Rancangan RPJMN 2015 2019 Prioritas Kesehatan dan Pendidikan

Rancangan RPJMN 2015 - 2019 Prioritas Kesehatan dan Pendidikan Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Se-Wilayah Sumatera Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan Belitung, 13 Desember 2014

PENDUDUK INDONESIA Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk, 1971 -2010 Sumber: Sensus Penduduk 1971 -2010 • Jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 205, 1 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 237, 6 juta jiwa pada tahun 2010. • Laju pertumbuhan penduduk yang menurun signifikan menjadi 1, 45% dalam periode 1990 -2000 meningkat kembali menjadi 1, 49% dalam periode 2000 -2010 2

Peluang Bonus Demografi di Indonesia • Terjadi penurunan angka ketergantungan dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi Trend Rasio ketergantungan 2010 -2035 2028 -2031: Dependency Ratio terendah (46, 9%) 2011: Proporsi penduduk usia produktif >50% Sumber: Proyeksi Penduduk 2010 -3025 *) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0 -14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15 -64 th Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik (usia anak sd lansia, perempuan dan laki-2) - Tenaga kerja produktif, termasuk tenaga kerja perempuan - Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan lingkungan 3

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi Waktu terjadinya bonus demografi berbeda antarprovinsi dan tidak semua provinsi dapat menikmatinya sebelum tahun 2035 WILAYAH SUMATERA 65. 0 60. 0 55. 0 50. 0 45. 0 40. 0 35. 0 2015 2020 2025 2030 2035 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Indonesia 4

TFR PER PROVINSI TFR 2012 • TFR di tingkat nasional tidak mengalami penurunan secara berarti dalam 1 dekade terakhir. • Pada tahun 2012 masih banyak provinsi yang TFR-nya diatas 3, dan hanya DI Yogyakarta yang TFRnya sudah mencapai target tahun 2025 sebesar 2, 1. • Pelaksanaan program KB perlu diperkuat kembali tidak hanya untuk menurunkan TFR dan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 5

Sasaran 2019 dan Arah Kebijakan Baseline (SP 2010 dan SDKI 2012) Target 2019 No Indikator 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 1, 49 1, 19% (2015 -2020) 2. Angka Kelahiran Total (TFR) 2, 6 2, 3 3. Prevalensi penggunaan Kontrasepsi All Methode 62% 66% 4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 11, 4% 8, 5% Arah Kebijakan Kependudukan dan KB, a. l. : • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat • Menguatkan advokasi-KIE tentang program KKBPK di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat • Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga • Menata, menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di tingkat pusat dan daerah 6

KESEHATAN 7

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak KONDISI UMUM: § AKI menurun hingga tahun 2012 namun kemudian meningkat kembali § Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal § Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kotadesa Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal 8

Angka Kematian Bayi • AKB pada sebagian besar provinsi di wilayah Sumatera sudah lebih rendah dari angka nasional, sedangkan NAD merupakan provinsi dengan AKB tertinggi. WILAYAH SUMATERA 50 47 45 40 40 35 30 25 24 27 27 29 29 30 32 34 35 20 15 10 5 0 Riau Sumatera Barat Kep. Sumatera Bengkulu Lampung Indonesia Bangka Selatan Belitung Jambi Kepulauan Sumatera Riau Utara NAD Sumber: SDKI, 2012 9

MEMPERCEPAT PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Permasalahan: Double burden of malnutrition: Dalam kurun waktu yang sama, terjadi permasalahan gizi kurang serta gizi berlebih Persentase Kekurangan Gizi pada Anak Balita berdasarkan Pengeluaran per Kapita Riskesdas 2013 § Kekurangan gizi pada anak balita masih cukup tinggi, seiring dengan balita kurus dan stunting. Di sisi lain obesitas (kelebihan berat badan) pada balita mulai meningkat, § Cakupan status kekurangan gizi terjadi terutama pada penduduk tidak mampu (Q 1), sebagaimana juga balita kurus dan balita stunting, § Balita kelebihan berat badan terjadi tidak hanya pada kelompok penduduk miskin tetapi juga pada kelompok penduduk kurang mampu. 10

Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Wilayah Sumatera dan Nasional • Status stunting pada empat provinsi di wilayah Sumatera sudah lebih baik dari angka nasional. • Capaian di dua provinsi sudah lebih baik dari target RPJMN 2010 -2014, yaitu setingginya 32%. 45 40 36. 7 36. 8 37. 2 37. 9 Riau Indonesia Jambi 39. 2 39. 7 41. 5 42. 6 35 30 26. 3 28. 7 25 20 15 10 5 0 Kepulauan Riau Kep. Sumatera Bangka Selatan Belitung Sumatera Bengkulu Barat NAD Sumatera Lampung Utara Sumber: Riskesdas, 2013 11

Sasaran RPJMN 2015 -2019 Sasaran/Indikator Status Awal Target 2019 1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat § § • • Menurunnya angka kematian ibu per 100. 000 kelahiran 359 (SDKI) hidup 346 (SP 2010) Menurunnya angka kematian bayi per 1. 000 kelahiran hidup 32 19, 6 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 32, 9 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 306 24 17 28 2. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Prevalensi tuberculosis (Tb) per 100. 000 penduduk Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas penduduk usia 18+ (persen) § Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun § § § 297 0, 43 212 25, 8 28, 9 245 < 0, 5 300 23, 4 28, 9 7, 2 5, 4 12

Sasaran RPJMN 2015 -2019 Sasaran Status Awal Target 2019 0 5600 71, 2 95 10 477 3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan § Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi § Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi § Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan § Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51, 2 95 § Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 1. 920 3. 840 kesehatan § Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 39 § Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75, 5 90 § Persentase obat yang memenuhi syarat 96, 8 99, 0 13

2. Quick Wins Kesehatan dan Program Lanjutan 14

Quick Wins Kesehatan Masalah KISehat/Kesehatan Masalah: Biaya kesehatan mahal, tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, pertumbuhan kestersediaan air bersih melambat, dan penurunan luas lingkungan kumuh dan tercemar, lambat. Program Sumber Pendanaan Integrasi dan Interrelasi dengan Program Lain Sasaran 1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda. Nirbudget Pemberdayaa n Perempuan; Kepesertaan SJKN PBI menjadi 140 juta dari 120 juta PBI; 2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Toli-toli, Kab. Berau, Kab. Pasuruan, Kab. Mamuju). APBN 3. Sistem/inpres kerja sama puskesmas dengan unit transfusi darah untuk pencegahan kematian ibu melahirkan. Nirbudget (minor budget) 4. Pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten kepulauan. Nirbudget (minor budget) Lingkungan Hidup Program Lanjutan Anggaran kesehatan menjadi 2, 8% dari GDP dari 2, 5% dari GDP; Kabupaten dengan APBD kesehatan >10% menjadi 55% dari 45%; Penderita gizi buruk turun menjadi 15% dari 19, 6%; Menerapkan online puskesmas 10% dan online RSUD 201% Kematian ibu melahirka n menjadi 100 per 100. 000

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi: NAD PROGRAM LANJUTAN INDIKATOR/TARGET Provinsi : Sumatera Utara PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 6 Puskesmas baru 6 Puskesmas menjadi rawat inap Peningkatan Jumlah Puskesmas 10 Puskesmas baru 8 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 145 Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas 110 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 279 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 473 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 70 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 19 Pusling Perarian Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 10 Kabupaten Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 35 Pusling roda 4 10 Kabupaten Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 6 RS Rujukan regional Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 1 RS Pusat Rujukan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 25 RS Daerah Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar 8 RS Rujukan regional Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 4. 663 orang Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 38 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 6. 151 orang Bantuan Operasional Kesehatan Rp 150, 6 M untuk 346 Puskesmas (20152019) Bantuan Operasional Kesehatan Rp 275, 5 M untuk 576 Puskesmas (2015 -2019)

