Hukum Internasional I Pengertian 1 2 Klasifikasi Hukum

Hukum Internasional I. Pengertian

1. 2. Klasifikasi Hukum nasional dan internasional Sejarah: Zaman Romawi: Ius Gentium: Aturan hukum yang berlaku baik warga negara Romawi atau orang asing Ius civile: Hanya untuk WN Romawi 3. Pengertian: Franz Saures: Membedakan antara: a. Hukum Int dalam artian ius gentium: Peraturan yang dibuat oleh suatu negara yang berlaku untuk bangsa asing di negara tersbut. b. Hukum internasional yang sebenarya: hukum yang timbul dari persesuaian kehedak negara-negara sehingga perubahannya harus dengan kesepakatan negara ybs.

Grotius: HI adalah peraturan yang kekuatan mengikatnya diperoleh dari persesuaian kehendak dari segala bangsa atau sebagian besar bangsa dan oleh karena itu tiap-tiap negara tidak boleh menyimpang darinya. Kekuatan mengikat HI : Pacta sunt Servanda Subjek HI; negara yang berdaulat, lembaga internsional, pihak yang berperang. Sifat HI: Ada dua pandangan a. HI tidak bersift hukum melainkan hanya sebagai pandangan moril yang berlaku dalam pergaulan inernasional (commitas gentium). b, HI adalah benar-benar hukum dan punya kekuatan menngika seperti hukum

Sumber HI: -Perjanjian int -kebiasaan -jurisprudensi Sumber utama yakni perjanjian: - Kepsepatan yang diadakan ole dua negara atau lebih Unang-Undang

Perjanjian Int. Pengertian a. Mochtar K: Perjanjian yang diaakan anatara angt bangsa-bangsa dan persetujuan yang melahirkan akibat hukum b. Bentuk-bentuk traktak: Traktat, Konvensi, Agreement Jenis-jenis perjanjian: a. Dari segi jumlah peserta: bilateral / multilteral b. Dari struktur: i. Law making treaty ii. Trety contrac. c. Dari objek: politik, ekonomi, sosial, budaya

Prosedur Perjanjian Internasional Prosedur pembuatan perjanjian internasiona diatur oleh masing-masing negara Dalam praktek dikenal dua prosedur: a. Prosedur Normal (Klasik) b. Prosedur yang disederhanakan (simplified) Ad. a: i. Perundingan/negosiasi ii. Penandatanganan/signature iii. Persetujuan parleman masing-masing negara /approval iv. Ratifikasi oleh kepala negara Ad. b. dibuat dalam perundingan tingkat menteri dan ratifikasi secara sederhana.

Hukum Acara 1. Pengertian: Keseluruhan Hukum yang mempertahankan hukum materil. 2. Jenis: Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Acara PTUN 3. Hukum Acara Perd : Aturan hukum yang memuat cara bagaimana orang harus bagaimana berbuat dan bertidak di depan pengadilan utuk melaksanakan hukum perdata materil. 4. Sumber: -HIR (Stb 1841 No. 4 -UU Kekuasaan Kehakiman dan MA -Yurispridensi

Azas H Acara Pdt. i. Hakim pasifak ii. Inisiatif dari para pihak iii. Openbaarheid iv. Audi et altera partem v. Mondeling procedure vi. Alasan keputusan hakim

Tahapan Perkara Pdt 1. Gugatan: Peryataan sesorang bahwa haknya telah dilanggar dana memintahakim untuk memulihkan haknya. 2. Pengajuan gugatan: a. Benda bergerak: PN dilokasi benda ada b. Benda tetap: di PN terggt berdomgisili c. Lebih satu terggt di sagtlah satu tergt. d. Di tempat trggt, bila tggt tidak diketahui e. Gugatan disampaikan kpd ketua PN

Isi Gugat a. Formil : identitas para pihak b. Materil: kejadian perkara, fakta-fakta, hukum yang dilanggar, tuntutan Posita – Petitm : c. Intervensi: Masuknya pihak ketiga: a. memihak salah satu pihak/ b. Membela kepenting sendiri (toekogms d. Verstek: -Penggt tdak hadir: memanggl lagi, bila tdk hadir gugatan gugur Terggt tdk hadir: dipagl lagi. Bila tidak hadir lagi gugatan dikabulkan tanpa kedadiran tggt (verstek

E. Tuntutan rekonvensi Tergt yang punyaa tuntutan tersendiri thdp tergt dpt mengjukan tutan rekonvensi. F. Jawaban terggt: Setelah pembacaan dakwaan: Tergt dpt mengjkan eksepsi: -hakim tdk berwenang -nebis in iden -penggt tdk berwenang -ggt belum waktunya g. Persidangan. Dasar: Barang siapa endalilkan bwh dia punya sest ak atau mengajukan sua tu peristiwa untuk menguatkan hak, atau membantah hak orang lain harus membuktikan.

Alat Bukti Psl 164 HIR a. Surat; Otentik, di bawah tangan b. Keat saksi: yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Unus testis nulus testis. Saksi Biasa, saksi ahli, tertimonium de auditum c. Persangkaan: Sst yang dapt membantu menjelaska: n suatu peristiwa hukum. 4. Sumpah : a. Tambahan (suplatoir eed) c. Sumpah memutus (decisoir eed)

Putusan hakim Sifat: Menghukum (condemnatoir) Penyataan (deklaratoir) Menciptakan (konstitutif Bentuk Putusan: -Prepatori -interlokutoir -putusan akhir Fungsi vonis: -Kekuatan mengikat, alat bukti, eksekutorial

Upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK/ Reques civil

Hukum Acara Pidana I. Pengertian HAP: Van Bemmelen: Keseluruhan Aturan hukum yang dibuat oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran hukum pidana materil. Bambang Pgoernomo: Segala aspek proses penyelengaraan perkara pidana dalam hal dugaan pelangaran hukum pidana.

