KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BAHAN TAYANG MP- 6 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP (Land Acquisition and Resettlement Plan) Nama Pengajar: Dr. Ir. Rimun Wibowo, M. Si Pelatihan Penyusunan FS dan LARP SPALD Perkotaan Bandung, 24 - 29 September 2019
2 | PROFIL PENGAJAR Dr. Ir. Rimun Wibowo, M. Si Lahir : July 2, 1969 Riwayat Pendidikan Riwayat Pekerjaan 1. Land Acquition and Resettlement Action Plan (LARAP) service for the proposed 130 MW HP POKKO Hydro Power Project. Mamassa West Sulawesi, Pinrang South Sulawesi, Indonesia. PLNWorld Bank 2. External Monitoring Agency For External Social Safeguard Monitoring For Cidanau-Ciujung-Cidurian (3 Cis) – Core Subproject (Cs 08 -A 1) Adb Loan 3440 -Ino Flood Management In Selected River Basins Sector Project, Jakarta, Indonesia. Water Resources Directorate-MPHS & ADB 3. TA-8484 INO: Sustainable Infrastructure Assistance Program - Technical Assistance Cluster Management Facility (Subproject 1) - Capacity Development Specialist (46380 -003), Jakarta, Indonesia. Asian Development Bank 2. 3. Bogor Agricultural University, Environmental and Resources Management, Bogor, Indonesia, 2011, Ph. D Bogor Agricultural University, Communication of Rural and Agriculture Development, Bogor, Indonesia, 2006, M. Sc Bogor Agricultural University Nutrition and Agriculture, Bogor, Indonesia, 1994, Ir (Engeener)
3 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Mampu Memahami Konsep dan Melaksanakan Supervisi Kegiatan Penyusunan LARP SPALD Perkotaan MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
4 KOMPETENSI DASAR Mampu melaksanakan Pendampingan Kegiatan Penyusunan Dokumen LARP SPALD Perkotaan MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
5 INDIKATOR KEBERHASILAN Mampu menjelaskan Tahapan dan Langkah Penyusunan Dokumen LARP MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
STRUKTUR KETERKAITAN ANTAR MODUL PELATIHAN FS DAN LARP SPALD PERKOTAAN UMUM MODUL 1 (2 JP) Pemahaman Umum dan Kebijakan Penyusunan FS dan LARP SPALD Perkotaan Kebijakan & Kerangka Pikir Penyusunan FS SPALD Perkotaan Kebijakan & Kerangka Pikir Penyusunan LARP SPALD Perkotaan MODUL 2 (12 JP) Kajian FS SPALD Perkotaan Kelayakan Teknis Kelayakan Lingkungan Ekonomi & Keuangan Sosial, Kelembagaan & Pengaturan Rencana Pelaksanaan MODUL 3 (3 JP) Pengumpulan Data FS SPALD Perkotaan Data Primer INTI Rekapitulasi FS Data Sekunder Penyajian Hasil Pengolahan Data MODUL 5 (2 JP) Tata Waktu, Prinsip & Prosedur Pengadaan Tanah Tata Waktu Pengadaan Tanah MODUL 6 (4 JP) Penyusunan LARP SPALD Perkotaan Tahapan dan Langkah Penyusunan Dokumen LARP PENUNJAN G MODUL 4 (2 JP) Outline Penyusunan FS SPALD Perkotaan MP 06 Pendahuluan Kajian Sosial Gambaran Umum Kota Perencanaan Kajian Kelembagaan Penjelasan Garis Besar Rencana Pembangunan Metodologi Kajian Kelayakan Kajian Pengaturan Kajian Teknis Kajian Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Rangkuman Kajian Kelayakan Kajian Lingkungan Rencana Pelaksanaan MODUL (10 JP) Studi Kasus dan Lesson Learned PENYUSUNAN DOKUMEN LARP MODUL (4 JP) Pembangunan Budaya Integritas (Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba & Pengarusutamaan Gender) 6 6
7 | PENYUSUNAN MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
8 | LANGKAH DAN TAHAPAN PENYUSUNAN LARP (Dampak tidak Kompleks) TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENGUMPULAN DATA TAHAP KAJIAN DAN ANALISA TAHAP FINALISASI Kajian Sosial Ekonomi Penyempurnaan Kajian Analisis Rencana Pembebasan Lahan dan Relokasi Penyempurnaan Rekomendasi MULAI Mobilisasi Personil dan Peralatan Survey Topografi Survey Sosial Ekonomi Analisa Data dan Penggambaran Analisa Perkiraan Aset Studi Pendahuluan Identifikasi Masalah Penyusunan Metodologi Penyusunan Rencana Kerja Diskusi Laporan Pendahuluan LAP. PENDAHULUAN (1 Bulan) MP 06 Tidak Konsultansi Masyarakat SELESAI Ya Konsultasi Konsultansi Masyarakat Diskusi Laporan Antara LAP. ANTARA (2 Bulan) PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Penganggaran Program Pemulihan Pendapatan Pengaturan Kelembagaan Perkiraan Jadwal Monitoring dan Evaluasi Diskusi Laporan Draft Final LAP. DRAF FINAL (1, 5 Bulan) LAP. FINAL (0, 5 Bulan)
9 | 1. GAMBARAN UMUM DAN HAL-HAL PENTING YANG MENDAPATKAN PERHATIAN MP 06 Gambara n • Rencana Pembangunan • Kebutuhan Pengadaan Tanah Cakupan • Gambaran Umum dan Arti Penting • Kehilangan Aset dan Matapencaharian • Alternatif Meminimalkan Pengadaan Tanah PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
10 | 2. KESESUAIAN DENGAN RTRW DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL & DAERAH Gambara n Cakupan MP 06 • Menjelaskan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dan rencana pembangunan nasional dan daerah yang ada Kebutuhan Pengadaan Tanah • Kesesuaian dengan RTRW • Rencana pembangunan telah menjadi prioritas dalam Rencana RPJM dan Renstra • Kesesuaian dengan rencana kerja instansi PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
11 | 3. KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN KEBERHAKAN Tujuan • Undang-undang dan peraturan nasional maupun daerah • Metodologi yang digunakan untuk proses pengadaan tanah, menetapkan pihak yang berhak, keberhakan (kompensasi dan bantuan), dan pilihan ganti rugi. • Asas-asas dan pokok pengadaan tanah • Menjelaskan keberhakan pihak yang berhak (entitlement) untuk mendapatkan ganti rugi dan bantuan untuk kelompok rentan dan pihak yang terkena dampak serius oleh pengadaan tanah. • Keberhakan pihak yang berhak disajikan pada tabel. Penerapan keberhakan disesuaikan dengan cakupan PENYUSUNAN DOKUMEN LARP dampak dalam pengadaan tanah. Cakupa n MP 06 Menjelaskan peraturan yang menjadi landasan dari kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Mereka yang memiliki hak atas tanah, hak milik atau mereka yang kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai hak penuh, termasuk orang-orang yang menempati tanah negara dengan iktikad baik. • Kompensasi uang tunai setara nilai penggantian yang layak dan adil; atau • Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 36 12 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan 1. MP 06 Kerugian tanah, termasuk tanah pertanian dan perumahan • Penggantian tanah dengan atribut yang setidaknya mirip dengan tanah yang diperoleh dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi; atau PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 65 dan 81 • Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) /2015 • Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/ 2012, Pasal 35 • Instansi yang memerlukan lahan mengalokasikan kompensasi atas tanah • Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi • Penilai independen melakukan penilaian aset. • Penilaian kompensasi ditentukan berdasarkan penilaian oleh penilai independen dan musyawarah pada saat pelaksanaan pengadaan tanah. • Pihak yang berhak diberi pemberitahuan lebih dahulu enam bulan sebelum mereka harus membongkar seluruh rumah atau toko.