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Sumatera Barat Provinsi : Riau PROGRAM LANJUTAN INDIKATOR/TARGET PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 6 Puskesmas baru 3 Puskesmas menjadi rawat inap Peningkatan Jumlah Puskesmas 8 Puskesmas baru 3 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 85 Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas 60 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 217 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 175 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 2 Pusling Perarian 18 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 10 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 20 Pusling roda 4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 8 Kabupaten Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 4 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 6 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar 19 RS Daerah Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 1 RS Pusat Rujukan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 1. 589 orang Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 19 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 1. 904 orang Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) Bantuan Operasional Kesehatan Rp 120, 2 M untuk 268 Rp 92, 9 M untuk 219 Puskesmas (20152019)

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Jambi PROGRAM LANJUTAN INDIKATOR/TARGET Provinsi : Sumatera Selatan PROGRAM LANJUTAN INDIKATOR/TARGET Peningkatan Jumlah Puskesmas 6 Puskesmas baru 3 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 170 Puskesmas 146 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 266 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 3 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 15 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 20 Pusling roda 4 Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 6 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 4 RS Rujukan regional Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 1 RS Pusat Rujukan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS, dengan kriteria khusus 12 RS Daerah Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS, dengan kriteria khusus 24 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas 1. 401 orang Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas 953 orang Bantuan Operasional Kesehatan Rp 79, 2 M untuk 1783 Puskesmas (20152019) Bantuan Operasional Kesehatan Rp 150, 4 M untuk 326 Puskesmas (2015 -2019) Peningkatan Jumlah Puskesmas 7 Puskesmas baru 4 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 40 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi: Bengkulu Provinsi : Lampung PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 6 Puskesmas baru 1 Puskesmas menjadi rawat inap PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 7 Puskesmas baru 2 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 75 Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas 270 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 149 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 239 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 2 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 1 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 20 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 40 Pusling roda 4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 9 Kabupaten Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar 6 RS Rujukan regional Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 3 RS Rujukan regional Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 10 RS Daerah 13 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 2. 207 orang Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 879 orang Bantuan Operasional Kesehatan Rp 131, 5 M untuk 295 Puskesmas (2015 -2019) Bantuan Operasional Kesehatan Rp 80, 9 M untuk 186 Puskesmas (20152019)

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Bangka Belitung Provinsi : Kep. Riau PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 7 Puskesmas baru 0 Puskesmas menjadi rawat inap PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas INDIKATOR/TARGET 8 Puskesmas baru 1 Puskesmas menjadi rawat inap Rehabilitasi Puskesmas 5 Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas 20 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 51 Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas 61 Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 2 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan 59 Pusling Perarian Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 5 Pusling roda 4 Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 4 Pusling roda 4 Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar 4 RS Rujukan regional Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak 4 Kabupaten 4 RS Rujukan regional Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 5 RS Daerah Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar 9 RS Daerah Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) 103 orang Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS 213 orang Bantuan Operasional Kesehatan Rp 29, 4 M untuk 68 Puskesmas (2015 -2019) Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) Bantuan Operasional Kesehatan Rp 36 M untuk 81 Puskesmas (2015 -2019)

PENDIDIKAN

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Dasar APS 13 -15 tahun antar provinsi dan kab/kota APS penduduk usia 7 -24 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012. • Kesenjangan APS penduduk usia 13 -15 tahun antarkabupaten/ kota masih lebar, yaitu antara 13, 1 persen (Pegunungan Bintang, Papua), sampai dengan 100 persen (Kota Yogyakarta dan Kota Kediri). • Masih terdapat kesenjangan taraf pendidikan antarstatus sosial-ekonomi keluarga. APS penduduk usia 13 -15 tahun pada Kuantil 1 sebesar 81, 0 persen sedangkan pada Kuantil 5 sebesar 94, 9 persen. Tantangan dalam memenuhi layanan pendidikan dasar yang berkualitas: meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin. 22

