DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN OLEH: Drs. Budi Winarno, MM KASUBDIT PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN BATAM, 7 -9 NOVEMBER 2018

“ KAWASAN PERTANIAN YANG TERINTERVENSI OLEH PERUMAHAN PENDUDUK BACK LOG TH 2015 : 11, 4 JT 2

Problem perumahan dan kawasan permukimaan di perkotaan Angka urbanisasi yang semakin meningkat Kebutuhan perumahan yang semakin meningkat (backlog rumah tinggi) Ketersediaan lahan perumahan yang kurang RUMAH SUSUN UU No. 20 /2011 : Rumah Susun PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2018 : Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

RUSUN RANCAEKEK - BANDUNG

RUSUN KEMAYORAN

RUSUN JAKABARING - PALEMBANG

PENERIMA BANTUAN dan MANFAAT RUMAH SUSUN SEWA PENERIMA BANTUAN 1. Kementerian/ Lembaga/ Institusi 2. Pemerintah Daerah PENERIMA MANFAAT 1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah 3. Lembaga Pendidikan Tinggi 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) 4. Lembaga Pendidikan Berasrama 3. Pekerja/ Buruh 5. Badan Usaha Milik Negara/ 4. Pekerja/ Masyarakat di Kawasan Daerah Perbatasan 6. Yayasan yang bergerak di bidang 5. Nelayan sosial, kemanusiaan, dan 6. Mahasiswa keagamaan 7. Siswa Pendidikan Berasrama 8. Disabilitas 9. Orang lanjut usia Peraturan Menteri PUPR Nomor : 1/PRT/M/2018, Pasal 6

PENGHUNIAN

PENGHUNIAN SEMENTARA RUMAH SUSUN SEWA Penghunian Sementara dilakukan dengan pertimbangan : • Menjaga Kehandalan & Kualitas Bangunan • Menghindari Tindak Pencurian Komponen Bangunan RUMAH SUSUN SEWA TERBANGUN & SIAP HUNI DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN Mengeluarkan Izin Penghunian Sementara PENERIMA MANFAAT Mengajukan Izin Penghunian Sementara

PERSYARATAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEWA P E M E R I N T A H PERATURAN WALIKOTA/BUPATI DAN PEMBENTUKAN UPT D A E R A H PERSIAPAN PENGHUNIAN DAN PEMELIHARAAN K E L U A R A N PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEWA PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA/BUPATI DAN PEMBENTUKAN UPT CALON PENGHUNI

BADAN PENGELOLA Lembaga atau unit kerja yang dibentuk oleh penerima bantuan yg bertugas mengelola rusunawa baik fisik bangunan, penghuni dan segala aspek yang berkaitan dengan operasional , pemeliharaan dan perawatan Rusunawa, struktur organisasinya sekurang-sekurangnya seperi ini : KETUA SEKRETARIS UNIT PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PENGELOLA KEUANGAN UNIT ADM PENGHUNIAN UNIT KEAMANAN

PROSES PENGHUNIAN RUSUNAWA TARGET GRUP/SOSIALISASI 2 SOSIALISASI UMUM/MENYEBARKAN INFORMASI 6 7 SELEKSI 8 v MASYARAKAT TERKENA PROGRAM PEMBANGUNAN v MASYARAKAT UMUM v PNS/TNI/POLRI v KARYAWAN/PEKERJA v MAHASISWA/SISWA v SANTRI 3 4 PERATURAN-PERATURAN, PERSYARATAN 5 DAFTAR TUNGGU PERJANJIAN SERAH KUNCI TATA TERTIB HUNIAN SEWA MENYEWA PERSYARATAN UNIT PILIHAN DIUNDI PENDAFTARAN DAFTAR CALON PENGHUNI PEMANFAATAN DARI PENGELOLA KE PEMOHON

