LAMPIRAN REVIEW RPJMN 2010 2014 BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL

LAMPIRAN : REVIEW RPJMN 2010 -2014 BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 1 1. Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); 2. Pengembangan Manajemen SDM Berbasis Merit System; 3. Harmonisasi Regulasi dan sinergi Pusat Daerah dalam meningkatkan Pelayanan Publik; 4. Penguatan otonomi Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan ke masyarakat. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 1 No Indikator Status Awal (2009) 2010 2011 2012 Capaian Target 2014 Status 1 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2. 8 3. 0 321) 5, 0 3 2 % K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat) (%) 41 56 63 77 100 1 3 % Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) (%) 2, 68 3 9 16 60 3 4 Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 6, 64 6, 16 7, 07 6, 86 8, 0 1 5 Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6, 46 5, 26 6, 00 6, 32 8, 0 2 6 Peringkat Kemudahan Berusaha 129 115 126 129 75 3 7 Indeks Efektifitas Pemerintahan -0, 26 -0, 19 -0, 24 n. a 0, 5 3 8 % K/L yang Akuntabel 47, 37 63, 29 82, 93% 95, 06 100 1 9 % Provinsi yang Akuntabel 3, 76 31, 03 63, 33 75, 76 80 1 10 % Kab/Kota yang Akuntabel 5, 08% 8, 77 12, 78 n. a 60 2 Keterangan: 1) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0 -100) 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 1 SASARAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN INDIKATOR STATUS IPK ● 3 % Kabupaten/Kota WTP LANGKAH STRATEGIS 3 ● ● ● MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI Skor Integritas Pelayanan Publik 2 Peringkat Kemudahan Berusaha 3 Indeks efektifitas pemerintahan 3 ● ● ● ● % Kabupaten/Kota akuntabel 2 ● Penanganan kasus-kasus korupsi skala besar Kemandirian dan kredibilitas penegak hukum Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha Peningkatan manajemen Barang Milik Negara Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (kab/kota) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengelola keuangan Akselerasi implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harmonisasi kelembagaan PTSP Kemendagri dan PTSP Penanaman Modal (R-Perpres tentang PTSP agar segera diterbitkan) Penerapan bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah Penuntasan e-KTP Peningkatan kualitas birokrasi Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui implementasi UU ASN dan penerapan rekrutmen CPNS yang transparan dan berbasis komputer (Computer Assisted Test) Peningkatan kualitas Otonomi Daerah melalui pengendalian pemekaran daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penyempurnaan pemilukada Pembatalan Perda-Perda yang diindikasikan bermasalah L.

PRIORITAS NASIONAL 2 : PENDIDIKAN L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 2 1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata, antara lain melalui: ● peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) 2. Percepatan peningkatan akses pendidikan menengah antara lain melalui: : ● Memulai Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun 2013; Menyediakan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM) bagi semua siswa SMA/SMK/MA. 3. Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, antara lain melalui: ● Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi; peningkatan pendidikan kewirausahaan (termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa); pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. 4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui : ● peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development); penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. 5. Peningkatan pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 2 Capaian No Indikator Status Awal (2009) 1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas 7, 72 7, 92 2 Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas 5, 30 4, 79 3 APM SD/SDLB/MI/Paket A 95, 23 4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5 APK SMA/SMK/MA/Paket C 6 APK PT Usia 19 -23 tahun Target 2014 Status 7, 851) 8, 25 1 4, 43 4, 841) 4, 18 1 95, 41 95, 55 95, 691) 96, 00 1 74, 52 75, 64 77, 71 75, 401) 81, 9 1 69, 60 70, 53 76, 50 791) 85, 00 1 21, 57 27, 09 27, 41) 30, 00 1 2010 2011 2012 Keterangan: 1) Data sementara sesuai target 2012 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 2 : PENDIDIKAN SASARAN INDIKATOR STATUS PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DASAR DARI KELUARGA MISKIN Pemenuhan minimal 10 % quintile pertama - ● - ● PENUNTASAN Rehabilitasi RK REHABILITASI RUANG Rusak KELAS (RK) RUSAK SD/MI DAN SMP/MTS LANGKAH STRATEGIS ● ● ● ● TERLAKSANANYA KURIKULUM BARU PENDIDIKAN 2013/14 Kurikulum - Kecukupan penyediaan beasiswa dari keluarga miskin untuk jenjang SD /MI dan SMP/MTs Rehabilitasi RK Rusak Berat SD Rehabilitasi RK Rusak Sedang SD Rehabilitasi RK Rusak Berat SMP Rehabilitasi RK Rusak Sedang SMP Rehabilitasi RK Rusak Berat MI Rehabilitasi RK Rusak Sedang MI Rehabilitasi RK Rusak Berat MTs Rehabilitasi RK Rusak sedang MTs Kurikulum baru dilaksanakan secara bertahap melalui: 1. Penyiapan dokumen Kurikulum 2013/14 2. Penulisan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa 3. Sosialisasi 4. Penggandaan buku bagi guru 5. Penggandaan buku bagi siswa 6. Pelatihan kurikulum bagi guru, kepala sekolah dan pengawas 7. Monitoring dan Evaluasi L.

Lanjutan. . . SASARAN INDIKATOR PELAKSANAAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL Penyediaan BOS STATUS LANGKAH STRATEGIS ● ● ● Penyediaan Sarana Prasarana ● ● ● ● Penyediaan BOS SMA Penyediaan BOS SMK Penyediaan BOS MA Pengadaan USB SMA/SMK Pengadaan RKB SMA/SMK Pengadaan Laboratorium SMA Pengadaan Ruang Praktek Siswa SMK Pembangunan RKB MA Pembangunan Perpustakaan MA Pembangunan Laboratorium MA L.

