KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT DIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM disampaikan pada acara Pelatihan Dasar CPNS Kementerian PUPR 26 Maret 2018

VISIUM KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2030 KEMEN-PUPR

VISIUM CORE KEMENTRIAN PUPR Visi Kementerian PUPR 20152019 : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Atas dasar visi tersebut, maka ditetapkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 adalah: 1. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m 3/kapita/tahun, 2. Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antar moda 3. 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas)

MILESTONES PENCAPAIAN VISIUM PUPR 2030 2017 - 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 Kapasitas Tampung 57, 75 m 3/c/th Kapasitas Tampung 68, 11 m 3/c/th Kapasitas Tampung 120 m 3/c/th Anggaran Rp. 306 T Anggaran Rp. 577 T Anggaran Rp. 1. 423 T Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1. 320 Km Jembatan Baru/FO 39. 000 M Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1. 500 Km Jalan Baru 2. 500 Km Jembatan Baru/FO 60. 000 M Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2. 000 Km Jalan Baru 3. 000 Km Jembatan Baru/FO 70. 000 M Anggaran Rp. 183 T Investasi Rp. 202 T Anggaran Rp. 330 T Investasi Rp. 243 T Anggaran Rp. 448 T Investasi Rp. 390 T 78% Air Minum 27. 000 ha Kumuh 75% Sanitasi 88% Air Minum 17. 000 ha Kumuh 85% Sanitasi 100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp. 45 T Anggaran Rp. 128 T Anggaran Rp. 170 T 5, 4 jt Backlog MBR Pembangunan 2, 76 juta unit 5 jt Backlog MBPembangunan 3, 9 juta unit 3 jt Backlog MBR Pembangunan 4, 88 juta unit Anggaran Rp. 414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat Anggaran Rp. 780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80%Swasta/Masyarakat Sumber: Panduan Pembangunan Budaya Integritas 2017 Anggaran Rp. 1. 220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat PUPR VISIUM 2030 Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m 3/kapita/tahun 100% Smart Living (Hunian Cerdas) Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antar moda

TANTANGAN PENCAPAIAN VISIUM PUPR 2019 s. d 2030 KEMEN-PUPR

1 TANTANGAN PENDANAAN 2 TANTANGAN KELEMBAGAAN 3 TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3 TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4, 51 juta - Pusat : 925. 275 - Daerah: 3. 591. 861 (EIS BKN, 2015) Rasio Pegawai ASN: 1, 77% (dgn jumlah penduduk 255 juta, Proyeksi BPS 2015) POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 100 80 60 38 11, 4 3, 7 89 64 61 56 47 2002 2, 9 RE N RASIO THD PENDUDUK (%) SI N GA PO PA JA AL AY SI A EI 2, 5 M LA TH AI IN ND A DI ES IN PP ILI PH 2012 1, 9 BR UN 2, 9 M NA A DI BO M CA OR M 44 2, 1 TI YA NM -L ES TE AR 0 M 1, 7 1, 2 VI ET 12 7 4 A 20 38 83 100 21 22 NE SI 25 0, 7 IN DO 40 44 54 58 79 75 81 80 94

RPJMN 2015 -2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005 -2025 Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Good Governance Reformasi Birokrasi & UU ASN SMART ASN Human Capital ASN n a n u bang m e P s one Milest (UU 17 TAHUN 2007)

SASARAN PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA 2015 • • • Profil SDM ASN saat ini GLOBALISASI COMPETITIVE ANTAR NEGARA TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI HIGH COLLABARATION Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015 -2019 • Benchmark ASN Internasional (Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme) • • Tantangan SDM Internal MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH 2019 SMART ASN 1. BERWAWASAN GLOBAL 2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING 3. DAYA NETWORKING TINGGI

ABK = 25. 000 21. 117 2013 20. 489 2014 ABK = 38. 000 21. 680 2015 23. 411 2016 23. 083 2017 17. 976 Status: Juli 2017 23. 546 2018

OPERASIONALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR Kemen PUPR

KOMPETENSI INTI PENCAPAIAN VISIUM (VISIUM CORE COMPETENCE) KEMENTERIAN PUPR 2030 VISIUM 1 : BENDUNGAN MULTIFUNGSI UNTUK MEMENUHI KAPASITAS TAMPUNG 120 M 3/KAPITA/TH VISIUM 2 : J JALAN DENGAN KONDISI 99% MANTAP DAN TERINTEGRASI ANTAR MODA DENGAN MENGGUNAKAN MATERIAL LOKAL DAN TEKNOLOGI DAUR ULANG. KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI SDM KEMENTERIAN PUPR Kemampuan memahami / menyiapkan tata kelola (kebijakan, kelembagaan, dan SDM) dalam membangun bendungan multifungsi Bendungan yang berguna untuk irigasi, air baku untuk air minum, listrik/PLTA, dan perikanan Bendungan pengendali banjir Daerah Tangkapan Hujan/Upstream yang Hijau Kemampuan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan bendungan multifungsi Kemampuan untuk mendorong, mewujudkan, dan menyebarluaskan pemahaman penerapan tata kelola bendungan multifungsi Kemampuan memahami / menyiapkan tata kelola (kebijakan, kelembagaan, dan SDM) dalam membangun jalan dengan : Memenuhi spesifikasi teknis kon Struksi Sistem jaringan jalan terintegrasi dengan moda Menggunakan material lokal dan teknologi daur ulang Kemampuan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan jalan yang mantap Kemampuan untuk mendorong, mewujudkan, dan menyebarluaskan pemahaman penerapan yang mantap permukiman yang layak huni (livable) (100 -0 -100) VISIUM 3 : 100% HUNIAN CERDAS DI WILAYAH PERKOTAAN (Urban Smart Living) Kemampuan memahami / menyiapkan tata kelola (kebijakan, kelembagaan, dan SDM) permukiman yang tahan bencana permukiman yang menerapkan konsep pembangunan hijau (green infrastructure) permukiman yang menerapkan teknologi informasi Kemampuan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan hunian cerdas Kemampuan untuk mendorong, mewujudkan, dan menyebarluaskan pemahaman penerapan hunian cerdas PERAN DALAM KEBUTUHAN SDM FUNGSI MANAJEMEN KEMENTERIAN INFRASTRUKTUR PUPR Penetapan tingkatan peran & tanggung jawab secara berjenjang bagi seluruh unsur manajemen pembangunan dan pengelolaan bendungan. Penetapan tingkatan peran & tanggung jawab secara berjenjang bagi seluruh unsur manajemen pembangunan dan preservasi jalan. Penetapan tingkatan peran & tanggung jawab secara berjenjang bagi seluruh unsur manajemen pembangunan dan perwujudan Hunian Cerdas di Perkotaan. (Catatan: Skala 0 : tdk terkait langsung sd 3 : paling berperan dan bertanggung jawab) jawab KUANTIT AS & KUALITAS SDM YANG DIUTUHK AN UNTUK PENCAPA IAN VISIUM 2030

KEBUTUHAN SDM KEMENTERIAN PUPR UNTUK MENYELESAIKAN TARGET RENSTRA SERTA UNTUK PENCAPAIAN VISIUM PUPR 2030 KEBUTUHAN SDM JENIS KEGIATAN KEMENTERIAN PUPR PEMENUHAN JUMLAH PEGAWAI SESUAI KEBUTUHAN KUANTITAS & KUALITAS SDM YANG DIUTUHKAN UNTUK PENCAPAIAN PEMENUHAN KOMPETENSI VISIUM 2030 JABATAN SESUAI TINGKATAN PERAN DAN TANGGUNGJA WABNYA UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN RENSTRA 2019 § Menetapkan jumlah kebutuhan pegawai ideal sesuai tugas dan fungsi Kementerian. § Melengkapi peraturan internal sistem rekrutmen PNS dan Non-PNS serta SOP mutasi pegawai dari K/L lain dan pegawai daerah serta. § Penataan komposisi, jumlah, dan distribusi Pegawai. § Melengkapi dokumen standar kompetensi serta menyiapkan peraturan terkait sistem pengelolaan SDM, pengembangan SDM, manajemen kinerja, serta sistem karir. § Penataan komposisi jumlah kualifikasi pendidikan dan bidang keahlian melalui program pengembangan SDM. § Pelaksanaan seleksi dan promosi berbasis kompetensi. § Optimalisasi profesionalitas SDM melalui jalur fungsional dan sertifikasi. § Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka menjaga profesionalitas dan integritas pegawai. DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISIUM 2030 § Menyiapkan perencanaan jangka panjang kebutuhan pegawai berdasarkan baseline kondisi pegawai 2019. § Menetapkan jenis-jenis jabatan yang akan diisi PNS dan P 3 K serta menetapkan jumlahnya. § Rekrutmen pegawai berbasis kompetensi jabatan secara berkelanjutan untuk menjamin regenarasi. § Menjadikan jabatan-jabatan fungsional sebagai profesional di bidangnya dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan teknis strategis sesuai bidang profesinya § Standarisasi jabatan tertentu dengan pasar keahlian regional maupun internasional § Sistem merit dilaksanakan pada seluruh proses MSDM secara total berdasar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja § Talent scouting tidak mesti dari dalam, tetapi bisa langsung dari kampus atau instansi lain untuk jabatan-jabatan tertentu § Pegawai sudah mencapai taraf sejahtera