HAK PENGHUNI a. Mendapatkan informasi dalam memanfaatkan sarusun, tata tertib penghunian, serta pengelolaan rumah susun; b. Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum; c. Menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan rumah susun; dan d. Bagi penghuni disabilitas dan lanjut usia berhak memperoleh prioritas hunian. 13

KEWAJIBAN PENGHUNI a. Membayar uang sewa, listrik, dan/atau air; b. Mentaati tata tertib penghunian; c. Menjaga keamanan dan ketertiban rumah susun; dan d. Memelihara kebersihan dan keindahan rumah susun 14

LARANGAN PENGHUNI a. Memindahan hak sewa kepada pihak lain; b. Mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum rumah susun; c. Berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, dan bau menyengat; d. Mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan; e. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang; dan f. Mengubah konstruksi bangunan rumah susun. 15

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN Pemeliharaan meliputi kegiatan menjaga kehandalan dan upaya menghindari kerusakan bangunan rumah susun berserta prasarana dan sarananya agar tetap laik fungsi. Perawatan meliputi kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau PSU agar bangunan gedung tetap laik fungsi

Pembinaan UPT/Badan Pengelola dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan rumah susun dan pemberdayaan penghuni sarusun.

BIAYA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN BIAYA PEMELIHARAAN BIAYA PERAWATAN BIAYA OPERASIONAL biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian bangunan rusuna, prasarana, dan utilitasi lingkungan rumah susun biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keandalan bangunan rumah susun beserta prasarana, dan utilitas lingkungan rusuna, agar bangunan rumah susun tetap laik fungsi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian/komponen bahan bangunan rumah susun dan/atau prasarana, dan utilitas rumah susun tetap laik fungsi dan laik huni biaya operasional per bulan biaya pemeliharaan per tahun biaya perawatan jumlah unit hunian 12 bulan x jumlah unit hunian umur ekonomis bangunan x 12 bulan x jumlah sarusun Biaya operasional dapat berupa: • gaji pegawai (disesuaikan kondisi pengelola) • pembayaran listrik dan air • administrasi (ATK) • pajak bumi dan bangunan (± 3% dari biaya investasi) • PPH final (± 10% dari jumlah bruto sewa) • asuransi kebakaran (± 1% dari biaya investasi) • biaya lainnya bila ada (air minum, ) gas, dll Biaya perawatan dapat berupa: • perbaikan/penggantia n komponen bangunan yang rusak • perbaikan/penggantia n Catatan: • Umur ekonomis bangunan = 30 tahun • Tingkat inflasi = penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing (berpedoman pada angka inflasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah)

PENETAPAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN Tarif Dasar Tarif Sosial Biaya Oprasional + Biaya Pemeliharaan + Biaya Prawatan

SERAH TERIMA ASET

HIBAH DAN ALIH STATUS DASAR HUKUM: 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 68 ayat (1): Hibah BMN/D dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan Negara/daerah. 2. Peraturan Menteri Keuangan 246/PMK. 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Pasal 8 ayat (1) dan (2) HIBAH dan ALIH STATUS ALIH STAT US HIBA H

PROSES HIBAH/ ALIH STATUS BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET PENGHUNIAN KEMENTERIAN PU-PR PENERIMA BANTUAN PENGELOLAAN ASET PENGELOLAAN & PENGHUNIAN RUSUN SEWA PROSES SERAH TERIMA ASET (HIBAH/ALIH STATUS) PROSES HIBAH/ ALIH STATUS KEMENTERIAN KEUANGAN PROSES HIBAH/ ALIH STATUS PRESIDE N