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Menengah Papua Kepulauan Bangka B. . . Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Gorontalo Sumatera Selatan Jawa Tengah Banten Jambi Sulawesi Tengah Lampung Nusa Tenggara Barat DKI Jakarta Sulawesi Selatan Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Riau Bengkulu Papua Barat Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau Sumatera Utara Bali Kalimantan Timur Sumatera Barat Aceh DI Yogyakarta APS 16 -18 tahun antar provinsi dan kab/kota 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Angka kab/kota terendah Rata-rata provinsi ü Masih terdapat kesenjangan APS penduduk usia 16 – 18 tahun antarkelompok pendapatan. ü Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten dalam provinsi Angka kab/kota tertinggi Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16 -18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2000 -2012 Tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas: • meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajar 12 Tahun terutama kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. • meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitasnya • membangun sistem yang lebih komprehensif termasuk dengan alternatif diferensiasi kurikulum agar siswa dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal. Sumber: Susenas 23

Belum Meratanya Distribusi Guru Perkembangan jumlah murid, guru, dan rasio murid: guru Perkiraan jumlah guru menurut usia dan jumlah pensiun per tahun Sumber: diolah dari database guru tahun 2012 Sumber: Suharti, 2013 Rasio murid: guru semakin mengecil • Jumlah dan distribusi guru masih perlu diperbaiki • Gelombang pensiun dalam beberapa tahun ke depan merupakan peluang untuk membenahi pengadaan dan persebaran guru 24

Kondisi Umum Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter 1. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. 2. Proses pembelajaran dalam pendidikan agama kurang menyediakan ruang bagi upaya membangun wawasan kemajemukan dalam kehidupan Keagamaan 3. Penghayatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan tampak mulai melemah, yang berdampak pada tantangan melahirkan warga negara yang baik (melalui proses pendidikan), terutama di kalangan penduduk usia muda. 4. Maraknya perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika sosial. 5. Makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku di kalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Tantangan : 1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta internalisasi nilai-nilai kebajikan dan akhlak mulia, 2. menumbuhkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa pemeluk agama yang berbeda. 3. memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi, untuk memperkuat daya rekat dan harmoni sosial di dalam masyarakat multikultural. 4. memantapkan pendidikan budi pekerti untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian peserta didik. 25

SASARAN POKOK PENDIDIKAN TAHUN 2015 -2019 NO Pembangunan Tahun 2014 Tahun 2019 a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8, 1 tahun (2013) 8, 8 tahun b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94, 1% (2013) 96, 1% c. Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B 50, 4% (2013) 68, 4% d. Rasio APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya. e. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyembangkan kepribadian peserta didik. f. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.

PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN a. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas b. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas 27

Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penanganan akses pendidikan di daerah pasca konflik, etnik minoritas, dan daerah 3 T 2. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Berkualitas a) Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas, antara lain melalui KIP dan pembangunan sarana prasarana pendidikan b) Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. c) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penatanan Kembali Kurikulum dan Evaluasi Sistem Penilaian Pembelajaran Pemberian Jaminan Hidup yang Memadai dan Pengembangan Karir Bagi Guru Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Seluruh Wilayah Rekruitmen Guru Yang Berkualitas dan Distribusi Guru Yang Merata Pemberian Subsidi kepada PTN untuk Memperbesar Akses Penduduk Tidak Mampu Peningkatan Pembiayaan Litbang 29