STRATEGI PERENCANAAN SDM Reorganisasi Evajab Pengadaan CPNS/ Non ABK Kebutuhan Pegawai Peta Jabatan Pensiun, Mutasi, dll Gap Formasi Mutasi ke dalam PUPR Perpanjangan BUP mll Jafung Seleksi Anjab

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUPR (1)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPSDM

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM 1. MELENGKAPI PERATURAN DAN PERUNDANGAN VISI UU ASN: : mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. MISI UU ASN: memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone Sumber: Paparan Kemen PANRB UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah UU 05/2014 Aparatur Sipil Negara PP 11/2017 REFORMASI BIROKRASI FONDASI UNTUK REFORMASI UU BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik UU 30/2014 Adminsitrasi Pemerintahan

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM 2. PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS Pensiun setiap tahun) c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela Melihat ulang kebutuhan riil PNS Menurunkan pertumbuhan jumlah PNS Mengatur Redistribusi/Realokasi PNS Merencanakan kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan Mengurangi Belanja Pegawai Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM 3. SISTEM SELEKSI CPNS & PROMOSI PNS SECARA TERBUKA a. Kebijakan seleksi CPNS melalui: • Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS • Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS b. Kebijakan Promosi PNS • Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional Menciptakan sistem rekruitmen dan promosi yang selektif Mengurangi KKN dalam proses seleksi Menjaring calon-calon yang berkualitas Mendorong kinerja birokrasi melalui penempatan pegawai yang tepat Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM 4. PROFESIONALITAS PNS a. b. c. d. e. f. g. h. Penetapan Standar Kompetensi Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sertifikasi Kompetensi Profesi Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik Pengukuran Kinerja Individu Penguatan Jabatan Fungsional: • Penambahan jumlah • Penetapan Pola Karier • Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan Menciptakan standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan bagi penembatan dalam jabatan Menjaring calon-calon yang berkualitas Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM Aparatur Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS Mendorong kinerja birokrasi melalui penempatan pegawai yang tepat Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja melalui jabatan fungsional Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM 5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur b. Laporan Harta Kekayaan PNS Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri a. Perbaikan struktur penggajian b. Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap a. Penyempurnaan sistem pensiun Penyempurnaan Sistem Pensiun b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan

PENGEMBANGAN PEGAWAI DENGAN PENDIDIKAN KEDINASAN

DAFTAR PROGRAM STUDI KERJASAMA KEMENTERIAN PUPR DENGAN PERTI (1) NO 1 PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS SYAH KUALA JURUSAN 1 Magister Manajemen & Rekayasa Transportasi Konsentrasi Teknik Sipil Jalan dan Jembatan 2 Magister Pengelolaan SDA Konsentrasi Sungai, Waduk, dan Pantai 2 UNIVERSITAS ANDALAS 3 Magister Teknik Sipil Konsentrasi Pantai dan Rekayasa sungai 3 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 4 Magister Pengelolaan SDA, konsentrasi Rekayasa Sungai dan Bendungan, serta Rekayasa Irigasi dan Rawa 5 Magsiter Sistem dan Teknik Jalan Raya 6 Magister Teknik Sipil Konsentrasi Perancangan Jembatan 7 Magister Pengelolaan Infrastruktur Air dan Sanitasi 8 Magister Manajemen Proyek Konstruksi 9 Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kontrak Konstruksi 10 Magister Akuntansi, Konsentrasi Manajmeen Keuangan Pembiayaan Infrastruktur 4 5 UNIVERSITAS PARAHYANGAN UNIVERSITAS PAJAJARAN

