KEBIJAKAN EVALUASI JABATAN UU ASN DAN REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN EVALUASI JABATAN, UU ASN, DAN REFORMASI BIROKRASI Bandiklat Pemda DIY Oleh: Aswin Eka Adhi BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH DAERAH D. I. YOGYAKARTA 2019

Silaturahim Bandiklat Pemda DIY Nama: Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M. Si 19670122 1999121001 TTL: Pontianak, 22 Januari 1967 Jabatan: Widyaiswara Madya/IV/c Instansi: Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta. Alamat: Karangjenjem 02/29, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. aswinekaadhi@yahoo. com 0817756017 2

Bandiklat Pemda DIY EVALUASI JABATAN adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor jabatan. 3

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Bandiklat Pemda DIY REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif TUJUAN UMUM Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/ masyarakat TUJUAN KHUSUS Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat SASARAN: • Mengubah pola pikir • Mengubah budaya kerja • Mengubah perilaku 4

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Bandiklat Pemda DIY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; • Melakukan Evaluasi jabatan • Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai • Menyusun uraian jabatan • Menyusun profil kompetensi pegawai • Menyusun standar kompetensi jabatan • Menyusun job grading dan job pricing • Menerapkan sistem penilaian kinerja, • Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi • Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi • Membangun/mengembangkan database pegawai • Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan kinerja yang merupakan implikasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L 5

PROSES REFORMASI BIROKRASI PADA K/L Bandiklat Pemda DIY 6

Bab I. Ketentuan Umum (Pasal 1). Bandiklat Pemda DIY Bab XV. Ketentuan Penutup (Pasal 132 s. d. 141). Bab XIV. Ketentuan Peralihan (Pasal 130 dan 131). Bab III. Jenis, Status, dan Kedudukan (Pasal 6 s. d. 9). Bab II. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku (Pasal 2 s. d. 5). Bab IV. Fungsi, Tugas, dan Peran (Pasal 10, 11, dan 12). Bab V. Jabatan ASN (Pasal 13 s. d. 20). Bab XIII. Penyelesaian Sengketa (Pasal 129). Bab XI. Organisasi (Pasal 126). Bab XII. Sistem Informasi ASN (Pasal 127 dan 128). UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Bab VI. Hak dan Kewajiban (Pasal 21 s. d. 24). Bab IX. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 108 s. d. 120). Bab X. Pegawai ASN yang Menjadi Pejabat Negara (Pasal Bab VII. Kelembagaan (Pasal 25 s. d. 50). Bab VIII. Manajemen ASN (Pasal 51 s, d, 107). 121 s. d. 125). 7

Berapa Jumlah Pegawai yang dibutuhkan? ABK Apa Uraian Tugas & Hasil Kerja? Anjab Bandiklat Pemda DIY Bagaimana Kompetensinya? SKJ, Assesment Bagaimana Kinerjanya? SKP, PA Bagaimana Kesejahteraannya? Evajab LIMA PILAR PEMBINAAN MANAJEMEN ASN (Aea, 22 Januari 2012) 8

KEGUNAAN EVALUASI JABATAN Bandiklat Pemda DIY • • • Klasifikasi Jabatan Nilai bobot jabatan Pola karier Kompensasi Desain jabatan Dll 9

Bandiklat Pemda DIY Kompensasi Aparatur Sipil Negara Dalam. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tunjangan Kinerja Gaji Fasilitas Penghargaan • Tanda Kehormatan • Kenaikan Pangkat Istimewa • Kesempatan Prioritas • Pengembangan Kompetensi • Kesempatan menghadiri Acara Resmi dan/atau Acara Kenegaraan Kompensasi ASN Jaminan Pensiun Jaminan Hari Tua Tunjangan Kemahalan Perlindungan • Jaminan Kesehatan • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Kematian • Bantuan Hukum 10