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 13 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan • Kepemilikan saham dalam hal: (i)instansi yang memerlukan tanah adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari pemerintah; (ii) pihak yang berhak adalah perusahaan yang permodalannya dari saham dan melepas saham pada investor melalui pasar modal (Tbk). • Biaya administratsi, pajak, dan pembaruan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat dan tanah dokumen diakui sebagai hak kepemilikan penuh) untuk lahan sisa ditanggung oleh instansi yang membutuhkan tanah. MP 06 PENYUSUNAN • Jika lahan yang tersisa tidak dapat difungsikan untuk penggunaan dan pemanfaatan tertentu, pihak yang berhak dapat meminta kompensasi untuk DOKUMEN seluruh tanah. LARP mereka. 5 • Dalam hal pihak yang berhak adalah perorangan, jika menginginkan ganti rugi dalam bentuk kepemilikan saham, mereka bisa menggunakan kompensasi tunai yang diterima untuk membeli saham.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Lanjutan. . . 14 Catatan A. Kehilangan Lahan Insentif pajak yang diberikan kepada semua pihak yang berhak jika mereka tidak mengajukan gugatan terhadap keputusan lokasi dan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi. 2. Hilangnya tanah ulayat /tanah adat MP 06 Masyarakat Penggantian tanah akan hukum adat 7 diberikan dengan nilai yang sama atau lebih tinggi (dari segi nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi). PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 44 Menyediakan insentif pajak (BPHTB) kepada badan yang membutuhkan tanah • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 122 Penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 40 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan kompensasi tanah Tim Pelaksana Pengadaan tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Pihak yang berhak m. Penanggung biaya pajak yang terhutang dalam tahun yang berjalan jika mereka mengajukan gugatan. Namun, jika ada kesepakatan/pelepasan tanah, maka mereka berhak untuk pajak insentif. Keberadaan masyarakat adat-- jika ada -- akan didasarkan pada hasil penelitian, peraturan pemerintah daerah, atau peta di masyarakat adat.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 15 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan kompensasi tanah Kementerian Agama Tim Pelaksana Pengadaan tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni : a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif ; b) karena kepentingan umum A. Kehilangan Lahan 3 Hilangnya tanah wakaf Nadzir Penggantian tanah akan diberikan dengan nilai yang sama atau lebih tinggi (dari segi nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi). Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 11 Tentang Perwakafan Tanah Milik. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 16 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan 4 Kehilangan area penggembal aan ternak MP 06 Pemilik area penggembal aan ternak terlepas dari staus legal atas tanah (dengan sertifikat, atau hak katas tanah yang diakui secara legal, atau penghuni/pe ngguna area penggembal aan) Penjelasan Undang-Undang Republik Gantu rugi tanah serta asset non Indonesia tanah terkait diberikan pada No. 2/2012, Pasal pihak yang berhak (lihat 40 ketentuan keberhakan terkait). Bantuan untuk membantu area penggembalaan baru. PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Bantuan termasuk membantu membuka area penggembalaan, diupayakan di sekitar lokasi area penggembalaan semula, membuat pagar, dan fasilitas dasar penggembalaan. Berpartisipasi dalam program perbaikan matapencaharian. Rancangan bantuan membuka area penggembalaan dan program perbaikan matapencaharian didasarkan pada kajian dan konsultasi pada pihak yang berhak.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 17 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan 5. Tanah pemerintah / BUMN Tanah milik/ dikuasai oleh pemerintah, BUMN, Kas Desa • Kompensasi tunai setara biaya penggantian; atau • Penggantian tanah dengan nilai yang sama atau lebih tinggi ( dalam nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikat}. • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 82 dan 112 • Peraturan Kepala BPN No. 5/2012, Pasal 29 dan 49 MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan kompensasi • Instansi yang membutuhkan tanah memberi kompensasi • Penilai independen melakukan penilaian aset. • Kompensasi akan diberikan kepada: i) tanah yang dimiliki/dikuasai pemerintah dengan bangunan yang digunakan secara aktif untuk pemerintahan; ii) tanah yang dimiliki/dikuasai oleh BUMN atau BUMD; iii) tanah desa. • BPN mentransfer tanah yang diperoleh yang dimiliki oleh pemerintah/provinsi /BUMN/ BUMD/perusahaan milik pemerintah desa, kepada instansi yang membutuhkan tanah dalam waktu 60 hari kerja setelah gubernur/kabupaten/w ali
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 18 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan 6 Penggunaan tanah hutan/tanah yang dikuasai kehutanan oleh instansi lain MP 06 Kementeria n Kehutanan /Badan Kehutanan Izin pinjam pakai pada provinsi yang luas kawasan hutannya ≤ 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi dengan kompensasi: (i) lahan untuk penggunaan komersial; dan (ii) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non komersial PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Peraturan Presiden Republik Indonesia No 71/2012, Pasal 82 Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 Pasal 29 dan 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 /1999 tentang Kehutanan • Peraturan Presiden Republik Indonesia No, 88/ 2017 • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2010 • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61/2012 • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105/2015 Instansi yang memerlukan tanah mengalokasikan kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Prosedur pengadaan tanah akan mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/2012, dan akan mempertimbangkan peraturan-peraturan lain terkait kehutanan.