PERAN DAN FUNGSI ASISTEN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS

PERAN DAN FUNGSI ASISTEN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN Oleh : Dr. Krishnajaya, MS ADINKES PUSAT Disampaikan pada : SEMINAR NASIONAL PERKUMPULAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN INDONESIA TANGERANG, 4 SEPTEMBER 2019

MENYELAMATKAN GENERASI • Usia Produktif (15 -64 Tahun) akan mencapai 70% total jumlah penduduk • 64% usia 19 – 24 Tahun yang tidak memiliki pekerjaan adalah lulusan SLTA (SMK Kes ? ) • Hilangnya modal manusia (Human Capital Loss) yang terakumulasi sejak kecil yang wujudnya bisa berupa penurunan ketrampilan hingga kepercayaan diri • Bagaimana meningkatkan keberkerjaan (employability) mereka yang berusia 19 – 24 Tahun ini dalam arti mereka bisa memperoleh pekerjaan untuk pertama kalinya

MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA ISUE-ISUE STRATEGIS KESEHATAN

PIRAMIDA UPAYA PELAYANAN

KONSEP WILAYAH YANDAS KLINIK PKM RSUD PUSTU BPS POSYANDU POSBINDU POSKESDES KOMUNITAS KONSEP WILAYAH PELAYANAN Dinas Kesehatan Kab/kota

KARAKTERISTIK PELAYANAN KESEHATAN Setiap strata memiliki karakteristik tersediri • • Personalia Fasilitas Masalah yang ditanggulangi Jenis pelayanan Dari tiga strata di atas, yang terpenting adalah pelayanan primer NO Karakteristik 1 Personalia 2 Pelayanan primer sekunder Pelayanan tertier Umum Spesialis Sub spesialis Fasilitas Sederhana Komplek Canggih 3 Masalah yang ditanggulangi Sederhana Komplek Lebih komplek 4 Jenis pelayanan Rawat jalan dan inap 10 YANG TERPENTING STRATA PELAYANAN PRIMER

PENGERTIAN PERAN & FUNGSI • Peran adalah rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kompetensi yang dimiliki atau bagian yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu, misal seseorang memainkan peran yang berbeda sebagai atasan dikantor namun juga bisa menjadi orang tua di rumah. Peran berbeda tersebut dikaitkan dengan tanggungjawab, tugas dan fungsi yang berbeda Peran dapat didifinisikan hanya sebagai bagian dari seseorang dalam situasi tertentu • Fungsi adalah aksi atau tujuan seseorang yang digunakan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, misal fungsi penjaga keamanan adalah memastikan keamanan disuatu tempat Fungsi mengacu pada tujuan alami dari sesuatu atau kewajiban seseorang • Interrelasinya : Setiap individu dapat memainkan peran yang berbeda dalam konteks yang berbeda & setiap peran memiliki fungsi berbeda yang terkait dengannya.

UU NO. 36 TAHUN 2014 tentang TENAGA KESEHATAN Pasal 1 ayat (1) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 1 ayat (2) Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan di bawah jenjang Diploma tiga Pasal 8 Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas: • Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. • Asisten Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

PERMENKES NO. 80 / 2016 PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN • Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. • istilah asisten tenaga kesehatan, yaitu yang pendidikannya dibawah jenjang D 3. Artinya tamatan SMK Kesehatan tidak dikategorikan lagi sebagai tenaga kesehatan • Jenis Asisten Tenaga Kesehatan terdiri atas : a. Asisten Perawat; b. Asisten Tenaga Kefarmasian; c. Asisten Dental; d. Asisten Teknisi Laboratorium Medik; dan e. Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN (2) • Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dikecualikan bagi Asisten Tenaga Kefarmasian dapat juga menjalankan pekerjaannya pada fasilitas produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan. • Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian)

PELAPORAN LULUSAN • Setiap institusi pendidikan Asisten Tenaga Kesehatan wajib melaporkan lulusan Asisten Tenaga Kesehatan kepada dinas kesehatan provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kelulusan. • Pelaporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka pencatatan oleh dinas kesehatan provinsi.

