KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PELATIHAN PEMERIKSAAN CEPAT (QUICK ASSESMENT) BANGUNAN GEDUNG PASCA BENCANA GEMPA BUMI PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA REHABILITASI Kusrianti, ST. , MBA BALAI PELATIHAN Makassar dan Palu, Juli 2019
2 | PROFIL PENGAJAR KUSRIANTI, ST. , MBA TANGERANG, 27 AGUSTUS 1978 Riwayat Pendidikan Riwayat Pekerjaan S 1 Teknik Sipil Undip Direktorat Bina Penataan S 2 Bisnis Administrasi ITB Bangunan, DJCK Kementerian PUPR
3 DAFTAR ISI 01 02 STANDAR KOMPENTENSI LULUSAN KOMPETENSI DASAR 03 04 INDIKATOR KEBERHASILAN OUTLINE MATERI
PART 01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
5 | 01. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA REHABILITASI Peserta mampu melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung pasca bencana gempa bumi
PART 02 KOMPETENSI DASAR
7 | 02. KOMPETENSI DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA REHABILITASI Pada akhir pembelajaran, peserta pelatihan diharapkan mampu melaksanakan perhitungan kebutuhan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi
PART 03 INDIKATOR KEBERHASILAN
9 | 02. KOMPETENSI DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA REHABILITASI Kompetensi Dasar 1 Peserta mampu menjelaskan Pembiayaan pembangunan gedung Kompetensi Dasar 2 Peserta mampu melaksanakan Perhitungan biaya pembangunan dalam rangka perbaikan Kompetensi Dasar 3 Peserta mampu melaksanakan Perhitungan biaya pembangunan baru
PART 04 OUTLINE MATERI
1 Dasar Hukum dan Pengertian 2 Pembiayaan pembangunan gedung 3 Perhitungan biaya pembangunan dalam rangka perbaikan 4 Perhitungan biaya pembangunan baru
1 1. 2. 3. 4. DASAR HUKUM Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Keputusan Menteri PUPR No 1044/KPTS/M/2018 Tentang Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara
2 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN GEDUNG pekerjaan struktur Biaya Standar (berdasarkan Standar harga satuan, koefisien, luas bangunan) pekerjaan arsitektur pekerjaan perampungan pekerjaan utitiltas BIAYA KONSTRUKSI FISIK perizinan selain IMB Biaya Nonstandar (berdasarkan kebutuhan nyata & harga pasar wajar dgn MAKS. total 150% biaya standar) penyiapan dan pematangan lahan peningkatan arsitekturstruktur green building Kelengkapan BG (pekerjaan ME)
KOMPONEN BIAYA STANDAR Komponen Bangunan Gedung Kantor Rumah Negara Gedung Negara Lainnya Min Max. Pondasi 5% 10% 3% 7% 5% 10% Struktur 25% 35% 20% 25% 35% Lantai 5% 10% 15% 5% 10% Dinding 7% 10% 15% 7% 10% Plafon 6% 8% 8% 10% 6% 8% Atap 8% 10% 15% 8% 10% Utilitas 5% 8% 8% 10% 5% 8% Finishing 10% 15%
KOMPONEN BIAYA NON STANDAR Persentase komponen pekerjaan non standar JENIS PEKERJAAN Alat Pengkondisian Udara Elevator/Escalator Tata Suara (Sound System) Telepon dan PABX Instalasi IT (Informasi & Teknologi) Elektrikal (termasuk genset) Sistem Proteksi Kebakaran Sistem Penangkal Petir Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Interior (termasuk furniture) Gas Pembakaran Gas Medis Pencegahan Bahaya Rayap Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat & ke-butuhan khusus Sarana/Prasarana Lingkungan Peningkatan Mutu *) Perizinan selain IMB Penyiapan dan pematangan lahan Pemenuhan persyaratan BGH Penyambungan utilitas X Y Z = total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar. = Standar Harga Satuan Tertinggi per m 2. = total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya PERSENTASE 7 -15% dari X 8 -14% dari X 2 -4% dari X 1 -3% dari X 6 -11% dari X 7 -12% dari X 1 -2% dari X 15 -25% dari X 1 -2% dari X 2 -4% dari X 1 -3% dari X 7 -12% dari X 3 -5% dari X 3 -8% dari X Paling Banyak 30% dari Z Paling Banyak 1% dari X Paling Banyak 3, 5% dari X Paling Banyak 9, 5% dari X Paling Banyak 2% dari X
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
KLASIFIKASI Berdasarkan KOMPLEKSITAS Sederhana: BGN dengan teknologispesifikasi sederhana KLASI FIKASI Tidak Sederhana: BGN dengan teknologi-spesifikasi tidak sederhana Khusus: BGN dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus • BG Kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai sd. 2 lantai • BG Kantor dan BGN lainnya dengan luas sd. 500 m 2 • Rumah Negara Tipe C, D, dan E • • BG kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai; BG kantor dan BGN lainnya dengan luas lebih dari 500 m 2; dan Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B. BGN yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus; BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional; BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau BGN yang mempunyai resiko bahaya tinggi.
