TELAAH PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL DAN SISTEM PENILAIANNYA Mekanisme

TELAAH PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL DAN SISTEM PENILAIANNYA “Mekanisme Sistem Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti” Bogor, 23 Agustus 2019

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI : KATEGORI KEAHLIAN Perka LIPI No. 14 Tahun 2018 Permenpan RB No. 13 Tahun 2019 c

UNSUR DAN SUB-UNSUR Penunjang Utama Pendidikan dan Pelatihan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian § Pendidikan formal § Penelitian dan § Diklat prapublikasi ilmiah jabatan/pelatihan § Pengembangan dasar/diklat terintegerasi atau pengkajian § Diklat (kekayaan fungsional/teknis/profesi intelektual, lisensi, di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan) pengkajian § Partisipasi di pertemuan ilmiah 12 62 Pengembangan Profesi § Pelaksanaan kerja sama litbang kaji § Pembimbingan atau pembinaan § Pelaksanaan review § Penghargaan ilmiah § Diseminasi/pertemuan ilmiah/sosialisasi § Keanggotaan dalam organisasi profesi § Keanggotaan dalam tim penilai § Peran serta sebagai tenaga ahli dan editor § Penyusunan laporan teknis § Perolehan tanda jasa § Perolehan gelar keserjanaan lainnya 58 Total : 229 Butir 97

RINCIAN UNSUR DAN SUB-UNSUR AK Kekayaan Intelektual § Kekayaan intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri dari : Ø Paten internasional (lebih dari 1 negara) = 50 AK Ø Paten reguler nasional (1 negara) = 40 AK Ø Paten sederhana nasional = 20 AK Ø PVT = 40 AK Ø Pelepasan rumpun atau galur hewan/ikan = 40 AK § Kekayaan intelektual terdaftar/setara, terdiri dari : Ø Paten internasional (lebih dari 1 negara) = 25 AK Ø Paten reguler nasional (1 negara) = 20 AK Ø Paten sederhana nasional = 10 AK Ø PVT = 20 AK Ø Pelepasan rumpun atau galur hewan/ikan = 20 AK Ø Hak cipta perangkat lunak = 20 AK Ø Desain industri = 20 AK Ø Desain dan tata letak sirkuit terpadu = 20 AK

RINCIAN UNSUR DAN SUB-UNSUR Kajian/reko § Dokumen pendukung pertimbangan akademis untuk pembuatan mendasi berbagai regulasi yang mengikat secara hukum yang telah mulai dalam diproses/disetujui untuk diundangkan penyusunan § Penanaman dokumen disesuaikan dengan peraturan perundangkebijakan undangan terkait dengan kelengkapan pengajuan suatu regulasi AK § Sebagai pendukung peraturan perundang-undangan kajian/reko Ø Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang = 50 AK mendasi Ø Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden = 40 AK dalam Ø Peraturan Menteri/Kepala/Lembaga Negara = 35 AK penyusunan Ø Peraturan Direktur Jenderal/Peraturan Daerah = 30 AK kebijakan AK § Sebagai Pembimbing an § Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi LN = 4 -6 AK Anggota di Perguruan Tinggi LN = 2 -4 AK Utama di Perguruan Tinggi DN = 2 -4 AK Anggota di Perguruan Tinggi DN = 0. 5 -2 AK

STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA MINIMAL

STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA MINIMAL Angka Kredit Jenjang Jabatan Peneliti Ahli Muda Standar Kompetensi Menguasai dasar keilmuan sesuai bidang kepakaran melalui tahapan mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula Volume Butir Kegiatan 1. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit 2. Pemakalah di pertemuan ilmiah internal 3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah 4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah/naskah akademis/kekayaan Prasyarat Periode Jenjang 4 Tahun 1 - 2 1 3 2

ANGKA KREDIT TAHUNAN (PERKA LIPI, PERMENPAN/RB) *Bisa diambil dari unsur Utama, Penunjang dan HKM

PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ORGANISASI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN/ATAU PENGKAJIAN K/L RENSTRA Es 1 PROGRAM Es 2/unit kerja KEGIATAN q q PENETAPAN KINERJA SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) q FORMASI AK TAHUNAN HASIL KERJA MINIMAL (HKM) AK KUMULATIF Peneliti Ahli Utama UJI KOMPETENSI Peneliti Ahli Madya Peneliti Ahli Muda Peneliti Ahli Pertama q q CATATAN: Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan adalah yang sesuai dengan butir kegiatan dalam Peraturan Lembaga dan dimuat dalam SKP. Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. HKM wajib dipenuhi dalam setiap periode dalam satu jenjang, @ 4 tahun. HKM kenaikan jenjang sesuai dengan HKM pada jenjang yang dituju.

ALUR KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN

PEMBAGIAN ANGKA KREDIT 5 10% AK DAN PERSENTASE 7 5% 4 10% 8 5% 9 5% 6 5% 5 5% 3 10% 1 60% 2 10% AK DAN PERSENTASE MAKSIMUM 4 5% 1 60% 3 5% 2 5%

PENILAIAN Tim Penilai : TP 2 U dan Kepala Unit Kerja Yang Menetapkan TP 2 U : Kepala Unit Kerja Syarat : 1. Memiliki keahlian dan kemampuan 2. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif 3. Mempunyai integritas ilmiah yang baik 4. Dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja

Hasil Penilaian : I. SKP (Pimpinan Unit Kerja) II. DUPAK (akhir tahun ke-3) yang akan ditetapkan oleh pimpinan Tinggi LIPI dan Pimpinan Tinggi Pratama Instansi III. Formulir AKT berisikan kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan ketertelusuran dokumen (terlampir)

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT TAHUNAN : Bidang Kepakaran Instansi Unit Kerja : : Berilah tanda "√" pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketisdasesuaian. Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan. Kode Butir Judul/Topik Unsur No. Indikator Kegiatan Kesesuaian dengan peraturan 1 ……. Ketertelusuran dokumen Utama 2 ……. Penilai Unit ttd Nama dst 1 Penunjang Jumlah Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen dst Tempat, tanggal dst Kesesuaian Sesuai Tidak Angka Kredit Hasil Penilaian Catatan

PERMASALAHAN 1. PAK hasil penilaian dengan sistem lama, banyak yang dikembalikan karena sudah berumur lebih dari 1 tahun. Padahal lamanya itu pada pengusulan SK kenaikan jabatan fungsional. 2. Bila PAK dianggap kadaluwarsa, kemudian diperbaharui, bagaimana dengan keputusan Presiden. 3. Cara memperbaharui : Alternatif 1 : Minta surat rekomendasi melalui uji portofolio? Alternatif 2 : Melakukan penambahan angka kredit 20%dari kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau 20% dari AK tahunan. 4. Penilai : TP 2 U atau TP 2 I atau Tim Asesor.

PERMASALAHAN 5. Peraturan BAKN No. 9 tanggal 15 Mei 2019 : a) BAB XVI ketentuan lainnya, penentuan PAKnya masih menggunakan sistem lama sampai dengan Desember 2019, PAKnya bisa digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat sampai Oktober 2020. b) Proses pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan tidak memerlukan uji kompetensi/surat rekomendasi. Surat rekomendasi hanya diperlukan bagi peneliti yang kembali dari tugas belajar dan jabatan struktural. c) Surat rekomendasi dan nota PAK bagi peneliti yang akan kembali sekaligus melakukan penyesuaian melalui mekanisme perpindahan jabatan. Proses untuk ahli madya dan utama dilakukan oleh LIPI sedangkan ahli pertama dan muda oleh instansi asal.

MEKANISME UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Alur Kerja Penilaian dan Penetapan

Uji Kompetensi 1. Uji kompetensi meliputi : a) Portfolio b) Presentasi c) Wawancara 2. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya, Instansi Pusat / Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Muda dan peneliti Ahli Pertama. 3. Persyaratan Portfolio sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a) Hasil Penilaian Angka Kredit Kumulatif, b) Daftar butir kegiatan beserta data dukung dari unsur HKM sesuai jenjang yang dituju, c) Daftar Riwayat Hidup 4. Persyaratan melaksanakan presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1. 1, dikecualikan bagi PNS yang naik pangkat golongan dalam satu jenjang. 5. Seorang PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi paling cepat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan presentasi dan wawancara terakhir.

