KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Mata Pelatihan : Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk Perumahan Umum Disampaikan d alam : PELATIHAN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN - TINGKAT DASAR I Bandung, . . . 2017
TUJUAN PEMBELAJARAN HASIL BELAJAR Peserta pelatihan mampu menjelaskan pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk perumahan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2
INDIKATOR HASIL BELAJAR 1. Menjelaskan Hakikat Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk Perumahan Umum 2. Menjelaskan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk Perumahan Umum 3
CAKUPAN MATERI 1. Pengantar Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk Perumahan Umum 2. Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk Perumahan Umum 4
-1 Dasar Hukum Bantuan PSU untuk Perumahan Umum
KONDISI PERUMAHAN 2014 DAN TARGET PENANGANAN 2019 Backlog sebesar 7, 6 juta konsep penghunian unit pada tahun 2014 berdasarkan (Sumber : Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019) Menjadi sebesar 5 juta unit pada tahun 2019 Backlog sebesar 13, 5 juta berdasarkan konsep kepemilikan (Sumber : BPS dan Bappenas) Masyarakat yang belum memiliki/menghuni rumah yang layak di Kawasan Kota Tua Jakarta Menjadi sebesar 6, 8 unit pada tahun 2014 juta unit pada tahun 2019 3, 4 juta unit rumah tidak layak huni tahun 2014 (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS) Rumah tidak layak huni di permukiman nelayan di Labuan Bajo Menjadi sebesar 1, 9 juta unit pada tahun 2019 6
PROGRAM SEJUTA RUMAH PEMERINTAH 98. 300 UNIT MBR 603. 516 unit 1. RUSUNAWA 2. PENINGKATAN KUALITAS 3. PEMBANGUNAN BARU 4. RUMAH KHUSUS SEWA 1. BURUH/PEKERJA 2. PNS 3. TNI/POLRI MILIK NON PEMERINTAH 475. 216 UNIT 1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK 1. UMUM 2. BURUH/PEKERJA 3. PNS SEWA & MILIK PEMDA 30. 000 UNIT NON MBR 396. 484 unit PENGEMBANG 250. 000 UNIT MASYARAKAT 146. 484 UNIT 1. RUSUNAWA 2. RUMAH TAPAK 1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK 1. PNS 2. BURUH / PEKERJA 3. UMUM MILIK UMUM / KOMERSIAL 7
DASAR HUKUM UU 1/2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N Pasal 54 Ayat (1) : Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Ayat (2) : Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Ayat (3) : Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 8
DASAR HUKUM UU 1/2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N Pasal 54 Ayat (3) : . . . d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, dan utilitas umum. Ayat (4) : Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR. Ayat (5) : Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 9
DASAR HUKUM UU 20/2011 RUMAH SUSUN Pasal 88 Ayat (1) : Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR. Ayat (2) : Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: huruf a. fasilitasi dalam pengadaan tanah; huruf b. fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah; huruf c. fasilitasi dalam proses perizinan; huruf d. fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah; huruf e. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau huruf f. bantuan penyediaan prasarana, dan utilitas umum. 10
PERATURAN dan STANDAR • • • UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Per. Men PU-PERA No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum Per. Men. PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Per. Men. PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Per. Men. PERA No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota SNI No. 03 -1733 -2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI No. 03 -6967 -2003 tentang Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Perumahan Dirjen Bina Marga No. 008/BM/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 11
Per. Men PU-PERA No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum PASAL 1 Angka 1: • Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Bantuan PSU) adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan 12
PENGERTIAN • Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum. • Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 13
Pengertian STIMULAN: KBBI: • stimulan/sti·mu·lan/ n sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja (belajar dan sebagainya); pendorong; penggiat; perangsang Wikipedia: • Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas, dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. 14
