KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL OPTIMALISASI PERAN FUNGSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Makassar, 28 April 2017
MATERI § KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN FUNGSIONAL § UPAYA MEMPERKUAT PERAN FUNGSIONAL § PERATURAN JAFUNG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN FUNGSIONAL
MILESTONES RPJM 1 (2005 -2009) RPJM 2 (2010 -2014) RPJM 3 (2015 -2019) ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DAN APARATUR SIPIL NEGARA RPJM 4 (2020 -2024) ASN Human Capital Keunggulan kompetitif Ekonomi berbasis SDA & SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 2024
UU 17/2007 RPJP SMART ASN 2024 UU 5/2014 ASN NAWA CITA Tantangan: • Eksternal • Globalisasi • Internal • Mismatch SDMA Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 STRATEGI DAN PROGRAM
Beretika Bekerja tuntas Berpikir strategis 6 B Berinovasi Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 Berkolaborasi Berkeputusan tegas
Menyesuaikan arah pembangunan nasional Mengapresiasi secara layak • Sistem pensiun & JHT • Sistem kompensasi Menuju ASN yang dinamis • Talent Mapping, Succession & Career Planning • Rotasi nasional (perekat NKRI) Meningkatkan kinerja berkelanjutan • Performance dialogue • Merit & performance based incentives Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 • Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian • Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama Mendapatkan talenta terbaik • Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD • Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru Mengurangi kesenjangan kompetensi • Training Need Analysis (TNA) • Diklat, Coaching & Mentoring berbasis
PROFIL ASN Guru 1. 765. 410 40, 35 % 31. 754 0, 73 % Paramedis 303. 754 6, 94 % JF Profesional 615. 525 14, 07 % 1. 609. 726 36, 79% 48. 840 1, 12 % 4. 375. 009 100, % Medis JF Umum J Struktural TOTAL PNS Pengawas (Eselon IV) 7. 43% JFU Administrasi 37. 68% JFT Guru 37. 44% JFT Teknis 10. 01% Jabatan Fungsional Umum (JFU) Administrasi sangat do minan (37. 68%). Perlu dikelola melalui: • Pengalihan JFU Adm ke JFT Teknis bagi yang memenuhi syarat • Peningkatan Kompetensi • Formasi JFU Administrasi dibatasi Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 JFT Kesehatan 4. 34% Catatan: Pengangkatan PNS dari jalur honorer THK 1 THK 2 dari tahun 2005 -2014 = 1. 163. 883 6
LANGKAH PENATAAN ASN MELALUI INPASSING PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 JUMLAH 2 DISTRIBUSI 3 KUALITAS 1 ANJAB 2 ABK SURAT EDARAN BERSAMA MENDIKBUD – MENDAGRI MENPAN – KA. BKN 1 2 Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 STANDARISASI JABATAN PERMENPAN 25 /2016 INPASSING PERMENPAN 26 /2016
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INPASSING 1 UU NO 5 TAHUN 2015 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 2 UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG 3 MORATORIUM PENERIMAAN CPNS 4 REORGANISASI KABINET KERJA Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017
PENYESUAIAN / INPASING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN PADA K/L DAN PEMDA DITUJUKAN BAGI: 1 • PNS yg telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 2 • PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. • Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian 3 antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. • PNS yang dibebaskan dari jabatan sementara dari jabatannya , karena dalam 4 jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan / pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017
USIA BAGI PNS YANG DAPAT MENGIKUTI INPASSING KETRAMPILAN a. 3 Ta h u n s e b e l u m b a t a s u s i a pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana b. 2 Ta h u n s e b e l u m b a t a s u s i a pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas KEAHLIAN a. 3 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana b. 2 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas c. 1 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yg akan menduduki JF Ahli Madya d. Sumber : Kem. PANRB 01 Februari 2017 1 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