MEKANISME SERAH TERIMA ASET RUSUN SEWA DOKUMEN INTERNAL KEMENPUPR - Dipa &TOR - Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum - PHO/FHO - Laporan Tim Aset -- As Build Drawing -- DED PENGUMPULAN SIMAK BMN -Dokumen Eksternal . BA Inventarisasi & Laporan Hasil Audit (LHA) OLEH SATKER DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT RUSUNAWA) - Sertipikat Tanah - IMB - Surat Pernyataan Sertipikat dan IMB sesuai dengan aslinya (Bermaterai) - Pernyataan Kesediaan Menerima BMN dari Kuasa Pengguna/Pengguna Barang (Bermaterai) - SK Badan Pengelola - Akta Pendirian Yayasan -Kartu Identitas Barang USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN . 1. Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga 2. HIBAH : a. PEMDA b. Yayasan yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan 3. Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan Modal Pemerintah. a. BUMN/BUMD b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan)

Contoh Struktur Organisasi TNI/POLRI DETASEMEN MARKAS/BAG. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA (KEPALA PENGELOLA) BAGIAN PERAWATAN BANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI UR. PENGELOLAAN RUSUNAWA PENGELOLA IURAN BAGIAN KEPENGHUNIAN BAGIAN PEMELIHARAAN RUTIN FISIK GEDUNG KOORDINATOR LANTAI PENGHUNI TEKNISI LISTRIK DAN POMPA KEBERSIHAN

Contoh Struktur Organisasi Pekerja/MBR BAG KEUANGAN KEPALA UPTD/UPRS BAGIAN KEPENGHUNIAN KEBERSIHAN PENGURUS WARGA SOSIAL BUDAYA PENGHUNI BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMASARAN BAGIAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KEAMANAN STAFF TEKNISI LISTRIK DAN POMPA PEMELIHARAAN RUTIN FISIK GEDUNG

Contoh Struktur Organisasi Rusunawa Mahasiswa WK REKTOR II BIDANG KEUANGAN/DIREKTUR ASSET KEPALA PENGELOLA RUSUNAWA KAMPUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA BID. KEPENGHUNIAN KEBERSIHAN BAG. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BIDANG HUMAS DAN PEMASARAN BIDANG KESEKRETARIATAN TEKNISI LISTRIK DAN POMPA IBU ASRAMA STAFF KEAMANAN ADMINISTRASI KOORDINATOR LANTAI PUTERA KOORDINATOR LANTAI PUTERI PENGHUNI PUTERA PENGHUNI PUTERI

Contoh Struktur Organisasi Rusunawa Mahasantri WK REKTOR II BIDANG KEUANGAN MUDIR MA’HAD MAHASANTRI WK. MUDIR BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAG KEUANGAN KEBERSIHAN BAG. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN WK/ MUDIR BIDANG KESEKRETARIATAN WK/ MUDIR BIDANG HUMAS DAN PEMASARAN WK. MUDIR BID. KEPENGHUNIAN TEKNISI LISTRIK DAN POMPA KOORDINATOR PUTERA KOORDINATO R PUTERI MUSYRIF PUTERA MUSYRIF PUTERI PENGHUNI PUTERA PENGHUNI PUTERI STAFF KEAMANAN ADMINISTRASI KESANTRIAN

Contoh Struktur Organisasi Rusunawa Pesantren KETUA YAYASAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAG. KEUANGAN BIDANG KESANTRIAN BIDANG PENDIDIKAN BAG. PERENCANAAN BAG PENGELOLAAN TEKNISI LISTRIK DAN POMPA BAG PEMELIHARAAN RUTIN KEBERSIHAN PEMBINA SANTRI KEPALA SEKOLAH SMA SANTRI KEPALA SEKOLAH SMP

PENGAMALAN PANCASILA DI RUMAH SUSUN *) NO PRSARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) WAHANA PNGAMALAN SILA KE: 1 Tempat Ibadah (Masjid dan Tempat Ibadah Lainnya) 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2 Sarana Pendidikan 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 3 Ruang Terbuka – Taman – Sarana Olahraga. 3. Persatuan Indonesia 4 Ruang Rapat (Aula) 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5 Benda Bersama, Kios dan Kantor 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *) Budi Winarno : ”BUDAYA HUNIAN VERTIKAL, 4 -7 -2018