QUICK WINS DAN PROGRAM PRIORITAS LAINNYA 30

Prov. NAD Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan No. Target Quickwins : 1 Kegiatan 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 252550 MI (siswa) 33431 SMP (siswa) 110007 MTs (siswa) 24695 71580 MA (siswa) 19760 SMA/SMK (siswa) Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 2 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 3 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 12394 2 BOS MI (siswa) 129715 3 BOS MTs (siswa) 87490 4 BOS MA (siswa) 44275 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non. PNS 300 108 1 USB SD *) 2 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 3 BOS SMA (siswa) 168706 6 Rehab ruang kelas madrasah 4 BOS SMK (siswa) 51802 7 RKB madrasah 5 USB SMA 3 6 USB SMK 9 7 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 32035 1289 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 78

Prov. Sumatera Utara Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun Kartu dengan Indonesia Pintar SD (siswa) 677941 MI (siswa) 22079 SMP (siswa) 217767 MTs (siswa) 41892 SMA/SMK (siswa) 130563 MA (siswa) 29699 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 1 Program Prioritas Lainnya : 5 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 78889 2 BOS MI (siswa) 145207 3 BOS MTs (siswa) 189019 4 BOS MA (siswa) 68887 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 63 1 USB SD *) 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 4 BOS SMA (siswa) 353599 5 BOS SMK (siswa) 333259 6 Rehab ruang kelas madrasah 89 6 USB SMA 7 7 RKB madrasah 41 7 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 25 18025 89 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

Prov. Sumatera Barat Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 1 232654 SMP (siswa) 64351 SMA/SMK (siswa) 40946 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 1 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 2 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 7278 MTs (siswa) 26490 MA (siswa) 15870 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 14947 2 BOS MI (siswa) 21584 3 BOS MTs (siswa) 83753 1 4 BOS MA (siswa) 28801 10 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 70 Program Prioritas Lainnya : 1 USB SD *) 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 4 BOS SMA (siswa) 144520 6 Rehab ruang kelas madrasah 84 5 BOS SMK (siswa) 81168 7 RKB madrasah 38 6 USB SMK 7 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 9870 4 274 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

Prov. Riau Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 1 182783 SMP (siswa) 55935 SMA/SMK (siswa) 33253 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 1 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 3 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 7974 MTs (siswa) 19746 MA (siswa) 13221 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 14922 2 BOS MI (siswa) 47692 3 BOS MTs (siswa) 83816 4 4 BOS MA (siswa) 29076 26 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 89 Program Prioritas Lainnya : 1 USB SD *) 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 4 BOS SMA (siswa) 153684 6 Rehab ruang kelas madrasah 73 5 BOS SMK (siswa) 77111 7 RKB madrasah 34 6 USB SMA 10 7 USB SMK 9 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 9 Politeknik Negeri Bengkalis 6840 83 1 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

Prov. Jambi Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 1 110561 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 4207 SMP (siswa) 31057 MTs (siswa) 16719 SMA/SMK (siswa) 17879 MA (siswa) 11457 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 1 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 2 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 7203 2 BOS MI (siswa) 29562 3 BOS MTs (siswa) 54313 23206 1 USB SD *) 1 4 BOS MA (siswa) 2 USB SMP *) 6 5 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 4 BOS SMA (siswa) 75613 6 Rehab ruang kelas madrasah 71 5 BOS SMK (siswa) 41655 7 RKB madrasah 39 7 USB SMK 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 5075 13 1 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 170

Prov. Sumatera Selatan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 1 342510 SMP (siswa) 99747 SMA/SMK (siswa) 55528 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 2 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 16163 MTs (siswa) 15501 MA (siswa) 9045 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 12704 2 BOS MI (siswa) 79910 3 BOS MTs (siswa) 72838 5 4 BOS MA (siswa) 35021 36 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 96 6 Rehab ruang kelas madrasah 89 7 RKB madrasah 64 Program Prioritas Lainnya : 1 USB SD *) 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 4 BOS SMA (siswa) 209933 5 BOS SMK (siswa) 92383 6 USB SMA 7 7 USB SMK 4 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 15870 161 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

