BADAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SDM PUPR Oleh: BPSDM 1

ISU STRATEGIS

INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL Sumber: Biro Kompu (17 Februari 2018) 1 Peningkatan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu STANDARD AND POOR’S, FITCH RATINGS, DAN MOODY’S. 2 SURVEI EODB tahun 2017, Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator (dari 10 indikator Eo. DB). 3 Survei GALLUP WORLD POLL menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat, yakni sebesar 80%. 4 Ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih kecil dibandingkan yang dimiliki negara-negara tetangga baik jalan, pelabuhan, airport dan pembangkit listrik sehingga menjadi fokus pembangunan nasional. 3

TANTANGAN SDM GLOBAL BPSDM Profesional & Terdepan Kemajuan Teknologi Peningkatan Produktivitas (nasional/ internasional) Peningkatan Nilai Tambah (inovasi/kreasi) Persaingan Global/MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 4

ISU STRATEGIS SDM (NASIONAL) BPSDM Profesional & Terdepan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 1. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional berkinerja tinggi, dan sejahtera; 2. Mengubah posisi ASN dari yang semula comfort zone menjadi competitive zone. Perubahan Manajemen SDM PP Nomor 11 Tahun 2017 PNS belum dianggap sebagai Profesi Belum diakui keahliannya 5

Gambaran Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR Sumber: Data e-HRM BKO (26 Juni 2018) Perbandingan Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan 82 164 S 3 Perbandingan Jumlah Berdasarkan Bidang Pendidikan 1, 709 S 2 3, 678 Teknik 9, 774 S 1 D 3 Non-teknik D 2 & D 1 SLTA 11, 221 <SMA 1, 709 7, 766 n/a Jumlah Total 22. 914 orang 210 8, 454 17 0 2, 000 4, 000 6, 000 8, 000 10, 000 12, 000 998 6, 000 5, 032 5, 034 5, 000 3, 442 4, 000 2, 718 3, 000 2, 000 1, 000 628 2, 473 2, 402 1, 141 40 4 0 <20 6 20 -25 26 -30 31 -35 36 -40 41 -45 46 -50 51 -55 56 -60 >60 Perbandingan Jumlah Berdasarkan Usia Jumlah Total 22. 914 orang

SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015 – 2019 KONEKTIVITAS PERUMAHAN 1. 000 km PROGRAM SATU JUTA RUMAH Pembangunan jalan tol (pemerintah & swasta) 2. 650 km Pembangunan jalan baru 30 Km Pembangunan jembatan baru KETAHANAN AIR & PANGAN 65 Pembangunan waduk 1 juta hektar Pembangunan jaringan irigasi baru • • Fasilitasi PSU untuk Rumah Tapak Layak Huni Rumah Khusus Rumah Susun untuk MBR Rumah Swadaya INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Akses Air Minum Layak 100 % Kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 ha Akses Sanitasi Layak 100 % Sumber: Biro Kompu (17 Februari 201 SDM PUPR MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 7

BPSDM Profesional & Terdepan Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas) m 3/kapita/tahun Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antar moda Integritas Profesional Orientasi Misi Visioner Etika – Akhlakuk Karimah 8

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

PERATURAN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM 1 Undang-Undang ASN nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 Pasal 13 ASN Sebagai Profesi • • • 2 Integritas Moral Pelayanan Publik Kompetensi Kualifikasi Profesional Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi b. Jabatan Fungsional c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 21 PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Pasal 69 Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 (1) (2) (3) Pasal 204 Pengembangan kompetensi : upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun Pengembangan kompetensi : menjadi dasar pengembangan karier dan salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan. 10

Kebijakan Umum Menteri PUPR Pejabat Fungsional = engine Pejabat Struktural = casing Kebijakan Operasional Menteri PUPR Program pendidikan-pelatihan tailor made (mencetak ahli) Mencetak SDM yang i. Prove (Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, Etika - Akhlakul Karimah) Program Pelatihan (prioritas pegawai Pusat) 1. 2. 3. SDM Pusat (Kementerian PUPR) SDM Daerah (Dinas) yang menangani TP-OP di SKPD/SNVT/Satker Kementerian PUPR Komposisi peserta 70% Pusat 30% Daerah a. Perubahan Pola Pelatihan (porsi praktek diperbesar) b. Sertifikasi keahlian c. Guest Lecturer/Praktisi Program Pendidikan BPSDM Profesional & Terdepan 1. 2. Program Dalam Negeri Program Luar Negeri 3. Politeknik PU (D 3) S 1, S 2, S 3 Kerjasama LPDP, dll (non-APBN)

