Rancangan RPJMN 2015 2019 Prioritas Kesehatan dan Pendidikan

Rancangan RPJMN 2015 - 2019 Prioritas Kesehatan dan Pendidikan Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Se-Wilayah Maluku dan Papua Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan Ambon, 8 Desember 2014

PENDUDUK INDONESIA Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk, 1971 -2010 Sumber: Sensus Penduduk 1971 -2010 • Jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 205, 1 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 237, 6 juta jiwa pada tahun 2010. • Laju pertumbuhan penduduk yang menurun signifikan menjadi 1, 45% dalam periode 1990 -2000 meningkat kembali menjadi 1, 49% dalam periode 2000 -2010 2

Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi 2000 – 2010 1. Laju pertumbuhan penduduk di beberapa daerah masih sangat tinggi. 2. Sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka kelahiran total. Hanya beberapa daerah yang pertumbuhannya tinggi karena faktor migrasi, seperti Kepulauan Riau. 3. Isu tingginya laju pertumbuhan penduduk harus mendapat perhatian dari seluruh pemerintah daerah karena pengaruhnya pada keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 3

Peluang Bonus Demografi di Indonesia • Terjadi penurunan angka ketergantungan dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi Trend Rasio ketergantungan 2010 -2035 2028 -2031: Dependency Ratio terendah (46, 9%) 2011: Proporsi penduduk usia produktif >50% Sumber: Proyeksi Penduduk 2010 -3025 *) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0 -14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15 -64 th Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik (usia anak sd lansia, perempuan dan laki-2) - Tenaga kerja produktif, termasuk tenaga kerja perempuan - Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan lingkungan Slide - 4

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi Waktu terjadinya bonus demografi berbeda antarprovinsi dan tidak semua provinsi dapat menikmatinya sebelum tahun 2035 WILAYAH SULAWESI 60. 0 55. 0 50. 0 45. 0 40. 0 35. 0 2015 2020 2025 2030 2035 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Indonesia WILAYAH SUMATERA 65. 0 35. 0 2015 2020 Aceh Sumatera Barat Jambi Bengkulu Bangka Belitung Indonesia 2025 2030 Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Riau 2035 5

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi Waktu terjadinya bonus demografi berbeda antarprovinsi dan tidak semua provinsi dapat menikmatinya sebelum tahun 2035 WILAYAH JAWA, BALI & NUSA TENGGARA 75. 0 70. 0 65. 0 60. 0 55. 0 50. 0 45. 0 40. 0 35. 0 30. 0 2015 2020 DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur 2025 2030 WILAYAH MALUKU & PAPUA 75. 0 2035 Jawa Barat DI Yogyakarta Banten Nusa Tenggara Barat Indonesia 2010 2015 2020 2025 Maluku Utara Papua Indonesia 2030 2035 Papua Barat 6

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi Waktu terjadinya bonus demografi berbeda antarprovinsi dan tidak semua provinsi dapat menikmatinya sebelum tahun 2035 65. 0 WILAYAH KALIMANTAN 60. 0 55. 0 50. 0 45. 0 Catatan: Proyeksi untuk Kalimantan Utara masih digabung dengan Kalimantan Timur 40. 0 35. 0 2015 2020 2025 2030 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 2035 Indonesia 7

TFR PER PROVINSI • TFR di tingkat nasional tidak mengalami penurunan secara berarti dalam 1 dekade terakhir. • Pada tahun 2012 masih banyak provinsi yang TFR-nya diatas 3, dan hanya DI Yogyakarta yang TFRnya sudah mencapai target tahun 2025 sebesar 2, 1. • Pelaksanaan program KB perlu diperkuat kembali tidak hanya untuk menurunkan TFR dan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 8