MASALAH YANG TERJADI DI LAPANGAN No Masalah Keterangan/Saran Solusi 1. Bagaimana PNS yang sudah Bahwa inpassing dari jabatan pelaksana hanya untuk PNS pernah diangkat menjadi jabatan yang belum pernah duduk sebagai jabatan fungsional tetapi diberhentikan (tidak mencapai kinerja dan terkana disiplin/pidana) lalu menjadi pelaksana 2. Bagaimana PNS yang menduduki 1. Telah dan masih menjalankan tugas sebagai jabatan pelaksana yang dapat jabatan fungsional minimal 2 tahun (secara mengikuti inpassing menjadi komulatif dan masih menjalankan tugas) jabatan fungsional 2. Formasinya bukan sebagai jabatan fungsional 3 Bagaimana PNS yang formasinya sebagai Jabatan fungsional namun belum diangkat tetapi bisa di inpassing 1. Sudah pernah naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi 2. Masih menjalankan tugas sebagai jabatan fungsional 4 Apakah boleh PNS yang sudah menjadi JF tetapi diberhentikan untuk mengikuti inpassing Tidak bisa ikut inpassing karena diangkat pada saat menjadi JF kurang berkinerja sehingga tidak mencapai angka kreditnya 5 Bagaimana untuk PNS dibebaskan sementara jabatan fungsional yang 1. Dapat diangkat kembali jika belum ada surat dari pemberhentian 2. Tidak bisa diangkat jika sudah ada surat pemberhentian
No Permasalahan Solusi 6 Apakah PNS yang saat menduduki jabatan fungsional boleh pindah ke jabatan fungsional lainnya melalui inpassing Tidak boleh sesuai dengan ketentuan yang ada di Permenpan No. 26 Tahun 2016 7 Bagaimana jika ada JPT Pratama (BUP 60) yang sudah diberhentikan pada usia lebih dari 58 tahun lalu menjadi JP (BUP 58), proses untuk inpassing apakah memungkinkan Berdasarkan PP 32 Tahun 1979 jo SE Kepala BAKN no. 04/SE/1980 bahwa pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan dari jabatannya dan ada keinginan untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setara diberikan batas waktu sampai dengan 6 bulan. *) konfirmasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 8 Siapakah yang memberikan persetujuan jumlah formasi yang boleh di angkat menjadi JF Untuk jumlah formasi ditetapkan oleh Men. PANRB setelah mendapat pertimbangan teknis BKN berdasarkan jumlah kebutuhan yang di validasi oleh Instansi Pembina 9 Bagaimana PNS yang mengikuti inpassing akan menduduki JF antara pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan kebutuhan Pengangkatan melalui inpassing berdasarkan kebutuhan instansi di masing-masing jenjang JF Catatan: Setiap instansi pembina membuat pedoman penyusunan kebutuhan per janjang
DASAR HUKUM 1 2 • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 • Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DENGAN PENDIDIKAN S-1/DIV, S-2 & S-3 PERTAMA III/a III/b 100 40 10 100 150 PERTAMA III/b 150 MUDA III/c III/d 100 80 160 20 40 200 300 III/c 150 40 10 200 IV/a 100 240 60 400 MUDA III/d 150 120 30 300 MADYA IV/b 100 360 90 550 200 IV/d 100 600 150 850 IV/d 150 560 140 850 UTAMA IV/e 150 720 180 1050 IV/d 200 520 130 850 UTAMA IV/e 200 680 170 1050 MADYA IV/a 150 200 50 400 IV/b 150 320 80 550 MUDA III/c 200 IV/c 100 480 120 700 UTAMA IV/e 100 760 190 1050 IV/c 150 440 110 700 MADYA III/d 200 80 20 300 IV/a 200 160 40 400 IV/b 200 280 70 550 IV/c 200 400 100 700
APA YANG HARUS DISIAPKAN • Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing • Penetapan Kebutuhan • Menentukan Jadwal • Meyusun Instrumen Uji Kompetensi • Melaksanakan Uji Kompetensi • Pelaporan
APA YANG HARUS DISIAPKAN • Menghitung Kebutuhan • Memetakan JF yang dibutuhkan • Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat • Menayampaikan Usulan Pengangkatan JF & Uji Kompetensinya • Pelaporan
PENGELOLAAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR
INFRASTRUKTUR YANG DIKELOLA KEMENTERIAN PUPR BIDANG JALAN & JEMBATAN • • 38. 569, 82 km Jalan Nasional; 439. 023 km Jalan Daerah; 14. 710 unit Jembatan bentang minimal 6 m; 33 ruas jalan tol sepanjang 949 m’. BIDANG PERUMAHAN NILAI ASET INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2015 MENCAPAI 926 TRILIUN ATAU SETARA 35% ASSET NASIONAL BIDANG SDA • 1. 163 Sungai; 9. 754 DAS; • 1. 035 Danau/Situ; 178 Waduk; • 3. 068 Bendungan; 3. 322 Embung; dan • 406 Daerah Irigasi dengan luas mencapai 3. 142. 532 ha BIDANG CIPTA KARYA BIDANG KONSTRUKSI • SPAM kap. terpasang 163. 658 lt/dtk dgn kap. produksi 124. 861 lt/dtk, dan cakupan pelayanan 18, 31% dari jml penduduk Indonesia; • IPAL dan IPLT sebanyak 155 buah; • TPA Sampah 188 buah; • Penanganan Kaw Permukiman Kumuh 56 Kab/Kota; , dan • Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 7 Pos/Provinsi.