DAFTAR PROGRAM STUDI KERJASAMA KEMENTERIAN PUPR DENGAN PERTI (2) NO 6 7 8 PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS GAJAHMADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURUSAN 11 Magister Pembangunan Wilayah dan Kota 12 Magister Manajemen Rekayasa konstruksi pada Proyek Infrastruktur, Konsentrasi Irigasi 13 Magister Manajemen Rekayasa Bendungan 14 Program Diploma Teknik Sipil 15 Magister Sarana Prasarana Teknologi Bahan bangunan Konsentrasi Teknologi Bahan dan Pengelolaan Sarana Prasarana 16 Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam 17 Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah 18 Magister Sistem dan Teknik Transportasi 19 Magister Teknik Geologi Konsentrasi Terowongan 20 Magister Manajemen Konstruksi pada Proyek Infrastruktur Konsentrasi Irigasi 21 Magister Teknik Pengelolaan SDA Konsentrasi Operasi dan Pemeliharaan

DAFTAR PROGRAM STUDI KERJASAMA KEMENTERIAN PUPR DENGAN PERTI (3) NO 10 11 12 PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER UNIVERSITAS HASANUDIN UNIVERSITAS CENDERAWASIH JURUSAN 22 Magister Manajemen Aset Infrastruktur 23 Magister Teknik Sanitasi Lingkungan 24 Magister Hidroinformatika 25 magister Rekayasa dan Manajemen Bangunan Tinggi 26 Magister Teknik Perencanaan Transportasi Konsentrasi Jalan dan Jembatan 27 Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi 28 Program Sarjana dan Diploma Teknik Sipil

PROSES PENGEMBANGAN SDM PUPR Keterangan : Pusat I : Pusat Penilaian Kompetensi & Pemantauan Kinerja Pusat II : Pusdiklat SDA & Konstruksi Pusat III : Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman & PIW Pusat IV : Pusdiklat Manajemen & Pengembangan Jabfung 28

PENGEMBANGAN PEGAWAI DENGAN PELATIHAN

PELATIHAN DILINGKUNGAN PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG • PELATIHAN TEKNIS UMUM • PELATIHAN MANAJEMEN • PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL 30

PELATIHAN TEKNIS UMUM q Pengelolaan Keuangan q Bendahara Pengeluaran q Sistem Akuntansi Instansi (SAI) q Keuangan untuk Non Pengelola Keuangan (Finance for Non Finance / FINON) q Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) q General Planning, Programing, Budgeting q Aplikasi Gps Dalam Sig Bidang Ke-pupr-an KATALOG DIKLAT BIDANG MANAJEMEN 31

PELATIHAN MANAJEMEN q Kepemimpinan Tingkat III q Kepemimpinan Tingkat IV q Pelatihan Dasar CPNS KATALOG DIKLAT BIDANG MANAJEMEN 32

PELATIHAN MANAJEMEN q Bela Negara q Manajer Muda/Manajemen Supervisi q Project Cycle q Manajemen Kebijakan Publik q Kearsipan & Kesekretariatan q Peningkatan Kapasitas Tenaga Satuan Pengamanan q Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengemudi q Peningkatan Kapasitas Tenaga Sekretaris q Ajudan KATALOG DIKLAT BIDANG MANAJEMEN 33

PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL q Pembentukan Jafung Teknik Pengairan q Pembentukan Jafung Teknik Jalan Dan Jembatan q Pembentukan Jafung Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan q Pembentukan Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan q Pembentukan Jafung Pembina Jasa Konstruksi q Pelatihan Penyegaran/ Inpassing KATALOG DIKLAT BIDANG MANAJEMEN 34

PELATIHAN DILINGKUNGAN PUSDIKLAT SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

PELATIHAN BIDANG SDA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA PELATIHAN Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi Perencanaan Hidrologi & Alokasi Air Penanggulangan Bencana Banjir Padat Karya Bidang SDA Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Sungai Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai O & P Rawa Teknologi Pengaman Pantai Perencanaan Teknis Air Baku Perencanaan Teknis Bendungan Perencanaan Teknis Embung Perencanaan Teknis Irigasi Perencanaan Teknis Sungai Perencanaan Teknis Rawa Perencanaan Teknis Air Tanah Latsartek Bidang SDA PISK SDA