Prov. Bengkulu Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan No. Target Quickwins : 1 Kegiatan 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 80476 MI (siswa) 4024 SMP (siswa) 26869 MTs (siswa) 5746 SMA/SMK (siswa) 14103 MA (siswa) 2393 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 1 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 1 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 3520 2 BOS MI (siswa) 17622 3 BOS MTs (siswa) 14318 7835 1 USB SD *) 1 4 BOS MA (siswa) 2 USB SMP *) 6 5 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 4 BOS SMA (siswa) 46748 6 Rehab ruang kelas madrasah 72 5 BOS SMK (siswa) 28673 7 RKB madrasah 31 6 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 4185 11 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 201

Prov. Lampung Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 365799 MI (siswa) 26196 SMP (siswa) 114948 MTs (siswa) 31176 43386 MA (siswa) 15314 SMA/SMK (siswa) Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 5 Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian 2 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 24423 2 BOS MI (siswa) 104782 3 BOS MTs (siswa) 109468 3 4 BOS MA (siswa) 39476 30 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 6 Rehab ruang kelas madrasah 80 7 RKB madrasah 34 Program Prioritas Lainnya : 1 USB SD *) 2 USB SMP *) 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 4 BOS SMA (siswa) 148998 5 BOS SMK (siswa) 120051 6 USB SMA 10 7 USB SMK 9 8 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 13420 294 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019. 343

Prov. Bangka Belitung Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan No. Target Quickwins : 1 Kegiatan 1 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa) 27802 Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 1746 SMP (siswa) 7342 MTs (siswa) 2238 SMA/SMK (siswa) 3480 MA (siswa) 1395 Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 1 Program Prioritas Lainnya : 1 USB SMP *) 4 2 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 3 BOS SMA (siswa) 21862 4 BOS SMK (siswa) 20843 5 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 1605 30 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 3351 2 BOS MI(siswa) 7388 3 BOS MTs (siswa) 10261 4 BOS MA (siswa) 3515 5 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 70 6 Rehab ruang kelas madrasah 70 7 RKB madrasah 28 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

Prov. Kepulauan Riau Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Kegiatan Target No. Quickwins : 1 Kegiatan Target Quickwins : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar 1 SD (siswa) 45669 SMP (siswa) 12621 SMA/SMK (siswa) Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan 8376 1 Program Prioritas Lainnya : Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa) 1517 MTs (siswa) 1641 MA (siswa) 1123 Program Prioritas Lainnya : 1 BOP RA (siswa) 12365 12864 1 USB SD *) 2 2 BOS MI (siswa) 2 USB SMP *) 7 3 BOS MTs (siswa) 8340 3 Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) 6230 4 BOS MA (siswa) 3040 4 BOS SMA (siswa) 35270 5 89 5 BOS SMK (siswa) 22978 Tunjangan Khusus Guru Madrasah. Non-PNS 6 Tunjangan Khusus Guru Dikmen 6 Rehab ruang kelas madrasah 71 7 RKB madrasah 29 109 Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 41

Quick Wins Revolusi Mental NO QUICK WINS 1 Inpres kepada semua instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk memulai Kampanye Revolusi Mental dan Restorasi Sosial; 2 Surat Himbauan kepada Perusahaan-perusahaan swasta untuk memulai kampanye Revolusi Mental dan Revolusi Sosial; 3 Mewajibkan semua lembaga penyiaran (sebagai pengguna frekuensi publik) untuk melakukan Kampanye Publik atau menyediakan durasi iklan layanan publik untuk Kampanye Revolusi Mental dan Restorasi Sosial, paling kurang 6 x 30 detik per hari, termasuk jatah penayangan pada primetime; 4 Penerbitan Surat Perintah Presiden untuk Penyusunan Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah; 5 Penerbitan Surat Perintah Presiden kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk Mengoptimalkan Peran Aparat Kepolisisan dan Kejaksaan sebagai Aparat Terdepan dalam Mewujudkan Tertib Sosial; 6 Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 (Lima) Daerah; 7 Instruksi Presiden untuk Penerapan Sikap-sikap Pelayanan Aparat dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik; 8 Membangun proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap, di 1. 200 kecamatan 9 Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah K/L Kem. PAN-RB, Kemkominfo, Kepolisian, Ekraf, Kemdikbud, Kem. Par, Kem. Maritim, Kem. LH, Kempora 10 Kampanye Budaya Maritim mulai awal November 2014 dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara bulan Desember 2014 sebagai puncak kampanye Budaya Maritim; 11 "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan; 12 Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik. 42

