Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BADAN PENGEMBANGAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEBRHASIL AN Pada akhir pembelajaran para peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dan menjelaskan substansi bantuan rumah khusus yang berkaitan dengan jenis dan bentuk rumah khusus, mekanisme penyelenggaraan bantuan rumah khusus, pelelangan pekerjaan pembangunan rumah khusus, tahapan pembangunan rumah khusus dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan rumah khusus. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan mampu untuk: 1. Memahami jenis dan bentuk bantuan rumah khusus 2. Memahami penyedia jasa dalam penyelenggaraan bantuan rumah khusus 3. Memahami mekanisme penyelenggaraan bantuan rumah khusus 4. Memahami tahapan pembangunan bantuan rumah khusus 5. Memahami pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bantuan rumah khusus
1. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN LATAR BELAKANG MAKSUD TUJUAN Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, Negara bertanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa melalu penyelenggaraan perumahan dan permukiman (UU no. 1 tahun 2011), salah satunya dengan pembangunan rumah khusus, yang memerlukan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Tersedianya rumah khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, dan tidak mampu menjangkau rumah susun sewa maupun rumah umum Menyediakan rumah layak bagi penyelenggara negara dan masyarakat di kawasan perbatasan negara, masyarakat nelayan, masyarakat di daerah tertinggal, terpencil terisolasi, dan pulau terluar, transmigran, masyarakat korban bencana alam, dampak program pemerintah
2. TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS Tantangan Isu-isu Strategis v Target group sangat besar, beragam, & umumnya berpenghasilan tidak tetap /informal (<UMR/masyarakat miskin); v Tipe Rumah Khusus sangat spesifik & beragam; v Lokasi umumnya terpencar, terisolasi & terasing; v NSPM Perumahan Khusus masih sangat terbatas; v Network/stakeholders belum bersinergi dgn optimal; v Kemampuan dan Sharing Pembiayaan Pemda minim; v Kelangkaan SDM & Bahan Bangunan Rumah di Daerah Terpencil. v v v v v Penyediaan Rumah Layak Keterjangkauan Percepatan PSR & MDGs; Hak & Kewajiban Otda; Kemiskinan & Kesenjangan versus Lapangan Kerja; Pengembangan Kawasan Perbatasan Internasional sebagai Beranda NKRI; Aspek Budaya & Pariwisata; Perumahan bagi Nelayan dan Korban Bencana; Perumahan Sosial (Rusunawa TPB) di Kawasan Perkotaan; Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR).
3. REGULASI PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS (Permenpera Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus) 1. Penerima manfaat : a. transmigran; b. korban bencana; c. lanjut usia, miskin, yatim piatu dan/atau anak terlantar; d. masyarakat yang bertempat tinggal di pulau terluar, terpencil, atau pedalaman; e. masyarakat di wilayah perbatasan Negara; f. prajurit dan/atau petugas Negara; g. masyarakat nelayan; h. masyarakat di lokasi rawan resiko sosial; i. masyarakat dalam wilayah pengolah sumber daya alam; j. masyarakat yang terkena program pembangunan Pemerintah; k. masyarakat dalam kawasan cagar budaya; l. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus.