Fungsi Hukum Acara Pidana 1. Fungsi: a. Pencarian dan penemuan fakta / fungsi penyidikan /investigatif b. Melaksanakan penuntutan/prosequtorial c. Mencari dan menemukan kebenaran dalam suatu putusan/ fungsi yudisial d. Melaksanakan putusan/ eksekutorial

Tujuan HAP 1. Mencari kebenaran 2. Mencari keadilan/rechtbelijkheid 3. Menciptakan kepastian hukum/rechzekerheid. Pembagian HAP: 1. HAP Umum: UU No. 8 1981 2. HAP khusus: UU Pid khusus

Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (SPP) Hukum Acara Pidana merupakan sebagian dari landasan hukum bekerjanya SPP Sistem Peradilan Pidana merupakana satu kesatuan dari upaya untuk mencapai tujuan hukum pidana Sistem Peradilan Pidana terdiri dari sub sistem: a. Sub sistem kepolisian b. Sub sistem Kejaksaan c. Sub sistem Peradilan d. Sub sistem Lembaga pelasyarakatan Semua sub-sistem merupakan satu kesatuan saling kontrol dan menapai tujuan yang sama

Aparat Penegak Hukum pidana dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam Peradilan Pidana yang merupakan subjek hukum Pidana Ius Poenale dan Ius Poeniendi dilaksanakan oleh Penegak hukum: Kepolisian : Penyidik Kejaksaan : Penuntutan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan : memeriksa dan memutus perkara Pengacara : Melindungi kepentingan tersangka. Terdakwa Lembaga pemasyarakatan: Pembinaan terpidana

Asas-Asas HAP 1. Persamaan/equality 2. Praduga tidak bersalah/presumtion of innocence 3. Terbuka untuk umum/openbaarheid 4. Peradilan yang cepat dan murah 5. Kebebasan peradilan 6. Pemeriksaan di pengadilan dengan kehadiran terdakwa 7. Oral debat 8. Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa

Tahapan Perkara pidana 1. Penyidikan Serangkaian tindakan penyidik untuk menancari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu me mbuat teurang suatu Tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mulainya penyidikan: Setelah diketahui terjadinya suatu TP Mengetahui terjadinya suatu TP: a. Tertangkap tang b. Laporan c. Pengaduan

PHI Lapangan Hukum Perdata

Terminologi: Zaman Romawi hukum dibedakan atas hukum publik dan privat Hukum Publik: “Publicum just est quod specter roi romance” Hukum publik mengatur kepentingan negara romawi Hukum privat: “Privatum quod simgulrum utilatum” Hukum privat mengatur kepentingan khusus warga negara. Diterjemahkan kedalam hukum perdata, berasal dari pradoto: hukum bagi kalula mataram Van Vollen hoven: Hukum yang mengatur hubungan perorangan

Pembagian Hukum Perdata 1. 2. Hukum Perdata Tertulis Hukum Perdata tidak tertulis Tertulis: mengatur hubungan hukum yang tertulis dan dibuat serta disahkan oleh lembaga yang berwenang Tidak tertulis: hukum yang hidup di tengah masyarakat sepeti hukum adat dan kebiasaan. Perbedaan hukum perdata tertulis dan tidak tertulis: 1. tertulis dalam uu v. dalam masyarakat 2. dibuat oleh lembaga resmi v. lahir dari masy. 3. Heteronom v. otonom 4. sanksi yang tegas dan dipaksakan v tidak tegas 5. tertulis dan statis tidak terulis dan dinamis 6. menjamin kepastian hukum v. kurang menjamin kepastian hukum.

2. Pembagian hukum perdata: Perdata Barat, Perdata Islam, Perdata adat dan Perdata internasional Hukum Perdata barat: Hukum perdata dan hukum dagang Sumber Hukum Perdata: BW dan Wv. K. Beda hukum perdata Barat dan adat: 1. Individualisme v. komunalisme 2. liberalisme v. kolektivisme 3. sekularisme v religious 4. Kolonialisme dan liberalisme

KUHPdt 1. Sejarah diberlakukan tahun 1848 dengan Stb. No. 23 tahun 1957 dengan asas konkordansi 2. Hal yang diatur dalam BW a. Hukum perorangan/pribadi: hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dan kedudukan perorangan dalam hukum (persoonrecht) b. Hukum Kekeluargaan: hubungan hukum antara orang terikat perkawinan/vermogenrecht c. Hukum kekayaan; mengatur hak-hak yang diperoleh dalm hubungan dengan orang lain yang bernilai uang. d. hukum waris: cara pemimindahan hak dari orang (vermogen recht) yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. (erfrecht)

Sistimatika BW: Buku I. perihal orang /van personen Buku II. Perihak benda / van zaken Bukum III. Perihal perikatan/van berbintennis Buku IV Perihal bukti dan kadalauarsa /van bewijs en verjaring

Hukum tentang Orang Hukum tentang orang Mengatur pribadi sebagai subjek hukum yang punya hak dan kewajiban Setiap manusia adalah subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban Psl 2 BW Anak yang dalam kandungan dianggap telah dilahirkan kalau kepentingannya menghendaki. Setiap subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Namun tidak setiap subjek hukum dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Undang-undang menetapkan orang yang tidak capat berbuat (onberwaamheid).

