KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGULASI DAN

  • Slides: 47
Download presentation
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGULASI DAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGULASI DAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN PERUMAHAN dan TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN oleh : Ir. Rina Agustin I. , MURP Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya September 2016

LANDASAN HUKUM 1. UU No 5 Thn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PP

LANDASAN HUKUM 1. UU No 5 Thn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PP No. 53 Thn 2010 ttg Peraturan Disiplin PNS. 3. PP No. 9 Thn 2003 ttg Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 4. Kepres No. 87 Tahun 1999 ttg Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 5. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 ttg Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang PU 6. Permen PU No. 34/PRT/M/2007 ttg Pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Departemen PU; 11. Permen PU N 0. 13/PRT/M/2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian PU 12. Permen PU No. 05/PRT/M/2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. 13. Menkowasbangpan No 65 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Angka Kreditnya beserta Peraturan Pelaksananya 14. Menkowasbangpan No 66 Tahun 1999 Tentang Jabatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Struktural Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Struktural Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

KEBERADAAN JFT DALAM UU ASN Aparatur Sipil Negara (ASN) profesi bagi : 1. Pegawai

KEBERADAAN JFT DALAM UU ASN Aparatur Sipil Negara (ASN) profesi bagi : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1. Jabatan Pimpinan Tinggi/JES 2. Jabatan Administrasi 3. Jabatan Fungsional

PERBEDAAN PERAN PEJABAT STRUKTURAL 1. Menetapkan rencana dan program. 2. Mengorganisasi penyelenggaraan tugas dengan

PERBEDAAN PERAN PEJABAT STRUKTURAL 1. Menetapkan rencana dan program. 2. Mengorganisasi penyelenggaraan tugas dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab diantara pejabat fungsional yang dilibatkan/berada di bawah tanggung jawabnya 3. Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk dan manual penyelenggaraan tugas. 4. Menggerakkan dan memotivasi dalam rangka pelaksanaan tugas. 5. Mengendalikan jalannya pekerjaan (memantau, mengawasi dan T 3). 6. Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas. PEJABAT FUNGSIONAL 1. Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional sesuai pengaturan dengan mengindahkan aspek-aspek pengendalian dari Pejabat Struktural. 2. Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan yang ditugaskan kepada yang bersangkutan dengan cara menegakkan kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesinal menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan. 5

JF-keahlian: kualifikasi profesional; mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, & teknik analisis yg didasarkan atas

JF-keahlian: kualifikasi profesional; mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, & teknik analisis yg didasarkan atas disiplin ilmu ybs (sertifikasi yg setara dgn keahlian & ditetapkan berdsrkan akreditasi tertentu) JF terdiri dari: JF-keterampilan: kualifikasi teknis; mensyaratkan penguasaan & prosedur kerja (teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdsrkan sertifikasi yg ditentukan) 6

PEMBINAAN KARIER PNS JABATAN STRUKTURAL (KEPEMIMPINAN) Keluasan JABATAN FUNGSIONAL (KETRAMPILAN/KEAHLIAN) Konversi dari pengalaman Kepemimpinan

PEMBINAAN KARIER PNS JABATAN STRUKTURAL (KEPEMIMPINAN) Keluasan JABATAN FUNGSIONAL (KETRAMPILAN/KEAHLIAN) Konversi dari pengalaman Kepemimpinan ke Jabatan Fungsional Diangkat dalam Jabatan Struktural Kedudukan Awal Kedalaman

1. PEMBINAAN KARIR PNS; 2. PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS; 3. PENINGKATAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN TUGAS UMUM

1. PEMBINAAN KARIR PNS; 2. PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS; 3. PENINGKATAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN; 4. MENDORONG BENTUK ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN PERAN DAN TUGAS FUNGSI; 5. UPAYA PENINGKATAN KINERJA INDIVIDU DAN ORGANISASI; TUJUAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PUPR NO. 1. JENIS JABATAN KELOMPOK JENJANG GOLONGAN TEKNIK PENGAIRAN

JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PUPR NO. 1. JENIS JABATAN KELOMPOK JENJANG GOLONGAN TEKNIK PENGAIRAN II/b, II/c, II/d 2. 3. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN 4. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 5. PENATA RUANG 6. PEMBINA KONSTRUKSI PELAKSANA TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN III/a, III/b PENYELIA III/c, III/d PERTAMA JASA AHLI MUDA MADYA UTAMA III/a, III/b, III/c, III/d IV/a, IV/b, IV/c IV/d, IV/e

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN Menkowasbangpan No 65 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Teknik

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN Menkowasbangpan No 65 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Angka Kreditnya beserta Peraturan Pelaksananya TUGAS POKOK: melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan, dan permukiman

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Menkowasbangpan No 66 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Menkowasbangpan No 66 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya beserta Peraturan Pelaksananya TUGAS POKOK: melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Dapat dilakukan melalui 3 cara : Inpassing Pengangkatan Pertama Pengangkatan

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Dapat dilakukan melalui 3 cara : Inpassing Pengangkatan Pertama Pengangkatan Perpindahan

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA / MELALUI PERPINDAHAN *) TERAMPIL a. Berijazah Diploma II Teknik Sipil/Teknik

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA / MELALUI PERPINDAHAN *) TERAMPIL a. Berijazah Diploma II Teknik Sipil/Teknik Penyehatan Lingkungan, Gol. Minimum II/b. b. Telah mengikuti Diklat Fungsional Pembentukan Pertama sesuai bidangnya. c. Telah melaksanakan tugas sesuai bidang minimal 1 (satu) tahun *). d. Usia setingi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. f. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang Berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dari Calon Pejabat Fungsional

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA / MELALUI PERPINDAHAN *) AHLI a. Berijazah SARJANA/D-IV Teknik Sipil/Arsitek/Penyehatan Lingkungan,

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA / MELALUI PERPINDAHAN *) AHLI a. Berijazah SARJANA/D-IV Teknik Sipil/Arsitek/Penyehatan Lingkungan, Gol. Minimum III/a. b. Telah mengikuti Diklat Fungsional sesuai bidangnya. c. Telah melaksanakan tugas sesuai bidang minimal 1 (satu) tahun *). d. Usia setingi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. f. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang Berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dari Calon Pejabat Fungsional

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR SEKRETARIS JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL DI LUAR KEMENTERIAN PUPR K/L/PROV/KAB/KOTA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR SEKRETARIS JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL DI LUAR KEMENTERIAN PUPR K/L/PROV/KAB/KOTA : SEKJEN/KEPALA DINAS PU CK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR MENTERI PUPR DI LUAR KEMENTERIAN PUPR PROVINSI/KAB/KOTA : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAU

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR MENTERI PUPR DI LUAR KEMENTERIAN PUPR PROVINSI/KAB/KOTA : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA ( BAGI YANG BELUM ADA TIM PENILAI) Usulan dari Instansi/Unit Kerja

PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA ( BAGI YANG BELUM ADA TIM PENILAI) Usulan dari Instansi/Unit Kerja min Setingkat Es II kepada Sekretaris Ditjen. Cipta Karya Tembusan Kepala Bagian Kepegawaian Ortala, DJCK dan BKD ybs 2 1 7 6 8 Lulus Diklat oleh Badan Pengembangan SDM, kementerian PUPR (Sertifikat) Verifikasi Persyaratan Usulan oleh Ditjen. Cipta Karya Sidang oleh Tim Penilai Pusat/Ditjen Verifikasi oleh Tim Sekretariat Penetapan Angka Kredit oleh Sekjen/Dirjen Penyampaian PAK kepada Instansi/Unit Kerja Pengusul 9 3 5 DUPAK dan Surat Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dari 4 Instansi/Unit Kerja min Setingkat Es II kepada Sekretaris Ditjen. Cipta Karya Tembusan Kepala Bagian Kepegawaian Ortala, DJCK dan BKD ybs Proses Penerbitan SK pada Unit Pembina Kepegawaian ybs 10 SK Jafung yang ditembuskan kepada Ditjen. Cipta Karya