Kesenjangan angka penggunaan kontrasepsi (CPR, semua metode) antarprovinsi dan kab/kota dalam provinsi, 2012 Sumber: diolah dari data SUSENAS 2012 • • Program KB melemah dalam 10 tahun terakhir Secara nasional angka penggunaan kontrasepsi (CPR) masih rendah (62%) Kesenjangan antardaerah masih sangat tinggi Masih banyak kab/kota yang mempunyai CPR dibawah 40% 9

Sasaran 2019 dan Arah Kebijakan Baseline (SP 2010 dan SDKI 2012) Target 2019 No Indikator 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 1, 49 1, 19% (2015 -2020) 2. Angka Kelahiran Total (TFR) 2, 6 2, 3 3. Prevalensi penggunaan Kontrasepsi All Methode 62% 66% 4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 11, 4% 8, 5% Arah Kebijakan Kependudukan dan KB, a. l. : • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat • Menguatkan advokasi-KIE tentang program KKBPK di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat • Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga • Menata, menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di tingkat pusat dan daerah 10

KESEHATAN

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak KONDISI UMUM: § AKI menurun hingga tahun 2012 namun kemudian meningkat kembali § Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal § Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kotadesa Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal 12

MEMPERCEPAT PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Permasalahan: Double burden of malnutrition: Dalam kurun waktu yang sama, terjadi permasalahan gizi kurang serta gizi berlebih Persentase Kekurangan Gizi pada Anak Balita berdasarkan Pengeluaran per Kapita Riskesdas 2013 § Kekurangan gizi pada anak balita masih cukup tinggi, seiring dengan balita kurus dan stunting. Di sisi lain obesitas (kelebihan berat badan) pada balita mulai meningkat, § Cakupan status kekurangan gizi terjadi terutama pada penduduk tidak mampu (Q 1), sebagaimana juga balita kurus dan balita stunting, § Balita kelebihan berat badan terjadi tidak hanya pada kelompok penduduk miskin tetapi juga pada kelompok penduduk kurang mampu. 13

Isu Strategis RPJMN 2015 -2019 1. 2. 3. 4. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas 5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan 6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi 9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional 14

Sasaran RPJMN 2015 -2019 Sasaran/Indikator Status Awal Target 2019 359 (SDKI) 346 (SP 2010) 32 306 19, 6 17 32, 9 28 1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat § § • • Menurunnya angka kematian ibu per 100. 000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian bayi per 1. 000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) Sasaran/Indikator Status Awal 24 Target 2019 2. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan § Prevalensi tuberculosis (Tb) per 100. 000 penduduk 297 245 § Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) § Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 0, 43 212 < 0, 5 300 § Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) § Prevalensi berat badan lebih dan obesitas penduduk usia 18+ (persen) § Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun 25, 8 28, 9 23, 4 28, 9 7, 2 5, 4 15

Sasaran RPJMN 2015 -2019 Sasaran Status Awal Target 2019 0 5600 71, 2 95 10 477 3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan § Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi § Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi § Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan § Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51, 2 95 § Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan § Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 1. 920 4. 700 29 39 § Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75, 5 90 § Persentase obat yang memenuhi syarat 96, 8 99, 0 16

Arah Kebijakan 1 Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas Strategi 1. Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan terutama di daerah DTPK; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja; 3. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS); 4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia; 6. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; serta 7. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia terutama di daerah DTPK 17

Arah Kebijakan 2: Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Strategi 1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; 2. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1. 000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin dan ibu hamil terutama pada kelompok termiskin; 3. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan; 4. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengembangan anak usia dini holistik integratif (Posyandu dan Pos PAUD) terutama pada ibu hamil, wanita usia subur, balita dan anak kelompok termiskin; 5. Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta 6. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi. 18

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Strategi 1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit terutama di daerah kumuh dan DTPK; 2. Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 3. Pelayanan kesehatan jiwa; 4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah terutama di daerah DTPK dan kelompok masyarakat miskin; 5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan; 6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan; 7. Peningkatan pengendalian faktor risiko biologi, perilaku dan lingkungan; 8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene terutama di daerah DTPK; 10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 19