PERAN FUNGSIONAL BELUM OPTIMAL § Pengelolaan infrastruktur PUPR yang handal adalah satu upaya mendukung peningkatan kapasitas produksi nasional guna meningkatkan daya saing nasional. § Nilai aset infrastruktur PUPR tahun 2015 mencapai 926 Triliun atau setara 35% asset nasional § SDM Terbatas dibanding infrastruktur PUPR yang dikelola. § Peningkatan kompetensi ASN prof. & berintegritas tinggi menjadi keniscayaan. § Pengembangan Jabatan Fungsional jadi salah satu solusinya. § UU ASN, PP Jafung mengamanatkan bahwa pelaksana tugas pokok organisasi adalah Pejabat Fungsional § Permen PUPR belum mengatur rinci tentang kedudukan, tugas, dan wewenang jabatan fungsional. § PERAN JABATAN FUNGSIONAL BELUM OPTIMAL!!!
DAMPAK TERHADAP PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PUPR PENYEBAB • Jumlah pegawai Kemen. PUPR adalah 23. 518 orang dgn perbandingan antara STRUKTURAL, FUNGSIONAL, dan PELAKSANA adalah 1. 697 (7, 22%) Struktural, 3. 318 (14, 11%) Fungsional, dan 18. 503 (78, 67%) Pelaksana atau 1 : 1, 95 : 10, 9. • Lingkup pekerjaan fungsional belum fokus pada tugas pokok organisasi. • Fungsional bid. PUPR kurang spesifik karena didasarkan pd kelompok bid. keahlian, bkn spesialisasi. • Pembinaan karir fungsional kurang menarik, menarik karena fokus pada struktural. AKIBAT • Infrastruktur PUPR sebagai salah satu sarpras untuk meningkatkan kapasitas produksi belum optimal mendukung peningkatan daya saing nasional. • Tenaga Fungsional kurang diminati, diminati sehingga tugas-tugas teknis tidak ditangani ahlinya. • Penyelenggaraan infrastruktur PUPR membebani struktural yg harus merumuskan visi, , merancang strategi pencapaian visi-misi, mengatur implementasi strategi dan program, serta merealisasikan dan mengendalikan kegiatan. • Fungsional dipersepsi sbg jabatan alternatif jika tdk tertampung dlm jabatan struktural.
UPAYA MEMPERKUAT PERAN FUNGSIONAL
GAGASAN PENGUATAN PERAN FUNGSIONAL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS POKOK KONDISI AWAL ASN PUPR (2017) JABATAN STRUKTURAL 1. 697 (7, 22%) ASN PUPR JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA 18. 503 (78, 68%) JUMLAH MASIH MENDOMINASI KONDISI YG DIHARAPKAN ASN PUPR (2019) JABATAN STRUKTURAL 1. 697 (7, 22%) JABATAN FUNGSIONAL: 3. 318 (14, 10%) ASN PUPR Kedudukan, tugas, tanggung jawab TDK JELAS. JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA 12. 500 (53, 17%) JUMLAH DIKURANGI INTERVENSINYA DGN: • PENINGKATAN KUANTITAS & • PENINGKATAN KUALITAS PEJABAT FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL Jml bertambah menjadi 6. 000 (25, 50%); Kedudukan, tugas, tanggung jawab JELAS.