1. Kompetensi Asnakes Kefarmasian : Melakukan pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persedian obat Tupoksi Di Apotek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (serkom, FAR. FK 01. 01 ) Memesan sediaan farmasidan perbekalan kesehatan ( serkom, FAR. FK 01. 002. 01) Menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ( serkom, FAR. FK 03. 01 ) Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ( serkom. FAR. FK 04. 01 ) Melakukan administrasi dokumen sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan KI, KD : Melakukan distribusi obat dan perbekalan farmasi Mendata barang/obat yang habis dan hampir habis sesuai jadwal Mendata obat yang mendekati kadaluwarsa Melakukan pencatatan barang/obat yang akan dipesan untuk dikonsultasikan pada apoteker Melakukan penulisan pada surat pesanan yang ditandatangani apoteker Tupoksi Di Rumah Sakit /Puskesmas Tupoksi Di Wirausaha Mandiri 1. Melakukan pencatatan dokumentasi perencanan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ( FAR. RS 01. 01) 2. Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (FAR. RS 01. 004. 01 ) 3. Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (FAR. RS 01. 005. 01 ) 4. Mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari gudang farmasi rumah sakit ( FAR. RS 01. 006. 01 ) 5. Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan (FAR. RS 02. 003. 01 ) 6. Melakukan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ( FAR. RS 02. 005. 01) 7. KI, KD : Melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di IFRS dan puskesmas sesuai standar 8. Mendata barang/obat yang habis dan hampir habis sesuai jadwal 9. Mendata obat yang mendekati kadaluwarsa 1. KI/KD membuat perencanaan produksi, melakukan produksi, menghitung biaya produksi 2. Membuat produk-produk berbasis bahan alam - Makanan dan minuman herbal Kosmetik herbal 3. Mengembangkan industri/Usaha kecil obat tradisional (IKOT) 4. Simulasi, Visualisasi dan komunikasi digital produk kreatif berbasis bahan alam

2. Kompetensi Asisten Tenaga Kesehatan : Melakukan kebersihan lingkungan keperawatan pasien, meja, tempat tidur, dan kelengkapannya Tupoksi di Rumah Sakit Tupoksi di Puskesmas Perawatan Tupoksi di Klinik Pratama Tupoksi Di Home Care 1. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan (KES. VK 01. 01) 2. Menerapkan prinsip etika, etiket dalam keperawatan (KES. VK 01. 002. 01) 3. Menerapkan prinsip infeksi nosokomial (KES. VK 01. 003. 01) 4. Membersihkan meja, almari, dan tempat tidur pasien 5. Membersihkan ruang rawat inap pasien 6. Membantu kenyamanan pasien dalam ruang perawatan 1. Melakukan komunikasi inter personal dalam melaksanakan tindakan keperawatan (KES. VK 01. 01) 2. Menerapkan prinsip etika, etiket dalam keperawatan (KES. VK 01. 002. 01) 3. Menerapkan prinsip infeksi nosokomial (KES. VK 01. 003. 01) 4. Membersihkan meja, lemari, dan tempat tidur pasien 5. Membersihkan ruang rawat inap pasien 6. Membantun supervaiser dalam penyuluhan di dalam gedung dan di luar gedung ( masyarakat) 1. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan (KES. VK 01. 01) 2. Menerapkan prinsip etika, etiket dalam keperawatan (KES. VK 01. 002. 01) 3. Menerapkan prinsip infeksi nosokomial (KES. VK 01. 003. 01) 4. Membersihkan meja, lemari, dan tempat tidur pasien 5. Membersihkan ruang rawat inap pasien 6. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh supervaiser 1. Perawatan Bayi - Massage baby - Membantu penetalaksanaan perawatan bayi 2. Anak - Baby spa kids - Membantu penatalaksanaan perawatan anak 3. Remaja / dewasa - Klinik komplementer - Pijat refleksi - Bekam - Akupuntur - Akupresure - Hypnoterapi - Pijat olahraga 4. Lanjut usia - Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan (KES. VK 01. 01) – 5. Menerapkan prinsip