untuk mendukung Program Pengembangan SDM Draft Peraturan Menteri PUPR Standar Kompetensi (Teknis) • Standar kompetensi jabatan teknis bidang PUPR. Pola Karir & Jalur Karir • Kebijakan karir zigzag (struktural dan fungsional). • Rencana suksesi. Jabatan Fungsional bidang PUPR • Hasil review Kepmen. Kowasbangpan. Nomor 63 s. d. 66 Tahun 1999. • Jenis Jafung bidang PUPR (dan spesialisasi). 12

BADAN PENGEMBANGAN SDM

KEGIATAN UTAMA BPSDM 1. PENILAIAN KOMPETENSI 2. PENDIDIKAN 4. PENGEMBANGAN JAFUNG 3. PELATIHAN 5. PEMANTAUAN KINERJA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SDM SEKRETARIAT BADAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA Balai Penilaian Kompetensi PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I - IX Kelompok Jabatan Fungsional PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

MANAJEMEN PNS Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil q Manajemen karir PNS terdiri dari: • Pengembangan karir • Pola karir • Pengembangan (vertikal, horizontal, diagonal) kompetensi • Mutasi, dan promosi q Harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit adalah kebijakan Sistem Merit dan manajemen ASN yang (berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kompetensi, kinerja) dan kinerja secara adil dan wajar. Seleksi dan Promosi secara adil dan kompetitif Menetapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishement berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi dari intervensi politik dan tindakan semena-mena q Peningkatan peran Jabatan Fungsional. 16

BPSDM Profesional & Terdepan Jabatan Fungsional PP. Nomor 11 Tahun 2017 “Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu” Pasal 67 “Pejabat Fungsional berkedudukan* di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF” *) untuk Jafung Widyaiswara Utama berada di bawah Kepala BPSDM 17

RENCANA PENGEMBANGAN 25 SPESIALISASI KEAHLIAN (Tk. MUDA) DARI 5 SEKTOR JABATAN FUNGSIONAL 1. 2. 3. 4. 1. Investasi & Pasar Konstruksi 2. Kelembagaan & SDM 3. Pemberdayaan Rawa Irigasi Sungai Pantai 1. 2. 3. 4. 5. 1. Air Minum 2. Drainase 3. Persampahan 4. Air Limbah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Output Jabatan Fungsional Tk. Ahli Sumber: Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jafung (10 Januari 2018) Pratama Muda Rekomendasi Teknis sesuai bidang Jabatan Fungsional Madya Utama Rekomendasi Kebijakan sesuai bidang Jabatan Fungsional 5. Air Tanah 6. Bendungan 7. Perencanaan SDA Sistem Jaringan Jalan Pembangunan Jalan Preservasi Jalan Jembatan Terowongan Bangunan Gedung Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan Permukiman Perdesaan Perumahan Formal Perumah Swadaya

KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN SDM (PENINGKATAN KOMPETENSI) Periode Institusion -alisasi “Sumber Daya Manusia sebagai salah satu terobosan untuk mempercepat Pembangunan Infrastruktur” Periode Pemantapan Sistem Periode Akselerasi 2020 -2024 1 1 2018 -2019 • Problem Based Capacity Development • Fokus pada peningkatan kompetensi (pendidikan dan pelatihan) • Dashboard Talent Pool terkini • Knowledge Management Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi problem based Penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria 2 Percepatan (Fast Track) MAPPING 2025 -2029 3 4 Pengembangan SDM menjadi tanggung jawab atasan langsung 2 Pengembangan SDM menjadi (IKU) unit organisasi Penyiapan transisi ke Human Capital System, termasuk PUPR Corporate University DIAGNOSIS Clustering & Transformasi pengembangan SDM berbasis elektronik “Pengembangan SDM menjadi budaya organisasi Kementerian PUPR” penetapan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi BPSDM sebagai lembaga pengakreditasi Pelatihan Teknis PUPR DESIGN Perancangan pengembangan kompetensi sesuai kondisi di lapangan DELIVERY Memperhatikan faktor timing, kapasitas penyelenggara, pengajar 19