2. Bentuk Bantuan dan Dukungan Pemda: Bantuan Rusus Bangun Baru DED Rehabilitasi 1. Luas Lantai > 36 m 2 2. Penggunaan bahan bangunan lokal Masukan dari Calon Penerima & Sesuai kondisi setempat 1. Memperbaiki komopnen rumah. 2. Mengembalikan bentuk rumah DUKUNGAN PEMDA Provinsi Koord. Perencanaan dan Pembangunan, Bantek dan pemantauan & APBD Pendamping Kabupaten/ Kota Koord. Perencanaan dan Pembangunan, Bantek, pengawasan dan pengendalian & APBD Pendamping, kemudahan perizinan dan jaminan ketersediaan listrik dan air minum
4. PERSYARATAN ADMINISTRASI RUMAH KHUSUS 1. Permohonan 2. Proposal KOP SURAT Nomor : ………… nama kota, tanggal, bulan, tahun Lampiran : …………………. . Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Kepada Yth. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Jl Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat, Sehubungan dengan program Pemerintah melalui kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang bantuan pembangunan Rumah Khusus, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan bantuan pembangunan Rumah Khusus yang diperuntukan bagi (disesuaikan dengan kelompok sasaran dalam permen dan sekilas gambaran latar belakang usulan). Sebagai bahan pertimbangan Bapak Deputi, berikut kami lampirkan berkas proposal beserta kelengkapannya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami (Ttd dan cap) Tembusan kepada : 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; 2. Gubernur/Bupati/Walikota; *) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Pimpinan (Pemohon): 1. Kementerian/Lembaga; atau 2. Pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).
Surat Dukungan Permintah Provinsi KOP SURAT (PROVINSI) SURAT DUKUNGAN No. . . . . Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : ……………………. . . . Jabatan : ……………………. . . . Intansi : ……………………. . . . Alamat : ……………………. . . . Telepon : ……………………. . . . Fax : ……………………. . . . bertindak atas nama Pemerintah Provinsi. . . ………………. . . . Alamat : ……………………. . . . Telepon/Fax : ……………………. . . . Dengan ini memberikan dukungan kepada (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) selaku pemohon bantuan pembangunan rumah khusus, untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan, yaitu: a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; b. memberikan bantuan teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD provinsi. Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Khusus. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd dan cap) Tembusan kepada : 1. Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintah daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) selaku Pemohon ybs. *) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Kepala Daerah Provinsi (gubernur) ----------------- *)
Surat Dukungan Permintah Kabupaten/ Kota KOP SURAT (KABUPATEN/ KOTA) SURAT DUKUNGAN No. . . . . Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : ……………………. . . . Jabatan : ……………………. . . . Intansi : ……………………. . . . Alamat : ……………………. . . . Telepon/Fax : ……………………. . . . bertindak atas nama Pemerintah Kab/Kota. ………………. . . . Alamat : ……………………. . . . Telepon/ Fax : ……………………. . . . Dengan ini memberikan dukungan kepada (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) selaku pemohon bantuan pembangunan rumah khusus, untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan, yaitu: a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; b. memberikan bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan; c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD kabupaten/kota; d. memberikan kemudahan perizinan dan keringanan retribusi dalam penerbitan IMB; dan e. memberikan jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum yang memadai. Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Khusus. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd dan cap) Tembusan kepada : 1. Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) selaku Pemohon ybs. *) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota)
Surat Pernyataan Pemohon Bantuan KOP SURAT PERNYATAAN PEMOHON No. . . . . Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : ……………………. . . . Jabatan : ……………………. . . . Bertindak atas nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ………………. . . . . selaku Pemohon Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Alamat : ……………………. . . . Telepon / Fax: ……………………. . . . Dengan ini menyatakan bahwa: 1. bersedia menyediakan lahan dengan melengkapi foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah; 2. bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan bangunan rumah khusus 3. bersedia memberikan jaminan menyerahkan bantuan rumah khusus kepada penerima manfaat; 4. bersedia menerima dan mengelola bangunan rumah khusus baik tetap atau sementara sebelum diserahkan kepada penerima manfaat; 5. bersedia tidak merubah lokasi pembangunan; 6. bersedia tidak merubah disain bangunan; 7. bersedia memberikan jaminan berfungsinya bangunan rumah khusus secara optimal ; dan 8. bersedia mengurus penyelesaian IMB. Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd, cap dan materai) Tembusan kepada : 1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 2. Gubernur/Bupati/Walikota; *) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Pimpinan (Pemohon): 1. Kementerian/Lembaga; atau 2. Pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).