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DIBEDAKAN Lokasi Kab. /Kota GEDUNG NEGARA SEDERHANA TIDAK SEDERHANA RUMAH NEGARA PAGAR GEDUNG NEGARA PAGAR RUMAH NEGARA TIPE A DEPAN TIPE B SAMPING TIPE C/D/E BELAKANG
KOEFISIEN PENGALI FUNGSI BANGUNAN ATAU RUANG Fungsi Ruang Pengali Sidang 1, 5 ICU, ICCU, IGD, CMU, NICU 1, 5 Operasi 2 Radiologi 1, 25 Rawat inap 1, 1 Laboratorium 1, 1 Kebidanan 1, 2 UGD 1, 1 Power house 1, 25 Rawat jalan 1, 1 Dapur dan laundry 1, 1 Bengkel Selasar luar beratap atau teras 1 0, 5
KOEFISIEN PENGALI JUMLAH LANTAI Jumlah Lantai Pengali Basemen 3 Lapis 1, 393 13 1, 420 28 1, 656 Basemen 2 Lapis 1, 299 14 1, 445 29 1, 666 Basemen 1 Lapis 1, 197 15 1, 468 30 1, 676 1 1 16 1, 489 31 1, 686 2 1, 09 17 1, 508 32 1, 695 3 1, 12 18 1, 525 33 1, 704 4 1, 135 19 1, 541 34 1, 713 5 1, 162 20 1, 556 35 1, 722 6 1, 197 21 1, 570 36 1, 730 7 1, 236 22 1, 584 37 1, 738 8 1, 265 23 1, 597 38 1, 746 9 1, 299 24 1, 610 39 1, 754 10 1, 333 25 1, 622 40 1, 761 11 1, 364 26 1, 634 12 1, 393 27 1, 645 Sesuai Kepmen PUPR Nomor 1044/KPTS/2018
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
STANDAR JUMLAH LANTAI Bangunan Gedung Negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat, ditetapkan paling banyak 8 (DELAPAN) LANTAI harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri JUMLAH LAPIS BESMEN Bangunan Gedung Negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat, ditetapkan paling banyak 3 (TIGA) LAPIS
KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA BIAYA PEMBANGUNAN BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI BIAYA PERENCANAAN TEKNIS BIAYA PENGAWASAN TEKNIS BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA PERENCANAAN TEKNIS tahap konsepsi perancangan : 10% tahap pra rancangan : 20% BIAYA PERENCANAAN TEKNIS tahap pengembangan rancangan : 25% tahap rancangan detail (gambar detail, RKS & RAB) : 25% tahap pelelangan konstruksi : 5% dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. tahap pengawasan berkala : 15%
BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI Persiapan / pengadaan penyedia jasa perencana : 5% reviu rencana teknis s. d serah terima dok, perencanaan : 10% BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. pelelangan penyedia jasa pelaks. konstruksi fisik : 5% pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik (berdasarkan prestasi pek. konstruksi fisik) s. d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi : 70% pemeliharaan s. d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi : 10%
BIAYA PENGAWAS KONSTRUKSI BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik s. d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi : 90% pemeliharaan s. d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi : 10% dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara.