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek A. Kehilangan Lahan Izin pinjam pakai tanpa kompensasi untuk kegiatan: (i) pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika; (ii) kegiatan survei dan eksplorasi; dan (iii) penampungan korban bencana alam DOKUMEN dan lahan. LARP usahanya yang bersifat MP 06 PENYUSUNAN Izin pinjam pakai pada provinsi yang luas kawasan hutannya≥ 30% dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan kompensasi: (i)membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; (ii) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial. Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 19 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 20 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana A. Kehilangan Lahan 7 Kehilangan Orang/warga tanah yang hutan menguasai kawasan Kehilanga hutan n tanah yang dikuasai kehutanan Kawasan hutan dengan fungsi lindung di daerah dengan luas ≤ 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi; I. MP 06 Penggantian bangunan untuk permukiman/fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan hutan lindung dilakukan dengan cara relokasi (pemukiman kembali); Penggantian bangunan untuk permukiman/fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan nonhutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan; Penggantian untuk tanah garapan melalui pemberian akses perhutanan sosial. PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Peraturan Presiden Republik Indonesia 71/2012, 82 Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPPTKH) Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) No. Pasal Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 /1999 tentang Kehutanan Peraturan Presiden Republik Indonesia 88/2017 No Catatan
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 21 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana A. Kehilangan Lahan II. Kawasan hutan dengan fungsi lindung di daerah dengan luas > 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 82 • Penggantian bangunan untuk permukiman/fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan hutan lindung dilakukan dengan cara relokasi (pemukiman kembali); Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 /1999 tentang Kehutanan • Penggantian bangunan untuk permukiman/fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan nonhutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Penggantian untuk tanah garapan yang dikuasai kurang dari 20 tahun melalui pemberian akses perhutanan sosial MP 06 PENYUSUNAN • Penggantian untuk tanah garapan yang dikuasai lebih dari 20 tahun dilakukan perubahan status kawasan hutan menjadi area penggunaan lainnya (harus berada dalam sumber tanah objek reforma agraria dari kawasan DOKUMEN LARP hutan). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88/2017 Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPPTKH) Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH Catatan
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 22 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana A. Kehilangan Lahan Orang/warga yang menguasai kawasan hutan I. Kawasan hutan dengan fungsi produksi di daerah dengan luas ≤ 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi: Penggantian bangunan untuk permukiman /fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan hutan produksi dilakukan dengan cara relokasi (pemukiman kembali) atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 82 Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPPTKH) Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 /1999 tentang Kehutanan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 88/ 2017 Penggantian untuk tanah garapan melalui pemberian akses perhutanan sosial. II. Kawasan hutan dengan fungsi produksi di daerah dengan luas > 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi: • Penggantian bangunan untuk permukiman/fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan hutan produksi dilakukan dengan cara perubahan status hutan menjadi penggunaan lainnya ( harus berada dalam sumber tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan); MP 06 PENYUSUNAN • Penggantian untuk tanah garapan yang dikuasai kurang dari 20 tahun LARP melalui pemberian akses perhutanan sosial; DOKUMEN Catata n
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 23 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan 8 Kehilangan tanah pertanian untuk keamanan pangan Kementerian Pertanian Penggantian tanah pertanian akan mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 41/2009; Sedikitnya tiga kali luas tanah untuk tanah konversi teririgasi MP 06 Sedikitnya dua kali luas tanah untuk tanah rawa yang direklamasi pasang surut maupun tidak Setidaknya satu kali luas tanah untuk tanah konversi tak teririgasi. PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 82 Peraturan Kepala BPN No. 5/2012, Pasal 29 dan 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 /2009, Pasal 46 Instansi yang memerlukan tanah mengalokasikan kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Penilai independen aset melakukan penilaian aset Pengadaan tanah akan mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/2012 dan peraturan tentang penggantian tanah pertanian akan mengikuti Undang Republik Indonesia No. 41/2009
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 24 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan A. Kehilangan Lahan 9 Kehilanga Penggarap n tanah milik garapan peroranga n atau tanah milik instansi MP 06 Tanah garapan pengganti untuk melanjutkan mata pencaharian dan pendapatan (terutama bagi pihak yang berhak yang mendasarkan pada lahan garapan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian); atau II. Ganti rugi tunai untuk tanaman atau aset lain yang ada di atas tanah garapan tersebut : • Struktur sekunder (gubuk tani/pagar atau lainya) : kompensasi setara biaya penggantian penuh yang mencerminkan harga pasar material yang berlaku; dan biaya pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran tanpa ada depresiasi • Tanaman pangan tahunan: kompensasi tunai akan diberikan berdasarkan nilai harga pasar. • Tanaman pangan menahun: kompensasi setara biaya penggantian dengan mempertimbangkan produktivitas dan umur. Kayu, Pohon: kompensasi senilai harga pasar yang berlaku berdasarkan umur, jenis pohon dan diameter batang setinggi dada. PENYUSUNANIII. DOKUMEN Untuk tanah. LARP garapan yang ada di kawasan hutan lindung/hutan produksi mengacu pada Peraturan I. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 23 s. d 26 Instansi yang memerlukan tanah mengalokasik an kompensasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56/2017 Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88/2017 Penilai Independen melakukan penilaian aset. Penilaia n ditentuk an oleh penilai indepen den Pemberita huan terlebih dahulu 30 - 60 hari sebelum panen/pe ngosonga n tanah.