KOMPENSASI ASN Di Era UU Nomor 5 Tahun 2014 Bandiklat Pemda DIY TIDAK LANGSUNG Prog. Jamsos: GAJI POKOK • Struktural (Perpres No. 26/2007) • Fungsional (Perpres tiap jabfung) • Pelaksana (Perpres No. 12/2006) 1. Tunj. Khusus Papua (Keppres No. 68/2002) 2. . Tunj. Bahaya Radiasi TUNJ. KELUARGA TUNJ. PANGAN TUNJ. JABATAN TUNJ. KINERJA UANG MAKAN (Perpres No. 48/2005) 3. Tunj. Bahaya Nuklir BAPETEN TUNJ LAINNYA (Perpres No. 42/2004) Honor 2 Keg/Tim (DIPA K/L) PP 7/1977 Jo. PP 30/2015 a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; dan e. jaminan kematian (UU No. 40/2004; PP No. 70/2015; Perpres No. 12/2013) Perpres (masing 2 K/L) Misal: BKN Perpres No. 123/2017 Per. Menkeu No 78 /PMK. 02/2017 FASILITAS : -KENDARAAN DINAS (Per. Menkeu No. 76/ PMK. 06/2015) -RUMAH DINAS PP No. 40/1994; PP No. 31/2005; PP No. 11/2008; Per. Men PU No. 22/PRT/M/2008 HONORARIUM 11

Re-Definisi Pangkat PNS Bandiklat Pemda DIY Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian (PP 99 Th 2000) (Psl 46 PP No. 11 Th 2017) Pergeseran Makna 1. Melekat pada orang/PNS 2. Diitentukan oleh Pendidikan 3. Naik pangkat secara berkala. 1. 2. 3. 4. Melekat pada Jabatan Diitentukan oleh kriteria ertentu. Melalui proses Evaluasi Jabatan Naik pangkat = naik jabatan 12

MANFAAT BAGI PEMERINTAH DAERAH Bandiklat Pemda DIY “SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TUNJANGAN KINERJA DLL) BAGI PNSD ” Pasal 63 Ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ” 13

Bandiklat Pemda DIY PEDOMAN PENDAMPINGAN PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PADA PEMERINTAH DAERAH KOORDINASI & SUPERVISI BIDANG PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2018 14

Bandiklat Pemda DIY EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Permen PAN & RB No 34 Tahun 2011 dan Peraturan Ka BKN No 21 Tahun 2011) 15

Prinsip Evaluasi Jabatan Bandiklat Pemda DIY Obyek Yang dievaluasi adalah jabatan bukan pegawai Jabatan-jabatan yang telah ditetapkan Proses Intellectual judgement Nilai Proses pembahasan dan kesepakatan tim serta ditetapkan dalam berita acara dan peraturan. 16

Evaluasi Jabatan PNS Bandiklat Pemda DIY ANJAB Evaluasi Jabatan Supervisory F-1 F-2 F-3 Non Supervisory (Struktural) F-4 F-5 F-6 F-1 F-2 F-3 1. RUANG LINGKUP & DAMPAK 2. PENGATURAN ORGANISASI 3. WEWENANG PENYELIAAN 4. SIFAT HUBUNGAN (4 A) DAN TUJUAN HUBUNGAN (4 B) 5. KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN 6. KONDISI LAIN F-4 F-5 F-6 (Fungsional) F-7 F-8 1. PENGETAHUAN & KEAHLIAN KLASIFIKASI JABATAN & NILAI JABATAN 2. PENGAWASAN 3. PEDOMAN KERJA 4. KOMPLEKSITAS 5. RUANG LINGKUP & DAMPAK PERINGKAT JABATAN 6. HUBUNGAN INTERPERSONAL 7. TUJUAN HUBUNGAN 8. TUNTUTAN FISIK 9. LINGKUNGAN KERJA 17 F-9

TINGKATAN JABATAN Bandiklat Pemda DIY Tingkat/Kelas jabatan 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nilai jabatan 4. 055 3. 605 3. 155 2. 755 2. 355 2. 105 1. 855 1. 605 1. 355 1. 105 855 655 455 375 305 245 190 s/d s/d s/d s/d s/d Keatas 4. 050 3. 600 3. 150 2. 750 2. 350 2. 100 1. 850 1. 600 1. 350 1. 100 850 650 450 370 300 240 18

POLA TINGKATAN JABATAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN STRUKTURAL Bandiklat 18 Pemda DIY FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL TERTENTU JPT Utama 17 4. 055 - 4. 730 16 3. 605 - 4. 050 15 3. 155 - 3. 600 14 2. 755 - 3. 150 13 2. 355 - 2. 750 12 2. 105 - 2. 350 11 1. 855 - 2. 100 10 1. 605 - 1. 850 9 1. 355 - 1. 600 8 1. 105 - 1. 350 7 855 - 1. 100 6 655 - 850 5 455 - 650 4 375 - 450 3 305 - 370 2 245 - 300 1 190 - 240 JPT Madya JPT Pratama Administrator TK Ahli Pengawas TK Trampil Pelaksana 19

Bandiklat Pemda DIY TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 20