PENGERTIAN UU 1/2011 : PKP PRASARANA � KELENGKAPAN DASAR fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman � Minimal meliputi: 1) Jalan, 2) Drainase, 3) Sanitasi, 4) Air minum UU 1/2011 Ps 1 angka 21 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b UU 20/2011 : Rusun � KELENGKAPAN DASAR fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman � Meliputi: 1) Jalan, 2) Drainase, 3) Sanitasi, 4) Air bersih, dan 5) Tempat sampah UU 20/2011 Penjelasan Ps 40 ayat (1) 15
PENGERTIAN UU 1/2011 : PKP SARANA � FASILITAS dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. �Minimal meliputi: 1) Rumah Ibadah, 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) UU 1/2011 Ps 1 angka 22 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b UU 20/2011 : Rusun � FASILITAS dalam lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. �Meliputi: 1) sarana sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan), dan 2) sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain) UU 20/2011 Penjelasan Ps 40 ayat (1) 16
PENGERTIAN UU 1/2011 : PKP UTILITAS UMUM � KELENGKAPAN PENUNJANG untuk pelayanan lingkungan hunian. �Minimal meliputi: 1) Jaringan listrik termasuk KWH meter, 2) Jaringan telepon UU 1/2011 Ps 1 angka 23 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b UU 20/2011 : Rusun � KELENGKAPAN PENUNJANG untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun. � Mencakup: 1) Jaringan listrik, 2) Jaringan telepon, dan 3) Jaringan gas. UU 20/2011 Penjelasan Ps 40 ayat (1) 17
TUJUAN BANTUAN PSU PERUMAHAN Untuk mendukung capaian RPJMN 2015 -2019 terkait dengan perumahan: “Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, dan utilitas yang memadai”. 18
PRINSIP PENANGANAN • Diperuntukkan bagi rumah umum (rumah umum adalah: rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, berbentuk rumah deret, rumah tunggal, dan rumah susun). • Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan (UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Psl 3 huruf f). • Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan rumah bagi MBR oleh pemda (UU No. 1/2011 Pasal 54). 19
PRINSIP PENANGANAN . . . lanjutan • Penyediaan PSU dalam rangka mendorong pembangunan rumah/ perumahan baru. • Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan berupa bantuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. (UU No. 20 /2011 Tentang Rumah Susun Pasal 88 ayat 2 huruf f) • Peraturan Menteri PUPR no. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum 20
Komponen Bantuan PSU Permen PUPR No. 38 Th 2015 Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum Pasal 4 Ayat (3) : Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dimana jenis komponen Bantuan PSU antara lain : a. jalan; b. ruang terbuka non hijau; c. sanitasi; d. air minum; e. rumah ibadah; f. jaringan listrik; dan g. penerangan jalan umum. Ayat (4) : Penetapan jenis komponen Bantuan PSU untuk perumahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 21
KOMPONEN BANTUAN PSU Berdasarkan Kep. Men PUPR Nomor: 896/KPTS/M/2016 tentang Komponen Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, untuk rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun, meliputi: a. Jalan, berupa jalan lingkungan dengan lebar jalan 3 - 4 m b. Ruang Terbuka Non Hijau, berfungsi sebagai tempat c. berkumpul warga perumahan dan sebagai tempat evakuasi Penerangan Jalan Umum, berupa pemasangan penerangan jalan umum di depan rumah pada lingkungan perumahan, dengan menggunakan tenaga surya atau sambungan PLN 22
KOMPONEN BANTUAN PSU d. Sanitasi, berupa tempat pengelolaan sampah (reuse, reduce, recycle) TPS 3 R e. Jaringan air minum, berupa penyediaan Jaringan Air Minum, baik yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum atau bersumber dari air tanah (air tanah dangkal maupun air tanah dalam), yang dilakukan secara langsung atau komunal dengan penampungan, (penampungan air dibawah tanah atau penampungan air diatas tanah). Dalam pemberian Bantuan PSU disampaikan himbauan penanaman pohon sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 67/SE/M/2015. 23
Komponen Bantuan PSU untuk rumah umum yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret
2 3 1 RTNH Jalan Lingkungan PJU 5 TPS 3 RR Sumber air tanah berupa: ground reservoir Air Tanah 4 Sumber air PDAM berupa: jaringan pipa distribusi Bantuan PSU Tanggung Jawab Pengembang Komponen Bantuan PSU untuk rumah umum yang berbentuk rumah susun