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 25 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan B. Kehilangan Tanaman Pangan dan Pohon 1. Kehilangan tanaman pangan dan pohon: Pemilik, terlepas dari status kepemilikan (dengan sertifikat atau hak yang diakui atau penduduk liar) MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN Tanaman pangan tahunan: kompensasi tunai akan diberikan berdasarkan nilai harga pasar. Tanaman pangan menahun: kompensasi setara biaya penggantian dengan mempertimbangkan produktivitas dan umur. Kayu, pohon: kompensasi senilai harga pasar yang berlaku berdasarkan LARP umur, jenis pohon dan diameter batang Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 /2012, Pasal 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia 71/2012, 65 Instansi yang memerlukan tanah mengalokasik an kompensasi Tanaman pangan komersial: mengacu pada pendekatan pendapatan dengan menggunakan DCF untuk satu siklus Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Tanaman pangan: mengacu pada pendekatan pasar, menggunakan referensi harga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Penilai independen melakukan penilaian aset. Tanaman tidak produktif: mengacu pada pendekatan harga Pemberitahuan terlebih dahulu 30 - 60 hari No. Pasal Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 Artikel 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No. Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 26 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan PPenanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan 1 Kehilangan bangunan utama (rumah, kantor, toko) dan struktur sekunder (pagar, jalan mobil, gudang, atap tambahan) Pemilik struktur tanpa membedakan status kepemilikan. Kompensasi setara biaya penggantian penuh yang mencerminkan harga pasar material yang berlaku, dan biaya pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran. Tidak ada depresiasi, atau Opsi pemukiman kembali dengan akses yang setara pada lapangan kerja dan produksi. Untuk struktur yang terkena dampak sebagian, biaya perbaikan struktur sisa yang tak terkena dampak di samping kompensasi setara DOKUMEN LARP biaya penggantian. untuk MP 06 PENYUSUNAN Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 / 2012, Pasal 33 Penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia No. 2/2012 Pasal 35 dan 40 Peraturan Presiden Republik Indonesia 71/2012, 65 No. Pasal Peraturan Kepala BPN No. 5/2012, Pasal Instansi yang memerlukan tanah mengalokasik an kompensasi Tim pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Penilaian ditentukan oleh penilai independen Bila ada penyusutan, ini hanya berlaku untuk kondisi fisik bangunan /gedung saja. Tidak ada penyusutan untuk usia bangunan. Pemotongan penyusutan untuk struktur yang terkena dampak, akan diberikan kembali kepada pihak yang berhak dalam bentuk premium pada kerugian nonfisik. Premium yang dimaksud selanjutnya dapat disebut premium kerugian nonfisik atas beban depresiasi yang besarannya adalah
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 27 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan Kompensasi untuk jaringan listrik, telepon, dan layanan lain berdasarkan biaya pemutusan dan pemasangan kembali. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/2007 Standar Penilaian Indonesia 306 /2015 MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Pemberitahuan terlebih dahulu diberikan kepada pihak yang berhak enam bulan sebelum tanggal di mana mereka harus menghancurkan rumah- rumah atau toko-toko yang secara keseluruhan terkena dampak. Jika lebih dari 50% dari struktur utama terkena dampak, seluruh struktur akan diganti setara biaya penggantian penuh. Jika kurang dari 50% dari struktur utama terkena, tetapi akan membahayakan stabilitas sisa struktur utama, yaitu, secara struktural tidak stabil, maka proyek akan memberikan kompensasi setara biaya penggantian penuh. Jika pemukiman / relokasi yang dipilih maka lokasi pemukiman kembali harus didiskusikan dengan pihak yang berhak, termasuk penyediaan layanan dan fasilitas umum serta akses terhadap pekerjaan dan produksi. Jika terjadi keterlambatan dalam pembangunan lokasi pemukiman, bantuan tunai setara dengan harga sewa rumah sementara sampai selesainya pemukiman di tempat baru.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 28 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan Memindahk an pihak yang berhak tanpa memandang kepemilikan tanah MP 06 PENYUSUNAN Tunjangan tunai untuk biaya pindah jika proyek tidak dapat menyediakan penggunaan truk atau alat transportasi untuk membawa barang ke lokasi yang baru. Bantuan hidup pada masa transisi mengacu pada sistem jaminan hidup untuk transmigrasi. Bantuan pangan atau jaminan hidup berupa bantuan beras dan nonberas. Besaran bantuan beras adalah: kepala rumah tangga (suami) sebanyak 17, 5 kg; istri sebanyak 10 kg; dan anak sebanyak 7, 5 kg. Sementara bantuan nonberas diberikan dalam bentuk paket per KK, berupa: ikan asin (5 kg); gula pasir 93 kg; minyak goreng (3 kg); minyak tanah (8 liter); sabun cuci (1 kg); garam DOKUMEN LARP yodium (2 kg) kacang hijau (3 kg); Penjelasan Pasal 33 f Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Instansi yang memerlukan tanah mengalokasikan kompensasi Pemberitahuan terlebih dahulu 3 bulan - 1 tahun sebelum tanggal di mana penyewa yang terkena harus pindah Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Persyaratan ini akan dimasukkan ke dalam TOR untuk penilaian kerugian objek / tanah yang diperoleh dalam menentukan nilai kompensasi. Pemerintah daerah membuat program sosial (pengosongan tanah) Peraturan Kepala BPN 5/2012, Pasal 30 dan 31 Standard Penilaian Indonesia 306/2015 Undang Republik Indonesia No.
No KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 29 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan Penyewa rumah/toko terlepas dari kepemilikan Bantuan tunai setara dengan 12 bulan biaya sewa. Penjelasan Pasal 33 f Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Peraturan Kepala BPN 5/2012, Pasal 30 dan 31 Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Standar Penilaian Indonesia 306/ 2015 Penilai independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah membuat program sosial (pengosongan tanah) MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Undang Republik Indonesia No. Pemberitahuan terlebih dahulu tiga bulan sebelum tanggal di mana penyewa yang terkena dampak harus pindah.
No KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK Kategori Pihak Keberhakan Proyek Dampak/ Kerugian Lanjutan. . . 30 Dasar Hukum Pelaksanaan yang Berhak Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan 2 3 Sarana dan Properti dan prasarana aset umum/ objek Pemerintah yang atau melekat pada tanah BUMN/milik umum (misalnya sekolah, masjid, tiang listrik kantor desa, dll) Makam/ kuburan MP 06 Pemilik Membangun kembali fasilitas atau memberikan kompensasi uang tunai sesuai nilai untuk penggantian berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang terkena dampak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/ 2012, Pasal 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 82 Penggantian pemakaman umum melalui konsultasi terlebih dahulu dengan aparat desa dan warga. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 33 Bantuan keuangan untuk memindahkan kuburan, termasuk biaya untuk upacara. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 /2012, Pasal 82 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai Independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran atau membangun kembali fasilitas. Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi tanah. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penggantian tanah, biaya pemindahan, termasuk biaya Penilaian aset yang terkena dampak akan dilakukan oleh penilai independen Penilaian kerugian dilakukan oleh penilai independen
No KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 31 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan 4 Dampak sementara selama konstruksi Bagi mereka yang memiliki sertifikat hak milik atau mereka yang membuat klaim atas tanah yang diakui sebagai hak penuh Untuk pembayaran sewa tanah yang terkena dampak oleh kontraktor berdasarkan biaya sewa yang berlaku dan kesepakatan dengan pemilik tanah. Untuk tanah produktif, biaya sewa tidak akan kurang dari laba bersih yang akan dihasilkan dari tanah produktif yang terkena dampak • Kompensasi untuk aset nontanah yang dibebaskan (pohon /tanaman, bangunan) akan diberikan setara biaya penggantian MP 06 PENYUSUNAN • Tanah akan dikembalikan ke kondisi semula DOKUMEN LARPatau bahkan lebih baik. Dokumen kontrak/persetuj uan dengan kontraktor pekerjaan sipil Kontraktor Pemberitahuan lebih dulu diberikan kepada pemilik tanah 30 -60 hari sebelum tanah digunakan sementara oleh kontraktor. Ketentuan ini dinyatakan dalam kontrak / perjanjian dengan kontraktor pekerjaan sipil • Dampak sementara selama konstruksi meliputi kegiatan di daerah borrow pit.
No KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 32 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan C. Kehilangan Bangunan 5 Mereka yang tidak memiliki hak hukum dan hak yang dapat diakui sebagai kepemilikan penuh Tidak ada biaya sewa tanah selama periode dampak, tanah akan dikembalikan seperti sebelum proyek, atau bahkan lebih baik. Dokumen /perjanjian Kontraktor dengan kontraktor pekerjaan sipil kontraktor kontrak D. Pembatasan Penggunaan Tanah Untuk Jaringan Transmisi 1 Tanah pertanian dan permukiman MP 06 Mereka yang Kompensasi sebesar 15% dari memiliki sertifikat nilai tanah saat ini untuk lahan hak milik atau di bawah jalur transmisi tanpa mereka yang pengurangan pajak. kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai hak penuh, termasuk orang-orang yang menempati tanah negara dengan iktikad baik PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Peraturan Menteri ESDM No. 38/2013 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi lahan yang berada di bawah jalur transmisi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian Perhitungan kompensasi pembatasan penggunaan lahan di ROW akan dilakukan oleh penilai independen.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 33 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan D. Pembatasan Penggunaan Tanah Untuk Jaringan Transmisi 2 Bangunan utama (rumah, kantor, toko) dan bangunan sekunder (pagar, jalan, teras, dll. ) Pemilik bangunan yang terkena dampak tanpa memandang kepemilikan tanah. 3 Tanaman yang tingginya >4 m Pemilik tanaman tanpa memandang status kepemilikan tanah PENYUSUNAN Tidak ada depresiasi Tanaman pangan tahunan: kompensasi tunai akan diberikan berdasarkan nilai harga pasar. Kayu, Pohon: kompensasi senilai DOKUMEN harga pasar. LARP yang berlaku berdasarkan MP 06 Kompensasi sebesar 15% dari penggantian penuh yang mencerminkan harga pasar material yang berlaku; dan biaya pembongkaran, pemindahan serta pembangunan kembali pada saat pembayaran. Peraturan Menteri ESDM No. 38/2013 Standar Penilaian Indonesia 306 / 2015 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi bangunan yang berada di bawah jaringan transmisi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Instansi yang memerlukan tanah mengalokasikan kompensasi untuk tanaman tinggi yang berada di bawah jalur transmisi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan kompensasi Tanaman pangan komersial: mengacu pada pendekatan pendapatan dengan menggunakan DCF untuk satu siklus Tanaman pangan: mengacu pada pendekatan pasar, menggunakan referensi harga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Tanaman tidak produktif:
No KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 34 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai 1. Kehilangan pendapatan, usaha dan pekerjaan MP 06 Pemilik bisnis dan karyawan tanpa membedakan masa jabatan Hilangnya bisnis permanen (restoran, tukang cukur) atau penghentian akibat penutupan tempat usaha mendapatkan ganti rugi secara tunai berdasarkan hilangnya investasi bisnis (modal, modus produksi lainnya), ditambahkan ke total kehilangan pendapatan, dan memberi tunjangan transisi sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan bisnis. PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Penjelasan Pasal 33 f Undang Republik Indonesia No. 2/2012 Peraturan Presiden RI No. 71/2012, Pasal 33 f Peraturan Pemerintah RI No. 38/2007 Standar Penilaian Indonesia 306/2013 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Untuk kerugian permanen, SPI 306 menilai seluruh kerugian bisnis termasuk gangguan usaha Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Biaya menunggu diperlukan, agar kegiatan usaha yang terkena dampak operasi dapat berlanjut Penilai independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah membuat program sosial
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 35 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan Intansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Untuk pengosongan tanah kompensasi dapat ditutup dari program sosial. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah mengalokasikan anggaran kompensasi Penilai independen Standar Penilaian Indonesia 306/ 2013 Pemerintah daerah membuat program social E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai Kerugian Sementara: kompensasi tunai atas kehilangan penghasilan yang diharapkan akan diperoleh dari penggunaan aset yang terkena dampak. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Penjelasan Pasal 33 f UU RI No. 2/2012 Peraturan Presiden RI No. 71/2012, Pasal 33 f Peraturan Pemerintah RI No. 38/2007 Standar Penilaian Indonesia 306/ 2013
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 36 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai Kehilangan pekerjaan permanen kompensasi tunai setara nilai pendapatan pekerjaan yang hilang dikalikan– setidaknya -- enam bulan, atau Pergantian profesi: kompensasi uang tunai didasarkan pada biaya yang diperlukan untuk mengubah profesi setara dengan profesi sebelumnya berdasarkan hasil penilaian oleh penilai berlisensi MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Penjelasan Pasal 33 f Undang Republik Indonesia No. 2/2012 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Bukti pembayaran, atau jika tidak ada bukti pembayaran, upah minimum akan digunakan untuk penghitungan restitusi. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Untuk pengosongan tanah, kompensasi dapat ditutup dari program sosial. Penilai independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah membuat program sosial Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/2007 Standar Penilaian Indonesia 306/ 2013
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Lanjutan. . . 37 Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai Kehilangan karyawan sementara: kompensasi setara dengan kehilangan pendapatan selama gangguan. 2 Terbatasnya Pemilik usaha akses ke jalur yang air sungai menggunaka n jalur air sungai untuk mata pencaharian (operator kapal feri) MP 06 PENYUSUNAN Kompensasi tunai berdasarkan kerugian sementara; atau Peraturan Pemerintah No. 38/2007 Standar Penilaian Indonesia 306/2013 Penjelasan Pasal 33 Undang Republik Indonesia No. 2/2012 Berpartisipasi dalam program pemulihan LARP DOKUMEN mata Penjelasan Pasal 33 f UU RI No. 2/2012 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 /2009 Peraturan Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah membuat program sosial Bukti pembayaran, atau jika tidak ada bukti pembayaran, upah minimum akan digunakan untuk penghitungan restitusi. Untuk pengosongan tanah, kompensasi dapat ditutup dari program sosial Modifikasi desain teknis yang memungkinkan WTP agar dapat mempertahankan mata pencaharian mereka dari sungai. Program pemulihan mata pencaharian akan diintegrasikan dengan program-program sosial pemerintah daerah di mana proyek berada.