Tidak cakap: a. Anak di bawah umum b. Sakit ingatan/ pemboros c. Wanita bersuami Di bawah umur (minderjarig): belum mencapai usia 21 tahun dan sebelumnya tidak menikah. Perbuatan hukum oleh wali sampai dewasa Dapat dilakukan pendewasaan Sakit ingatan/ pemboros: dilakukan oleh ahli atau pengampu/ curatele. Wanita bersuami: decabut dengan Perma No. 3 tahun 1969

Hukum Kekeluargaan: Mengatur hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang terikat perkawinan Sumber : BW, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Keturunan: Asal usul Keturunan seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berweang. Bila akata tidak ada, pengadilan dapat menetapkan asal usul seorang anak. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari suatu perkawninan yang. Anak yang lahir di luar perkawinan hany punya hubungan keperdataan dengan ibunya.

Kekuasaan orang tua: psal 45 UU 1/74: kedua orang ta wajib memelihara anak-anaknya sebaik-baiknya. Kewajiban anak: Seorang anak yang telah dewasa menurut kemampuannya wajib memelihara kedua orang tuanya dalam gairs keturunan ke atas kalau mereka memerlukn bantuan. Perwalian: Anak yang belum mencapai usai 18 tahun atau belum menikah, wajiba berada di bawah kekuasaan oarang tuanya. Kekuasaan orang tua dapat dicabut bila: a. Melalaikan kewajiban sebagai orang tua b. berkelakuan buruk Anak yang belum mencapai 18 tahun yang tidak di bawah kekuasaan roang tua berada dibawah perwalian:

Perkawinan: Pengertian: UU 1/74: Ikatan lahir batinanatar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tetuhahan YME. Sahnya Perkawinan: Psl 2: a. Dilaksanakan menurut agama dan epercayaan masing-masng. Tiap perkawinaa dicatat menurut peraturan yang berlaku. Asas Perkawinan: Monogami: sweorang pria hanya untuk seorang istri dan seorang wanita hanya untuk seorang suami.

Hukum Benda Pengertian Benda: Segala sesuau yang dapat menjadi objek hukum dan dapat dimiliki oleh subjek hukum. Benda melahirkan hak kebendaan bagi subjek hukum Benda dapat diklasifikasikan atas berbagai dasar: 1. Menurut sifatnya: benda bergerak dan tidak bergerak 2. Benda berwujud dan tidak berwujud Pembagian yang terpenting bagi hukum yakni benda bergerak dan tidak bergerak/tetap Benda tidak bergerak dapat karena sifatnya sepeti tanah dan bangunan, karena tujuannya seperti mesin dan alat-alat berat karena undang-undang seperti hak hipotik dan HGB Benda bergerak karena sifatnya, seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga, ternak, karena undang-undang seperti hak pakai atas benda bergerak

Pembedaan benda bergerak dan tetap penting untuk: 1. Untuk menentukan pemegang hak 2. Penyerahannya 3. Kadaluarsa 4. Pembebanannya Penyerahan benda tetap harus dicatatkan didaftar umum/dengan balik nama. Penyerahahn benda bergerak dapat dilakukan dengan nyata/fisik

Jenis-Jenis hak: 1. Hak milik: Hak terkuat dan terpebuh untuk menikmati suatu benda dan menguasasi benda itu sebebasnya atas tidak bertentangan dengan uu dan kepentingan orang lain. 2. Hak bezit (kedudukan berkuasa) Keadaan memegang kenikmatan suatu benda yang dikuasai seseorang baik secara sendiri atau bersam orang lain. 3. Hak Gadai Hak kreditur atas suatubenda bergerak yang diberikan debitur atau orang lain sebagai jaminan suatu hutang yang memeberikan wewenang kepada kreditur untuk mendapat pelusan dari penjualan benda itu 4. Hak Hipotik: Adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk memngambil pelunasan suatu utang.

Hukum Perikatan Pengertian: Mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditur. Pihak yang berkewajiban atas sesuatu disebut Debitur.

• Dalam Perikatan K dan D berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang menjadi objek perikatan. Prestasi dapat berbentu: *Memeberikan sesuatu; *Berbuat sesuatu *Tidak berbuat sesuatu Sesuatu dapat berwujud bendadalam artian tangible atau intangible. Bila masing-masing pihak tidak memenuhi prestasi maka terjadilah wanprestasi atau inkar janji atau default. Wanprestasi melahirkan suatu hak bagi masing pihak untuk melakukan tuntutan melalui negara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan

• Sebelum mengajukan gugatan pihak yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu melakukan Somasi: yakni pemberitahuan bahawa salah satu pihak telah lalai memenuhi prestasinya dan meminta yang bersangkutan untuk memenuhinya. • Bila somasi tidak diindahkan maka pihat yang dirugikan dapat mengajukan gugaan ke pengadilan: • Kalau tuntutan itu terbukti maka pengadilan harus memenuhi gugatan: • Gugatan dapat berupa : a. Tuntuan pemenuhan kewajian b. Ganti rugi

• Batalnya Perikatan Suatu Perikatan dapat: Batal demi Hukum: Bila tidak dipenuhi syarat-syarat suatu perikatan. Sejak awal perikatan ini batal sehingga dianggap tidak ada. Dapat dibatalkan: Perikatan itu sudaj berjalan kemudia salah satu pihak mengajukan pembatalan dengan alasan: a. perikatan itu batal demi hukum b. Salah satu pihak tidak cakap b. Perikatan terjadi karena paksaan, penipuan dan kekhilafan

• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Berakhirya perikatan: Pembayaran Subrogasi: pengantian debitur/kreditus Novasi: Pembaruan utang Persamaan utang Percampuran utang Pembebasan utang Karena berlaku syarat-syarat batal Karena lewat waktu/ kadaluarsa

Kontrak • Sumber perikatan a. Perjanjian (Kontrak) b. Undang-Undang Kontrak: Perbuatan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lainnya atau lebih Kontrak melahirkan akibat hukum yakni masing pihak terikat atas perjanjian yang diadakan (Pacta sunt servanda). Kontrak juga mengikat ahli waris dan pihak ketiga terkait lainnya.