GAGASAN PENGUATAN PERAN FUNGSIONAL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS POKOK ASN PUPR JABATAN STRUKTURAL memimpin suatu satuan organisasi JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA melaksanakan tugas dukungan teknis dan administratif didasarkan pada keterampilan tertentu. YG DIHARAPKAN (2019) JABATAN STRUKTURAL 1. 697 (7, 22%) ASN PUPR JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA 12. 500 (53, 17%) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) 6. 000 (25, 50%)
GAGASAN PERUBAHAN DENGAN MENINGKATKAN KUANTITAS & KUALITAS KONDISI SAAT INI: JUMLAH FUNGSIONAL BELUM MEMADAI DAN KURANG OPTIMAL MENDUKUNG KINERJA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR PRINSIP DASAR PENGELOLAAN FUNGSIONAL 1. Implementasi UU 5/2014 mendukung prinsip pengembangan Jabatan Fungsional. 2. Kaidah pada PP No. 9/2003 yang telah diubah dg PP No 63/2009; PP No. 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang telah diubah dgn PP No. 40/2010; serta Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 dan Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016, menegaskan bahwa: • Tugas, hak/kewajiban, dan wewenang/tanggung jawab fungsional tidak boleh tumpang tindih dengan struktural; • Penugasan Fungsional hrs melekat pada struktur organisasi secara berjenjang sesuai kesamaan fungsi/disiplin dan kesetaraan; • Struktural mengembangkan profesionalisme manajerial sedang Fungsional mengembangkan profesionalisme substansi/teknis. UPAYA PERBAIKAN 1. Peningkatan Kuantitas Fungsional. • Menambah jumlah jenis fungsional berdasarkan bidang keahlian atau spesialisasi; • Meningkatkan rasio menjadi 1: 3 antara struktural dengan fungsional; • Mendorong peningkatan jumlah fungsional bidang PUPR di Instansi Pengguna baik di Pusat maupun Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Fungsional. • Penguatan Sistem Pengelolaan Jabatan Fungsional; • Fasilitasi dukungan admistrasi jabatan fungsional; • Pengembangan profesi dan penguatan kompetensi teknis; • Penyempurnaan pedoman dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Bidang PUPR; • Pemberdayaan fungsional dengan mempertegas perannya dalam pelaksanaan tugas pokok; melalui Pengusulan Rancangan Peraturan Menteri Rincian Tugas & Wewenang Pejabat Fungsional JABATAN FUNGSIONAL OPTIMAL MENDUKUNG PELAYANAN INFRASTRUKTUR PUPR
ILUSTRASIGAGASAN PERUBAHAN DGN MEMPERTEGAS KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, & TANGGUNG JAWAB JAFUNG Kedudukan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional diilustrasikan seperti Seorang Kepala Rumah Sakit (Mengelola Sarana dan Prasarana Kesehatan) dan Tenaga Medis (Melakukan Tindakan Kesehatan). Komitmen Proses Saling percaya Misi Keterlibatan Komunikasi KEPALA RUMAH SAKIT Sumber: Bahan Paparan Kepala BPSDM tentang Kebijakan Pembinaan SDM PUPR TENAGA KESEHATAN (Dokter, Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan Lainnya) 27
GAGASAN PERUBAHAN KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, & TANGGUNG JAWAB JAFUNG Tugas Struktural • Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas; • Mengorganisasi penyelenggaraan tugas. (Membagi tugas, wewenang, tanggung jawab di antara pejabat fungsional yang dilibatkan); • Menetapkan rencana dan program; • Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk & manual penyelenggaraan tugas; • Mengendalikan jalannya pekerjan (memantau, mengawasi, dan Tindak Turun Tangan); • Menyediakan perlengkapan, peralatan, bahan dan pembiayaan; dan • Menggerakkan dan memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Tugas Fungsional • Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional sesuai aturan, dengan mengindahkan aspek pengendalian struktural; dan • Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan dengan cara menegakkan kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesional menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN PERUBAHAN OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR TUJUAN PERUBAHAN Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur PUPR yang didukung oleh pejabat fungsional yg profesional dan berintegitas. Upayanya sebagai berikut: 1. Dalam jangka pendek adalah tersusunnya rumusan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional serta Pedoman Pelaksanaan Inpassing. 2. Dalam jangka menengah (selama tahun anggaran 2017) adalah terbitnya Peraturan Menteri PUPR tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional terlaksananya sosialisasi. 3. Dalam jangka panjang (sampai dengan tahun 2019) adalah : • Tersosialisasikannya Peta Jabatan, Uraian Tugas Jabatan Fungsional, dan Pedoman Inpassing serta diimplementasikan pada unit kerja terbatas serta bertambahnya jumlah pejabat fungsional yang ditugaskan pada setiap UPT; dan • Meningkatnya peran serta pejabat fungsional di masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan infrastruktur PUPR. • Bertambahnya jumlah fungsional baik di Pusat maupun di daerah
MANFAAT PERUBAHAN OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR MANFAAT Manfaat bagi Pejabat Fungsional ----- kejelasan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta kesempatan mengembangkan kompetensi teknisnya sesuai jabatan. Manfaat bagi Organisasi ----- mudah mendistribusikan tugas dan mengukur kinerja bagi setiap pegawai sesuai jabatan dan meningkatkan kinerja organisasi kualitas layanan infrastruktur PUPR kepada masyarakat.
