PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI BUDIMAN ABDULAH SE

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI BUDIMAN ABDULAH, SE, MM

Apa itu Hukum? ? keseluruhan kumpulan peraturan"peraturan atau kaidah"kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi (Prof. Soedkno Mertokusumo)

Hukum adalah dimana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri. (Aristoteles) Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula. (Prof. Subekti, SH. )

Sumber-Sumber Hukum Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan yang biasanya bersifat memaksa.

Sumber-Sumber Hukum HUKUM Material Formal

Sumber-Sumber Hukum Material adalah Keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau meteri (jiwa) hukum. (perspektif) Sumber Hukum Material adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukumitu sendiri

KAIDAH NORMA Norma atau Kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur dan aman. Disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertingkah laku. Norma juga dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Si pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat atau tanggung jawabnya atas perbuatan itu. Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi itu harus sesuai atau selaras dengan wujud, bentuk, dan, jenis normanya.

Norma–norma yang berlaku di masyarakat ada empat macam, yakni sebagai berikut 1. Norma Agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari TUHAN. 2. Norma Moral/Kesusilaan, yaitu peraturan/kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. 3. Norma Kesopanan, yaitu peraturan/kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia. 4. Norma Hukum, peraturan/ kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau Negara yang sifatnya mengikat dan memaksa.

Macam norma di atas dapat diklasifikasikan Norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi Norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan antarpribadi Norma Agama/Reli g Norma Moral/Kesu silaan Norma Adat/Kesop anan Norma Hukum

Macam-macam sumber hukum formal 1. Undang-Undang UU dalam arti material; peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. (UUD, TAPMPR, UU)UU dalam arti formal; setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut Undangundang. (Pasal 5 ayat (1)) Syarat-Syarat berlakunya undang-undang Diundangkan dalam Lembar Negara (LN) oleh mentri sekertaris Negara. Tanggal berlakunya undang-undang mulai dari tanggal undang-undang itu ditetapkan.

Berakhirnya kekuatan suatu undang-undang Jangka waktu yang telah ditentukan telah lampau atau sudah kadaluarsa Keadaan Untuk apa undang-undang sudah tidak ada lagi. Undang-undang sudah dicabut dengan tegas oleh instansi/lembaga yang membuat atau instansi/lembaga yang lebih tinggi kedudukamnya Telah dibuatnya undang-undang yang baru yang isinya Keputusan-keputusan bertentangan dengan undang yang dulu/ telah direvisi.

Lanjutan… 2. Kebiasaan (hukum tidak tertulis); perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima sertadiakui oleh masyarakat. Dalam praktik pnyelenggaraan Negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. 3. Yurisprudensi; keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedomanoleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.

Lanjutan. . 4. Trakat perjanjian yang dibuat oleh dua Negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadikepentingan Negara yang bersangkutan. Macam-macam trakat Traktat bilateral adalah perjanjian yang dilakukan hanya oleh dua Negara misalnya, Indonesia menjalin perjanjian internasinal dengan jepang dalam bidang perdagangan (eksport-import) Traktat multilateral adalah perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama Negara dikawasan atlantik utara (NATO), perjanjian internasional dalam bidang dana moneter/keuangan (IMF).

Macam-macam sumber hukum formal 5. Doktrin; pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum danpenerapannya. UUD 1945 PERATURAN DAERAH KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PEMERINTAH RIKETETAPAN MPR RI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU (PERPU)

TUJUAN HUKUM Dalam literatur hukum, dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis mendasarkan pada etika. isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sedangkan teori utilities, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakt. Pada hikikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar

Kodifikasi Hukum Kodifikasi hukum adalah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Kodifikasi hukum timbul akibat tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum. Kodifikasi hukum dibutuhkan untuk menghimpun berbagai macam peraturan perundang-undangan. Tujuan kodifikasi hukum tertulis adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Kodifikasi hukum yang ada di Indonesia antara lain KUHP, KUH Perdata, KUHD, dan KUHAP

Macam-macam kodifikasi hukum 1. Kodifikasi terbuka Kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan diluar induk kondifikasi. Pertama atau semula maksudnya induk permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam suatu buku kumpulan peraturan yang sistematis, tetapi diluar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan dalam kumpulan peraturan pertama tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri sistem ini mempunyai kebaikan ialah: Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebutsebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan

Macam-macam kodifikasi hukum 2. Kodifikasi tertutup Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan. Dulu kodifikasi tertutup masih bisa dilaksanakan bahkan tentang bidang suatu hukum lengkap dan perkasanya perubahan kehendak masyarakat mengenai suatu bidang hukum agak lambat. Sekarang nyatanya kepeningan hukum mendesak agar dimana-mana yang dilakukan adalah kodifikasi Terbuka.

Perbedaan Bentuk Dalam Hukum • Hukum Tertulis (Statute law = Written Law) Yaitu hukum yang di cantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan. Hukum tertulis adalah hukum yang di cantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu

Lanjutan Ø Hukum tertulis yang dikodifikasikan Contoh : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ø Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan Contoh : Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres)

Lanjutan. . 2. Hukum tidak tertulis Ø Hukum adat Contoh : Berpakaian harus sopan dll.

Keterangan Para Ahli • Moeljatno (Hukum Pidana) Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk. a. menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. b. menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Keterangan Para Ahli • Sudikno Mertokusumo (Hukum Perdata) Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat

Keterangan Para Ahli • CST. Kansil (Hukum Dagang) Hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laba. . Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. (Hukum Acara Pidana) Hukum Acara Pidana adalah Sederet aturan yang mmuat peraturan dan tata cara bagaimana badan-badan pemerintahan berkuasa, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib mengadakan tindakan hukum pidana sebagai tujuan negara.

ekonomi dan hukum ekonomi Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity). Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia, hukum ekonomi berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan pengharapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat Sunaryati Haryono memberikan Pengertian hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosia Ada 2 ØHukum ekonomi pembangunan ØHukum ekonomi sosial

Hukum ekonomi pembangunan Hukum ekonomi sosial seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal) seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan)

TERIMAKASIH