2. Proposal BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang 1. 2. Maksud dan Tujuan 1. 3. Sasaran BAB II DATA UMUM PEMOHON DAN PENERIMA MANFAAT 2. 1. Data Umum Pemohon (Kementerian/Lembaga, atau pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota) a) gambaran umum pemohon b) maksud, tujuan dan sasaran permohonan bantuan c) rencana kebutuhan hunian dan pengembangan 2. 2. Data Umum Calon Penerima Manfaat (kelompok sasaran) a) gambaran umum calon penerima manfaat b) jumlah kebutuhan rumah sesuai kelompok sasaran c) identitas calon penerima manfaat d) penghasilan rata-rata calon penerima manfaat BAB III GAMBARAN LOKASI, LUAS, KONDISI DAN STATUS TANAH 3. 1. lokasi tanah untuk pembangunan rumah khusus 3. 2. luas tanah untuk pembangunan rumah khusus 3. 3. kondisi tanah untuk pembangunan rumah khusus 3. 4. status tanah untuk pembangunan rumah khusus
BAB IV IDENTIFIKASI KERUSAKAN BANGUNAN RUMAH EKSISTING*) 4. 1. identifikasi kerusakan bangunan 4. 2. perhitungan kerusakan bangunan 4. 3. usulan DED dan/atau RAB rehabilitasi bangunan eksisting (jika ada) BAB V GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR EXISTING 5. 1. kondisi lingkungan sekitar lokasi pembangunan rumah khusus 5. 2. kondisi infrastruktur eksisting lokasi pembangunan rumah khusus: a) aksesbilitas ke lokasi pembangunan rumah khusus b) ketersediaan sumber daya listrik dan sumber air minum di sekitar lokasi pembangunan rumah khusus c) fasilitas umum, sosial, dan komersil di sekitar calon lokasi pembangunan rumah khusus BAB VI GAMBARAN RENCANA PENGEMBANGAN LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS (jika ada), PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS, DAN PEMBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS. BAB VII PENUTUP Catatan: *) sub bab tambahan khusus untuk usulan bantuan rehabilitasi bangunan rumah
5. TIPOLOGI DESAIN RUMAH KHUSUS DENAH
TIPOLOGI DESAIN RUMAH KHUSUS TAMPAK RUMAH KOPPEL
TIPOLOGI DESAIN RUMAH KHUSUS TAMPAK RUMAH TUNGGAL
TIPOLOGI DESAIN RUMAH KHUSUS DENAH DAN TAMPAK RUMAH TUNGGAL ½ TEMBOK
TIPOLOGI DESAIN RUMAH KHUSUS DENAH RUMAH TUNGGAL PANGGUNG KAYU
TIPOLOGI DESAIN RUMAH KHUSUS TAMPAK RUMAH TUNGGAL PANGGUNG KAYU
6. PROSEDUR BANTUAN RUMAH KHUSUS Sumber : Rakortek Program Bantuan Rumah Khusus 2015
7. MEKANISME BANTUAN RUMAH KHUSUS Sumber : Rakortek Program Bantuan Rumah Khusus 2015
8. PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DAN UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN : • - MASALAH LAHAN : LOKASI DI LAHAN KONFLIK (PAPUA) LAHAN PERLU PEMATANGAN PERPINDAHAN LOKASI AKSES MENUJU LOKASI SULIT DITEMPUH UNTUK MENGIRIM MATERIAL • - MASALAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN : START PROYEK TERLAMBAT KURANG TENAGA KERJA MATERIAL TIDAK READY DI LOKASI • - PENYELESAIAN MASALAH LAHAN: SAAT VERIFIKASI LAHAN, SEMUA PERSYARATAN HARUS DICHECK KESIAPANNYA PERLU DIPERTEGAS KEPADA PEMDA UNTUK MENYEDIAKAN LAHAN YANG TIDAK BERMASALAH DI KEMUDIAN HARI KONTRAKTOR PERLU MELAKUKAN SURVEY SEBELUM KONTRAK DITANDATANGANI - PENYELESAIAN : • - PENYELESAIAN MASALAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN : KONTRAKTOR YANG TERPILIH HARUS BERKOMITMEN DENGAN KONTRAK YANG DISEPAKATI, PENERAPAN PUNISHMENT DAN REWARD DIPERLUKAN
9. BAGAN ALIR PROSES PERENCANAAN RUMAH KHUSUS
10. BAGAN ALIR PROSES PELAKSANAAN RUMAH KHUSUS
11. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Penerbitan surat perintah mulai kerja Penyerahan lapangan Penyusunan jadwal pelaksanaan rinci Rapat persiapan pelaksanaan Pemeriksaan bersama dan kaji ulang disain
12. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (pre-contruction meeting) • adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadiri unsur terkait dengan pelaksanaan kegiatan (pihak direksi pekerjaan sebagai unsur pengendalian, direksi teknis sebagai pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan untuk menyatukan pengertian/ pemahaman terhadap seluruh dokumen kontrak dan membuat kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan • PPK harus sudah menyelenggarakan rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK (Permen PU Nomor 07/PRT/2011 Buku - PK 01 A BAB X B 1 angka 23).