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN honorarium staf dan panitia lelang; perjalanan dinas; rapat; BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN proses pelelangan; bahan & alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dgn pentahapannya; penyusunan laporan; dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. dokumentasi; persiapan & pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran BGN.
BIAYA PEKERJAAN LAIN YANG MENYERTAI / MELENGKAPI PEMBANGUNAN Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan sebagaimana merupakan biaya pekerjaan yang terkait tetapi terpisah dengan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. penyiapan lahan dalam kompleks pematangan lahan penyusunan RTBL termasuk rencana induk (master plan) penyusunan studi AMDAL penyelidikan tanah terperinci biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, & pengawasan u/ perjalanan dinas ke lokasi kegiatan yg sukar dijangkau (remote area) 7. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahan 8. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan BGN klasifikasi bangunan khusus.
3 PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERBAIKAN Proses Perhitungan Biaya Pembangunan (Perawatan) Pemeriksaan Lapangan Penentuan Persentase Kerusakan Komponen Bangunan Data Bangunan (Luas, Jumlah Lantai, Fungsi, Lokasi) Perhitungan Biaya Pembangunan Perhitungan Biaya Konstruksi Fisik (Perawatan) Kerusakan Ringan Kerusakan Sedang Kerusakan Berat biaya perawatan maks. 30% biaya perawatan maks. 45% biaya perawatan maks. 65% Perhitungan Komponen Biaya Pembangunan (Perawatan) Biaya perencanaan konstruksi, pengawasan/manajemen konstruksi, dan pengelolaan kegiatan dihitung berdasakan persentase dari biaya konstruksi fisik
4 PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN BARU Proses Perhitungan Biaya Pembangunan (Pembangunan Baru) Perhitungan Kebutuhan Ruang Cek Ketentuan Rencana Kota (KDB, KLB, KDH, KTB, KB, GSB) Data Bangunan (Luas, Jumlah Lantai, Fungsi, Lokasi) Perhitungan Biaya Pembangunan Perhitungan Biaya Konstruksi Fisik (Pembangunan Baru) Biaya Standar = HSBGN x Luas x k 1 x k 2 Biaya Non Standar = Persentase Non Standar x (HSBGN x Luas x k 1 x k 2) Biaya Konstruksi Fisik = Biaya Standar + Biaya Non Standar Ket: k 1 = koefisien pengali jumlah lantai k 2 = koefisien pengali fungsi bangunan atau ruang Maksimum Persentase Non Standar 150% Perhitungan Komponen Biaya Pembangunan (Perawaatan) Biaya perencanaan konstruksi, pengawasan/manajemen konstruksi, dan pengelolaan kegiatan dihitung berdasakan persentase dari biaya konstruksi fisik
CARA MENGHITUNG INTERPOLASI BIAYA B 1 B 2 P 1 P 2
PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN SEDERHANA
PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN TIDAK SEDERHANA
PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN KHUSUS
TERIMA KASIH
STUDI KASUS I Hitunglah total kebutuhan biaya pembangunan gedung kantor, dengan data-data sebagai berikut: 1) Luas Bangunan = 3000 m 2 2) Jumlah lantai =3 3) HSBGN = Rp. 5. 000, 4) Komponen Non Standar a) tata suara, b) telepon, c) instalasi IT, d) sistem proteksi kebakaran, e) pondasi dalam, dan f) fasilitas penyandang disabilitas
STUDI KASUS II Hitunglah total kebutuhan biaya rehabilitasi bangunan gedung kantor yang mengalami kerusakan, dengan data-data sebagai berikut: 1) Luas Bangunan = 2500 m 2 2) Jumlah lantai =2 3) HSBGN = Rp. 5. 000, 4) Persentase kerusakan komponen bangunan a) Pondasi =b) Struktur =c) Lantai = 30% d) Dinding = 40% e) Plafond = 60% f) Atap = 30% g) Utilitas = 30% h) Finishing = 50%
- Slides: 38