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 38 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai 3 Kehilangan keterikatan emosional dengan aset (solatium) MP 06 Pihak yang Kompensasi tambahan 10% - 30% berhak yang dari total kompensasi atas aset kehilangan materiel yang terkena dampak. ikatan emosional dengan aset yang terkena dampak struktur PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Penjelasan Pasal 2 f Undang Republik Indonesia No. 2/2012 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Pemerintah daerah membuat program social Standar Penilaian Indonesia 306/2013, Persentase kompensasi kerugian emosional akan didasarkan pada penilaian penilai independen Perincian penghitungan dan cakupan ganti rugi yang ditetapkan dalam dokumen LARP
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 39 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai 4 Biaya transaksi Pihak yang berhak yang kehilangan tanah dan aset nontanah Tunjangan untuk biaya administrasi, pembaharuan sertifikat kepemilikan (balik nama) untuk tanah sisa dan pengosongan tanah. 5 Kompensasi untuk masa tunggu (bunga) MP 06 Pihak yang Kompensasi berhak bunga bebas menerima pemerintah kompensasi atas keterlambata n pembayaran tunai risiko, PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 112 Standard penilaian Indonesia 306/ 2013 berdasarkan Standar bunga bank Penilaian Indonesia 306/ 2013 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian Penghitungan adalah berdasarkan IOL dan SES
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Lanjutan. . . 40 Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai 6 7 Kehilangan Mereka yang memiliki Jika ada tanah sisa dan tanah sisa sertifikat kepemilikan yang idle (terhalang dan tanah atau mereka yang pemanfaatannya) yang tidak yang idle mengajukan klaim dapat digunakan untuk tujuan (terhalang atas tanah dan diakui tertentu, pihak yang berhak pemanfaatann sebagai pemilik yang berhak menerima kompensasi ya) sah termasuk orang- untuk seluruh tanah setara biaya orang yang penggantian. menempati tanah negara dengan iktikad baik. Kerugian materiel lain Pemilik, terlepas dari Kompensasi untuk biaya kepemilikan perbaikan dari materiel yang rusak MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2012, Pasal 67 Standar Penilaian Indonesia 306/ 2013 Penjelasan Pasal 33 f Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012 Standar Penilaian Indonesia 305/2013 Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian tanah sisa. Instansi yang membutuhkan tanah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan kompensasi Penilai independen melakukan penilaian aset. Catatan
KEBERHAKAN PIHAK YANG BERHAK No Kategori Dampak/ Kerugian Pihak yang Berhak Keberhakan Proyek Dasar Hukum Pelaksanaan Lanjutan. . . 41 Badan Penanggung Jawab/ Sumber Dana Catatan E. Kerugian Lain yang Dapat Dinilai 8 Risiko tinggi pemiskinan Pihak yang berhak yang kehilangan 10% atau lebih dari total aset atau sumber pendapatan produktif; pihak yang berhak, miskin dan rentan, terlepas dari tingkat keparahan dampak Berpartisipasi dalam program pemulihan pendapatan dan mata pencaharian Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2012, Pasal 33 Pemerintah daerah melakukan program sosial Penjelasan Pasal 2 b Undang-Undang Repubik Indonesia No. 2 Tahun 2012, Pasal 2 b Undang-Undang Republik Indonesia No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial Instansi pelaksana/ satuan pelaksana proyek terintegrasi dalam komponen nonstruktural program. Kontraktor mengerjakan pekerjaan proyek terkait Diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan proyek MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Sumber : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), KATR/BPN-ADB, 2017 Program pemulihan pendapatan dan mata pencaharian meliputi bantuan pertanian, penyediaan pelatihan, penempatan kerja, hibah keuangan tambahan dan kredit mikro untuk peralatan dan bangunan, serta organisasi pendukung / logistik untuk membangun kegiatan alternatif yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang menjadi korban. Program pemulihan penghidupan akan diintegrasikan dengan program-program sosial pemerintah daerah di mana proyek berada. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/2007
42 | 4. PARTISIPASI, KONSULTANSI DAN PENGUMUMAN Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan. Mekanisme konsultasi, partisipasi, pengumuman pada tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan. Menyebarkan informasi tentang pengadaan tanah, dan pilihan kompensasi MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
Landasan Hukum ① ASAZ KETERBUKAAN DALAM PENGADAAN TANAH (PT) (PASAL 2 UU. NO. 2/2012). ② DOKUMEN PERENCANAAN PT (PASAL 15 UU. NO. 2/2012) HARUS DIKONSULTASIKAN SEBAGAI BENTUK KETERBUKAAN INFORMASI. ③ TIM PERSIAPAN WAJIB MELAKUKAN PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN (PASAL 16 UU. NO. 2/2012). ④ GUBERNUR MENGUMUMKAN PENETAPKAN LOKASI (PASAL 26, UU. NO. 2/2012). ⑤ HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28) WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERTAHAP, PARSIAL, ATAU KESELURUHAN (PASAL 29, UU NO. 2/2012). ⑥ MP 06 DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH, PIHAK YANG BERHAK MEMPUNYAI HAK: A) MENGETAHUI RENCANA PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH; DAN B) MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI PENGADAAN TANAH (PASAL PENYUSUNAN DOKUMEN LARP 55, UU. NO. 2/2012). 43