NILAI Bantuan PSU Tahun 2017 RUMAH TUNGGAL DAN RUMAH DERET Ø Besaran nilai Bantuan PSU diperkirakan senilai Rp 6. 900. 000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per unit rumah Ø Dalam pembangunan disesuaikan dengan harga satuan setempat. RUMAH SUSUN Ø Besaran nilai Bantuan PSU diperkirakan senilai Rp 6. 900. 000, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per 2 (dua) unit sarusun Ø Nilai bantuan tetap diperhitungkan terhadap harga satuan setempat. 26
-2 Pelaksanaa n. Bantuan PSU untuk Perumahan Umum
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PSU PENGUSULAN BANTUAN USULAN LOKASI PERUMAHAN PERSYARATAN LOKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS USULAN PEMKAB/PEMKOT USULAN PEMPROV KEMENPU-PR VERIFIKASI LOKASI RUMAH UMUM YANG LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU, DAN BERKELANJUTAN. LOKASI TERPILIH § PELELANGAN UMUM (Pelaku Pembangunan yg tidak memiliki SBU, SIUJK dan Perumnas) § PENUNJUKAN LANGSUNG (Pelaku Pembangunan yg memiliki SBU dan SIUJK) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PSU OLEH PENYEDIA BARANG/JASA dan PELAKU PEMBANGUNAN
PROSES Bantuan PSU Permen. PUPR no. 38/PRT/M/2015 Usulan Verifikasi pra konstruksi Penetapan lokasi Penunjukan Langsung/ Pelelangan Umum Rumah baru (Pasal 12, 13, 14) • Persyaratan administrasi (pasal 5, 6, 7, 8, 9 ) • Persyaratan Teknis (pasal 10) • Persyaratan Lokasi (Pasal 11) Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan (Pasal 15, 16) Pelaksanaan Bantuan PSU Verifikasi paska konstruksi 29
PERSYARATAN ADMINISTRASI Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 Pasal 5 Surat permohonan, yang dilampiri : a) rencana tapak yang disahkan oleh pemda; b) dokumen legalitas usaha; c) dokumen legalitas proyek; d) dokumen teknis proyek; e) surat pernyataan kesanggupan membangun perumahan umum, (harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan); f) surat pernyataan menyerahkan lahan PSU kepada Pemda; g) surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pelaksanaan Bantuan PSU dan kesiapan tanah (clean and clear); dan h) surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerima aset Bantuan PSU paska konstruksi. i) surat pernyataan bahwa calon pembeli rumah umum merupakan MBR. j) dokumen kuesioner Bantuan PSU 30
Dokumen Legalitas Usaha Dokumen ini meliputi salinan (copy): a. Akta perusahaan; b. Surat dukungan bank (dibawa pada saat proses penunjukan langsung atau pelelangan umum); c. Daftar pengalaman perusahaan; d. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bagi pelaku pembangunan yang melaksanakan Bantuan PSU melalui penunjukan langsung; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan); f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan domisili; h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau surat keterangan usaha. 31
Pelaksanaan Bantuan PSU Penyusunan DED Proses Pengadaan Tahapan Awal Pembangunan Fisik Tahapan Pembangunan 32
PENYUSUNAN DED § Penyusunan DED dilaksanakan oleh masing-masing Pelaku Pembangunan § Dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 33
DOKUMEN DED 1) PETA LOKASI a. Trase jalan lingkungan untuk Bantuan PSU bagi perumahan umum yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret, yang disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; dan b. Ruang terbuka publik dan trase jalan lingkungan untuk Bantuan PSU bagi perumahan umum yang berbentuk rumah susun, yang disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota. 2) DETAIL POTONGAN jalan lingkungan atau ruang terbuka publik 34
PROSES PENGADAAN BANTUAN PSU Ada 2 (dua) mekanisme: 1) Penunjukan Langsung untuk pengembang/ developer yang memiliki SBU dan SIUJK pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pengembang/developer yang bersangkutan. 2) Pelelangan Umum untuk pengembang/ developer yang tidak memiliki SBU dan SIUJK pembangunan dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Konstruksi 35
DASAR HUKUM Penunjukan Langsung Peraturan Presiden No. 70 Th 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 38 Ayat (5) : Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: huruf h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan. 36