JENJANG TIM PENILAI TTD PAK Utama, IV/d - IV/e PUSAT SEKJEN KEMEN PUPR Madya,

JENJANG TIM PENILAI TTD PAK Utama, IV/d - IV/e PUSAT SEKJEN KEMEN PUPR Madya, IV/a - IV/c PUSAT SEKJEN KEMEN PUPR Muda, III/c - III/d DITJEN/INSTANSI/TK II DIRJEN/KADIS/SEKJEN LEMBAGA Pertama, III/a - III/b DITJEN/INSTANSI/TK II DIRJEN/KADIS/SEKJEN LEMBAGA Penyelia, III/c - III/d DITJEN/INSTANSI/TK II DIRJEN/KADIS/SEKJEN LEMBAGA Pelaksana Lanjutan, III/a - III/b DITJEN/INSTANSI/TK II DIRJEN/KADIS/SEKJEN LEMBAGA Pelaksana, II/b - II/d DITJEN/INSTANSI/TK II DIRJEN/KADIS/SEKJEN LEMBAGA

PEMBEBASAN SEMENTARA 1. Dalam waktu 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat

PEMBEBASAN SEMENTARA 1. Dalam waktu 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit: - 10 AK dari unsur utama bagi Teknik Penyelia (III/d) 25 AK dari unsur utama bagi Teknik Utama (IV/e) 2. Dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang/berat (PP. 53 tahun 2010) 3. Diberhentikan sementara sebagai PNS (PP No. 4 Tahun 1966) 4. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional 5. Tugas Belajar lebih dari 6 bulan 6. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali persalinan ke-4 dan seterusnya.

PENGANGKATAN KEMBALI 1. Selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional 2. Selesai menjalani hukuman

PENGANGKATAN KEMBALI 1. Selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional 2. Selesai menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang/berat berupa penurunan Pangkat (PP. 53 tahun 2010) 3. Selesai Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan 4. Selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula 5. Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS (PP No. 4 tahun 1966) apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan NB: Pengangkatan kembali dalam jabatan berdasarkan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka kredit prestasi selama masa pembebasan sementara

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 1. Djatuhi hukuman disiplin PNS (PP. 53 tahun 2010) dengan hukuman

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 1. Djatuhi hukuman disiplin PNS (PP. 53 tahun 2010) dengan hukuman disiplin berat yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. 2. Dalam waktu satu tahun sejak Pembebasan Sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan bagi : v Teknik Penyelia (III/d) sebesar 10 AK dari unsur utama v Teknik Utama (IV/e) sebesar 25 AK dari unsur utama 3. Dalam waktu 8 tahun sejak Pengangkatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN • Utama • Madya

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN • Utama • Madya • Muda • Pertama Pembina Utama (IV/e) Pembina Utama Madya(IV/d) 1050 850 Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) 700 550 400 Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) 300 200 Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) 150 100

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN • Penyelia Penata Tk.

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN • Penyelia Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) • Pelaksana Lanjutan Penata Muda. Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) 300 200 150 100 • Pelaksana Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I 80 60 40

JENJANG JABATAN, BUP, TUNJANGAN DAN AK JENJANG BUP TUNJAB AK Utama, IV/d - IV/e

JENJANG JABATAN, BUP, TUNJANGAN DAN AK JENJANG BUP TUNJAB AK Utama, IV/d - IV/e 60 Th 1, 050, 000 850 - 1. 050 Madya, IV/a - IV/c 60 Th 790, 000 400 - 550 - 700 Muda, III/c - III/d 58 Th 525, 000 200 - 300 Pertama, III/a - III/b 58 Th 275, 000 100 - 150 Penyelia, III/c - III/d 58 Th 300, 000 200 - 300 Pelaksana Lanjutan, III/a - III/b 58 Th 265, 000 100 - 150 Pelaksana, II/b - II/d 58 Th 240, 000 40 - 60 - 80