• Syarat-Syarat Kontrak: a. Kesepakatan Para pihak b. Cakap untuk melakukan perikatan c. Sesuatu hal tertentu d. Sebab yang halal Syarat Tambahan: *Tertulis *Dengan akta Notaris *Dengan Akta Pejabat Tertentu ad. Sepakat: Pernyataan kehendak oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lainnya. Dalam kesepakatan terjadi pernyataan kehendak pihak yang menawarkan (offer) dan pernyataan penerimaan tawaran (acceptance).

Kapan kesepakatan lahir: a. Teori Pengetahuan: yang mewarkan mengetahui bahwa tawarannya ditrima b. Teori Kehenda: Bila adanya pernyataan kehendak dari yang menerima c. Teori Pengiriman: Kehendak suadah dikirimkan oleh yang menerima d. Teori Kepercayaan: Pernyataan kehendak dianggap layak diterima e. Teori Ucapan : Saat kesepakatan diucapkan

Ad. b. Cakap Berbuat Cakap berbuat yakni seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum: UU hanya menetukan kapan seseorang tidak cakap berbuat: *Belum dewasa *i bawah pengampuan: a. Sakit jiwa b. Tidak mampu mengurus diri sendiri *Orang Tertentu yang dilarang undang-undang Ad. C. Sesuatu hal tertentu Perjanjian harus mempunyai suatu objek yak prestasi yakni benda dengan segala bentuknya. Ad. d. Sebab yang halal: Maksud dan isi perjanjian harus tidak bertentangan dengan norma hukum dan kesusialaan

Konsekwensi perjanjian: a. Perjanjian harus dipatuhi. Alasan yang dibenarkan untuk tidak melaksanakan hanyalah Force Majour. b. Tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua pihak dan alasan yang dibenarkan hukum c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik d. Perikatan tidak bisa merugikan pihak ketiga

• a. Isi kontrak Syarat Essensialia: Syarat yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tidak dipenuhi syarat ini, maka perjanjian batal. Misalnya dalam jual beli harus ada barang dan harga. b. Syarat Naturalia: Syarat yang melekat dalam perjanjian. Tetap dianggap ada walaupun tidak dibuat secara tegas. Misalnya penjuan harus menjamin barang tersebut tidak cacat tersembunyi atau secara hukum. c. Syarat eksidentalia: Bagian yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian dan tergantung kepada para pihak untuk mengadakanya misalnya ketentuan penyerahan barang, tentang sanksi pelanggaran perjanjian.

Anatomi kontrak Perjanjian atau kontrak yang dibuat secara tertulis akan berfungsi sebagai alat bukti baik itu sebagai akta otentik atau di bawah tangan. Kontrak secara tertulis mempunyai kekuatan pembuktian butlak artinya hakim harus memutuskan berdasarkan akta tersebut kecuali ada hal-hal yang membatalkan keabsahannya. Agar kontrak yang dibuat dapat berfungsi sebagai akta harus diperhatikan syarat-syarat kontrak, serta anatomi/susunan kontrak. Para Pihak bebas menentukan bentuk kontrak asal memenuhi syarat-syarat subektif objektif dan isinya.

• 1. Secara umum anatomi kontrak terdiri dari: dul: Sesuai dengan jenis kontrak seperti jual beli, kredit, sewa, leasing , dll. 2. Kepala: Waktu dan tempat perjanjian 3. Komparisi: penyebutakn para pihak termasuk identitas lengkap 4. Sebab/dasar perjanjian: Menyangkut identitas objek perjanjian, dasar kepemilikan dan kesepakatan kedua pihak. 5. Syarat-Syarat: yang meliputi syarat esensialia, naturalia dan eksidentalia 6. Penutup: Menutup Perjanjian: Ex. Demikianlah perjanjian ini dibuat… Tanda tangan: para pihak dan saksi

Pengantar Hukum Indonesia Sumber Hukum

Pengertian sumber hukum: a. Dari mana hukum itu berasal b. Dimana ditemukan hukum tersebut Ad. a. Menunjukkan dari mana asal norma hukum atau isi, atau substansi suatu aturan hukum atau norma hukum tersebut. Disebut juga sumber hukum dalam artian mareril. a. agama, keyakinan b. Masyarakat c. filsafat d. budaya e. Iptek

Ad. b. Menunjukkan tempat atau wadah dimana aturan hukum bisa ditemukan. Disebut juga sumber hukum dalam artian formil a. UU b. Kebiasaan c. jurisprudensi d. Traktat e. Doktrin Teori sumber Hukum 1. Teori Hukum murni (Hans Kalsen) 2. Teori sejarah Hukum (Von Savigny)