DESAIN PERANCANGAN PROGRAM PENDIDIKAN Program pendidika n yang aplicable 1 Kurikulum tailor made sesuai kebutuhan penyelenggaraan infrastruktur PUPR 2 Program pendidikan menghasilkan ahli-ahli dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR Ahli Teknis Bidang PUPR Bendungan Jembatan Terowongan Bangunan Gedung Dsb. • • • 3 Ahli Non Teknis • • Pembiayaan Perumahan Hukum Kontrak Konstruksi Hidroinformatika Dsb. • Penawaran dan rekomendasi Pendidikan oleh Ka. BPSDM. • Penugasan oleh Sekjen. Program D 3 di Politeknik Pekerjaan Umum a. b. Penugasan PNS PUPR lulusan SMA/SMK Penugasan konsultan/kontraktor rekanan PUPR 20

PROGRAM PENDIDIKAN Kebijakan Program Pendidikan : 1 Program Pendidikan (Magister & Doktor) Dalam dan Luar Negeri 2 Membentuk Politeknik PUPR untuk mencetak tenaga terampil Program Studi D 3: a. Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung b. Teknologi Konstruksi Bangunan Air c. Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan

Jumlah Karyasiswa 2018 : 593 orang (on going 470 orang, lulus 123 orang) Karyasiswa on going Tahun 2018 No. On-going Perguruan Tinggi Mitra Pusat Daerah 1. Univ. Syiah Kuala 16 23 2. Univ. Andalas 11 19 3. Institut Teknologi Bandung 43 18 4. Univ. Katholik Parahyangan 11 17 5. Univ. Padjadjaran 8 0 6. Univ. Diponegoro 31 47 7. Univ. Gadjah Mada 36 41 8. Univ. Sebelas Maret 0 6 9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 18 5 10. Univ. Brawijaya 3 8 11. Univ. Hasanuddin 0 16 12. Univ. Cenderawasih 0 71 13. Politeknik Negeri Kupang 9 10 186 281 Jumlah Total Tambahan on going: • Universitas Indonesia • Newcastle University 467 : 2 orang : 1 orang

DESAIN KEBUTUHAN PROGRAM PELATIHAN Dilakukan bersama antara BPSDM dengan UNOR terkait 1. KEBUTUHAN UNIT ORGANISASI Pencapaian target RENSTRA 2015 - 2019, Program Prioritas Nasional Perencanaan Teknis serta Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan (Contoh: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur PUPR (KPBU, Dana Talangan, dst)) 2. PROBLEM SOLVER Permasalahan dilapangan, hasil temuan K 3 dan Temuan berulang pada tahap lelang, pelaksanaan, penyerapan, dan pelaporan. (Contoh: Kegiatan Swakelola, Pemahaman Spesifikasi Teknis Kontrak, Hukum Kontrak, dst) 3. PADAT KARYA Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Program Padat Karya dengan UNOR terkait (Contoh: P 3 TGAI, PAMSIMAS, SANIMAS, PISEW, KOTAKU dst) 4. GAP KOMPETENSI GAP Kompetensi Hasil Assessment sebagai bahan materi diklat Manajemen Cenderung pada kompetensi manajerial dan sosial kultural 23

DESAIN PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN 1 2 FRAMEWORK PELATIHAN* Pelatihan Berbasis Kompetensi 70: 20: 10 Proporsi Metode Pelatihan: sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. SDM Kompeten Standar Kompetensi Assessment Center Program Diklat Berbasis Kompetensi Pusdiklat & Balai Sertifikasi Kompetensi Lembaga Sertifikasi/ Asosiasi Profesi 20% 10% Teori Tutorial 70% On the Job Experience / praktek di lapangan/ Workshop Target Grup : Pegawai Operasional Lapangan (Kepala Balai, Ka. Satker, PPK, Pelaksana Teknis, Pengawas, dll) *)Disesuaikan dengan kondisi pekerjaan lapangan 24

3 FRAMEWORK PELATIHAN REGULER & TAILOR Teori, Studi Kasus, dan Workshop MADE REGULER durasi min. 3 hari (30 JP) TAILOR MADE / ON CALL durasi min. 3 hari (30 JP) s/d 2 minggu (100 JP) Target Grup : PNS Muda (angkatan ≥ 2010) Pelatihan Dasar, Intermediate, dan Advance untuk kebutuhan mendesak/bersif at strategis (arahan Menteri PUPR). 4 Pengembangan program on the job training (OJT) di tempat kerja/ lapangan. 5 Penetapan Pelatihan sebagai persyaratan jabatan. 6 Unsur tenaga Pengajar: Widyaiswara, Jafung, Struktural, Guest Lecturer/Praktisi 7 Pelatihan bersertifikasi keahlian/profesi oleh Asosiasi 25