44 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ k l ASAS KEIKUTSERTAAN DALAM PENGADAAN TANAH (PT) (PASAL 2 UU. NO. 2/2012). PT DISELENGGARAKAN MELALUI PERENCANAAN DENGAN MELIBATKAN PENGAMPU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (PASAL 7 UU. NO. 2/2012). PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PT (PASAL 15 UU. NO. 2/2012), MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN. TIM PERSIAPAN WAJIB MELAKUKAN PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN (PASAL 16 UU. NO. 2/2012). TIM PERSIAPAN HARUS MELIBATKAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK (PASAL 19 UU. NO. 2/2012). MASYARAKAT DAPAT BERPERAN SERTA (PASAL 57 UU. NO. 2/2012), ANTARA LAIN: A. MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN ATAU TERTULIS MENGENAI PT; DAN B. MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PT LOGIKANYA, SUDAH SEWAJARNYA MELIBATKAN PIHAK PEMANGKU KEPENTINGAN PADA SAAT AKAN MENGGANGGU KEPENTINGAN DARI PIHAK PEMANGKU KEPENTINGAN TERSEBUT. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
45 | 5. MEKANISME PENANGANAN KEBERATAN Menjelaskan sistem atau prosedur untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau keberatan MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Memberikan forum untuk penyelesaian keluhan pada level paling rendah • Memberikan metode yang efektif untuk melaporkan keluhan. • Penanganan keberatan penetapan lokasi • Penanganan keberatan untuk hasil identifikasi dan inventarisasi objek pengadaan tanah • Penanganan keberatan untuk ganti kerugian • Penanganan keberatan pasca pengadaan tanah
46 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH 1 2 3 4 MP 06 Identifikasi dan Inventarisasi Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah 5 6 Letak Tanah 7 Luas Tanah yang Dibutuhkan 8 Gambaran Umum Status Tanah PENYUSUNAN DOKUMEN LARP 9 Bangunan Tanaman Ruang Atas Ruang Bawah Tanah Hal yang melekat pada Tanah Kehilangan lain yang dapat Dinilai
47 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PIHAK YANG BERHAK (ENTITLEMENT) DAN OBJEK PENGADAAN TANAH MP 06 1 Secara keseluruhan dan komponen pembangunan serta koridor area dampak pengadaan tanah; 2 Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 3 Pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah; 4 Peta indikatif area bidang per bidang yang masuk dalam pengadaan tanah. PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
48 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PIHAK YANG BERHAK (ENTITLEMENT) DAN OBJEK PENGADAAN TANAH Letak dan Batas Tanah yang Dibutuhkan Data Pihak yang Berhak Luas Tanah yang Dibutuhkan Jumlah dan Jenis Kehilangan Bangunan Kehilangan Lain yang dapat Dinilai Hal yang melekat pada tanah MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Penggunaan dan Status Tanah (% tanah yang dibutuhkan Jumlah Kehilangan Ruang Atas atau Bawah Tanah Jumlah Kehilangan Tanaman
49 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH LETAK TANAH Menginformasikan secara jelas lokasi dan titik-titik kordinat batas tanah yang akan dibebaskan MP 06 • Nama pihak yang berhak/pemilik tanah yang akan dibebaskan; Nama pihak yang menguasai • Nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi di mana lokasi tanah yang akan dibebaskan berada; • Titik koordinat batas-batas tanah yang akan dibebaskan; • Peta lokasi pengadaan tanah baik secara orientasi maupun secara spasial (bentuk grafis yang menunjuk lokasi); • Informasi awal perkiraan subjek dan objek yang akan terkena dampak. PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
50 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN Menentukan Luas Tanah yang Dibutuhkan MP 06 Luas Tanah Keseluruhan dan Luas Luaran (batas luar dan batas kepemilikan/ penguasaan) PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Luas Tanah Bidang Kepemilikan / penguasaan Pihak yang Berhak
51 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH GAMBARAN UMUM STATUS TANAH Memberikan gambaran umum status tanah dan status legalitas atas tanah dan obyek pengadaan tanah. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Jumlah total rumah tangga yang tanahnya terkena dampak • Luasan total tanah yang dimiliki dan luasan tanah yang terkena dampak (dibebaskan untuk proyek) • Status tanah yang terkena dampak tersebut bidang per bidang, apakah berupa hak atas tanah (sertifikat, surat keterangan tanah dari desa atau kecamatan, letter C dll), hak pengelolaan, tanah wakaf, tanah bekas milik adat, tanah masyarakat hukum adat, tanah negara, tanah penguasaan.
52 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH BANGUNAN Memberikan informasi tentang jenis bangunan yang terkena dampak dan luasannya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi objek pengadaan tanah MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Identifikasi jumlah rumah tangga (pihak yang berhak) yang bangunannya terkena dampak/dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan. • Identifikasi jenis dan luasan bangunan utama dan bangunan sekunder yang terkena dampak, luasan total dan luasan yang terkena dampak. • Identifikasi klasifikasi bangunan yang terkena dampak proyek • Identifikasi pemanfaatan bangunan yang terkena dampak proyek tersebut. • Identifikasi status kepemilikan bangunan yang terkena dampak.
53 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH TANAMAN Memberikan informasi tentang dampak, jumlah dan luasan serta umur tanaman yang terkena dampak proyek. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Identifikasi jumlah pihak yang berhak yang terkena tanamannya. • Identifikasi jenis tanaman yang terkena dampak (termasuk tanaman semusim, tanaman tahunan atau tanaman kayu). • Identifikasi luasan dan umur tanaman semusim yang terkena dampak. • Identifikasi jumlah dan umur tanaman kayu yang terkena dampak (muda, produktif/berbuah atau tua).