UU merupakan sumber hukum utama UU dibuat oleh lembaga yang berwenang Unsur UU: -Rechtssaze/isi hukum -Anordnung/ penetapan secara tegas dan resmi Asas UU -Tidak berlaku surut (non retro actif) -Yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi -Undang-undang yang khusus mengenyampingkan yang umum (Lex specialis derigat lexi generalis) -Undang-undang yang kemudian membatalkan yang terdahuku. (lex posteriori derogat lexi anteriori) -Asas fiksi -Undang-undang tidak boleh digangu gugat (absolut)

Kebiasaan: Kebiasaan sebagai sumber hukum karena UU bersifat tidak lengkap dan selalu terlambat dengan perkembangan masyarakat. Kebiasaan: 1. Pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat. 2. Adanya perasaan dan keyakinan masyarakat bahwa perilaku tersebut harus dilakukan (dalam situasi dan kondisi yang sama) 3. Adanya sanksi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan 4. Menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat

Unsur Kebiasaan: 1. Perilaku yang berulang-ulang 2. Perasaan dan keyakinan masyarkat (opinio cesecititas) Bentuk –Bentuk Kebiasaan: a. Berlakunya menambah UU b. Berlakunya mengenyampingkan UU Perbedaan Kebiasaan dengan UU 1. Dari bawah (otonom) 2. Bersifat elastis 3. Sanksi tidak tegas 4. Bersifat lokal

HUKUM TATA NEGARA Kedudukan HTN dalam lapangan hukum: Sebagai salah satu bagian hukum publik

Pengertian Negara 1. Pengertian Negara: a. Logemann: Suatu organisasi Kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujua untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama warganya dalam mencapai tujuan-tujuannya. b. van Vollen Hoven: membedakan pengertian negra atas beberapa bagian/sudut pandang: i. Negara dalam pengertian penguasa, menunjukkan orang-orang yang melaksanakan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dala suatu wiayah tertentu.

ii. Negara dalam pengertian Persekutuan rakyat, menunjukkansekelompok orang atau suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah yang berada dalam suatu kekuasaan tertinggi menurut kaedah hukum yang berlaku bersaa

Lanjutan…. • iii. Negara dalam pengerian wilayah, yang menunjukkan suatu daerah tempat berdian suatu persekutuan masyarakat atau bangsa yang berada di bawah suatu kekuasaan tertinggi. • iv. Negara dalam pengertia fiskus/ keuangan, yang menunjukkan kekayaan yang dipegang oleh penguasa suatu persekutuan rakyat yang tinggal dalam suatu wilayah, dan didunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Unsur-unsur Negara 1. Rakyat (staatsvolk): Rakyat adalah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara yang oleh hukum negara tersebut dinyatakan sebagai warga dari negara tersebut (warga negara) Warga negars suatu negara ditetapkan berdaarkan: a. Asas Ius sangunis: yang menjadi dasar warga negara adalah keturunan (orang tua) sesorang. b. Ius Soli: Yang menjadi dasar warga negara seseorang adalah tempat kelahirannya. 2. Wilayah Suatu negara: Bagian dari permungkaan bumi yang dijadikan tempat untuk berdiam dan menjalankan kehidupan kenegaraan. Wilayah suat negara meliputi: Darat, laut dan udara

Lanjutan……. . a. Wilayah darat: daratan suatu negara yang berbatasan dengan negara lain atau wilayah teritorial negara tersebut. b. Wilayah Laut disebut juga perairan teritorial yakni wilayah laut yang tinyatakan sebagai wilayah suatu negara yang berbatasan dengan laut lepas Wilayah laut ditentukan berdasarkan: Prinsip landasan kontinen c. Wilayah udara adalah udara yang ada di atas wilayah daratan dan laut teritorial suatu negara dengan tinggi yang tidak terbatas. Fungsi wilayah: kedaulatan, konomis dan keamanan,

3. Pemerintahan yang berdaulat (staatsorgaan) Negara sebagai organisasi. Terdapat lembaga yang akan melaksanakan organisasi untuk mencapai tujuan. Lembaga negara: Montesueau: Trias politica. Legislatif Eksekutif - Yudikatif Kekuasaan dalam negara dibagi atas: Vertikal: Menunjukkan pembagian atas lembaga negara yang kedudukannya sama/sedrajat tapi bisang kekuasaan berbeda. Horizontal: Pembagian atas hirakhi atau tingkatan dari yang tinggi ke terendah 4. Pengakuan darinegara lain: Pengakuan de facto - pengakuan de jure

Bentuk-Bentuk negara 1. Berdasakan pembentukan Negara kesatuan: Kesepakatan untuk membentuk satu pemerintahan yang berdaulat dengan pelaksanaan kekuasaan secara terpusat/sentralisasi Negara Federal: Negara yang dibentuk oleh beberapa negara untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara negara menyerahkan kedaulatan kepada satu pemerintahan. Negara konfederasi: Beberapa negara berdaulat bergabung untuk membentuk suatu wadah persatuan dalam pemerintahan, namun negara anggota masih tetap punya kedaulatan.