JALAN LINGKUNGAN : (Lebar min 4 m, bantuan maks 4 m) A. Jalan Beton Semen – Perkerasan beton semen menggunakan tulangan (besi f 8 -200) dan/atau wiremesh (minimal M-5), dengan metode beton semen bersambung/tidak menerus yang memiliki minimal kekuatan beton K-250. – lebar jalan 4 m dibuat per segmen dengan dowel/ruji untuk sambungan melintang BJTD 24 f 12 dengan jarak antar dowel 300 mm. B. Jalan Paving Blok – minimal kualitas paving block yang setara dengan K-250, dengan minimal ketebalan paving block 8 cm. 37
RUANG TERBUKA NON HIJAU A. Tempat Parkir (Rumah Susun Umum ) – 1 slot parkir (1 x 2 m) untuk setiap 3 unit (Ukuran total 24 x 16 m, 100 slot), – perkerasan paving block (ketebalan 6 cm), dilengkapi dengan pepohonan sekeliling. B. Lapangan Olah Raga – Multifungsi (futsal, basket, voli) ukuran 28 x 15 m, – perkerasan beton setara K 175 (ketebalan 10 cm, tulangan diameter 6 - 200 mm) 38
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PJU dengan Suplai Listrik dari PLN, dan/atau PJU dengan Solar Sel. – Kriteria: • Penempatan PJU untuk setiap jarak maksimal 30 meter • Tiang Galvanis bentuk Octagonal diameter 10 -15 cm, Tinggi tiang minimal 8 meter, dengan stang single arm • Jika sudah ada tiang PLN, bantuan hanya stang – PJU dengan PLN Lampu 150 Watt atau yang setara – PJU dengan Solar Sel Lampu LED Ceramic 40 Watt 30 Volt atau yang setara 39
PELAKSANAAN VERIFIKASI PRA KONSTRUKSI (SESUAI PERMENPUPR NO. 38/PRT/M/2015) PASAL 15 Ayat (1) PASAL 15 Ayat (2) dan Ayat (3) PASAL 16 Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi pra konstruksi meliputi pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis dan pemeriksaan lokasi § Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan. § Pemeriksaan lokasi dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi. Pelaksanaan verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Direktorat Rumah Umum dan Komersial dan/atau penyedia barang/jasa konsultansi PASAL 17 1. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah memenuhi syarat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi. 2. Seluruh lokasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar lokasi perumahan yang akan mendapatkan Bantuan PSU. 40
VERIFIKASI PRA KONSTRUKSI VERIFIKASI ADMINISTRASI • MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI yang diusulkan, meliputi : • Dokumen kuesioner Bantuan PSU yang telah diisi. • Surat usulan dan lampiran-lampirannya. PEMERIK • melaksanakan pemeriksaan lokasi SAAN untuk melihat langsung kondisi fisik LOKASI 41
42 42
FOTO DAN VIDEO YANG DIAMBIL 4. Tengah Ruas Jalan 3. Lokasi Sekitar Ruas jalan=MC 0 Area pengembangan Jalan alternatif 4 2 3 FOTO PHO 2. Rumah Yang Dibangun 5 On progress 1 1. Gerbang Masuk TAMPAK SAMPING 5. Rumah PERSIAPAN Tampak depan 43
pengambilan video dan foto dengan drone 40 -60 m 5 -15 m 44
VERIFIKASI PASCA KONSTRUKSI Verifikasi Pasca Kontruksi Bantuan PSU : adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan bantuan PSU oleh developer/pengembang, meliputi : § pengecekan administrasi, dan § pengecekan teknis. dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencairan dana Bantuan PSU 45
PEMERIKSAAN TEKNIS/LAPANGAN Dilaksanakan terhadap: a) Pengukuran volume pekerjaan; b) Perhitungan jumlah rumah terbangun; c) Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan, direksi teknis, tim pemeriksaan pekerjaan dari Kementerian PUPR dan pimpinan perusahaan. Apabila jumlah unit rumah terbangun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, proses pembayaran akan dihitung berdasarkan jumlah unit rumah terbangun pada saat verifikasi pasca konstruksi 46
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Menteri Gambar : Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan Umum Dirjen Penyediaan Perumahan Direktur Rumah Umum dan Komersial Pemantauan dan Evaluasi Satuan Kerja Koordinator Wilayah Provinsi Direksi Teknis Kab/Kota Pengawas Lapangan Konsultan Manajemen Konstruksi Penyedia Barang/Jasa Konstruksi dst Laporan Mingguan Laporan Bulanan Laporan Harian 47
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PSU Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan PSU berdasarkan siklus Bantuan PSU : 1. 2. 3. 4. 5. Sosialisasi dan koordinasi pemberian Bantuan PSU; Pengajuan usulan calon penerima Bantuan PSU; Penetapan lokasi calon penerima Bantuan PSU; Rumah terbangun; Pelaksanaan konstruksi Bantuan PSU (PCM, MC-0, dan PHO); 6. Pasca konstruksi (FHO). 48
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PSU Dilaksanakan berdasarkan Siklus Bantuan PSU Gambar : Siklus Bantuan PSU 49
TERIMA KASIH 50
- Slides: 50