Peran Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi pembina (Kementerian

Peran Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi pembina (Kementerian PUPR) Instansi Pengguna jabatan fungsional (Pemerintah Pusat/ Daerah Prov, Kab/Kota). ð menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; menyusun pedoman formasi; menetapkan standar kompetensi; mengusulkan tunjangan jabatan; melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; h. mengembangkan sistem informasi jabatan; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional ; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; n. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional; o. Pelaporan perkembangan pembinaan. P N S P R O F E S IO N A L a. b. c. d. e. ð melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional ð penyelenggaraan pembinaan. Ø memfasilitasi pelaksanaan tugas Ø melakukan penilaian prestasi kerja. Ø menyusun Manajemen Diklat ð berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung 25

DATA PEJABAT FUNGSIONAL TPL & TBP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA NO KETERANGAN JUMLAH TPL

DATA PEJABAT FUNGSIONAL TPL & TBP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA NO KETERANGAN JUMLAH TPL TBP JUMLAH JUMLA TPL & TBP PERTAMA MUDA MADYA UTAMA TPL PERTAMA MUDA MADYA UTAMA H TBP 1 AKTIF 93 41 23 1 158 75 38 15 128 286 DIBEBASKAN 3 SEMENTARA KRN SEKOLAH 19 19 38 4 MENJABAT ESELON 4 6 5 11 7 5 1 13 24 6 MENJABAT ESELON 3 3 3 1 1 4 7 MENJABAT ESELON 2 2 2 4 8 PEGAWAI DAERAH 2 1 3 3 5 8 11 120 46 29 1 196 101 46 24 0 171 367 TOTAL JABFUNG TPL & TBP TOTAL KESELURUHAN JABFUNG BIDANG CIPTA KARYA 360

DATA EKSISTING SELURUH JFT AKTIF PER UNIT KERJA DI DALAM DJCK DAN LUAR DJCK

DATA EKSISTING SELURUH JFT AKTIF PER UNIT KERJA DI DALAM DJCK DAN LUAR DJCK UNIT KERJA TPL TBP PERTAMA MUDA MADYA SETDITJEN 4 1 4 Dit. KIP 2 UTAMA PERTAMA 1 MUDA 1 1 8 2 MADYA Dit. BPB 1 36 19 4 Dit. PKP 1 30 19 10 Dit PPLP 46 22 2 Dit. P. SPAM 41 16 15 1 2 1 ITJEN Dinas PU 2 1 3 5

DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU AKTIF DITJEN. CIPTA KARYA JABATAN FUNGSIONAL N O JENJANG JABATAN

DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU AKTIF DITJEN. CIPTA KARYA JABATAN FUNGSIONAL N O JENJANG JABATAN TPL TBP PRANATA KOMPUTER 1 UTAMA 1 2 MADYA 21 15 3 MUDA 41 41 1 4 PERTAMA 89 74 1 5 PENYELIA 6 PELAKSANA LANJUTAN 7 PELAKSANA JUMLAH ARSIPARI S PEMBINA JAKON 1 7 2 4 PERENCANA AUDITOR 1 ANALIS KEPEGAWA IAN PENGEL OLA BARANG & JASA 1 2 1 1 152 130 2 4 11 1 1

BENTUK PENGEMBANGAN & PEMBINAAN DITJEN. CIPTA KARYA-KEMEN PUPR Pedoman pelaksana an dan Teknis Proses

BENTUK PENGEMBANGAN & PEMBINAAN DITJEN. CIPTA KARYA-KEMEN PUPR Pedoman pelaksana an dan Teknis Proses Revisi Butir -Butir Kegiatan Diklat Teknis yang diselenggar akan oleh BPSDM Pembinaan Pengembang an Fasilitasi Penilaian dan Penerbitan PAK Fasilitas Diklat Pembent ukan

an i a l ni asi e P est Pr mengetahui kemampuan PNS (pengangkatan

an i a l ni asi e P est Pr mengetahui kemampuan PNS (pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan) UJI KOMPETENSI DIKLAT KOMPETENSI untuk menghilangkan kesenjangan dalam jabatan dan kompetensi dapat dilakukan Diklat teknis atau fungsional Degree – Non Degree (Dalam Negeri – Luar Negeri) TUGAS BELAJAR

PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT INSTANSI DAN PUSAT INSTANSI Ditjen. Cipta Karya • Pejabat

PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT INSTANSI DAN PUSAT INSTANSI Ditjen. Cipta Karya • Pejabat Fungsional Golongan Ruang : III/a – III/d dengan Jenjang Jabatan Fungsional Terampil dan Ahli Pertama - Muda PUSAT (Badan Pengembangan SDM) • Pejabat Fungsional Golongan Ruang IV/a – IV/e dengan Jenjang Jabatan Fungsional Ahli Madya – Utama

JADWAL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TPL & TBP PUSAT (Badan Pengembangan

JADWAL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TPL & TBP PUSAT (Badan Pengembangan SDM) DES & MARET • Penilaian DUPAK untuk kenaikan pangkat periode April JUNI & SEPT • Penilaian DUPAK untuk kenaikan pangkat periode Oktober

JADWAL PENILAIAN DUPAK JABATAN FUNGSIONAL TPL & TBP INSTANSI DITJEN CIPTA KARYA PENILAIAN ANGKA

JADWAL PENILAIAN DUPAK JABATAN FUNGSIONAL TPL & TBP INSTANSI DITJEN CIPTA KARYA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TPL DAN TBP DILAKUKAN 2 (DUA) KALI DALAM SATU TAHUN YAITU BULAN JUNI DAN DESEMBER • Penilaian DUPAK untuk kenaikan pangkat periode April JUNI • Penilaian DUPAK untuk kenaikan pangkat Oktober

PROSES REVISI 2012 2013 2014 2016 • Rapat pembahasan revisi angka kredit jabatan fungsional

PROSES REVISI 2012 2013 2014 2016 • Rapat pembahasan revisi angka kredit jabatan fungsional TPL & TBP dengan melibatkan Tim Penilai Instansi dan Pusat Jabatan Fungsional TPL & TBP, Tim Sekretariat instansi dan pusat, Biro Kepegawaian Ortala Setjen serta Perwakilan dari Kementerian PAN. • Dilakukan uji petik beban kerja jabatan fungsional untuk memperoleh angka kredit dari masing – masing butir – butir kegiatan yang telah disepakati. Uji petik dilakukan di 3 (tiga) kota yaitu Semarang, kota dengan beban kerja tinggi, Makasar, kota dengan beban kerja sedang dan Sorong kota dengan beban kerja tingkat rendah. Uji Petik dilakukan seluruh satminkal yang ada di • Validasi perhitungan Kementerian PUPR uji petik beban kerja jabatan fungsional TPL dan TBP di Makasar yang difasilitasi oleh Biro Kepegawaian Ortala, dengan melibatkan seluruh satminkal Kementerian PUPR. • Konsep Final revisi butir – butir kegiatan jabatan fungsional telah disampaikan ke Kementerian PAN - RB

PERBANDINGAN JUMLAH BUTIR KEGIATAN JAFUNG TBP JAFUNG JUMLAH BUTIR KEGIATAN Menkowasbangpan Th 1999 Usulan

PERBANDINGAN JUMLAH BUTIR KEGIATAN JAFUNG TBP JAFUNG JUMLAH BUTIR KEGIATAN Menkowasbangpan Th 1999 Usulan Revisi Permenpan RB Pertama Muda Madya Utama TOTAL Pertama Muda Madya Utama TOTA L TPL 152 174 135 61 522 - - 24 TBP 77 94 84 26 281 - - 21

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O SUB UNSUR 1 PENDIDIKAN 1. 2. Pendidikan Sekolah

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O SUB UNSUR 1 PENDIDIKAN 1. 2. Pendidikan Sekolah Diklat Fungsional/Teknis/Kedin asan yang mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 2 PENYELENGGA RAAN TATA BANGUNAN 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan PENYELENGGA RAAN PE, BANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1. 3 KONSEP REVISI MENKOWASBANGPAN Th 1999 2. Penyelenggaraan Pembangunan Baru Perumahan dan Permukiman Penyelenggaraan Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan UNSUR MELAKUKAN KEGIATAN TATA BANGUNAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN SUB UNSUR PENGATURAN BUTIR KEGIATAN 1. Melakukan Kegiatan Kajian dalam rangka pengembangan jakstra penyelenggaraan pengembangan permukiman, bangunan gedung dan lingkungan. 2. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan kajian identifikasi masalah, review, inventariasai, penyusunan, penyempurnaan dan pembahasan draf NSPK bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 SUB UNSUR 4 PENYELENGGARAA N