PRIORITAS NASIONAL 3 : KESEHATAN L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 3 1. 2. 3. 4. 5. Peningkatan program kesehatan masyarakat; Peningkatan sarana kesehatan; Penyediaan/distribusi obat; Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB; Dukungan Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 3 No Indikator Capaian Status Awal (2009) 2010 2011 2012 Target 2014 Status 1 Umur harapan hidup (tahun) 70, 7 70, 9 71, 1 72, 0 2 2 Angka kematian ibu melahirkan per 100. 000 kelahiran hidup 228 n. a 118 3 3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan 74, 9 79, 82 81, 25 44, 20 90 2 4 Angka kematian bayi per 1. 000 kelahiran hidup 34 34 34 32 1) 24 3 5 Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi campak 67 77, 67 87, 3 34, 8 93 1 6 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) 18, 4 17, 9 n. a <15, 0 2 7 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 63. 9 67. 87 71. 4 69. 6 85 1 8 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2, 6 2, 4 2) n. a 2, 6 1) 2, 1 3 Keterangan: 1) Hasil Sementara SDKI 2012; 2)Sensus Penduduk 2010; 3) Data sampai dengan Maret 2012 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 3 (Lanjutan) No Capaian Status Awal (2009) Indikator 2010 2011 2012 Target 2014 Status 9 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47, 7 44, 19 42, 76 n. a 68 3 10 Jumlah kasus TB per 100. 000 penduduk 326 224 289 2813) 224 1 Keterangan: 1) Hasil Sementara SDKI 2012; 2)Sensus Penduduk 2010; 3) Data sampai dengan Maret 2012 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 3 SASARAN INDIKATOR PENINGKATAN 1. Penurunan tingkat KUALITAS kematian Ibu (AKI) PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN 2. Penurunan tingkat kematian bayi BAYI (AKB) STATUS 3 3 LANGKAH STRATEGIS 1. Peningkatan puskesmas mampu Pelayanan Obsetri Dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensy Komprehensif (PONEK) 2. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang melayani jampersal 3. Peningkatan jumlah puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 4. Peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 5. Peningkatan persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap L.

Lanjutan. . . SASARAN INDIKATOR MENURUNNYA ANGKA Prevalensi kasus HIV KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) STATUS LANGKAH STRATEGIS 3 Peningkatan penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS Peningkatan persentase Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan Antiretroviral Therapy (ART) 2 Peningkatan Angka Penemuan kasus malaria per 1. 000 penduduk Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) L.

Lanjutan. . . SASARAN PELAKSANAAN SJSN KESEHATAN MENURUNKAN ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/ TFR) MENJADI 2, 1 PER WANITA USIA REPRODUKSI (15 -49 TAHUN) PADA TAHUN 2014. INDIKATOR Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan STATUS 2 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 3 LANGKAH STRATEGIS 1. Penyediaan Bantuan Iuran Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu 2. Peningkatan fasilitas kelas III Rumah sakit dan RS Pratama 3. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Peningkatan tenaga kesehatan (PTT) 4. Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan SJSN bidang kesehatan 1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 10 provinsi penyangga utama 2. Pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE; 3. Pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO; 4. Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal; 5. Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. L.

PRIORITAS NASIONAL 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 4 1. Penajaman Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan (Optimalisasi Unified Database); 2. Sinergi Program Kegiatan Untuk Penanganan Lokasi Kantong Kemiskinan; 3. Perluasan Cakupan Program Bersasaran (Targeted); ● Peningkatkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin Dan Rentan; ● Pengembangan Penghidupan Masyarakat Miskin Dan Rentan (Pilot). 4. Implementasi BPJS Kesehatan (Akses Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 4 No 1 2 Indikator 2010 2011 2012 Target 2014 Status Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH 726. 376 772. 830 1. 052. 000 1. 516. 000 1. 170. 000 1 Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan) 18. 497. 302 17. 488. 007 1 4. 334 4. 791 4. 978 5. 020 5. 100 1 n. a 500 200 500 1 48, 00 59, 07 63, 10 64, 58 100, 00 3 PNPM Inti (Kecamatan) 4 Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage 5 Capaian Status Awal (2009) Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 2 Keterangan: 1) Data Bulan Maret 2012, sementara data Bulan September 2012 sebesar 11, 66% 2) Angka bulan Februari 2012, Angka pengangguran pada Agustus 2012 adalah 6, 14% 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN INDIKATOR STATUS LANGKAH STRATEGIS Jumlah penduduk Miskin 8 -10% pada 2014 Laju penurunan kemiskinan melambat Disparitas kemiskinan antar provinsi Penduduk yang rentan miskin Jaminan perlindungan sosial yang komprehensif 1. A. Penajaman sasaran program kemiskinan (optimalisasi unified database) serta perluasan dan peningkatan cakupan program bersasaran (targeted program) B. Stabilisasi harga bahan pokok (berkontribusi sebesar 75% terhadap Garis Kemiskinan) C. Affirmative action untuk provinsi tertentu (sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi) --> fokus berbagai program pada kantong-kantong kemiskinan (tingkat kecamatan) 2. Affirmative action untuk provinsi tertentu 3. Pengembangan program kemiskinan yang mengarah pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (livelihood). Contoh: perluasan KUR dan akses permodalan serta transformasi PNPM pada kegiatan livelihood 4. Pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif secara bertahap dimulai dari BPJS Kesehatan dengan memperbaiki targeting, iuran dan penyiapan pelayanan (supply side) L.

PRIORITAS NASIONAL 5 : KETAHANAN PANGAN L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 5 1. Penyediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri; 2. Distribusi dan aksesibilitas untuk stabilisasi harga pangan yang terjangkau; 3. Peningkatan kualitas konsumsi untuk mendukung diversifikasi pangan; 4. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. L.

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 5 SASARAN INDIKATOR (%) BASELINE (2009) PERKEMBANGAN PENCAPAIAN 2010 2011 2012 TARGET 2014 STATUS Peningkatan Pertumbuhan Pertanian PDB Pertanian 3, 96 2, 99 2, 95 4, 26*** 3, 7 – 3, 9 Peningkatan Produksi Pangan Utama Padi 6, 75 3, 22 - 1, 07 4, 87* 3, 57**** 2 Jagung 8, 04 3, 96 - 3, 73 7, 47* 10, 02 Kedelai 25, 63 - 6, 92 - 6, 15 - 8, 00* 20, 05 2 3 Gula - 2, 96 7, 02 - 17, 30 16, 75** 12, 55 Daging Sapi 16, 15 6, 65 6, 71 10, 98** 7, 30 Perikanan 10, 82 18, 80 6, 20 19, 98 21, 09 Nilai Tukar Petani (indeks) 101, 20 102, 80 105, 75 105, 87 115 – 120 293. 044 284. 137 97. 996 1. 340. 000 Kesejahteraan Petani Luas Layanan 623. 909 Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi (ha) Sumber BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikakan 2012 2 2 1 1 2 1 Keterangan: *) ARAM II, ; **) Kementerian Pertanian; ***) Kumulatif sampai dengan Triwulan III 2012; ****) Target disesuaikan dengan target surplus beras 10 juta ton per tahun mulai 2014 , target di RPJMN 3, 22% 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Tidak akan tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 5 SASARAN PRODUKSI PADI (%) INDIKATOR Cetak sawah Peraturan pengendalian alih fungsi lahan STATUS 2 LANGKAH STRATEGIS Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID) Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan turunannya 2 Penyelesaian RTRW Daerah Penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani. Pengembangan jaringan dan optimasi air 2 Luas SLPTT Padi dan produktivitas meningkat 2 Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) harus didukung dengan litbang dan penyuluhan yang terpadu. L.

