUT : NIB) PILIH JENIS PELAKU USAHA: - PT - CV - Firma - -dll 23 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

ALUR PENGISIAN OSS V 1. 1 (DATA HASIL MIGRASI) LOG IN (Username dan password = OSS V 1. 0. PREVIEW NIB PREVIEW IKO PREVIEW Izin Prasarana dan IU LENGKAPI ISIAN DATA PADA MENU IZIN USAHA LENGKAPI DATA: - Jenis Kegiatan (utama, pendukung, Cabang adm) - NPWP cabang (jika ada) - Luas tanah - TKI - Investasi - Penanggung jawab proyek - Status lahan - Lokasi hamparan 24 Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

ELEMEN DATA AHU 25 BADAN HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nama Jenis NPWP Jangka Waktu Alamat RT/RW Kecamatan Kelurahan Provinsi Kabupaten Kode Pos Perseroan Nomor Telepon Perseroan Maksud dan Tujuan (KBLI) AKTA NOTARIS 14 No. Akta 15 Tanggal Akta MODAL DASAR 16 17 18 19 Klasifikasi Saham Nilai Saham Perlembar Jumlah Lembar Persaham Total Modal MODAL DITEMPATKAN 20 21 22 23 24 25 Klasifikasi Saham Nilai Saham Perlembar Jumlah Lembar Persaham Total Modal Dalam bentuk uang Dalam bentuk lainnya KLASIFIKASI SAHAM 26 27 28 29 30 Klasifikasi Saham Nilai Saham Perlembar Jumlah Lembar Persaham Jabatan Pemegang Saham Total Modal PEMEGANG SAHAM 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Nama Jenis Identitas Nomor Identitas Masa Berlaku ID Pengendali NPWP Alamat Nomor Telepon Fax Email Nilai Saham Status Badan Hukum Status Penanaman Modal

PRINT OUT NIB § Print out NIB merupakan bukti sah (berkekuatan hukum) yang digunakan secara fisik (cetakan) dan untuk memverifikasi keabsahan data pelaku usaha yang tersimpan di OSS (scan melalui smartphone) § Verifikasi tersebut diperlukan pada saat dilakukan pengawasan oleh K/L/D 26

Thank you