PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD Biro
PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Banten, 22 Mei 2017
SISTEMATIKA PAPARAN 1 Dasar Hukum 2 Strategi Pembangunan Nasional 3 RPJMN 2015 -2019: Kesehatan 4 Renstra Kementerian Kesehatan 5 Sinkronisasi RPMJN Bidang Kesehatan dengan RPJMD
1 Dasar Hukum
Dasar Hukum • Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019 4
2 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015 -2019 Nawacita Visi Misi Presiden RPJMN Renstra K/L Renja RKP RPJMD APBN Renstra SKPD PEMERINTAH DAN MASYARAKAT APBD 6
VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015 -2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 7
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN (NAWA CITA) 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 8
STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN 1) 2) 3) 4) Derajat kesehat an & status gizi, responsi veness dan perlindu ngan finansial Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengahbawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Kedaulatan Pangan Antarkelompok Pendapatan Kesehatan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Perumahan Kemaritiman dan Kelautan Mental / Karakter Pariwisata dan Industri Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Mening katkan akunta bilitas QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 9
3 RPJMN 2015 -2019: KESEHATAN
RPJMN 2015 - 2019 Terdiri dari: Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing bidang pembangunan Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan 11
KONDISI UMUM 1. Kesehatan ibu dan anak masih belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar – – Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25, 2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83, 1%) dan terendah berada di Papua (29, 2%). 2. Status Gizi di Indonesia – – – Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting) Wasting / kurus dialami oleh 12, 1% balita Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37, 1%) 3. Pengendalian Penyakit – – – Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0, 43 persen Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93, 5%) 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. 12
KESEHATAN IBU DAN ANAK Kematian Ibu Per 100. 000 Kelahiran Hidup AKI Tahun 1994 -2012 dan Target RPJMN 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 390 334 359 306 307 228 1994 1997 2002 -2003 SDKI 2007 2012 2019 Target RPJMN 2019 Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 89 91 88 56 81 51 48 56 Kelas C Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) DISPARITAS MASIH LEBAR Tertinggi Sumber: Riskesdas, 2013 Terendah Kelas D Sp. Penyakit Dalam Sp. Bedah Sp. Anak Sumber: Risfaskes, 2011 Sp. Obstetrik Ginekologi Nasional 99, 0 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) 83, 1 DIY 70, 4 58, 9 25, 2 29, 2 MALUKU PAPUA
STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah 40+ 30 -39 20 -29 <20 Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi WASTING (KURUS) BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) Disparitas Prevalensi 12, 1% Sebanyak Balita tergolong Kurus ANEMIA PADA IBU HAMIL Tertinggi Sulteng : 16, 9% Terendah Sumut : 7, 2% Sebanyak Nasional 10, 2% Ibu hamil di Indonesia mengalami 37, 1% anemia Riskesdas 2013
KONDISI PENGENDALIAN PENYAKIT Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat 1990 2000 2015 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013 Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0, 43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7, 2 %) - usia > 15 tahun (36, 3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93, 5%) Faktor Resiko Perilaku PTM Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26, 1 % penduduk) TB DBD • Prevalensi 297 per 100. 000 penduduk • Jumlah penderita 893. 000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45, 85 per 100. 000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112. 511 penduduk (2013) • Angka kesakitan 1, 14 per 1. 000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412. 000 kasus (2013) Filariasis • Jumlah kasus sebanyak 12. 714 kasus (2013) Status Penyakit Menular
PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT • Tahun 1990: penyakit menular (ISPA, TB, Diare, dll) menjadi penyebab kematian dan kesakitan terbesar • Sejak Tahun 2010: PTM menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan (stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes) • Tanpa upaya kuat, tren peningkatan PTM ke depan masih terjadi Peringkat Tahun 1990 Tahun 2015 1 ISPA 1 Stroke 2 Tuberkulosis 2 Kecelakaan Lalin 3 Diare 3 Kecelakaan Lalin 3 Jantung Iskemik 4 Stroke 4 Diare 4 Kanker 5 Kecelakaan Lalin 5 Jantung Iskemik 5 Diabetes Melitus 6 Komplikasi Kelahiran 6 Diabetes Melitus 6 Tuberkulosis 7 Anemia Gizi Besi 7 Low Back Pain 7 ISPA 8 Malaria 9 ISPA 8 Depresi 13 Jantung Iskemik 12 Komplikasi Kelahiran 9 Asfiksia dan Trauma Kelahiran 16 Diabetes Melitus 26 Malaria 10 Penyakit Paru Obstruksi Kronis Sumber data: Global burden of diseases (2010) dan Health Sector Review (2014)