Lanjutan. . . SASARAN KEDELAI (%) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERIKANAN INDIKATOR STATUS LANGKAH STRATEGIS Jumlah perluasan areal 2 Percepatan perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan swasta nasional (termasuk BUMN). Luas SLPTT Kedelai dan produktivitas meningkat 2 Pelaksanaan SLPTT harus didukung dengan litbang dan penyuluhan yang terpadu. Peraturan presiden, SK Menteri Perdagangan 2 2 NTP (Indeks) Pemanfaatan Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun Penyelesaian peraturan presiden tentang peningkatan peranan perum Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan kedelai Percepatan penerbitan peraturan turunannya oleh Mentan, Mendag, Menperin, dan Menkop UKM. Peningkatan penyaluran subsidi benih agar tepat sasaran dan tepat waktu. Peningkatan penyaluran PUAP agar tepat sasaran. 2 Mempermudah akses petani terhadap KKPE Penyediaan jaminan/asuransi terhadap resiko kredit. Meningkatkan koordinasi penerbitan izin antara KKP dan Kemenhub agar kapal segera dapat beroperasi Pelatihan nelayan untuk mengoperasikan kapal L.

PRIORITAS NASIONAL 6 : INFRASTRUKTUR L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 6 Kebijakan pengembangan infrastruktur diarahkan untuk: 1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan; 2. Perkuatan konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri; 3. Perluasan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; 4. Pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan; 5. Pengembangan infrastruktur mendukung ketahanan pangan dan energi. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 6 No Indikator 2011 2012 [k] Target 2014 [k] 2010 Status 87, 3 87, 0 1) 87, 7 90, 5 90, 0 1 2. 443 2. 530 3. 292 10. 830 19. 370 1 1 Kemantapan Jalan Nasional (%) 2 Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) 3 Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km) 135 81 135 319 954 4 Jumlah Bandara yang dikembangkan direhabilitasi 170 65 150 275 205 5 Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km) 85 135 53 296 1. 296 6 Pangsa angkutan laut armada pelayaran nasional (%): ◆ Domestik (D) ◆ Ekspor-Impor (E-I) 7 Jumlah Rusunawa Terbangun (Twin Block) 8 Desa yang dilayani akses telekomunikasi 9 10 Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara broadband Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan. Diselesaikannya pembangunan Kanal Keterangan: Banjir Timur paket 22 s/d 29 2 1 3 1 90, 2 9, 0 98, 1 9, 0 98, 8 9, 5 98, 8 9, 9 100, 0 10, 0 106 89 70 435 650 24. 051 (72, 5%) 27. 670 (83, 4%) 30. 413 (91, 6%) 30. 441 (92%) 33. 184 desa 311 (63%) 328 (66%) 343 (69%) 437 (88%) 60 157 205 607 300 2 1 1 11 1. Capaian Status Awal (2009) Konstruksi Terdapat penambahan panjang jalan nasional dari 34. 628, 83 Km menjadi 38. 569, 82 Km 2) Pekerjaan tambahan untuk penyelesaian konstruksi Kanal Banjir Timur Jakarta [k] Kumulatif 1 Paket 22 -29 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 Paket 30 -312) = Perlu Kerja Keras Selesai sebelum = Sangat Sulit tercapai 3 2012 L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 SASARAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN TOL INDIKATOR Jalan Tol yang dibangun oleh pemerintah dan swasta (Km) STATUS 3 PENINGKATAN Panjang jalur KA baru KINERJA PELAYANAN yang dibangun TRANSPORTASI termasuk jalur ganda PERKERETAAPIAN (km) LANGKAH STRATEGIS § Terobosan pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku § Penugasan kepada BUMN New Hutama Karya untuk ruas jalan tol tertentu § Mengembangkan sumber pendanaan baru § Dukungan pendanaan APBD (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi) 2 § Percepatan pembebasan lahan § Diperlukan terobosan baru sumber pembiyaan di luar PHLN, antara lain Sukuk/SBSN atau pinjaman dalam negeri 2 Percepatan pencapaian target pembangunan dan tingkat hunian melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan, penyediaan utilitas penunjang lainnya dan percepatan administrasi serah terima aset. PEMBANGUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) Jumlah Rusunawa Terbangun dan Tingkat Hunian PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI/ KABUPATEN Terjaganya kualitas Jalan Propinsi dan Kabupaten Kondisi mantap § jalan propinsi 63% § dan jalan kabupaten 43% § Mengefektifkan alokasi dana DAK; Terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk membiayai jalan provinsi/kabupaten; Untuk ruas-ruas strategis diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah pusat. L.