2. Berdasarkan pemegang kekuasaan: -Demokrasi: Kekuasaan dipegang oleh rakyat -Otokrasi dipegang oleh satu pemegang kekuasaan biasanya raja Ologarkhi: Oleh sekelompok orang 3. Berdasarkan. Sifat pengaturan a. Negara hukum (rechtstaat) : Diatur oleh hukum b. Negara kekuasaan (Machtstaat): Diatur oleh pemegang kekuasaan

Bentuk/Sistem Pemerintahan 1. Berdasarkan pembagian kekuasaan a. Sentralisasi: kekuasaan secara terpusat, daerah hanya menjalankan b. Desentralisasi: Adanya penyerahan kekuasaan ke daerah c. Dekonsentrasi Pemerintahan daerah memberikan kebebasan yang agak luas kepada daerah 2. Berdasarkan Partai yang berkuasaan Pemerintahan satu partai (Mono party): Hanya satu pemerintahan yang berkuasan an menjalankan pemerintahan Multi partai: banyak partai yang membetuk pemertha

3. Berdasarkan pembentukan kabinet: a. Kabinet presidensil: Kepala pemerintahan oleh seorang presiden dan kabinet dibentuk oleh preden dan bertanggungjawab kepada presiden. b. Kabinet parlementer: Kabinet dibentuk berdasarkan kekuatan yang ada dalam parlemen dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana mentri. Kepaka negara biasanya oleh presiden atau raja

Pengertian HTN Terminologi: Hukum – Tata – Negara Tata = susunan Negara = Van Vollen Hoven: Himpunan peraturan yang mengadakan lembaga yang memebrikan kekuasaan kepada lembaga negara tersebut untuk menjalankan kekuasaan dari lembaga yang tertinggi sampai yang terendah WLG Lemeire: Sistem norma hukum yang mengatur bentuk negara, lembaga negara , penyelengaraan pemerintahan negara, kewenanagn lembaga negara dan hubungan lembaga negara satu sama lain.

Hal- hal yang diatur dalam HTN: Bentk negara, sistem pemerintahan, lembaga negara, susunan dan kewenangan lembaga negara, hubungan anatar lembaga negara hakhak dan kewajiban warga negara, hubungan anatar megara dengan lembaga negara Istilah HTN : Staatsrecht, Droit constitutionale, Vervassungsrehct, constitutional law. Sumber HTN: Tertulis dan tidak tertulis: UU traktar kebiasaan yurisprudensi, doktrin

HTN Indonesia Sejarah: 1. Zaman kolonial Belanda: Sumber utama Algemene Bepalingen van Wetgeving 2. Zaman Jepang: UU Bla Tentara Jepang, Ni. 1 tahun 1942: Mempertahankan undang-undan warisan belanda 3. Indonesia merdeka: Jepang membentuk BPUPKI menyeleidi persiapn indonesia meredeka PPKI menyiapkan uud : UUD 1945 Proklamasi: Lahirnya negara indonesia, puncak perjuangan lahirnya tata hukum nasional

Sistematika UUD 1945: 1. Pembukaan terdiri dari empat aline 2. Batang tubuh, XVI 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan 3. Pembukaan memuat: -pernyataan kemerdekaan, dasar ketuhanan -tujuan negara dasar negara Lembaga negara dalam UUD 45; -Lembaga tertinggi negara yakni MPR -lembaga tinggi negara: DPR, BPK, Presiden, DPA dan MA

UUD 1945 setelah diamendemen 1. Bentuk negara (psl 1 ayat (1) : Negara kesatuan yang berbentuk republik 2. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut (ayt (2) 3. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat): FJ Stahl: -jaminan HAM -pembagian kekuasaan - Pemerintahan berdasarkan hukum - Peradian

Decey: -Supmacy of law -equality before the law -protction of humanrihgt Kesimpulan: Prinsip legalitas -pembagian kekuasaan -peradilanang bebas -perlindungan HAM

Lebaga Negara: 1. MPR: -mengubah dan menetapkan UUD -Melanti presiden dan wakil -Memberhentikan presiden MPR terdiri dari. DPR dan DPD 2. Prediden: -Memegang kekuasaan pemeintahan -Mengajukan RUU -Menetapkan PP. , Pemegang kekuaaan tertingg. TNI, Menyatakan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan keada berbahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gelar dan tanda jasa, mengangkat/memberhentikan menteri

3. DPR: Fungs: legislasi anggaa, kontrol 4. DPD: Mengajuakan RUU yang berkaitan dengan ononomi daerah Membahas RUU tentang otonomi Pengawasan terhadap otonomi daerah 5. BPK: Memeriksan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. 6. Kekuasaan kehakiman: MA MK 7. Komisi Negara: Komisi yudisial, Komnas HAM, BI

Hukum Pidana 1. Pengertian Hukum Pidana Hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakuan serta mengatur tentang sanksi terhadap pelanggarannya. Simon: Keseluruhan perintah/larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu penderitaan/nestapa bagi barang siapa yang tidak mentaatinya. Pompe: Keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan apa saja g dijatui pidana dan apaka pidana yang bisa dijatuhkan.

Mulyatno: Bagian dari keseluruhan hukum yang berrlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar – dasar untuk: a. menentuan perbuatan mana yang tidakboleh dilakukan, yang dilarang dengan dietai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanar. b. Menentukan kapan dalam hal apa bagi yang melanggar dapat dikenakan pidana c. Menentukan dengan cara apa penggunaan pidana dapat dilaksanakan apabila yang disangka telah melanggar larang tersebut

Hukum Pidana: a. Mengatur perbuatan yang dilarang b. Siapa yang dapat dipidana c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan 2. Tujuan untuk melindungi kepentingan umum; Termasuk lapangan hukum publik.