Sasaran RPJMN 2015 -2019 No 1 Indikator Status Awal Target 2019 346 306 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100. 000 kelahiran (SP 2010) 2. Angka kematian bayi per 1. 000 kelahiran hidup 32 24 (2012/2013) 2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37, 1 (2013) 28 2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10, 2 (2013) 8 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38, 0 (2013) 50 4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19, 6 (2013) 17 12 (2012) 9, 5 32, 9 (2013) 28 5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 17
Sasaran RPJMN 2015 -2019 (2) No 3 Indikator Status Awal Target 2019 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100. 000 penduduk 297 (2013) 245 2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0, 43 (2013) <0, 5 3. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300 4. Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34 5. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis 0 35 6. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 15, 3 40 7. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25, 8 (2013) 23, 4 8. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15, 4 9. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (2013) 7, 2 5, 4 (2013) 10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD 3 I) tertentu dari tahun 2013 - 40 18
Sasaran RPJMN 2015 -2019 (3) No 4 Indikator Status Awal Target 2019 Meningkatnya PEMERATAAN Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 0 10 5. 600 481 (2013) 3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 5 6 71, 2 95 86, 4 107, 2 7 1 Meningkatnya Perlindungan Finansial 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 2. Unmet need pelayanan kesehatan Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1. 015 5. 600 2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60 25. 000 56. 910 3. Meningkatnya jumlah tenaga kompetensinya (kumulatif) kesehatan yang ditingkatkan 19
Sasaran RPJMN 2015 -2019 (4) No 7 Indikator Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2. Persentase obat yang memenuhi syarat 3. Presentase makanan yang memenuhi syarat Status Awal Target 2019 75, 5 (2014) 90 92 (2014) 94 87, 6 (2013) 90, 1 8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; 9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness). 12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional 20
Arah Kebijakan RPJMN 2015 -2019 • Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT. • FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui – – penguatan upaya promotif dan preventif, pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi. 21
Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015 -2019 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 22
STRATEGI (1) 1. Kesehatan Ibu dan Anak a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care, b. Peningkatan kunjungan ibu hamil c. Pertolongan persalinan di Fasyankes, d. penurunan kasus kematian ibu dirumah sakit e. UKS, Posyandu, dll 2. Perbaikan Gizi a. Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentas, fokus 1. 000 HPK, remaja, calon pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK: b. Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll. 3. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan a. Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria ) b. PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok) c. STBM 23
STRATEGI (2) 4. Yankes Dasar a. Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya, meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK; b. Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu; c. Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 5. Yankes Rujukan a. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; b. Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online; 24
STRATEGI (3) 6. Farmasi dan Alkes a. Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik b. Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan c. Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan riset; 7. Pengawasan Obat dan Makanan a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; c. Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis. 25
STRATEGI (4) 8. SDM Kesehatan a. Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), b. Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim c. Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; d. Insentif fiskal dan non fiskal 9. Promkes dan pemberdayaan masyarakat a. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan; b. Pendidikan kesehatan, KIE c. Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat; 26
STRATEGI (5) 10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatan a. Transparansi tata kelola pemerintahan; b. Litbang untuk mendukung evidence based policy: data kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan; c. Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator; 11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan • Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap; a. Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta); b. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta c. Pengembangan sistem monev terpadu; 27
4 RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2019 2015 -