Arah Kebijakan 4: Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Strategi 1. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap; 2. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjsama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta 3. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu; 4. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif yang bersifat perorangan 5. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standard guideline pelayanan kesehatan; 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan dan; 7. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta. 20

Arah Kebijakan 5: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Strategi 1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas dan jaringannya dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit tranfusi darah dalam rangka penurunan kematian ibu terutama di daerah DTPK; 2. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan; 4. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya; 5. Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta terutama di daerah DTPK; serta 6. Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer. 21

Arah Kebijakan 6: Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Strategi 1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota terutama di daerah DTPK; 2. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar; 3. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standard guideline pelayanan kesehatan; 4. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama di daerah DTPK; serta 6. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah 22

Arah Kebijakan 7: Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Strategi 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus (affirmative policy); 2. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; 3. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer; 4. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan; serta 5. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan. 23

Arah Kebijakan 8: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Strategi 1. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik terutama di daerah DTPK; 2. 3. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat; 4. Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan; 5. Penguatan upaya kemandirian di bidang bahan baku obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta peningkatan bahan baku produksi bahan kimia sederhana; 6. Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); 7. 8. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; Peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi; Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen. 24

Arah Kebijakan 9: Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Strategi 1. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; 2. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; 3. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor; 4. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha; 5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; 6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan 25

2. NAWACITA DAN QUICK WINS KESEHATAN 26

Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wapres (Dalam Dokumen Nawa Cita) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Inisiasi Kartu Indonesia Sehat Memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga khususnya untuk penduduk di perdesaan daerah terpencil Sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan Mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, AKBA, HIV/AIDS, penyakit menular dan penyakit tidak menular UU Tentang Kesehatan, UU Keperawatan, pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS Kesehatan Pelayanan publik dasar prima melalui pembangunan 50. 000 rumah sehat dan 6. 000 puskesmas perawatan Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani

Quick Wins Kartu Indonesia Sehat Masalah KISehat/Kesehatan Masalah: Biaya kesehatan mahal, tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, pertumbuhan kestersediaan air bersih melambat, dan penurunan luas lingkungan kumuh dan tercemar, lambat. Program Sumber Pendanaan Integrasi dan Interrelasi dengan Program Lain Sasaran 1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda. Nirbudget Pemberdayaa n Perempuan; Kepesertaan SJKN PBI menjadi 140 juta dari 120 juta PBI; 2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Toli-toli, Kab. Berau, Kab. Pasuruan, Kab. Mamuju). APBN 3. Sistem/inpres kerja sama puskesmas dengan unit transfusi darah untuk pencegahan kematian ibu melahirkan. Nirbudget (minor budget) 4. Pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten kepulauan. Nirbudget (minor budget) Lingkungan Hidup Program Lanjutan Anggaran kesehatan menjadi 2, 8% dari GDP dari 2, 5% dari GDP; Kabupaten dengan APBD kesehatan >10% menjadi 55% dari 45%; Penderita gizi buruk turun menjadi 15% dari 19, 6%; Menerapkan online puskesmas 10% dan online RSUD 201% Kematian ibu melahirkan menjadi 100 per 100. 000

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Maluku Utara Provinsi : Maluku PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 29 Puskesmas baru 7 Puskesmas menjadi rawat inap PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 30 Puskesmas baru 0 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 85 Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas 20 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 164 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 105 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 74 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 73 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 58 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 50 Pusling roda 4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 6 Kabupaten 7 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar 8 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 11 RS Daerah Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 8 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 3220 orang Bantuan Operasional Kesehatan Rp 157, 3 M untuk 156 Puskesmas (20152019) Pemenuhan pengangkatan dan 2565 orang penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) Bantuan Operasional Kesehatan Rp 223, 5 M untuk 226 Puskesmas (2015 -2019) 29