REFORM KALENDER PELATIHAN Bidang Sumber Daya Air • Perencanaan Teknis Irigasi. • Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi. • Perencanaan Teknis Bendungan. • Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan. • Pelatihan Teknologi Geo Elektrik untuk Pendugaan Potensi Air Tanah. Reform Kalender Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan Program pelatihan lebih sesuai kebutuhan serta target peserta yang lebih tepat Bidang Permukiman • Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. • Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat Karya. • Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Kerja Komisioning IPA. • Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dst. Bidang Perumahan • Penyelenggaraan Rumah Swadaya. • Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan. • Pembangunan Perumahan Tapak Sederhana Layak Huni. • Pembangunan Rumah Khusus Nelayan, dst. • Pemeliharaan Jalan. • Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan. • Pemeriksaan Jembatan (Sertifikasi HPJI). • Perencanaan Teknis Jembatan Bentang Panjang. • Pelaksanaan Pekerjaan Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang, dst. Bidang Konstruksi • Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Sertifikasi). • SMK 3 Konstruksi (Sertifikasi). • Investasi Infrastruktur. • Pembiayaan Infrastruktur, dst.

Pelaksanaan sertifikasi keahlian a. Pelaksanaan sertifikasi keahlian disertakan pada setiap diklat yang diselenggarakan BPSDM (mencetak ahli -ahli yang diakui) BPSDM Profesional & Terdepan LEMBAGA/ASOSIASI PENDUKUNG SERTIFIKASI PELATIHAN b. kerjasama dengan Lembaga Asosiasi Profesi yang sudah ada (perlu studi) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 27

MODEL KOMPETENSI SDM PUPR Spesifik keahlian khusus KOMPETENSI TEKNIS Kemampuan Dasar KOMPETENSI MANAJERIAL (Jabatan Struktural) Berasal dari tugas dan fungsi organisasi, serta rumpun/sektor/bidang pekerjaan Berasal dari peran dan fungsi dalam organisasi (Jabatan Fungsional) Kompetensi Integritas (Int), Berorientasi pada Pelayanan (Bp. P), Kerja Sama (KS), Komitmen Organisasi (Kt. O) Berasal dari organisasi Kementerian PUPR (visi, misi, nilai-nilai dan tantangan) PP 11/2017 & Permen. PANRB 38/2017 KOMPETENSI SOCIO-CULTURAL Kompetensi Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya, Suku, dan Agama (TPBSA) 28

PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI Assessment Center Report + Psychometric Assessment + Report Brain Wave Assessment Computer Based Data Integration Report Integrated Report (Potensi & Kompetensi) 29

Uji Kompetensi Teknis q Dilakukan oleh Penilai Teknis/Narasumber yang ahli di bidang teknis tersebut. q Metode penilaiannya dengan uji kompetensi lapangan, wawancara CBI, dll. q Menggali hard competence. q Diselenggarakan sesuai kebutuhan, yaitu: 1. Pemetaan kompetensi/mapping 2. Seleksi dan Promosi 30

PROFIL SDM PUPR KINI DAN KE DEPAN • Kemampuan (melaksanakan tugas) yang dilandasi oleh pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitute) untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang dibutuhkan. • Ada pengakuan resmi (terhadap kompetensi terkait). ATTITUTE (SIKAP) A K SKILL (KETERAMPILAN) Integritas Profesional Orientasi Misi Visioner Etika – Akhlakuk Karimah S KNOWLEDGE (PENGETAHUAN) 31

TERIMA KASIH Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR BPSDM Profesional & Terdepan Jl. Pattimura No. 20. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax 021 -27515704 32 http: //bpsdm. pu. go. id

Program Studi Baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 1 Magister Hidroinformatika Target grup: Pelaksana di Ditjen. SDA, Peneliti Muda di Badan Litbang 2 Magister Rekayasa dan Manajemen Bangunan Tinggi Target grup: Pelaksana di kantor Pusat Ditjen. CK, Pelaksana Satuan Kerja Ditjen. CK Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1 Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi Target grup: Pelaksana di kantor Pusat dan seluruh Satker Ditjen. A, B, C, Pn. P Universitas Indonesia (UI) 1 Program Doctoral by Research (rencana program baru) 2 Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi (dalam proses) Universitas Diponegoro (UNDIP) 1 Magister Bendungan (dalam proses) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat