PERATURAN PERUNDANGAN FEBIANA EKA PUTRI Peraturan Perundangundangan Peraturan
PERATURAN PERUNDANGAN FEBIANA EKA PUTRI
Peraturan Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Ciri-ciri peraturan perundang-undangan Dibentuk/dibuat oleh pejabat yang berwenang Isinya bersifat mengikat & memaksa Bersifat abstrak
Landasan Berlakunya Perundangan Landasan filosofis • Suatu aturan rumusan perundang-undangan harus dengan dasar ideologi negara peraturan berkaitan Landasan Sosiologis • Peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat Landasan Yuridis • Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas.
Fungsi peraturan perundang-undangan • Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat • Menimbulkan ketertiban masyarakat • Memberikan perlindungan HAM • Menciptakan rasa keadilan
Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 : 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan daerah provinsi 7. Peraturan daerah kota/kab
UUD 1945 • UUD 1945 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR • Ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang -sidang MPR. • Ketetapan : putusan yang menikat ke dalam dan keluar majelis • Keputusam : putusan yang mengikat ke dalam majelis saja
Undang-Undang/Perpu • Pengertian Undang undang adalah peraturan perundangan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Tap MPR. Yang memiliki wewenang untuk membuat UU atau Undang-undang ini adalah DPR bersama Presiden. UU dan Perpu ini kedudukannya adalah sejajar. Perpu dibuat oleh presiden. Peraturan Pemerintah (PP) • Untuk melaksanakan suatu undang-undang, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah. Jadi peraturan pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang.
Peraturan Presiden • Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat presiden untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. untuk melaksanakan
Peraturan Daerah Provinsi • Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.
Alur proses pembuatan perundangan UUD 1945 • RUU dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI • UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI • UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen • Amandemen dilakukan oleh MPR • Proses amandemen ditetapkan menurut pasal 37 UUD 1945
KETETAPAN MPR Pembuatan keputusan majelis dilakukan 4 kali tahap pembicaraan 1. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan yang masuk dan hasil pembahasan itu jadi rancangan ketetapan/keputusan MPR 2. Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahulu oleh penjelasan pimpinan dan pandangan umum fraksi 3. Pembahasan oleh Komisi/panitia Ad Hoc Majelis 4. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelas mendengar keputusan Komisi/panitia Ad Hoc
UNDANG Proses pembahasan RUU dari Pemerintah • RUU dan penjelasan yang berasal dari presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR • Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR • RUU dilaksanakan dalam 2 tingkatan
Proses pembahasan RUU dari DPR • Usul inisiatif RUU berasal dari sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR atau komisi • Disampaikan kepada DPR disepakati daftar nama dan tanda tangan pengusul serta fraksinya • Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberikan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada anggota DPR • Rapat paripurna memutuskan RUU tersebut diterima atau tidak • Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada presiden • Pembicaraan ditingkat DPR ( Tingkat I & II )
PERPU Dikeluarkan dalam keadaan mendesak Kemungkinan pertama • Menteri atau Kepala LPND memberitahu Presiden melalui Sekretaris Negara. Kemudian presiden membuat rancangan Perpu. Setelah selesai penyusunan diserahkan kepada Sek. Neg kemudian Presiden menetapkan Kemungkinan kedua • Presiden berpendapat perlu dikeluarkan perpu. Prsiden meminta dibuatkan konsep kepada Ses. Neg. Rancangan perpu diserahkan kembali kepada presiden untuk ditetapkan
PERATURAN PEMERINTAH (PP) • Pimpinan departemen dan LPND mengajukan prakarsa kepada presiden • Pengajuan diteliti oleh Sekretaris Negara, kemudian presiden menyetujui atau menerima • Apabila presiden setuju dibentuklah panitia untuk membahas dan mempersiapkan rancangan PP • Rancangan PP dikoordinasikan dengan menteri/pimpinan lembaga negara terkait • Disetalah dipandang baik, PP diajukan pada Presiden untuk ditetapkan ditandatangani
PERATURAN PRESDIEN • Keputusan presiden yang sifatnya hanya mengatur dan sudah ada sebelumya undang-undang ini berlaku. • Proses pembentukannya tidak begitu berbeda dengan PP
PERDA • Rancangan peraturan daerah disampaikan pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD • Pembahasannya dilakukan 4 kali tahapan 1. Tahap I Rapat Paripurna 2. Tahap II Rapat Paripurna 3. Tahap III Rapat komisi/Gabungan komisi/panitia khusus 4. Tahap IV Rapat Paripurna
Menaati peraturan perundang-undangan nasional Kewajiban Warga Negara terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan • Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku • Melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen • Tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum dan pertauran perundang-undangan • Mewujudkan ketertiban dan keamaanan
Ketaatan warga negara terhadap peraturan perundangan • Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya • Turut serta menjaga kebersihan lingkungan • Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah • Tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum • Membayar pajak tepat waktu • Tidak membuat keributan dan keonaran di lingkungan sekitar.
Kompetensi Dasar 3. 4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat: • Menjelaskan pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme • Menjelaskan penyebab dan akibat dari kasus korupsi • Mengidentifikasi kasus korupsi di Indonesia • Menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Apa itu korupsi ?
Korupsi Menurut UU No. 28 tahun 1999 Korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan / negara untuk kepentingan pribadi atau dan orang lain
Kolusi adalah pemufakatan melawan hukum antarpenyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat / negara
Nepotisme ialah perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
Penyebab korupsi • • Sistem penyelenggaraan negara yang keliru Kompensasi PNS yang rendah Pejabat yang serakah Law enforcement tidak berjalan Hukuman yang ringan terhadap koruptor Tidak adanya keteladanan pemimpin Budaya masyarakat yang kondusif KKN
Akibat korupsi • Harga barang dan jasa menjadi mahal • Masyarakat dan negara mengalami kerugian keuangan yang sangat besar • Menurunkan disiplin nasional dan efisiensi aparat pemerintah • Rusaknya wibawa pemerintah • Keamanan dan pertahanan negara dirong • Korupsi sering menghasilkan tindakan kejahatan yang lain
Upaya pemberantasan korupsi • Melakuan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelanggaran korupsi • Memberikan keteladanan dan bimbingan dalam bersikap jujur dan adil • Pensosialisasian peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi • Penegakan hukum secara tegas dan konsekuen.
Antikorupsi Suatu sikap dan perbuatan yang menolak dan/atau berjuang untuk mencegah dan memberantas segala tidak pidana korupsi
LEMBAGA KORUPSI ORDE LAMA • Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) • Operasi Budhi • Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kontrar)
LEMBAGA KORUPSI ORDE BARU • Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) • Komite Empat • Operasi Tertib
LEMBAGA KORUPSI ERA REFORMASI • Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) • Lembaga Ombudman • Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTKN) • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kelembagaan antikorupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) • KPK diatur dalam UU No. 30 Tahun 2012 ICW (Indonesia Coruuption Watch) da Gerak (Gerakam antikorupsi) • LSM yang ikut ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi
Thank You Kingsoft Office Make Presentation much more fun
- Slides: 37