PETA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2015 -2019 ARAH KEBIJAKAN KEMENKES: • Penguatan primary health care (UKP dan UKM) • Continum of care thru life cycle • Intervensi berbasis health risk SASARAN STRATEGIS PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 20152019) T 2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLINDUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN VISI PRESIDEN T 1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT (8) Meningkatnya Kesehatan masyarakat KERANGKA REGULASI: Meningkatnya Pengendalian Penyakit Meningkatnya Jumlah, Jenis, (11) Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Meningkatnya(4) Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah Meningkatnya (1) tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (9) (10) Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes (12) Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes Meningkatnya Dayaguna (5) Kemitraan (DN & LN) Meningkatnya Integrasi (6) Perencanaan, Bimtek & Monev Meningkatnya Kom-(2) petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes (7) Meningkatnya Efektivitas Litbangkes (3) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL • Percepatan Regulasi • Penyempurnaan Sistem JKN KERANGKA PENDANAAN • Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015 -2019 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas 2. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
TUJUAN KEMENKES 1 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat 1. Menurunnya angka kematian ibu per 100. 000 kelahiran 359 306 2. Menurunnya angka kematian bayi per 1. 000 kelahiran hidup 32 24 10, 2 8 3. Menurunnya BBLR 4. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 32. 3 % (PHBS) 70 %
TUJUAN KEMENKES 2 Meningkatnya Responsiveness dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan 1. Meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai jaminan terhadap 37 % 10 % pelayanan kesehatan yg komprehensif dan bermutu 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap 6, 80 8, 00 pelayanan kesehatan
SASARAN STRATEGIS 1. 2. 3. 4. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pengendalian Penyakit Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Akses, Kemandirian, Dan Mutu Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga 7. Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri 8. Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan-Evaluasi 9. Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 10. Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih 11. Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan 12. Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi
PROGRAM DALAM RENSTRA KEMENKES NO NAMA PROGRAM (SK Menkes No. 52 tahun 2015) NAMA PROGRAM (Proses Revisi) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN 2 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 3 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 5 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT 6 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 7 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMINAAN PELAYANAN KESEHATAN 8 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TEKNIS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN GENERIK 1 KET.
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENSTRA 4 Aspirasi Masyarakat RPJPN 2005 -2025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN Musrenbang Jangka Menengah Nasional SIDANG KABINET Platform Presiden 6 5 1 Rancangan Teknokratik RPJMN RANCANGAN AWAL RPJMN 3 RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015 -2019 Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L TRILATERAL MEETING Pedoman Penyusunan Penelaahan Rancangan Teknokratik Renstra K/L 2 Rancangan Renstra K/L RENSTRA K/L Pembagian Tugas Koo rdin Hasil Evaluasi Renstra asi PEMERINTAH DAERAH RPJMD Bahan penyusunan dan Perbaikan Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD
5 Sinkronisasi RPMJN Bidang Kesehatan dengan RPJMD
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pedoma n RPJP Nasional Pedoman Bahan RPJM Nasional Renja KL Diacu Dijabark an RKP RPJM Daerah Pedoman Renstra SKPD Dijabark an Bahan RKP Daerah Diacu Pedoman UU SPPN (No. 25/2004) Fase perlunya sinkronisasi Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Pedoman Meeting) RKA-KL Rincian APBN RAPBN Pedoman RAPBD RKA SKPD Rincian APBD Bahan Renja SKPD Pedoman Pemerintah Daerah Pedoman Diserasikan melalui MUSRENBANG Diperhatikan Diacu RPJP Daerah Pedoman Pemerintah Pusat Renstra KL UU Keu. Neg (No. 17/2003) 37
Renja KL RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Resntra SKPD Renja SKPD UU SPPN RKA-KL Rincian RAPBN Titik Kritis perencanaan di Daerah: 1. RAPBN Translasi RPJMN ke dalam APBN RPJMD 2. Sinkronisasi Renstra K/L dengan Restra SKPD 3. Kapasitas perencanaan Kab/kota RAPBD 4. Regulasi: UU 23/2014; UU Kesehatan; UU ASN, SPM, Permendagri RKARincian SKPD APBD PEMDDA Renstra KL PUSAT Perencanaan adalah proses yang panjang, rumit dan bertingkat: Bagaimana mengawal konsistensinya?
Amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 (1) RPJPD disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW daerah (2) RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (3) RKPD disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dari pusat Tujuan : 1. Konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD 2. Koordinasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional 39
“Sinkronisasi” Sasaran pokok Arah Kebijakan Strategi Indikator • Adopsi & Translasi - Situasi spesifik daerah - Visi Misi Kepala Daerah - Proksi indikator tingkat daerah - Penentuan target di daerah Target 40
Contoh Rekomendasi Sinkronisasi Sasaran 41
GERMAS PENDEKATAN KELUARGA PELAKSANAAN SPM BID KESEHATAN INPRES 1 TAHUN 2017 PERMENKES 39 TAHUN 2016 PERMENKES 43 TAHUN 2016 42
Terima kasih
- Slides: 43