Lanjutan. . . SASARAN PENGELOLAAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH INDIKATOR Terehabilitasinya kerusakan irigasi kewenangan pemerintah daerah STATUS LANGKAH STRATEGIS 68% daerah irigasi di Indonesia menjadi kewenangan Pemda (lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak) § Perlu terobosan untuk membantu pengelolaan irigasi daerah karena Pusat tidak dapat membantu secara langsung (regulation barrier); § Alternatif pendanaan melalui APBN Pusat perlu dipertimbangkan karena: (a) dimungkinkan dalam PP 20/2006, namun perlu payung hukum pelaksanaan (Inpres); dan (b) sangat strategis dalam mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton; § Mekanisme dapat dilakukan berupa klastering irigasi daerah (s/d 1. 000 Ha - Kabupaten, 1. 000 -2000 Ha – Provinsi dan diatas 3. 000 Ha – Nasional) penyerahan kewenangan kembali ke Pemerintah Pusat, dll. PENINGKATAN DAYA meningkatnya daya tampung air perkapita § Percepatan pembangunan tampungan air/waduk multi-guna; TAMPUNG AIR § Konservasi dan penataan Daerah Aliran Sungai; kapasitas daya tahun 2012 sebesar 54 PERKAPITA § Revitalisasi waduk, situ dan embung eksisting. tampung air/waduk m 3/kapita/tahun masih jauh dari daya tampung ideal sebesar 1, 975 m 3/kapita/tahun PENINGKATAN Meningkatnya akses Akses masyarakat terhadap § Peningkatan pemanfaatan hibah berbasis kinerja, termasuk DAK Air AKSESIBILITAS Minum; masyarakat terhadap layanan air minum yang LAYANAN AIR layanan air minum layak baru mencapai 55, 4% § Memperluas sistem pelayanan air minum berbasis masyarakat; MINUM § Peningkatan sumber pendanaan alternatif; yang layak § Mendorong Pemda secepatnya menyerap idle capacity dengan membangun sistem distribusi dan sambungan rumah. PENYEDIAAN § Koordinasi diantara stakeholder untuk penyelesaian pemilihan trase ; Meningkatnya Sampai dengan saat ini INFRASTRUKTUR § Percepatan pelaksanaan pembebasan lahan; pembiayaan baru 1 Proyek PPP MELALUI § Persetujuan VGF dan Penjaminan (PT. PII); infrastruktur melalui terkontrak yaitu Central KERJASAMA § Percepatan pelaksanaan proses lelang dan konstruksi. skema KPS Java Power Plant PEMERINTAH DAN SWASTA L.

PRIORITAS NASIONAL 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 7 1. Menjamin kepastian hukum berusaha; 2. Penyederhanaan prosedur informasi dan perijinan berusaha; 3. Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); 4. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; 5. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha. L.

KERANGKA ISU STRATEGIS PN 7 Mendorong pencapaian target RPJMN A dan mengurangi gap dengan sasaran RPJMN Masih belum optimalnya penggunaan perijinan secara online/elektronik Masih belum optimalnya implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih banyaknya persoalan perburuhan yang sangat mengganggu iklim usaha ISU STRATEGIS PN 7 Th 2014 (soft infrastructure): 1. Peningkatan Kemudahan Berusaha 2. Penurunan Biaya Logistik Nasional 3. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru 4. Memperkuat Kelembagaan Hubungan Industrial PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA B Mendorong Sinergi Lintas Prioritas RPJMN untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Mendorong implementasi Cetak Biru Sislognas yang ditetapkan pada bulan Maret 2012 Prioritas Nasional 6 Bidang Infrastruktur Isu penting: Masih tingginya biaya logistik di Indonesia dan adanya komitmen Indonesia di AEC dan APEC untuk menurunkan biaya logistik (Hard Infrastructure) Masih rendahnya peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business/Eo. DB (saat ini peringkat Indonesia pada 128 dari 185 negara yang disurvei) Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 7 No Indikator Status Awal (2009) 2010 2011 1 Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (Prov/Kab/Kota) 360 394 2 Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang telah menerapkan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik ) 3 2012 Target 2014 Status 420 444 530 1 - 33 Prov dan 40 kab/kota 33 Prov dan 50 kab/kota 1 Jumlah pasar percontohan dan pusat distribusi (unit) 10 12 dan - 15 dan 1 20 dan 1 26 dan 5 1 4 Jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE NA 1. 536 2. 064 2. 618 7. 500 2 5 Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan - Tersusunnya peraturan tentang kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan outsourcing), serta pengupahan. Masuk dalam Prolegnas 6 7 Capaian Jumlah lembaga kerjasama bipartit di perusahaan dalam rangka pencapaian kesepakatan hubungan kerja 80% 90% 2 lokasi 3 lokasi Naskah Akademis Penundaan revisi dan dikeluarkan dari Prolegnas Permenakertrans No. 13 tahun 2012, dan No. 19 Tahun 2012. - 13. 246 13. 912 1. 801 - 380 - 2 3 15. 000 2 L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 7 SASARAN PENYEDERHANAAN PROSES PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR INDIKATOR Jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE STATUS LANGKAH STRATEGIS 2 § Penyusunan regulasi yang mewajibkan penggunaan sistem online 2 § Percepatan penyelesaian RUTR Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan Capaian 2012: 2. 618 perusahaan Target 2014 : 7. 500 perusahaan TERBENTUKNYA KEK DI 5 LOKASI ● ● Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Capaian 2012: 2 KEK ditetapkan/80% Sasaran 2014 : 5 KEK dilaksanakan/90% MENDORONG PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DAN MEMPERKUAT LEMBAGA HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI) Tersusunnya peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga Hubungan Internasional 2 § Memfasilitasi terlaksananya perundingan bipartit antara pekerja dengan pengusaha, § Melakukan sosialisasi dan konsolidasi yang lebih menyeluruh dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, L.