PELATIHAN BIDANG KONSTRUKSI NO NAMA PELATIHAN 1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2 Hukum Kontrak Konstruksi 3 SMK 3 Konstruksi 4 Pengawasan Pekerjaan Konstruksi 5 Estimasi Biaya Konstruksi 6 Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi 7 Investasi Infrastruktur 8 Manajemen Konstruksi (SIDLACOM) 9 Pelatihan Dasar Teknis Bidang Konstruksi

PELATIHAN DILINGKUNGAN PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN, PERMUKINAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

PELATIHAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN NO NAMA DIKLAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Diklat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Tk. Dasar Diklat Aplikasi GPS dalam Perencanaan Jalan Tk. Dasar Diklat Dasar 2 Bidang Jalan dan Jembatan Diklat Laik Fungsi Jalan Tk. Dasar Diklat MKJI Perkotaan Diklat MKJI Luar Kota Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Jalan dan Jembatan Diklat Pelaksanaan Beton Aspal Campuran Panas Diklat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Diklat Pembantu Pengawas Lapangan Tk. Dasar Diklat Pemeliharaan Jembatan II Tk. Lanjutan Diklat Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Tk. Dasar Diklat Penanganan Drainase Jalan Tk. Dasar Diklat Penanganan Longsoran Pada Struktur Jalan Tk. Dasar Diklat Penanganan Tanah Problematik Pada Struktur Jalan Tk. Dasar Diklat Penerapan SMM pada Pengelolaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tk. Dasar Diklat Pengawasan Pekerjaan Jalan Tk. Lanjutan Diklat Pengawasan Pekerjaan Jembatan Tk. Dasar Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Tk. Dasar Diklat Penggunaan Bahan dan Alat Untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tk. Dasar Diklat Penyiapan Bahan dan Formula Rancangan (DMF) Diklat Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan Tk. Lanjutan Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan 24 25 26 27 28 29 Diklat Perencanaan Teknik Jembatan 1 Tk. Dasar Diklat Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 1 Tk. Dasar Diklat Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tk. Dasar Diklat Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tk. Dasar Diklat Teknik Lalu Lintas Tk. Dasar Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Bahan dan Perkerasan Tingkat Terampil Pelaksana 30 31 32 33 Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Geoteknik Tingkat Terampil Pelaksana Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Jembatan Tingkat Terampil Pelaksana Diklat Teknologi Asbuton untuk Lalu Lintas Rendah dan Sedang Diklat Teknologi Asbuton untuk Lalu Lintas Berat

PELATIHAN BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NO NAMA DIKLAT 1 Dasar-Dasar PIW 2 GIS untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Tk. Dasar) 3 GIS untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Tk. Lanjutan) 4 Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada kawasan strategis (tingkat dasar) 5 Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur pada Kawasan Perdesaan Tk. Dasar 6 Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur pada Kawasan Perkotaan Tk Dasar

PELATIHAN BIDANG PERUMAHAN NO. NAMA PELATIHAN 1. Pembiayaan Proyek Perumahan 2. Pemeliharaan dan Perawatan Rusunawa 3. Penyegaran Manajemen Kesatkeran Bidang Perumahan 4. Pembiayaan Sekunder Perumahan 5. Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya (Padat Karya) 6. Pembiayaan Mikro Perumahan 7. Pembiayaan Perumahan (Tk. Dasar 2) 8. Penyelenggaraan Rumah Swadaya 9. PISK Bidang Perumahan

PELATIHAN BIDANG PERMUKIMAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. NAMA PELATIHAN Penyelenggaraan Bangunan Gedung PISK Bidang Permukiman Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat Karya Sertifikasi Komissioning IPA Sertifikasi Perencanaan Kawasan Perkotaan Penyegaran Manajemen Kesatkeran Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Pengelolaan PLP Pelaksanaan Pelatihan dan Pengawasan Konstruksi TPA dan IPLT Penyelenggaraan SPAM Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pengawasan Mutu Pembangunan Bangunan Gedung

TERIMA KASIH