Pengusulan Uji Kompetensi Pejabat yang mengusulkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, yaitu: a) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat / Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi utama LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama. b) Pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menbidangi kepegawaian di Instansi Pusat / Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

MEKANISME UJI KOMPETENSI: • Presentasi oleh peserta uji kompetensi, memuat: ü Butir-buktir portofolio yang diusulkan ü Peran peneliti yang bersangkutan ü Waktu kegiatan ü Informasi pendukung lainnya ü Waktu presentasi paling lama 20 menit • Wawancara oleh Asesor dilakukan untuk menggali kebenaran klaim & pemahaman terkait portofolio yang diajukan (3 asesor x paling lama 20 menit)

JUDUL BESAR SESUAI MATERI HKM (BIDANG KEPAKARAN) Nama peserta UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI AHLI MADYA PUSBINDIKLAT LIPI, ……. 2019

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT KEGIATAN PENELITIAN

PROFIL DAN RIWAYAT PUBLIKASI

DAFTAR USULAN HKM NO HKM PRASYARAT KEGIATAN/PUBLIKASI I Membimbing Peneliti dengan Jenjang di Bawahnya/Mahasiswa S 2 1 II Memperoleh Dana Kegiatan yang Bersumber dari Internal Instansi 1 III Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar-unit 1 IV Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global 2 1. . 2. . V Kontributor anggota KTI dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi 2 1. . 2. . VI Kontributor anggota KTI dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis, R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional 3 1. . 2. . 3. . .

I. Membimbing Peneliti dengan Jenjang di Bawahnya/Mahasiswa S 2 • BUKTI TERKAIT SK, bukti bimbingan – Membimbing peneliti: SK dan KTI terbit atau – Membimbing mahasiswa: SK PT • TEMA PEMBIMBINGAN PENELITI/JUDUL DISERTASI lingkup pembimbingan, di bagian mana pembimbingan tsb dilakukan

II. Memperoleh Dana Kegiatan yang Bersumber dari Internal Instansi • Bukti terkait MOU/PKS, SK • Lingkup kegiatan litbangji yang menghasilkan dana

III. Anggota Kelompok Kegiatan di Internal Instansi/Antar unit • Bukti terkait SK • Lingkup kegiatan litbangji

IV. Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global • Bukti terkait Sertifikat, undangan dan jadwal acara • Lingkup kegiatan litbangji

V. Kontributor Anggota KTI dalam Bentuk Artikel di Prosiding Ilmiah Terindeks Global Bereputasi 1. Judul KTI prosiding 1 2. Bukti KTI 3. Penjabaran peran dalam penulisan KTI

V. Kontributor Anggota KTI dalam Bentuk Artikel di Prosiding Ilmiah Terindeks Global Bereputasi 1. Judul KTI prosiding 2 2. Bukti KTI 3. Penjabaran peran dalam penulisan KTI

VI. Kontributor Anggota. KTI Dalam Bentuk Artikel di Prosiding Ilmiah Terindeks Global Bereputasi 1. Judul KTI Jurnal 1 2. Bukti KTI 3. Penjabaran peran dalam penulisan KTI

VI. Kontributor Anggota. KTI Dalam Bentuk Artikel di Prosiding Ilmiah Terindeks Global Bereputasi 1. Judul KTI Jurnal 2 2. Bukti KTI 3. Penjabaran peran dalam penulisan KTI

VI. Kontributor Anggota. KTI Dalam Bentuk Artikel di Prosiding Ilmiah Terindeks Global Bereputasi 1. Judul KTI Jurnal 3 2. Bukti KTI 3. Penjabaran peran dalam penulisan KTI

Rencana ke Depan sebagai Peneliti