Hukum Pidana Daad Dader Straf

Pembagian Hukum Pidana: 1. Hukum Pidana materil dan formil 2. Hukum pidana umum dan khusus 3. Sumber hukum Pidana: KUHAP dan diluar KUHP: Hukum pidana Umum Luar KUHP Hukum Pidana khusus (UU Korupsi, TPE, UU Narkotika dll)

4. KUHP: Buku I Ketentuan Umum Buku II. Kejahatan Bukum III. Pelanggaran 5. Kandungan KUHP: 1. Tentang perbuatan (daad) 2. Tentang pelaku (dader) 3. Tentang pidana (straf)

Asas-Asas Hukum Pidana 1. Asas Legalitas (Nullum delictum Nulla poena sinne praevia lege peonali) Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP) 1. Harus ada aturan hukum tertulis 2. Tidan perlaku surut (non retro actief) 3. Tidak menggunakan analogi 2. Asas Culpabilitas ( pertanggungjawaban pidana) Harus ada kesalahan

Berlakunya hukum pidana 1. Asas Teritorialitas (pasal 2 dan 3 KUHP) 2. Asas Nasional aktif/ personalitas pasal 5 ayat (1) 3. Asas nasional pasif (pasal 4 KUHP 4. Asas Universalitas: Pasal 4 sub 2, (tentang mata uang) dan pasal 4 sub 4 (pembajakan di laut)

Tindak Pidana 1. Terminologi Strafbaar dan delict (Belanda) Crime (inggris) 2. Pengertian: a. Mulyatno: b. Simons: Kelakuan (handeling) yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan ole orang yang bertanggung jawab. b. van Hamel: Kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang dirumuskan oleh uu yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan

Unsur suatu tindak pidana: a. Perbuatan: -positif/ melakukan -negtif/ tidak berbuat -kelalaian b. Bertentangan dengan hukum: a. formil / uu b. materil/ hukum dalam arti luas c. Adanya kesalahan/ sikap batin: a. Kesengajaan /dolus b. kealpaan / culpa Dipenuhi semua unsur melakukan tindak pidana

Jenis-jenis Tindak Pidana 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindak pidana umum dan khusus Kejahatan dan pelanggaran Delik materil/ formil Delik biasa/ delik aduan Delik comissionis / ommisionis Delik dolus/ delik culpa

Pertanggungjawaban Pidana Seoarang yang melakukan tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidan. Namun tidak semua orang yang melakukan tindak pidana bertangungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Untuk itu yang bersangkutan harus dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertangungjawaban pidan kemudian melahirkan pidana. Artinya pelaku dapat dipudana: Tindak pidana Pertanggungjawaban pidana Pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana: a. Kemampuan bertanggungjawab b. Kesalahan : kesalahan dan kealpaan c. Tidak ada alasan pemaaf Ad. a. Tidak diatur tetapi sebaliknya yakni tidak mampu bertgjwb(ontoerekeningvaatbaarheid) yakni pasal 45. Ad. b Kesalahan dan kealpaan dengan segala bentuknya Ad. c. perbuatan tersebut tidak dapat dibebankna kepadanya.

Pidana dan Pemidanaan Inti hukum pidana yakni pidana Pengertian: Prof. Sudarto: penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pidana: Penderitaan Tujuan pidana: a. Pembalasan/ vergelding b. Penjeraan/ deteren c. Pencegahan/preventie d. Rehabilitasi e. pemasyarakatan

Jenis-Jenis Pidana Pasal 10 KUHP a. Pidana pokok: 1. pidana mati 2. pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana tutupan 5. Pidana denda b. Pidana tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman keputusan hakim

Pidana Pokok: Bersifat alternatif: hanya bisa dijatuhkan salah satu pidana pokok Pidana tambahan bersifat aanvullen: dijatuhkan di samping pidana pokok Pidana mati: ditembak sampi mati Pidana Penjara: Dalam lembaga pemasyarakatan; Pidana penjara seumur hidup dan untuk masa tertentu; Untuk masa tertentu : Minimal satu hati maksimal 15 tahun. Dalam hal terjadi pemberatan dapat 20 tahun

Lembaga Hukum Pidana 1. 2. 3. 4. Percobaan (poging) Turut serta (deelneming) Gabungan Tindak Pidana (samenloop) Pengulangan tindak pidana (residiv)

Hukum Administrasi Negara • 1. Pengertian HAN a. AM Donner: “Untuk memahami pengertian HAN dan apangan kerjanyatidak ada salahnya melepaskan diri dari Trian Politika dan mendasarakn diri pada dua lapangan pemerintahan yang nejadi segala usaha pemerintahan. Lapangan pertama menentukan tujuan dan tugas negara, sedangkan lapangan kedua perwujudan dari tugas dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kedua lapangan ini sesuai dengan fase kehidupan negara. Fase pertama adalah lapangan politik yakni membuat keputusan keputsan dan fase kedua menyelenggarakan keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan. Lapangan kedua dan fase kedua inilah yang dimaksud dengan HAN. Jadi dalam lapangan HAN aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keputsan tentang arah dan kebijakan negarayang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan (bestuur) yang diberi kebebasan yang luas.

2. Utrecht: HAN adalah gabungan jabatan-jabatan dalam pemerintah untuk melaksanakan sebagai tugas pemerintahan dalam bidang tugas dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada badan pengadilan dan eksekutif 3. Logemann: Serangkaian kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum yang dibuat untuk memungkinkan penjabat tugas-tugas yang tetapkan untuknya.