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Papua Barat PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 31 Puskesmas baru 3 Puskesmas menjadi rawat inap Provinsi : Papua PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 31 Puskesmas baru 28 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 80 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 122 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 327 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 55 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 6 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 60 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 201 Pusling roda 4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 10 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 19 Kabupaten 4 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 4 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar 1 RS Pusat Rujukan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 9 RS Daerah Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 24 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 2535 orang Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 3225 orang Bantuan Operasional Kesehatan Rp 218, 1 M untuk 178 Puskesmas (2015 -2019) Bantuan Operasional Kesehatan 30 Rp 559, 5 M untuk 425 Puskesmas (2015 -2019)

PENDIDIKAN

Rancangan RPJMN 2015 -2019 Prioritas Pendidikan Isu Strategis 1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun 2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK 4. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi 5. Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini 6. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa 7. Peningkatan Pendidikan Keagamaan 8. Peningkatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental 9. Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan 10. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Dasar APS 13 -15 tahun antar provinsi dan kab/kota APS penduduk usia 7 -24 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012. • Kesenjangan APS penduduk usia 13 -15 tahun antarkabupaten/ kota masih lebar, yaitu antara 13, 1 persen (Pegunungan Bintang, Papua), sampai dengan 100 persen (Kota Yogyakarta dan Kota Kediri). • Masih terdapat kesenjangan taraf pendidikan antarstatus sosial-ekonomi keluarga. APS penduduk usia 13 -15 tahun pada Kuantil 1 sebesar 81, 0 persen sedangkan pada Kuantil 5 sebesar 94, 9 persen. Tantangan dalam memenuhi layanan pendidikan dasar yang berkualitas: meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin. 33

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Menengah APS 16 -18 tahun antar provinsi dan kab/kota Papua Kepulauan Bangka. . . Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Gorontalo Sumatera Selatan Jawa Tengah Banten Jambi Sulawesi Tengah Lampung Nusa Tenggara Barat DKI Jakarta Sulawesi Selatan Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Riau Bengkulu Papua Barat Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau Sumatera Utara Bali Kalimantan Timur Sumatera Barat Aceh DI Yogyakarta 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Angka kab/kota terendah Rata-rata provinsi ü Masih terdapat kesenjangan APS penduduk usia 16 – 18 tahun antarkelompok pendapatan. ü Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten dalam provinsi Angka kab/kota tertinggi Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16 -18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2000 -2012 Tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas: • meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajar 12 Tahun terutama kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. • meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitasnya • membangun sistem yang lebih komprehensif termasuk dengan alternatif diferensiasi kurikulum agar siswa dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal. Sumber: Susenas 34

Perbandingan tingkat kelulusan siswa SMP dengan menggunakan ujian nasional dan nilai akhir menurut provinsi, 2012/2013 Pada jenjang SMP, 44% siswa tidak lulus dalam UN 2013. Hampir seluruhnya (99%) lulus karena nilai sekolah yang tinggi kelulusan tidak menggambarkan kualitas Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran: • Membangun dan menerapkan sistem jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh • Memperbaiki pelaksanaan kurikulum • Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif 36

Belum Meratanya Distribusi Guru Perkembangan jumlah murid, guru, dan rasio murid: guru Perkiraan jumlah guru menurut usia dan jumlah pensiun per tahun Sumber: diolah dari database guru tahun 2012 Sumber: Suharti, 2013 Rasio murid: guru semakin mengecil • Jumlah dan distribusi guru masih perlu diperbaiki • Gelombang pensiun dalam beberapa tahun ke depan merupakan peluang untuk membenahi pengadaan dan persebaran guru 37

Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan • Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen • Guru yang diangkat setelah tahun 2005 tidak selalu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga beban untuk meningkatkan kualifikasi guru tak kunjung terselesaikan. • Sementara terkait dengan Penyelenggaraan pendidikan keguruan belum sepenuhnya dapat menghasilkan guru yang kompeten. • Di sisi lain jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi masih rendah. Tantangan dalam meningkatkan manajemen, pendidikan guru & reformasi LPTK: • • Memperbaiki distribusi guru antardaerah dan antarsatuan pendidikan Memperbaiki kinerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru Meningkatkan akuntabilitas guru untuk memenuhi beban dan tanggung jawab mengajar Meningkatkan kompetensi LPTK untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Guru 38