PERATURAN JAFUNG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
LANDASAN HUKUM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA § § § UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 16 Tahun 1994 ttg Jabatan Fungsional PNS jo. PP No 40 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional; Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Pembinaan Jafung Bidang PU; Permen PU 34/PRT/M/2007 tentang Pembinaan Jafung di lingkungan Dep. PU; Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 01/2013 dan No. 14/2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan Permen. PAN-RB No. 77 Tahun 2012; Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa; Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain; Perka LKPP No. 7/2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA (Pasal 1) What Who • Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset
RUMPUN, KEDUDUKAN, & TUGAS POKOK RUMPUN • Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masuk dalam rumpun manajemen KEDUDUKAN • sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah TUGAS POKOK • melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset
Jumlah Pejabat Fungsional per Jenis Jabatan Fungsional Non Ke-PU-an data per 4 April 2017 JUMLAH JAFUNG PPBJ = 9 ORANG
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN BARANG/ JASA (Pasal 7 ayat 2) PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA YANG HARUS DICAPAI TINGKAT AHLI (Psl. 7) • Madya Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) 700 550 400 • Muda Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) 300 200 • Pertama Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) 150 100
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 2. Pemilihan Penyedia 3. Manajemen Kontrak 5. Pengembangan profesi 2. Perencanaan Pengadaan 1. Pendidikan 4. Manajemen Informasi Aset PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA 6. Kegiatan penunjang
MATRIKS KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN I Pendidikan 3 11 II Perencanaan Pengadaan 14 39 III Pemilihan Penyedia 20 66 IV Manajemen Kontrak 21 61 V Manajemen Informasi Aset 6 21 VI Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3 4 VII Kegiatan Penunjang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8 18 75 220 JUMLAH
PROSEDUR PENILAIAN DAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG PUPR Pengajuan Pejabat Fungsional mengajukan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai/ Pembina Teknis Jafung melalui BKD/ Pembina Kepegawaian Verifikasi Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan buktif fisik DUPAK, jika tidak lengkap langsung dikembalikan kepada Pejabat Fungsional ybs melalui BKD/ Pembina Kepegawaian Penilaian Angka Kredit Sidang Penilaian Angka Kredit untuk proses penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Pangkat/Jabatan Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat/Jabatan oleh Menteri; Gubernur; Bupati/Walikota apabila memenuhi persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan satu tingkat lebih tinggi V VISIONE I INTEGRI P PROFESI T TANGGUNG M MELAYANI
SUSUNAN DUPAK 1. Surat Usulan dari Pimpinan Unit Kerja; 2. Cover Depan: Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional, Nama, NIP, Pangkat, Jabatan, Unit Kerja, Periode Penilaian; 3. DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) disusun oleh Jafung dan ditandatangani oleh Atasan Jafung (min. Eselon III); 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan ditandatangani Atasan Jafung (min. Eselon III); 5. Curriculum Vitae (CV); 6. Salinan SK Pangkat Golongan terakhir; 7. Salinan SKP satu tahun terakhir; 8. Salinan SK Jafung terakhir; 9. Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) ; 10. Salinan Kartu Pegawai/Karpeg (bila ada) 11. Bukti Fisik : a. SK Jabatan; Kepanitian; Disposisi; Undangan b. Laporan; Berita Acara; Dokumen Pengadaan (sesuai satuan hasil dalam butir kegiatan DUPAK) yang ditanda tangani atasan (min. Es. III) c. Foto Kegiatan d. Makalah (sesuai dengan format baku) yang di tanda tangani atasan (min. Es. III) Masing-Masing Rangkap 3 dan Tiap Unsur Diberi Pembatas
COVER DUPAK JUDUL JENIS JAFUNG DATA DIRI PERIODE PENILAIAN
SURAT USULAN DARI UNIT KERJA PEJABAT MINIMAL ES. III
USULAN DUPAK PEJABAT MINIMAL ES. III
PENILAIAN ANGKA KREDIT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan (Psl. 10) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan (psl. 10) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah terdiri atas (Psl. 12 ayat 2 – Lampiran II, IV) : a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
PENILAIAN ANGKA KREDIT Lanjutan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada tahun pertama yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok (Psl 14 ayat 1). Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi (Psl. 15) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan (Psl. 17 ayat 3)
KITA HARUS SIAP JADI FUNGSIONAL PROFESIONAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jafung Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan 021 75906946 jafung. bpsdm. pupr@gmail. com
- Slides: 48