Materi PCM: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Program Mutu; Struktur organisasi kerja pelaksanaan kegiatan; Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; Jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode kerja yang memperhatikan K 3; Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan; Menyamakan persepsi tentang pasal-pasal atau butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak; 8. Usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak; 9. Hubungan dengan institusi lain; 10. Prosedur penyelenggaraan pekerjaan; 11. Program Rencana Mutu Kontrak (RMK) dari penyedia jasa; 12. Penanggung Jawab RMK; 13. Kendala-kendala yang diperkirakan timbul, beserta rencana tindak lanjutnya.
13. MEKANISME RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (pre-contruction meeting) MULAI PPK PERINTAH PCM PENYEDIA JASA SIAPKAN MATERI PCM & RMK PENYERAHAN MATERI PCM KPD PPK TIDAK VERIFIKASI PEMERIKSAAN PERBAIKAN OLEH KONSULTAN KONTRAKTOR MEMPERBAIKI HASIL PCM YA KASATKER MEMBUAT UNDANGAN PELAKSANAAN PCM YA PPK MENERBITKAN BA SELESAI MENJADI BAGIAN DOKUMEN KONTRAK
14. PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGENDALIAN WAKTU, MUTU, BIAYA, FUNGSI
15. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. Pekerjaan Persiapan dan Pembersihan Lahan 2. Pekerjaan Galian dan Urugan pondasi 3. Pekerjaan Sub Struktur (Pondasi) 4. Pekerjaan Struktur (Sloof, Kolom, Ring Balok) 5. Pekerjaan Penutup Dinding 6. Pekerjaan Pasangan Pintu dan Jendela 7. Pekerjaan Plesteran dan Acian 8. Pekerjaan Atap 9. Pekerjaan Lantai 10. Pekerjaan Instalasi Listrik 11. Pekerjaan Sanitair
16. PENGENDALIAN WAKTU FAKTOR SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI WAKTU PELAKSANAAN : • Rapat-rapat koordinasi pelaksanaan • Pengajuan request • Rapat pembuktian (show cause meeting) • Keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan • Percepatan penyelesaian pekerjaan • Klaim dan peringatan dini
17. PENGENDALIAN MUTU Tiga tahap pengendalian mutu: • Pengendalian mutu bahan baku • Pengendalian mutu bahan olahan • Pengendalian mutu proses pekerjaan • Pengendalian mutu hasil pekerjaan Pengukuran pengendalian mutu mencakup: • pengukuran dimensi dan kualitas
18. BAGAN ALIR PROSES FHO RUMAH KHUSUS
19. SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS Proses Verifikasi Laporan tingkat Pusat
SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS Proses Verifikasi Laporan tingkat Provinsi
SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS Proses penerimaan laporan tingkat Kabupaten/Kota.
SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS Proses serah terima ke penerima manfaat
Terima Kasih
- Slides: 37