KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA

KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan

DEFINISI REGULASI • Dictionary. com A law, rule, or other order prescribed by authority, especially to regulate conduct. • UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

FUNGSI REGULASI 1. Acuan perilaku Regulasi memberikan pedoman mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh; kewajiban dan larangan, dsb untuk menjadi acuan berperilaku baik dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan negara dan pembangunan. 2. Instrumen pembangunan Regulasi menggerakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 3. Factor Integrasi Agregasi Regulasi (dalam Sistem Regulasi Nasional dan dalam bentuk Negara Kesatuan) mengintegrasikan berbagai aspek termasuk kebijakan publik

TABEL KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA AGENDA NAWACITA : VII. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik SUB AGENDA PRIORITAS : Kedaulatan Pangan TAHUN : 2016 KETUA FORUM : Deputi SDAA-LH OBSERVER : SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 2 1. Pembukaan 1 Juta Ha lahan sawah baru Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 Kementerian Perekonomian 2 Kantor Staf Presiden IDENTIFIKASI REGULASI YANG ADA 3 IDENTIFIKASI REGULASI YANG MENGHAMBAT SASARAN JUDUL REGULASI BENTUK HAMBATAN DAN ALASANNYA K/L TERKAIT 4 5 6 REKOMENDASI AKSI 7

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 2 2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta HA di luar Jawa Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Perbaikan/ pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IDENTIFIKASI REGULASI YANG ADA 3 IDENTIFIKASI REGULASI YANG MENGHAMBAT SASARAN JUDUL REGULASI BENTUK HAMBATAN DAN ALASANNYA K/L TERKAIT 4 5 6 REKOMENDASI AKSI 7

SASARAN NAWACITA 1 4. Pembangunan pasar KEMENTERIAN/LEMBAGA 2 Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Pembangunan sarana prasarana transportasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6. Stop konversi lahan produktif Kementerian Agraria dan Tata Ruang 7. Pemulihan Kementerian Pertanian kesuburan lahan Kementerian Kehutanan (1000 Desa dan Lingkungan Hidup mandiri benih) IDENTIFIKASI REGULASI YANG ADA 3 IDENTIFIKASI REGULASI YANG MENGHAMBAT SASARAN JUDUL REGULASI BENTUK HAMBATAN DAN ALASANNYA K/L TERKAIT 4 5 6 REKOMENDASI AKSI 7

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 2 8. Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen Kementerian Pertanian 9. Bank pertanian dan UMKM Kementerian Koperasi dan UKM 10. Peningkatan kemampuan petani Kementerian Pertanian 11. Pembangunan agribisnis kerakyatan Kementerian Pertanian 12. Pengendalian impor pangan Kementerian Pertanian IDENTIFIKASI REGULASI YANG ADA 3 IDENTIFIKASI REGULASI YANG MENGHAMBAT SASARAN JUDUL REGULASI BENTUK HAMBATAN DAN ALASANNYA K/L TERKAIT 4 5 6 REKOMENDASI AKSI 7

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 2 13. Reforma agraria 9 Juta Ha IDENTIFIKASI REGULASI YANG ADA 3 IDENTIFIKASI REGULASI YANG MENGHAMBAT SASARAN JUDUL REGULASI BENTUK HAMBATAN DAN ALASANNYA K/L TERKAIT 4 5 6 REKOMENDASI AKSI 7 Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Keterangan : Kolom 1 : Sudah Jelas Kolom 2 : Sudah Jelas Kolom 3 : Diisi dengan Nomor, tahun dan Nama Lengkap regulasi yang ada (existing regulation) terkait sasaran Nawa. Cita pada kolom 1. Seperti (UU, PP, PERPRES, PERMEN, PERDA, PERDIRJEN, PERKA, DAN REGULASI LAINNYA) Kolom 4 : Diisi dengan nomor, tahun dan nama lengkap regulasi yang menghambat pencapaian sasaran Nawa Cita. (dapat diisi dengan regulasi yang diprakarsai oleh K/L lain) Kolom 5 : Diisi dengan bentuk hambatan yang ditimbulkan oleh regulasi yang disebutkan pada kolom 4, dan sertakan data dukung terkait Kolom 6 : Diisi dengan nama Kementerian / Lembaga yang berkaitan dengan pasal yang menghambat pada kolom 5 Kolom 7 : Diisi dengan rencana tindak untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan pada kolom 5, yang terdiri dari : merevisi, mencabut, membentuk regulasi baru (bila membentuk regulasi baru, sebutkan judul regulasi yang akan dibentuk)

Informasi Lebih Lanjut Bisa Menghubungi Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan No Telp : 021 -3924446 email : dit. app@bappenas. go. id