RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020 2024 BIDANG HUKUM Menteri

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020 -2024 BIDANG HUKUM Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial Bogor, 20 Februari 2019

REPUBLIK INDONESIA Tema dan Kerangka (Framework) Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 -2024 2

Arahan RPJPN 2005 -2025 untuk RPJMN 2020 -2024 (Tahap IV) REPUBLIK INDONESIA Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut: TIGA KATA KUNCI: IV RPJMN 2020 - 2024 III II I RPJMN 2005 - 2009 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2010 - 2014 a. Struktur Perekonomian yang Kokoh b. Keunggulan Kompetitif Wilayah c. SDM Berkualitas Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat 3

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera • Transformasi struktural berjalan. • Kualitas hidup meningkat. • Produktivitas tenaga kerja meningkat. • Perilaku disiplin dan beradab. • Iklim investasi kondusif. • SDM berkualitas dan berdaya saing. • GNI per kapita USD 3. 896 – USD 12. 055. • Indeks kebahagiaan meningkat. Adil • Ketimpangan menurun. • Redistribusi berjalan baik. Berkesinambungan • Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development). • Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional. 4

Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA VISI 2045 2020 -2024 N RPJP Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA 1 2 3 Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Karakter Bangsa FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Pangan 2 Energi 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital 4 Industri Manufaktur 5 Kelautan dan Kemaritiman Development Constraints : 1 2 3 FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Sentra-Sentra Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 1 Transportasi 2 Telekomunikasi 3 Sumber Daya Air 4 Perumahan dan Pemukiman FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 1 Hukum dan Regulasi 2 Pertahanan dan Keamanan 3 Politik Kondisi Sumber Daya Alam Kondisi Pembiayaan PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender Kaidah Pembangunan : Tata Kelola Membangun Kemandirian Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Modal Sosial Budaya Menjamin Keadilan Transformasi Digital Menjaga Keberlanjutan 5

REPUBLIK INDONESIA Fokus Pembangunan Polhukhankam RPJMN 2020 -2024 Kelembagaan Politik dan Hukum yang terpercaya dan kokoh ditandai dengan terwujudnya hal-hal sebagai berikut: Konsolidasi Demokrasi Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kedaulatan dan Keutuhan NKRI Rasa Aman dan Damai pada Seluruh Rakyat Tata Pemerintahan yang Profesional dan Netral 6

REPUBLIK INDONESIA Arah Kebijakan Bidang Hukum Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 -2024 7

Isu Strategis Bidang Hukum REPUBLIK INDONESIA Regulasi • Disharmoni regulasi • Tata kelola regulasi belum optimal • Kerangka Regulasi belum efektif Akses terhadap Keadilan • Belum optimalnya layanan hukum untuk kelompok miskin dan rentan • Minimnya masyarakat yang mengakses layanan hukum Sistem Peradilan • Peradilan perdata belum mendukung pertumbuhan ekonomi • Sistem pemidanaan masih mengedepankan pemenjaraan • Lemahnya dukungan teknologi informasi dalam penanganan perkara Pemberantasan Korupsi • Maraknya praktik suap di berbagai lini • Sistem anti korupsi belum optimal mencegah praktik koruptif 8 8

REPUBLIK INDONESIA Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum 2020 -2024 • Penguatan Akses Layanan Keadilan • Pemberdayaan Hukum Masyarakat Penataan Regulasi Peningkatan Akses terhadap Keadilan Penguatan Sistem Anti Korupsi • Penguatan Tata Kelola Regulasi • Pembaruan Substansi Hukum Optimalisasi Upaya Anti Korupsi Perbaikan Sistem Peradilan • Optimalisasi Sistem Perdata • Keadilan Restoratif • Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan 9