PRIORITAS NASIONAL 8 : ENERGI L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 8 1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi (Intensifikasi); 2. Penganekaragaman Sumber Daya Energi Primer (Diversifikasi); 3. Peningkatan Produktivitas dan Pemerataan Pemanfaatan Energi (Rasio Elektrifikasi). L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 8 (Lanjutan) PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI) Terpenuhinya kebutuhan bakar dan bahan baku industri dalam negeri PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (RASIO ELEKTRIFIKASI) Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI Didukung: ● Ekonomi: fiskal dan moneter ● Infrastruktur ● IPTEK ● Kewilayahan dan Tata Ruang L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 8 No 1 Indikator Produksi Minyak Bumi Satuan Ribu Barrel/Hari Baseline (2009) 3 Kapasitas Pembangkit Rasio Elektrifikasi 4 Kapasitas PLTP 5 Pembangunan Jaringan Gas Kota 2010 2011 2012 Target 2014 945 902 877 1. 010*) 2. 024 5. 916 2. 940 33. 983 39. 899 42. 839 3. 000 MW/ Tahun Status 3 949 Tambahan (MW) 2 Capaian Terpasang (Kumulatif MW) 31. 959 Persen 65, 79 67, 15 72, 95 75, 90 80 Terpasang (Kumulatif MW) 1. 179 1. 189 1. 226 1. 231 5. 000 Kota/Sambu ngan Rumah (Kumulatif) 2/ 6. 210 6/ 19. 376 9/ 45. 576 14/ 61. 576 19/ 80. 000 Unit 6 Pembangunan SPBG n. a **) FEED***) (Kumulatif) *) 1, 01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1, 2 juta; 1 1 3 1 2 4 8 21 **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 8 SASARAN PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK BUMI INDIKATOR Produksi Minyak Bumi STATUS 3 LANGKAH STRATEGIS Melakukan 'enforcement' atas peraturan percepatan produksi migas, baik kepada K/L (penyelesaian konflik lahan, peruntukan, dsb), maupun kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam melaksanakan Plan of Development (POD) Meningkatkan kegiatan survei 2 D dan 3 D untuk lapangan migas baru yang berlokasi di kawasan-kawasan sulit (laut dalam) Mempercepat proses penawaran lapangan/blok migas Mempercepat proses persetujuan POD Memberlakukan insentif (fiskal), split (bagi hasil), ataupun kerjasama dalam melakukan 'Research and Development' teknologi EOR KONVERSI BBM KE BBG 2 Konsumsi BBG Memberlakukan subsidi harga bahan bakar gas (BBG) atau menaikan harga BBG untuk angkutan umum atau mengurangi subsidi BBM, dan jaminan alokasi gas untuk sektor transportasi Meningkatkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di kota-kota besar, serta pengadaan Converter Kit L.

Lanjutan. . . SASARAN INDIKATOR STATUS PENINGKATAN Kapasitas terpasang KAPASITAS pembangkit listrik PEMBANGKIT TENAGA panas bumi (PLTP) LISTRIK PANAS BUMI (PLTP) LANGKAH STRATEGIS Memberlakukan 'Feed-in Tariff' terhadap harga listrik atau menyempurnakan peraturan mengenai harga listrik yang bersumber dari panas bumi 3 Meningkatkan kegiatan 'Reconaissance Survey' dan 'Survey Seismic' lapangan panas bumi baru Mempercepat proses lelang WKP lapangan panas bumi, melalui bantuan teknis dan pendanaan ( 'Geothermal Fund') kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik WKP Mempercepat proses persetujuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Mempercepat proses negosiasi PPA antara PLN dengan IPP Badan Usaha, terutama IPP BUMN (Pertamina) Mempercepat penyelesaian kegiatan eksplorasi dan penyelesaian konstruksi pembangunan 'Steam Gathering' dan 'Power Plant' ELEKTRIFIKASI Perbandingan rasio elektrifikasi antar provinsi (wilayah Indonesia bagian Timur dan Barat) Meningkatkan efektifitas penggunan Dana Alokasi Khusus (DAK) listrik pedesaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, terutama untuk penyiapan pembangunan infrastruktur listrik L.

PRIORITAS NASIONAL 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 9 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim melalui peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan, Perkuatan Pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunan emisi gas rumah kaca; 2. Penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan sistem informasi dini cuaca dan iklim, penguatan tanggap darurat bencana, dan pembangunan shelter bencana alam; 3. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan hidup. L.

KERANGKA KEBIJAKAN PN 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Pembangunan Ramah Lingkungan/ Pembangunan Berkelanjutan Peningkatan Kualitas LH dan penanganan perubahan iklim § § § Pengelolaan Kawasan Hutan Penguatan Pengelolaan Biodiversity Penurunan emisi GRK LINGKUNGAN HIDUP DAN KAPASITAS MITIGASI BENCANA REGULASI Penguatan Kapasitas Mitigasi Bencana § § Peningkatan sistem peringatan dini iklim dan cuaca Penguatan tanggap darurat bencana dan shelter bencana alam TATA KELOLA (Governance) L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 9 Target 2014 Capaian No Indikator Satuan Status Awal (2009) 1 Fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas ha 703. 045 1. 600. 000 229. 217 2 Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa ha 78. 242 3 Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan ha n. a 4 Penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, 58. 890 titik Persentase Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% per tahun dari (rerata (%) rerata 2005 -2009) 5 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS) 6 Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi (industri) 7 2010 Status 2011 2012 742. 364 1. 251. 883 1 2. 500. 000 528. 507 1. 036. 678 1. 537. 005 1 250. 000 51. 506 102. 067 158. 421 1 67, 2% 83, 42% 51, 65% 45, 11% 1 1 Unit n. a 108 22 58 95 Industri 627 680 705 996 1. 312 Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami Persentase (%) 75 90 90 100 8 Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim Persentase (%) 45 80 50 66, 67 78, 78 9 % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara (%) Persentase (%) 75 90 39 68 80 10 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota) Lokasi 5 77 16 265 160 11 Terbentuknya satuan reaksi cepat/SRC-PB (Lokasi) Lokasi 7 2 2 1 1 1 L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA SASARAN KESIAPAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM INDIKATOR Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% di tahun 2020 untuk 5 sektor prioritas (Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Industri, Energi dan Limbah) Moratorium ijin baru pada hutan primer dan lahan gambut PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Presentase Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) KESIAPAN Pengurangan risiko bencana gempa bumi INFRASTRUKTUR dan tsunami DAN (dilaksanakan mulai tahun 2013) KELEMBAGAAN PENANGANAN BENCANA Terkelolanya tata ruang untuk memitigasi bencana STATUS LANGKAH STRATEGIS 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Penerbitan Inpres baru sebagai tindak lanjut Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 1. Peningkatan kualitas air sungai 2. Peningkatan kualitas udara di perkotaan 3. Peningkatan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran air dan udara 4. Peningkatan tutupan hutan dan lahan 1. Pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara) 2. Pembangunan sirine peringatan dini gempa 3. Pembangunan Desa Tangguh 4. Peningkatan koordinasi oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait 5. Pengendalian banjir di DKI Jakarta: normalisasi sungai di wilayah DKI Jakarta (13 DAS), pembangunan sodetan Kali Ciliwung – Kanal Banjir Timur sepanjang 2150 meter 1. Pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas 2. Percepatan proses alih status kawasan 3. Penyelesaian RTRW Provinsi L.