Quick Wins dan Program Lanjutan Pemuda dan Olahraga NO. PROGRAM K/L QUICK WINS 1. Pembentukan Panitia Inti Asian Games 2018 Kemenpora 2. 3. Penobatan para Role model Pemuda Indonesia Penataan Kemenpora, KOI, dan KONI dalam rangka mempersiapan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi Pilot project block grant seperti Inpres, di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, oleh Kemenkeu, BAPPENAS , Kemendgari dan Pemda serta block grant di tingkat kementerian dengan pelaksana Kemenpora PROGRAM LANJUTAN Pekan Olahraga Maritim Pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman, atlet, dan ilmuwan yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional Kemenpora 4. 1. 2. Kemenpora, Kemendikbud 43

Bidang Agama Aceh Sumatera Utara QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Revitalisasi Asrama Haji Bidang Kebudayaan TARGET Pembangunan/Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Komunitas Budaya Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Taman Budaya Aceh Revitalisasi Situs Samudra Pasai Pertemuan Periodik warisan budaya Tak Benda TARGET 5 komunitas budaya 3 Rumah Budaya 1 Taman Budaya 1 Museum 1 Warisan Budaya Sumatera Selatan Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Museum Situs Gua Harimau TARGET 1 Museum Bidang Agama QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Revitalisasi Asrama Haji TARGET Pembangunan/ Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Medan Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Taman Budaya Sumatera Utara Pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental TARGET 3 Rumah Budaya 1 Taman Budaya 5 Unit Bangka Belitung Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Museum Maritim, Belitung TARGET 1 Museum

Sumatera Barat Bidang Agama QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Revitalisasi Asrama Haji Bidang Kebudayaan TARGET Pembangunan/Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Padang QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Komunitas Budaya Revitalisasi Desa Adat Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Museum PDRI, Kab. 50 Koto Taman Budaya Sumatera Barat Pembangunan proyek percontohan ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental TARGET 5 komunitas budaya 5 desa adat 3 Rumah Budaya 1 Museum 1 Taman Budaya 5 Unit TARGET 7 Balai Nikah dan Manasik Haji (KUA) Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Taman Budaya Lampung QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Taman Budaya Bengkulu Riau Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Taman Budaya Riau 3 Rumah Budaya 1 Taman Budaya TARGET 1 Taman Budaya Kepulauan Riau Bidang Kebudayaan TARGET 5 komunitas budaya 3 Rumah Budaya Jambi Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN TARGET 1 Taman Budaya Fasilitasi Komunitas Budaya Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Bidang Agama Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji (KUA) Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Lampung QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Bengkulu Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara Museum Kerinci, Jambi Taman Budaya Jambi TARGET 3 Rumah Budaya 1 Museum 1 Taman Budaya

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sasaran 2019 No Indikator Baseline (SP 2010 dan SDKI 2012) Target 2019 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 69, 6 (2013) Meningkat 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70, 5 (2013) Meningkat Prevalensi kekerasan terhadap anak Anak laki-laki: 47, 45 persen; Anak perempuan: 35, 05 persen (2013) Menurun 3 Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, a. l. : • Peningkatan kualitas hidup dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan • Meningkatkan perempuan di bidang politik • Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan • Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan • Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal

TERIMA KASIH