Kondisi Umum Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter 1. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. 2. Proses pembelajaran dalam pendidikan agama kurang menyediakan ruang bagi upaya membangun wawasan kemajemukan dalam kehidupan Keagamaan 3. Penghayatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan tampak mulai melemah, yang berdampak pada tantangan melahirkan warga negara yang baik (melalui proses pendidikan), terutama di kalangan penduduk usia muda. 4. Maraknya perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika sosial. 5. Makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku di kalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Tantangan : 1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta internalisasi nilai-nilai kebajikan dan akhlak mulia, 2. menumbuhkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa pemeluk agama yang berbeda. 3. memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi, untuk memperkuat daya rekat dan harmoni sosial di dalam masyarakat multikultural. 4. memantapkan pendidikan budi pekerti untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian peserta didik. 39

SASARAN POKOK PENDIDIKAN TAHUN 2015 -2019 NO Pembangunan Tahun 2014 Tahun 2019 a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8, 1 tahun (2013) 8, 8 tahun b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94, 1% (2013) 96, 1% c. Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B 50, 4% (2013) 68, 4% d. Rasio APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya. e. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyembangkan kepribadian peserta didik. f. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.

PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN a. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas b. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas 41

Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penanganan akses pendidikan di daerah pasca konflik, etnik minoritas, dan daerah 3 T 2. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Berkualitas a) Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas, antara lain melalui KIP dan pembangunan sarana prasarana pendidikan b) Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. c) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penatanan Kembali Kurikulum dan Evaluasi Sistem Penilaian Pembelajaran Pemberian Jaminan Hidup yang Memadai dan Pengembangan Karir Bagi Guru Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Seluruh Wilayah Rekruitmen Guru Yang Berkualitas dan Distribusi Guru Yang Merata Pemberian Subsidi kepada PTN untuk Memperbesar Akses Penduduk Tidak Mampu Peningkatan Pembiayaan Litbang 43

Arah Kebijakan dan Strategi (1) 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas pelayanan, pengembangan kurikulum, dan sistem penilaian yang komprehensif. 2. 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru. 4. 5. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru. 6. Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. 7. 8. 9. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meningkatkan Kualitas LPTK, antara lain dengan menjamin kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK dan pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru. Memberikan jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir. Meningkatkan kemampuan keaksaraan penduduk dewasa. Meningkatkan kesempatan orang dewasa untuk mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas. 44

Arah Kebijakan dan Strategi (2) 10. Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas. 11. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PT. 12. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif. 13. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, industri. 14. Peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur. 15. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbukan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. 16. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik. 17. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. 45

QUICK WINS DAN PROGRAM PRIORITAS LAINNYA 46

Prov. Maluku Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan No. Target Quickwins : 1 Kegiatan 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 119. 285 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 4. 415 SMP (siswa) 40. 028 MTs (siswa) 6. 454 SMA/SMK (siswa) 24. 260 MA (siswa) 2. 805 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 2 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 2 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 2. 032 2 BOS MI (siswa) 19. 500 3 BOS MTs (siswa) 13. 718 4 BOS MA (siswa) 6. 428 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non. PNS 1 USB SD *) 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 14. 360 6 Rehab ruang kelas madrasah 69 4 BOS SMA (siswa) 69. 693 7 RKB madrasah 29 5 BOS SMK (siswa) 19. 734 6 USB SMA 0 7 USB SMK 4 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 9 Pendirian Akademi Komunitas 16 386 0 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 165