PRIORITAS NASIONAL 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 10 ● ● Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; Pembentukan kerjasama dengan negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 10 Capaian NO Indikator Status Awal (2009) 1 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 5, 84 5, 76 5, 68 6, 16 7, 1 2 2 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 20, 19 21, 17 19, 46 18, 31 14, 2 2 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 65, 77 66, 26 66, 57 67, 48 72, 2 199 183 - 142* 4 Jumlah kabupaten daerah tertinggal Keterangan: 1 = sudah tercapai atau on track/on trend 2 2010 2011 2012 Target 2014 = Perlu Kerja Keras 3 Status 2 **133 1 = sangat sulit tercapai Catatan: Target Pengentasan kabupaten tertinggal sudah on track (bertanda “Hijau”), karena target sasaran hanya fokus pada 50 kabupaten, sedangkan target sasaran dari indiaktor lainnya (peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan IPM) adalah untuk rata-rata 183 Kabupaten Tertinggal. L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 10 SASARAN INDIKATOR PENGENTASAN 1. Persentase Rata-rata DAERAH TERTINGGAL pertumbuhan ekonomi di SEDIKITNYA 50 daerah tertinggal (%) KABUPATEN PADA TAHUN 2014 STATUS LANGKAH STRATEGIS ● 2 ● ● 2. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) ● 2 ● 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal ● ● 2 ● ● Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu; Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; Meningkatkan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut. Memberikan insentif bagi investor; Meningkatkan kerjasama antar daerah. Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah. Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah. Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, contohnya membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga pendidikan dan kesehatan ke daerah tertinggal& perbatasan L.

Lanjutan. . . SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDIKATOR 1. Sarana Prasarana Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasasan (Jumlah) 2. Pengawasan Keamanan Perbatasan STATUS 2 LANGKAH STRATEGIS ● ● 2 ● ● 3. Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara Terpadu CIQS (custom, immigration, quarantine, security) ● 2 ● Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan sarpras pertahanan dan keamanan melalui keanggotaan BNPP Mempercepat dan meningkatkan dukungan untuk pembangunan sarpras hankam Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku/aparat keamanan perbatasan (TNI, Polri, Pemda, Masyarakat, dsb) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengawasan perbatasan Pengembangan program kemitraan; Pengembangan model partisipasi masyarakat; Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (BNPP, Imigrasi, Kemkes, Kemdagri, dan instansi terkait lainnya penunjang CIQS) Membangun pos gabungan bersama (POSGABMA) RI dan Malaysia (tindak lanjut kesepakatan RI-Malaysia) L.

Lanjutan. . . SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDIKATOR Jumlah NLP (pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat dan pemetaan pulau terluar) Pelaksanaan perundingan batas darat dan laut STATUS 2 ● ● 1 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan a. Persentase Jalan/jembatan/dermaga b. Persentase Kapal dan Bus Perintis c. Persentase BTS dan Radio Komunitas LANGKAH STRATEGIS ● ● 2 ● Pembenahan kelembagaan dan struktur pertanggungjawaban dalam perundingan penetapan/penegasan batas wilayah negara; Meningkatkan kegiatan pra-investigasi dan peningkatan IRM serta upgrading (memperbesar) patok/tugu batas negara Penguatan koordinasi anggota BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah dalam rangka penyiapan data dukung diplomasi; Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan infrastruktur Mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan, penyediaan Kapal Perintis di pulau-pulau yang masih terisolir. L.

Lanjutan. . . SASARAN INDIKATOR Pengembangan Ekonomi Rakyat PERCEPATAN (jumlah industri sagu rakyat; PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN jumlah pasar tradisional) PAPUA BARAT Peningkatan Pelayanan Pendidikan (kabupaten/kota dengan sekolah berasrama) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar (jumlah ruas jalan strategis) Peningkatan Pelayanan Kesehatan (jumlah kab/kota terbangun Rumah Sakit) Pemihakan terhadap putra/putri asli Papua melalui affirmative actions ● jumlah siswa/thn masuk PTN ● jumlah siswa/thn masuk Akademi TNI/Akpol ● jumlah OAP/thn diterima TNI/POLRI STATUS 3 LANGKAH STRATEGIS ● ● 1 ● ● 2 2 1 ● ● Pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kab/kota Inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP Koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pegunungan tengah Strategi Pembangunan jalan strategis papua sepanjang 3. 488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian Meningkatkan status kelas RS dan jumlah mobile clinic Konsolidasi antara Pemda dengan kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi. L.

PRIORITAS NASIONAL 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 11 1. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpusatakaan; 2. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya; 3. Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, pencipataan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 11 No Indikator Capaian Status Awal (2009) 2010 2011 Target 2014 Status 1 Jumlah museum yang direvitalisasi (Unit Museum) - 6 30 30 1 3 Jumlah daerah yang mendapatkan sarana seni budaya. - Propinsi - Kab/Kota - 5 15 14 247 14 238 1 4 Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan - 13 21 22 1 5 Jumlah paket riset: ● Riset dasar ● Riset Terapan - 54 144 38 155 35 60 1 6 Jumlah paket peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi - 109 78 100 1 Keterangan: 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI SASARAN INDIKATOR PENINGKATAN 1. Kapasitas nasional INOVASI penelitian dan TEKNOLOGI inovasi teknologi 2. Akses aplikasi inovasi teknologi pada masyarakat luas STATUS LANGKAH STRATEGIS a. Penelitian tenaga listrik dan mekatronika → Low Cost Green Car b. Pengembangan aplikasi teknologi isotop → Bibit Unggul Padi L.