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 SUB UNSUR 4 PENYELENGGARAA N PENGATURAN DAN PEMBINAAN BIDANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1. 2. 3. Penyusunan Peraturan Pembinaan Peraturan Pengawasan Peraturan 5 PENYELENGGARAA N PENYULUHAN 1. 2. 3. Persiapan Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan Penyiapan Kader Penyyuluhan 6 PENGEMBANGAN PROFESI 1. Melakukan Kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang TBP Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang TBP Merumuskan sistem di bidang TBP Menyusun Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Buku Referensi di bidang TBP Memberikan bimbingan teknik 2. 3. 4. 5. KONSEP REVISI UNSUR MELAKUKAN KEGIATAN TATA BANGUNAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN PEMBINAAN 1. Melakukan Penyusunan Kebutuhan Akan Diklat (KAD) bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan 2. Melakukan pendampingan, advokasi, fasilitasi/bantuan teknis bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan 3. melakukan penyebarluasan data dan informasi bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 SUB UNSUR 7 PENUNJAN G

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 SUB UNSUR 7 PENUNJAN G PELAKSANA AN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengajar/Melatih pada diklat pegawai Menerjemahkan/meny adur buku dan bahan lain di bidang TBP Mengikuti seminar/lokakarya. Men jadi Anggota Organisasi Profesi Menjadi Anggota Tim Penilai Jafung TPL Menperoleh Ijazah Pendidikan lainnya Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa KONSEP REVISI UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN TATA BANGUNAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN PEMBANGUNAN 1. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan 2. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 3. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 4. melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan penyusunan Dokumen Penataan dan Revitalisasi Kawasan 5. Melaksanakan penyusunan Program dan anggaran bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR KONSEP REVISI

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR KONSEP REVISI UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN TATA BANGUNAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN PEMBANGUNAN 6. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan penyusunan Dokumen RPIIJM bidang permukiman, bangunan dan lingkungan 7. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan Teknis bidang permukiman, bangunan dan lingkungan 8. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan 9. Melaksanakan penysunan konsep perencanaan, pra rencana, pengembangan rencana, rencana detail, rencana teknis, gambar rencana detail, serta laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan 10. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan konsultan perencana bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan 11. Memberikan masukan teknis terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung negara 12. melakukan penyelenggaraan pengelolaan rumah negara. 13. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan evaluasi terhadap proteksi kebakaran pada skala perkotaan, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungan 14. Melakukan bantuan teknis, pembinaan teknis, dan atau melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat serta masa rehabilitasi dan

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPA N Th 1999 UNSUR SUB UNSUR KONSEP

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TBP N O MENKOWASBANGPA N Th 1999 UNSUR SUB UNSUR KONSEP REVISI UNSUR MELAKUKAN KEGIATAN TATA BANGUNAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN PENGAWASAN Melaksanakan penyusunan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi Dokumen rencana Pembangunan bidang permukiman, bangunan gedung dan lingkungan PEMBERDAYAAN Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR 1 PENDIDIKAN

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR 1 PENDIDIKAN 1. 2. 2 PENYELENGGAR AAN PEMROGRAMA N Penyusunan Naskah Teknis 3 PENYELENGGAR AAN PENGELOLAAN AIR MINUM 1. 2. 3. Pendidikan Sekolah Diklat Fungsional/Teknis/K edinasan yang mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Pengelolaan Teknis KONSEP REVISI UNSUR MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGAR AAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN SUB UNSUR PENGATURAN BUTIR KEGIATAN 1. Melakukan Kajian dan review bantuan teknis strategi pembangunan TPL serta keterpaduan program prasarana dan sarana 2. Melakukan review terhadap hasil kajian kebijakan dan strategi (jakstra) penyelenggaraan TPL 3. Melakukan telaahan teknis dalam rangka kajian kebijakan ekonomi dan pembiayaan dalam TPL 4. Melakukan Identifikasi dan telaahan terhadap Kebutuhan dan Kelayakan Program/anggaran kegiatan TPL 5. Melakukan kajian Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Air Minum