Prov. Maluku Utara Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan No. Target Quickwins : 1 Kegiatan 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 54. 006 MI (siswa) 2. 410 SMP (siswa) 16. 676 MTs (siswa) 4. 399 SMA/SMK (siswa) 10. 246 MA (siswa) 2. 830 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 2 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 2 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 1. 530 2 BOS MI (siswa) 16. 619 3 BOS MTs (siswa) 15. 568 4 BOS MA (siswa) 7. 462 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non. PNS 1 USB SD *) 0 2 USB SMP *) 6 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 13. 375 6 Rehab ruang kelas madrasah 70 4 BOS SMA (siswa) 41. 288 7 RKB madrasah 35 5 BOS SMK (siswa) 17. 406 6 USB SMA 0 7 USB SMK 0 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 9 Pendirian Akademi Komunitas 386 0 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 130

Prov. Papua Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan No. Target Quickwins : 1 Kegiatan 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 200. 228 1. 299 SMP (siswa) 66. 723 MTs (siswa) 394 SMA/SMK (siswa) 46. 461 MA (siswa) 300 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 2 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 2 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 1. 291 2 BOS MI (siswa) 9. 509 3 BOS MTs (siswa) 3. 413 4 BOS MA (siswa) 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non. PNS 95 8. 245 6 Rehab ruang kelas madrasah 61 7 RKB madrasah 28 Program Prioritas Lainnya : 1 USB SD *) 6 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 4 BOS SMA (siswa) 61. 282 5 BOS SMK (siswa) 28. 206 6 USB SMA 0 7 USB SMK 4 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 9 Pendirian Akademi Komunitas 88 800 0 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 982

Prov. Papua Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target Quickwins : 1 Kementerian Agama No. Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar 1 SD (siswa) 63. 912 SMP (siswa) 19. 778 SMA/SMK (siswa) 13. 349 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 1 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 0 Program Prioritas Lainnya : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 1. 073 MTs (siswa) 865 MA (siswa) 526 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 1. 785 2 BOS MI (siswa) 7. 850 3 BOS MTs (siswa) 4. 094 1. 871 1 USB SD *) 3 4 BOS MA (siswa) 2 USB SMP *) 12 5 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 5. 950 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non. PNS 4 BOS SMA (siswa) 24. 834 6 Rehab ruang kelas madrasah 61 5 BOS SMK (siswa) 14. 083 7 RKB madrasah 29 6 USB SMA 0 7 USB SMK 0 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 90 9 Pendirian Akademi Komunitas 0 10 Politeknik Negeri Fakfak 1 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 110

MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 51

Sasaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 52

Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 53

Quick Wins Revolusi Mental NO QUICK WINS K/L 1 Inpres kepada semua instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk memulai Kampanye Revolusi Mental dan Restorasi Sosial; 2 Surat Himbauan kepada Perusahaan-perusahaan swasta untuk memulai kampanye Revolusi Mental dan Revolusi Sosial; 3 Mewajibkan semua lembaga penyiaran (sebagai pengguna frekuensi publik) untuk melakukan Kampanye Publik atau menyediakan durasi iklan layanan publik untuk Kampanye Revolusi Mental dan Restorasi Sosial, paling kurang 6 x 30 detik per hari, termasuk jatah penayangan pada primetime; 4 Penerbitan Surat Perintah Presiden untuk Penyusunan Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah; 5 Penerbitan Surat Perintah Presiden kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk Mengoptimalkan Peran Aparat Kepolisisan dan Kejaksaan sebagai Aparat Terdepan dalam Mewujudkan Tertib Sosial; 6 Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 (Lima) Daerah; 7 Instruksi Presiden untuk Penerapan Sikap-sikap Pelayanan Aparat dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik; 8 Membangun proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap, di 1. 200 kecamatan Kem. PAN-RB, Kemkominfo, Kepolisian, Ekraf, Kemdikbud, Kem. Par, Kem. Maritim, Kem. LH, Kempora 9 Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah 10 Kampanye Budaya Maritim mulai awal November 2014 dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara bulan Desember 2014 sebagai puncak kampanye Budaya Maritim; 11 "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan; 12 Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik. 54