PRIORITAS NASIONAL 12 : PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLHUKAM L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 12 1. Mekanisme penanganan terorisme; 2. Perkuatan dan pemantapan kelembagaan pencegahan korupsi; 3. Perlindungan saksi dan pelapor; 4. Pengembalian aset kejahatan; 5. Peningkatan kapasitas hukum; 6. Penguatan perlindungan HAM; 7. Pemberdayaan industri strategis pertahanan. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 12 No Indikator Status Awal (2009) Capaian 2010 2011 2012 Target 2014 Status 1 Penanggulangan Terorisme (jumlah teroris tertangkap) *) 501**) 148 93 89***) n. a 2 2 Penggunaan alutsista TNI produksi Industri Dalam Negeri (%) n. a 12, 65 13, 61 15, 86 20, 88 1 3 Penggunaan almatsus POLRI produksi Industri Dalam Negeri (%) n. a 10, 30 12, 50 14, 30 18, 80 4 Pencapaian MEF n. a 24, 2 29, 6 35 45, 8 1 2 *) Sumber : BNPT **) Angka 2000 -2009 ***) Angka Januari – Desember 2012 Keterangan: 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

Lanjutan… No 5 Indikator Penanganan Perkara (di tingkat MA) Status Awal (2009) n. a Capaian 2010 13. 891 pkr 2011 ● ● ● Perkara yang ditangani (sisa perkara tahun 2010 dan perkara masuk tahun 2011) = 21, 414 perkara Perkara yang putus adalah sebanyak 13, 719 pkr Sisa tahun 2011 adalah sebanyak 7. 695 pkr 2012 ● ● ● Perkara yang ditangani (sisa perkara tahun 2011 dan perkara masuk tahun 2012) = 21, 107 perkara Perkara yang putus 2012 adalah sebanyak 10. 995 pkr (58, 79%) Sisa tahun 2012 adalah sebanyak 10. 112 pkr Target 2014 Status 20. 600 pkr (sumber: RKP 2013 -Forward Estimate) 1 2. 196. 232 pkr (RKP 2013 Forward Estimate) 1 Target 2012: 18. 700 perkara 6 Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum n. a Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama : ●Perkara yang ditangani = 2. 742. 169 pkr ●Putus = 2. 703. 265 pkr Tingkat Banding : ●Perkara yg ditangani =13. 488 pkr ●Putus = 10. 795 pkr Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama (sisa tahun 2010 dan perkara masuk 2011): ●Perkara yang ditangani = 4. 854. 111 ●Putus = 4. 808. 881 pkr (124, 2%) Tingkat Banding : ●Perkara yg ditangani = 13. 577 pkr ●Putus =10. 911 pkr Target RKP 2011: 3. 872. 041 perkara n. a (Target 2012: 2. 254. 198 perkara) L.

Lanjutan… No 7 8 Indikator Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer Status Awal (2009) n. a Capaian Target 2014 Status 2010 2011 2012 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 377. 382 pkr ● Putus: 314. 407 pkr Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 935 pkr ● Putus : 751 pkr Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tingkat Pertama (sisa tahun 2010 dan perkara masuk 2011): ● Perkara yang ditangani = 426. 208 pkr ● Putus = 353. 933 pkr (380%) Target 2011: 92. 906 perkara n. a (target 2012: 95. 257 perkara) 96. 478 pkr (RKP 2013 Forward Estimate) 1 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 16. 520 pkr ● Putus: 6988 pkr Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 460 pkr ● Putus : 374 pkr Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 3. 429 pkr ● Putus: 3. 000 pkr (85, 7%) Target 2011: 3. 500 perkara Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 397 pkr ● Putus : 368 pkr Per 31 Desember 2012 = 3. 083 perkara (81, 3%) (Target 2012: 3. 789 perkara) 3. 878 pkr (RKP 2013 Forward Estimate) 1 Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani = 2. 391 pkr ● Putus =2. 189 pkr L.

Lanjutan… No 9 10 Indikator Status Awal (2009) Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) n. a Penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah) n. a Capaian Target 2014 2010 2011 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 1. 768 pkr ● Putus: 1. 107 pkr Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 935 pkr ● Putus : 751 pkr Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 1. 870 pkr ● Putus: 1. 428 pkr (89, 3%) Target 2011: 1. 600 perkara Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 1008 pkr ● Putus : 832 pkr n. a (Target 2012: 2. 783 perkara) 2. 879 pkr (RKP 2013 -Forward Estimate) Tahap Penyidikan = 2. 463 perkara (148 pkr di Kejagung, 2. 315 pkr di Kejaksaan Daerah) Tahap penuntutan = 1. 754 pkr (48 pkr di Kejagung, 1. 706 pkr) Tahap penyidikan = 1. 481 (111 perkara, 1. 370 pkr) Tahap penuntutan = 1. 197 pkr (105 pkr di Kejagung, 1. 092 pkr di Kejaksaan daerah) Tahap Penyidikan = 478 pkr (28 perkara di Kejaksaan Agung, 450 pkr di Kejaksaan Daerah)* s/d Juni 2012 Tahap Penuntutan = 469 pkr (27 pkr di Kejaksaan Agung, 442 di Kejaksaan Daerah) *) s/d Juni 2012 1. 380 perkara (Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di Daerah) (RKP 2013 -Forward Estimate) Status 2012 2 1 L.

Lanjutan… No 11 Indikator Penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tipikor (KPK) 12 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 13 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Status Awal (2009) Penyelidikan = 67 kasus Penyidikan = 37 pkr Penuntutan = 32 pkr Eksekusi = 39 pkr 67, 3 Capaian 2010 2011 Penyelidikan = 54 kasus Penyidikan = 62 pkr Penuntutan = 55 pkr Eksekusi = 38 pkr Penyelidikan = 78 kasus Penyidikan = 66 pkr Penuntutan = 45 pkr Eksekusi = 33 pkr 63, 17 - 2012 Per Des 2012 Penyelidikan = 105 kasus Penyidikan = 112 pkr Penuntutan = 72 pkr Eksekusi = 32 pkr Target 2012: Penyelidikan: 110 kasus Penyidikan: 103 perkara Penuntutan: 97 perkara Eksekusi: 100% - Target 2014 Status 80 kasus 75 perkara 70 perkara 100% (RKP 2013 Forward Estimate) 73* 1 2 2 a. Partisipasi Pemilu Legislatif 70, 99% - - - 75% b. Partisipasi Pemilu Presiden 72, 56% - - - 75% * Angka target Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014 sebesar 73 akan disumbang oleh indeks hak memilih dan dipilih serta Indeks pemilu yang bebas dan adil dalam pemilu 2014. L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 12 SASARAN INDIKATOR TERLAKSANANYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME Jumlah teroris tertangkap TERSELENGGARANYA PEMILU 2014 YANG AMAN, ADIL DAN DEMOKRATIS Indeks Demokrasi Indonesia dan Tingkat Partisipasi Pemilu STATUS LANGKAH STRATEGIS ● 2 ● ● ● ● ● Penguatan Satgas Pencegahan dan Penindakan Penggalangan intelijen Pemberdayaan masyarakat melalui program kontra radikal terorisme komprehensif dan terpadu Dukungan tahapan Pemilu 2014 termasuk Pemutakhiran Data Pemilih, dan pengawasannya Pendidikan politik/pemilih termasuk orang miskin, pemuda, perempuan dan penyandang cacat Advokasi, pengembangan kapasitas, dan pendampingan calon anggota DPRD perempuan Fasilitasi penyandang cacat Peningkatan pengawasan pemilu yang partisipatif Pengamanan Pemilu L.