54 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH RUANG ATAS DAN RYANG BAWAH TANAH Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah ruang atas atau bawah tanah yang hilang atau terbatasi penggunaannya akibat proses pengadaan. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Mendeskripsika n informasi tentang jenis dan jumlah kehilangan ruang atas atau bawah tanah, jika ada Kehilangan ruang atas tanah meliputi hak atas permukaan bumi tempat fondasi bangunan dan hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut; ROW Transmisi. Kehilangan ruang bawah tanah;
55 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH HAL YANG MELEKAT PADA TANAH Mendeskripsikan informasi tentang jenis dan jumlah kehilangan ruang atas atau bawah tanah. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Jenis dan besaran hal lain yang melekat pada tanah yang terkena dampak/terkena pembebasan, seperti misalnya: jumlah tiang listrik dan panjang jaringan listrik; jaringan pipa gas; jaringan kabel telepon; jaringan pipa air bersih; dan makam.
56 | 6. LINGKUP DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH KEHILANGAN LAIN YANG DAPAT DINILAI Memberikan informasi tentang kehilangan lain yang dapat dinilai, yaitu kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP 1. Kerugian yang berkaitan dengan pekerjaan atau mata pencaharian 2. Biaya alih profesi 3. Kerugian emosional 4. Terbatasinya akses menuju sumber daya 5. Biaya pindah dan pajak 6. Kompensasi masa tunggu 7. Kerugian sisa tanah 8. Kerusakan fisik lainnya
57 | 7. PROFIL SOSIAL EKONOMI WILAYAH PROYEK Dilakukan Survei Sosial Ekonomi (SSE) secara Sensus Kondisi Demografi Kondisi Sosial Ekonomi pihak yang berhak dan Warga Terkenda Dampak (WTP) Kondisi Sosial Budaya MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
58 | 8. PERKIRAAN NILAI TANAH DAN OBJEK PENGADAAN TANAH Menggambarkan perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah sesuai dengan prinsip keadilan dan standar penilaian oleh penilai pertanahan. MP 06 • Mandat Undang-Undang No. 2/2012 and Peraturan Presiden No. 71/2012 terkait penilaian • Prinsip dasar penilaian; nilai penggantian wajar • Lingkup obyek pengadaan tanah untuk kompensasi • Perkiraan nilai obyek pengadaan tanah dengan memberikan rincian perkiraan nilai setiap obyek PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
59 | 9. STRATEGI PEMUKIMAN KEMBALI Menguraikan langkah untuk menyusun perencanaan pemukiman kembali (relokasi) MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP A. Risiko-risiko pengadaan tanah terhadap pendapatan atau mata pencaharian; B. Langkah-langkah khusus untuk mendukung kelompok rentan; C. Pertimbangan gender dan kelompok rentan; dan D. Berbagai pilihan program pemukiman kembali; E. Sumber pendanaan yang akan digunakan dalam program pemukiman kembali
60 | 10. PROGRAM PEMULIHAN PENDAPATAN DAN MATA PENCAHARIAN Risiko-risiko pengadaan tanah terhadap mata pencaharian pihak yang berhak Garis besar tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Langkah-langkah khusus untuk mendukung kelompok rentan; Pertimbangan-pertimbangan gender dan kelompok rentan Berbagai pilihan program pemulihan pendapatan atau mata pencaharian Sumber pendanaan yang akan digunakan dalam program pemulihan mata pencaharian. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
61 | 11. PENGANGGARAN PENDAPATAN Memberikan gambaran anggaran biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan pengadaan tanah dan sumber pendanaannya. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pengadaan tanah • Justifikasi untuk semua asumsi yang dibuat dalam menghitung tingkat kompensasi dan perkiraan biaya lain (dengan mempertimbangkan baik contingency fisik maupun biaya), termasuk biaya-biaya penggantian. • Sumber anggaran (APBN, atau APBD atau berbagi anggaran antara APBN dan APBD, BUMN dan BUMD) • Prosedur pencairan anggaran dan pembayaran harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.
62 | 12. PENGATURAN KELEMBAGAAN Memberikan acuan pengaturan kelembagaan dalam menyelenggarakan proses pengadaan tanah pada semua tingkatan (level), mulai tingkat nasional (jika ada), provinsi (jika ada), kabupaten, kecamatan desa. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP Menjelaskan peran dan tugas setiap instansi yang terlibat dalam pengadaan tanah/pemukiman kembali: • Instansi penanggung jawab dan pelaksana proyek; • Instansi yang menangani pengadaan tanah: • Instansi terkait dengan relokasi/pemukiman kembali; • Instansi terkait dengan pemulihan pendapatan dan mata pencaharian; • Konsultan yang membantu penyiapan DPPT dan pelaksanaan proyek; • Pengembangan kapasitas untuk pengadaan tanah.
63 | 13. PERKIRAAN JADWAL PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Menetapkan perkiraan waktu kegiatan pengadaan tanah secara lebih terperinci, baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengadaan tanah, maupun transfer tanah yang sudah dibebaskan pada instansi yang membutuhkan tanah. . MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP • Aktifitas kunci dan perkiraan waktu persiapan pengadaan tanah • Aktifitas kunci dan perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah • Dokumentasi pengadan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah pada institusi yang membutuhkan tanah. Proses sertifikasi. • Jadwal pelaksanaan program perbaikan mata pencaharian untuk kelompok rentan dan terkena dampak serius (termasuk yang direlokasi) • Kerangka waktu monitoring
64 | 13. PERKIRAAN JADWAL PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Menjelaskan perkiraan pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelelangan sampai selesainya kegiatan konstruksi. MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kerangka waktu pengadaan tanah dan rencana pembangunan
65 | 14. MONITORING DAN EVALUASI • Memaparkan mekanisme dan tolok ukur monitoring • Evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP § Monitoring oleh KATR/BPN § Monitoring oleh institusi penangungjawab atau pelaksana proyek. Untuk pelaksana proyek, unit khusus monitoring diharapkan dibentuk. § Mekanisme monitoring § Indikator monitoring dengan perspektif gender dan perhatian pada kelompok rentan § Siklus monitoring
66 TERIMAKASIH MP 06 PENYUSUNAN DOKUMEN LARP
- Slides: 66