Hubungan HTN dan HAN 1. 2. 3. 4. WLG Lameire: HTN (het staatsrecht in ruime zin) dalam arti luas di dalamnya termasuk HTN dalam arti sempit (het sttatsrecht in enge zin) dan HAN yang merupakan aturan yang harus diikuti oleh pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya Romeyn: HTN mengatur dasar-dasar dari negara sedangkan HAN mengatur mengenai pelaksanaan teknis selanjutnya. Van Vollen Hoven: Alat perlengkapan negara tanpa HTN akan lumpuh karena kekuasaan dan kewenangannya tida ada sedangkan alat perlengkapan negara tanpa HAN akan bebas karena tidak ada batasan kewenangannya. Openheimer: Hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam (staat in rust) sedangkan HAN mengatur negara dalam kedaan bergerak (staat in beweging)

Lapangan HAN • Lapangan HAN meliputi selurh tugas dan kewenangan pemerintah. Kewenangan tersbut meliputi: a. Membuat aturan (regeling) b. Membuat keputusan (beschiking) c. melakukan perbutan materil (materiele daad) Regeling: membuat peraturan segai pelaksanaan dari uu yang dibuat oleh lembaga pembuat uu/legislatif Beschikking: pelaksanaan tugas pemerntahan dalam bentuk konkrit Perbuatan materil : perbuatan dalam langan keperdataan oleh pmerintah;

Pertanggungjawaban kewenangan pemerintah: 1. regeling: Sesai denga prinsip perundanga, kalau tidak sesuai dapat diuji secara materil: 2. Keputusan: sesuai dengan prinsip sebuah keputusan: Kalau tidak, dapat diuji dalam peradilan tata usaha negara 3. Sesuai dengan hukum perdata: Kalau tidak dapat diajukan ke peradilan perdata, yakni melalui suatu gugatan keperdataan ke pengadilan neger.

Keputusan : Tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah yang berada dalam lapangan HAN berdasarkan kewenangan istimewa yang ada padanya. Utrecht: Keputusan adalah perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan kekuasaan ang khusus.

Bentuk-Bentuk Keputusan 1. Dari akibat hukum yang ditimbulkan a. Bersifat positif -melahirkan keadaan hk baru: pemberian izin -Melhirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu -Mendirikan atau membubarkan badan hukum -Memberikan hak-hak baru: sertifikat -Membebankan kewaajiban: bayar denda a. Bersifat negatif: Sebagai reaksi dari permohonan -Pernyataan tidak berwenang -Tidak dapat diterima -Penolakan

2. Dari sifatnya: a. Konstitutif: Menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak ada oleh orang yang namanya ada dalam keputusan b. Deklaratoir/menyatakan: Kep untuk mengakuai hak yang sudah ada: pemberian cuti. 3. Lama berlakunya: a. Keputusan kilat: Keputusan yang berlakunya hanya seketika saja: kep merubah redaksi lama, penarikan suaut keputusan, pernyataan suatu keputusan dapat dilaksanakan b. Keputusan tetap: Mempunyai akibat hukum yang tetap sampai dibatalkan. dicabut lagi.

Sahnya suatu keputusan Syarat-syarat: 1. Dibuat oleh badan yang berwenang 2. Diberi bentuk sesuai peraturan yang menjadi dasar 3. Memenuhi prosedur pembuatannya 4. Tidak memuat cacat juridis a. penipuan, paksaan, kesesatan/kelalaian 5. Isi dan tujuan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan yang mendasarinya.

Akibat Hukum Keputusan yang tidak sah: a. Kep. Yang batal demi hukum mengakibatkan keadaan kembali seperti semula dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. b. Kep. Yang bata mutlak yakni pembatalan dapat dituntut semua orang c. Kep. Yang batal nisbi hanya dapat dituntut pihak tertentu saja. d. Keputusan yang dapat dibatalkan: Pembatalan hanya dapat ditetapkan hakim atau instansi yang berwenang. Pembatalan tidak berlaku surut.

Keputusan yang tidak sah: 1. Keputusan yang batal demi hukum: Keputusan yang oleh hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun. a. batal mutlak: pembatalannya apat dituntut oleh setiap orang b batal nisbi: dapat dituntut oleh orang terentu saja 2. Kep yang dapat dibatalkan: Keputusan yang oleh hukum dianggap masih sampai adanya pembatalan oleh lembaga yang berwenang, sehingga perbuatan dan akibat hukum masih sampai ada pembatalan.

Pengantar Hukum Indonesia Politik Hukum

I. Pengertian: A. Politk Hukum berasal ari kata Politik dan hukum. Politik berasal dari kata Yunani yakni politikos, yang berasal dari polis = kota dan tikos = negara. B. Berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang mengkaji ketatanegaraan atau pemerintahan C. Pilitik hukum berasal dari kata Belanda yakni rechtspolitiek atau legal policy dari bahasa Inggris.

II. Definisi 1. T. M. Radie: Pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. 2. Sudarto: Politik hukum meliputi: a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan adan situasi pada suatu waktu. b. Kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang digunakan untuk mengekpressikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitakan: Pemilihan penetapan dan pemberlakuan

Pengertian Politk hukum mencakup: 1. Usaha untuk menetapkan dan menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. 2. Menyesuaikan peraturan dengan keadaa dan konidisi dan perkembangan masyarakat. 3. Usaha dan upaya untuk mencapai tujuan nasional 4. Usaha yang dilakukan olerh badan atau lembaga negara yang berwenang.

III. Politik Zaman Hindia Belanda A. Politik hukum diarahkan untuk sesuai dengan tujuan penjajahan atau kolonialisme, yakni membuat aturan hukum untuk melindungi kepentingan penjajah.