3. Kompetesi Asisten Teknologi Laboratorium Medik Melakukan verifikasi, pencatatan & pelaporan pemeriksaan laboratorium Tupoksi Di Laboratorium 1. Berkomunikasi dengan pasien tentang form / pengantar dari dokter / rumah sakit/ klinik 2. Pencatatan & pengecekan data diri pasien secara lengkap. 3. Pengecekan pemeriksaan laboratorium pada form pemeriksaan 4. Pemrosesan data pasien ke dalam computer Tupoksi Di Rumah Sakit 1. Berkomunikasi dengan pasien tentang form / pengantar dari dokter / rumah sakit/ klinik 2. Pencatatan & pengecekan data diri pasien secara lengkap 3. Pengecekan pemeriksaan laboratorium pada form pemeriksaan 4. Pemrosesan data pasien ke dalam komputer Tupoksi Di Puskesmas 1. Berkomunikasi dengan pasien tentang form / pengantar dari dokter / rumah sakit/ klinik 2. Pencatatan & pengecekan data diri pasien secara lengkap 3. Pengecekan pemeriksaan laboratorium pada form pemeriksaan 4. Pemrosesan data pasien ke dalam komputer

STRATEGI KEBIJAKAN PERBAIKAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK UU 1/2004 Pasal 68 -69 PERKDH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 79/2018 (revisi PMDN 61/2007) DASAR HUKUM BLUD UU 23/2014 Pasal 346 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN, PRODUKTIVITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS, INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGANNYA PP 58/2005 Pasal 145150 BLUD DASAR HUKUM PUSKESMAS DENGAN PPK BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 346 UU 23/2014 Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan per. UUan Yg dimaksud dengan ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dlm pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya DASAR HUKUM PUSKESMAS DENGAN PPK BLUD

KEBIJAKAN KEMDAGRI DLM IMPLEMENTASI BLUD PERMENDAGRI 33 TAHUN 2017 TTG PEDUM APBD 2018 DAN PERMENDAGRI 38 TAHUN 2018 TTG PEDUM APBD 2019 SPESIFIKASI TEKNIS a. b. c. PEMDA UTK MENGINVENTARISASI SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SKPD YG SECARA OPERASIONAL MEMBERIKAN PELAYANAN LANGSUNG PADA MASYARAKAT UNTUK MENERAPKAN PPK BLUD (KESEHATAN/NON KESEHATAN) SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SKPD YG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DI BIDANG PELAY UMUM DAN MEMENUHI PERSYARATAN YG DITENTUKAN, DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PPK UTK MENERAPKAN PPK BLUD DIATUR LBH LJT DGN PER-KDH YG BERPEDOMAN PADA PERUU-AN penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan masyarakat; pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dana perumahan.

BLUD ADALAH SISTEM YANG DITERAPKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PENGECUALIAN DARI KETENTUAN PENGELOLAAN DAERAH PADA UMUMNYA PENGERTIAN BLUD (PMDN 79/18) BUKAN KELEMBAGAAN TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN PENINGKATAN KINERJA LAYANAN, MANFAAT DAN KEUANGAN EFISIENSI, PRODUKTIVITAS BERDASARKAN PRAKTEK BISNIS YG SEHAT DASAR HUKUM PUSKESMAS DENGAN PPK BLUD

KDH bertanggung jawab atas kebijakan penyelengg pelay umum memberikan layanan umum scr lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dgn memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dgn praktek bisnis yg sehat, yg pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yg didelegasikan oleh KDH Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaks pemberian layanan umum dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemda, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemda TUJUAN DAN ASAS BLUD Dalam melaksanakan tujuan, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. DASAR HUKUM PUSKESMAS DENGAN PPK BLUD

HAK DAN KEWAJIBAN BLUD DILIHAT DARI ASPEK KEUANGAN DIBERIKAN FLEKSIBILITAS HAK BLUD MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN MENINGKATKAN KINERJA MANFAAT KEWAJIBAN DASAR HUKUM PUSKESMAS DENGAN PPK BLUD