Lanjutan. . . SASARAN TERWUJUDNYA MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) INDIKATOR Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) STATUS 2 LANGKAH STRATEGIS ● ● PENINGKATAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN JUMLAH DAN KAPASITAS PERSONEL POLRI Peningkatan rasio polri terhadap jumlah penduduk 2 ● ● Ketersediaan anggaran belum sesuai dengan rencana atau sasaran yang akan dicapai; Keppres 35 tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI tahun 2010 -2014 belum dilaksanakan secara optimal; Peningkatan peran Industri Pertahanan Dalam Negeri Proses pengadaan yang panjang, melebihi satu tahun anggaran Pengamanan Pemilu 2014 Pemenuhan rasio ideal Polisi terhadap Masyarakat mencapai 1: 575 Kecepatan penanganan flash point Ketersediaan peralatan pengendali massa L.

Lanjutan. . . SASARAN INDIKATOR PEMBINAAN PEMASYARAKATAN 1. Prosentase Rutan dan Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan 2. Prosentase menurunnya pelanggaran HAM, peredaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS STATUS 2 LANGKAH STRATEGIS 1. Pemenuhan sarana untuk mengurangi over kapasitas 2. Pelaksanaan pengawasan dengan melibatkan pihak luar pemasyarakatan 3. Penegakan kode etik petugas pemasyarakatan L.

PRIORITAS NASIONAL 13 : PRIORITAS LAINNYA BIDANG EKONOMI L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 13 1. INDUSTRI PENGOLAHAN: Akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, hasil pertanian, padat karya dan penyedia kebutuhan domestik, serta IKM yang sehat, kuat dan mandiri; 2. PERDAGANGAN INTERNASIONAL: Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; 3. UMKM DAN KOPERASI: Meningkatnya daya saing UMKM serta meningkatnya kapasitas dan kualitas koperasi. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 13 No Indikator Capaian Status Awal (2009) 2010 2011 2012 Target 2014 Status 2 1 Pertumbuhan Industri (%) - 4, 48 6, 22 6, 10 7, 0 -7, 3 2 Pertumbuhan Non Migas (%) - 5, 09 6, 83 6, 60 7, 3 -7, 8 3 Pencapaian score card Indonesia dalam pelaksanaan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA )2015 (%) - 83. 4 82 90 70 1 2 Keterangan: 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 13 SASARAN PENINGKATAN INDUSTRI PENGOLAHAN INDIKATOR Pertumbuhan Industri STATUS 2 LANGKAH STRATEGIS ● ● ● KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL Pencapaian score card Indonesia dalam pelaksanaan cetak biru MEA 2015 (%) ● 2 ● Mendorong dan memfasilitasi Investasi pembangunan kilang baru dan industri petrokimia Memenuhi Alokasi gas untuk kebutuhan industri dalam negeri. Penyelesaian masalah hubungan industrial Percepatan pembangunan infrastruktur dan listrik Pemberian insentif dan fasilitas lainnya perlu dilanjutkan, khususnya untuk industri tertentu atau di wilayah timur/tertinggal Penguatan kapasitas Sektor Swasta dan Masyarakat Peningkatan pemahaman aparat pemerintah Indonesia di pusat dan daerah terhadap MEA 2015 Peningkatan kualitas dan Pemenuhan Komitmen Cetak Biru MEA 2015 L.

PRIORITAS NASIONAL 14 : PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 14 1. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pariwisata nasional; 3. Perumusan Kebijakan dan Pedoman Bagi Penerapan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 4. Pencapaian Posisi Papan Atas Sea Games, Asian Games, dan Olimpiade; 5. Peningkatan Character Building Melalui Gerakan Revitalisasi dan Konsolidasi Gerakan Kepemudaan dan Revitalisasi Pramuka. L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 14 Capaian Status Awal (2009) 2010 2011 2012 Target 2014 1 Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah) - 221. 0001) 221. 000 210. 000 1 2 Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji (jemaah) - 221. 000 211. 000 210. 000 1 3 Jumlah wisatawan mancanegara (juta orang) 6, 32 7, 00 7, 65 3, 883) 8, 6 1 4 Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara (juta perjalanan) 229, 73 234, 38 236, 75 53, 873) 276 1 5 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG 1) - 8 12 - 49 1 11 K/L 28 K/L 10 prov (dana dekon) 16 K/L 1 No Indikator Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG 2) 6 - 7 K/L ujicoba Status Keterangan: 1. PUG=Pengarus-Utamaan Gender; 2) ARG = Anggaran Responsif Gender; 3) Data sampai dengan Juni 2012 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 14 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SASARAN MENINGKATNYA DAN TERPELIHARANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA INDIKATOR 1. Operasionalisasi Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kab/Kota MENINGKATNYA PRESTASI 1. OLAHRAGA PADA KEJUARAAN ASIAN GAMES 2. DAN ASIAN PARA GAMES PADA TAHUN 2014 Jumlah atlet andalan nasional Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, dan Asian Para Games. STATUS LANGKAH STRATEGIS 1 1. Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri; 2. Pemberdayaan FKUB di provinsi dan Kabupaten/ Kota 1 1. Pembinaan atlet andalan nasional secara berkelanjutan (Perpres No. 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas/ Prima); 2. Fasilitasi keikutsertaan pada kejuaraan multi event regional dan internasional L.