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR 4 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR 4 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SUB UNSUR 1. 2. 3. 5 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 1. 2. 3. 6 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DRAINASE 1. 2. 3. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi Penyelenggaraan Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi Penyelenggaraan Pengoperasian Aset KONSEP REVISI UNSUR SUB UNSUR MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAA N TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PENGATURAN BUTIR KEGIATAN 6. 7. 8. Melakukan kegiatan telaahan teknis perencanaan TPL (DED) Melakukan kajian penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana Lingkungan Permukiman Melakukan kajian strategis pembangunan TPL dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang TPL

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR PENGADAAN JASA

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL N O MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR PENGADAAN JASA KONSULTAN DAN JASA KONSTRUKSI/PEMAS OK 1. 8 PENYELENGGARAAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN BIDANG TPL 1. 2. 3. Penyusunan Pengaturan Pembinaan Pengaturan Pengawasan Pengaturan 9 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN 1. Identifikasi Kebutuhan Penyuluhan Penyusunan Rencana Penyyuluhan Penyiapan Materi Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan 7 2. 3. 4. 5. Pengadaan Jasa Konsultan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemasok KONSEP REVISI UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGAR AAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMBINAAN 1. Melakukan kajian teknis terhadap penyusunan perencanaan TPL 2. Melakukan Kegiatan Penyusunan Materi Teknis TPL 3. Melakukan analisis dalam rangka penerapan dan pengembangan NSPK 4. Melakukan analisis teknis untuk penilaian bidang Teknik Penyehatan Lingkungan 5. Melakukan kegiatan kajian teknis peningkatan kapasitas SDM TPL 6. Melakukan telaahan teknis pada kebijakan kelembagaan/SDM dalam Penyelenggaraan TPL 7. Melakukan Kegiatan telaahan terhadap kelembagaan TPL 8. Melakukan Kegiatan pemberdayaan masyarakat TPL 9. Melakukan bantuan teknis penyusunan rencana induk

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL NO MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR 10 PENYELENGGAR AAN

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL NO MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR SUB UNSUR 10 PENYELENGGAR AAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT Pelaksanaan Evaluasi Manfaat 11 PENGEMBANGA N PROFESI 1. 2. 3. 4. 5. Melakukan Kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang TPL Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang TPL Merumuskan sistem di bidang TPL Menyusun Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Buku Referensi di bidang TPL Memberikan bimbingan teknik KONSEP REVISI UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGAR AAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN 1. Melakukan analisis teknis penilaian pembangunan TPL 2. Melakukan kajian persiapan konstruksi TPL 3. Melakukan kegiatan analisis terhadap pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan. TPL 4. Melakukan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sarana – Penyehatan Lingkungan Permukiman (pembangunan) 5. Melakukan pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana bidang TPL

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL NO MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR 12 PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS SUB

PERBANDINGAN UNSUR JAFUNG TPL NO MENKOWASBANGPAN Th 1999 UNSUR 12 PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS SUB UNSUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengajar/Melatih pada diklat pegawai Menerjemahkan/menyad ur buku dan bahan lain di bidang TPL Mengikuti seminar/lokakarya Menjadi Anggota Organisasi Profesi Menjadi Anggota Tim Penilai Jafung TPL Menperoleh Ijazah Pendidikan lainnya Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa KONSEP REVISI UNSUR SUB UNSUR MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAA N TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PENGAWASAN BUTIR KEGIATAN 1. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan TPL 2. Melakukan kegiatan kajian teknis hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan TPL

TANTANGAN MENITI KARIER MELALUI JABATAN FUNGSIONAL Seorang PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional harus

TANTANGAN MENITI KARIER MELALUI JABATAN FUNGSIONAL Seorang PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional harus profesional, mandiri, tepat dalam pelaksanaan tugas (baik produk, waktu, dsb. ), dan inovatif. 46

T e r im a a k s i h ys 47

T e r im a a k s i h ys 47