Program Lanjutan Revolusi Mental NO PROGRAM LANJUTAN K/L Penayangan film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap, di tiap kecamatan; Pembuatan film, atau Pemberian Subsidi bagi Produksi Film yang Mengandung Pesan 2 -Pesan Revolusi Mental dan Restorasi Sosial; Kemdikbud, Kemkominfo 3 Lanjutan Gerakan Menuju Indonesia Ramah; Kem PANRB 1 4 Penerbitan, atau Pemberian Subsidi Penerbitan, buku-buku Edukasi Pendidikan Mental; Kemdikbud 5 Pencanangan Pilot Project dan Inisiasi Percontohan Komunitas Berkarakter; Kemdikbud 6 Penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi Role Model dalam Revolusi Mental; Kemdikbud Penghargaan tahunan dari Presiden kepada pahlawan-pahlawan perubahan sosialbudaya. Kemdikbud 7 8 Penguatan sistem penegakan hukum. 9 Pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman, atlet, dan ilmuwan yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional. Kemkumham Kemdikbud 10 Sinergi program yang digagas komunitas dengan program pemerintah. Kemdikbud 11 Stimulasi pembuatan film layar lebar dan miniseri dengan tema revolusi mental. Kemdikbud, Kemkominfo 12 Dialog budaya antara pemerintah dan jejaring komunitas revolusi mental. Kemdikbud 55

Quick Wins dan Program Lanjutan Pemuda dan Olahraga NO. PROGRAM K/L QUICK WINS 1. Pembentukan Panitia Inti Asian Games 2018 Kemenpora 2. 3. Penobatan para Role model Pemuda Indonesia Penataan Kemenpora, KOI, dan KONI dalam rangka mempersiapan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi Pilot project block grant seperti Inpres, di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, oleh Kemenkeu, BAPPENAS , Kemendgari dan Pemda serta block grant di tingkat kementerian dengan pelaksana Kemenpora PROGRAM LANJUTAN Pekan Olahraga Maritim Pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman, atlet, dan ilmuwan yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional Kemenpora 4. 1. 2. Kemenpora, Kemendikbud 56

Papua Maluku Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Komunitas Budaya Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Museum Sonyige Malige, Tidore Taman Budaya Maluku Pembangunan proyek percontohan ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental TARGET 5 komunitas budaya 3 Rumah Budaya 1 Museum 1 Taman Budaya 5 Unit Maluku Utara Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Museum Perang Dunia II dan Trikora TARGET 1 Museum QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Komunitas Budaya TARGET 5 komunitas budaya Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara 3 Rumah Budaya Taman Budaya Papua 1 Taman Budaya Museum Noken Pertemuan Periodik warisan budaya Tak Benda 1 Museum 1 Warisan Budaya Papua Barat Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Museum Mansinam TARGET 3 Rumah Budaya 1 Museum

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DISPARITAS IPG ANTARPROVINSI TAHUN 2013 Indeks Pembangunan Gender(IPG ): merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan variabel kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (tingkat melek aksara dan angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi), dan ekonomi (pendapatan) yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sumber: BPS 59

DISPARITAS IDG ANTARPROVINSI TAHUN 2013 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan variabel keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian. Sumber: BPS 60

Sasaran 2019 No Indikator Baseline (SP 2010 dan SDKI 2012) Target 2019 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 69, 6 (2013) Meningkat 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70, 5 (2013) Meningkat Prevalensi kekerasan terhadap anak Anak laki-laki: 47, 45 persen; Anak perempuan: 35, 05 persen (2013) Menurun 3 Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, a. l. : • Peningkatan kualitas hidup dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan • Meningkatkan perempuan di bidang politik • Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan • Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan • Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal

TERIMA KASIH