Sasaran, Target, dan Indikator Pembangunan Hukum 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA • Menurunnya persentase permohonan judicial review yang dikabulkan oleh MK dan MA menjadi 8, 15% dan 7, 05% Terwujudnya regulasi yang berkualitas • Meningkatnya persentase eksekusi putusan perdata menjadi 20% • Menurunnya angka residivisme menjadi 9% • Persentase data yang dipertukarkan antar komponen dalam sistem peradilan menjadi 50% Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel • Meningkatnya persentase kerugian negara yang dikembalikan 20% • Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi menjadi 4, 14 dan Survei Penilaian Integritas menjadi 0, 75 • Meningkatnya indeks akses terhadap keadilan menjadi 8, 82 • Meningkatnya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (7. 700 orang) dan non litigasi (2. 300 kegiatan) Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan 10

REPUBLIK INDONESIA Prioritas Komisi Yudisial dalam RPJMN 2020 -2024 11

REPUBLIK INDONESIA Posisi Strategis Komisi Yudisial KY sebagai Knowledge Centre dalam penegakan etik mewujudkan pengadilan yang berintegritas Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Adhoc Rintisan sebagai Center of Ethic Menjaga Kepercayaan Masyarakat thdp Lembaga Pengadilan Amanat UUD 1945 Checks and Balances Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim Sebagai pengawas eksternal lembaga pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan independen 12

Mengusulkan CHA Kerjasama MA-KY pelaksanaan rekomendasi (MKH KEPPH) Database Rekam Jejak Hakim Surveillance Hakim Pemanfaatan Jejaring, Akademisi, dan Masyarakat Penguatan Hakim dan Masyarakat Pengaduan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Optimalisasi Kantor Penghubung Pengawasan Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial REPUBLIK INDONESIA Karakterisasi putusan Edukasi etika bagi Calon Hakim Edukasi bagi masyarakat Knowledge Centre of Ethics Education CHA - Calon Hakim Agung MKH-KEPPH - Majelis Kehormatan Hakim-Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim 13

REPUBLIK INDONESIA Penerimaan Laporan Masyarakat • Terdapat 12 hakim yang terkena perkara korupsi • KY telah menerima sebanyak 6. 368 pengaduan pelanggaran KEPPH oleh masyarakat dan telah diregistrasi 1. 600 laporan masyarakat Capaian Kinerja 2015 -2018 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat • 327 Usulan Sanksi kepada MA terkait Pelanggaran KEPPH • 12 Sidang MKH • 32 Rekomendasi KY yang ditindaklanjuti MA Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Peningkatan kapasitas terhadap 1. 403 hakim Seleksi CHA dan Calon Hakim Adhoc di MA Lulus seleksi 20 CHA dan 8 Calon Hakim Adhoc dan terpilih 14 Hakim Agung serta 2 Hakim Adhoc Hubungan Industrial 14 Sumber : Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial 14

REPUBLIK INDONESIA Tantangan Komisi Yudisial ke Depan Dukungan sarpras dan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinamika hubungan kelembagaan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung Penguatan kelembagaan mendukung tusi KY, termasuk peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM untuk pengawasan hakim Tindak Lanjut Rekomendasi KY terkait Sanksi Pelanggaran Kode Etik Peningkatan penguatan integritas dan etika bagi hakim 15

KY dan RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA Rancangan Renstra KY 2020 -2024 Transformasi Komisi Yudisial yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung Lembaga Peradilan yang independent dan akuntabel Sasaran Strategis RPJMN 2020 -2024 Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal Sasaran Mewujudkan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam mencapai keadilan Mewujudkan lembaga peradilan yang transparan, akuntabel dan terpercaya Strategi dan Arah Kebijakan Komisi Yudisial 01 Penguatan pemahaman kode etik antara KY dan Mahkamah Agung serta pemangku kepentingan lainnya – melalui penguatan komunikasi 02 Penguatan peran KY dalam menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim – mindset pencegahan bersama MA 03 Penguatan insitusi KY untuk memberikan input konstruktif berdasarkan riset berbasis data – penguatan lembaga peradilan 04 Penguatan peran KY sebagai Centre of Ethic bagi hakim dan masyarakat 16

TERIMA KASIH