PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL UMUMSTAF KE DALAM NOMENKLATUR JABATAN

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM/STAF KE DALAM NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA (PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 TAHUN 2016 ) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bandung, 23 Mei 2017

PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 1 2 3 1 JUMLAH 2 ABK SURAT EDARAN BERSAMA MENDIKBUD – MENDAGRI MENPAN – KA. BKN DISTRIBUSI KUALITAS ANJAB 1 STANDARISASI JABATAN PERMENPAN 25 /2016 2 INPASSING PERMENPAN 26 /2016

JABATAN ASN (Pasal 13 – 20 ) DIISI OLEH PEGAWAI ASN 2 Jabatan Administras i Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jab. Administrator Jab. Pengawas Jab. Pelaksana memimpin pelaksanaan kegiatan Yanlik, Adpem dan pembangunan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana melaksanakan kegiatan Yanlik, Adpem dan pembangunan Jafung keahlian a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jafung keterampilan a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula • JPT utama; • JPT madya; dan • JPT pratama Jabatan ASN tertentu DIISI OLEH TNI DAN POLRI

3 PPPK JABATAN, POLA KARIR , PERPINDAHAN PEGAWAI ASN Pasal 13 -23, 68 -81 JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA POSISI MADYA PRATAMA KARIER PNS ADMINISTRATOR JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN PPPK JABATAN ADMINISTRASI PENGAWAS PELAKSANA KETRAMPILAN a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama JPT III JPT IV JPT VIII JPT IX Evaluasi Jabatan 9. Faktor Jab a. Pengetahuan b. Pengawasan c. Kompleksitas d. R. Lingkup e. Hub. Personal f. Tujuan Hub. g. Persyaratan Fisik h. Lingkungan 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Analis 6 5 Pengelola 4 3 Pengadministras 2 i Juru 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pratama Penyelia Mahir Trampil Pemula

4 Esensi Standarisasi Jabatan Pelaksana • Nomenklatur Jabatan 1 2 3 • Tugas Jabatan (peran, tanggung jawab, wewenang, hasil kerja jabatan) • Persyaratan Jabatan (Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi) • Kelas Jabatan 4

5 Latar Belakang Jabatan Pelaksana � Permendagri 77/2011, Perka BKN 3/2013, Kamus Jabatan Men. PANRB � Surat Menteri PANRB nomor B. 3341/M. PANRB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 bahwa Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan jabatan di lingkungan instansi masing-masing paling lambar akhir Febuari 2015. Jabatan tersebut diinput ke dalam e. Formasi dan hardcopynya disampaikan ke Kemen. PANRB tembusan ke BKN. � Jabatan pelaksana yang dihimpun pada awalnya berjumlah sekitar 3500 jabatan, lalu dilakukan pembahasan bersama BKN dan keluar surat pertimbangan teknis BKN nomor K. 2630/V. 23 -1/93 tanggal 10 Maret 2016 � Ditetapkan sebagai Peraturan Menteri PAN dan RB jumlah jabatan pelaksana menjadi 40 urusan pemerintahan dan

6 Latar Belakang Jabatan Pelaksana UU No. 5 Tahun 2004 � Pasal 13 ttg Jabatan ASN � Pasal 68 ttg Pangkat & Jabatan � Pasal 69 ttg Pengembangan Karier � Pasal 70 ttg Pengembangan Kompetensi � Pasal 71 ttg Pola Karier � Pasal 72 ttg Promosi � Pasal 73 ttg Mutasi � Pasal 75 -76 ttg Penilaian Kinerja � Pasal 79 ttg Gaji � Pasal 80 ttg Tunjangan � Belum ada Standarisasi Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi pemerintah (K/L/P).

MENUJU MANAJEMEN JABATAN PELAKSANA 7 1. PERMENPAN NO. 25/2016, SEBAGAI DASAR INSTANSI PEMERINTAH UNTUK: a. KEPENTINGAN MENYUSUN PENETAPAN KEBUTUHAN b. KEPENTINGAN PENENTUAN PANGKAT DAN JABATAN c. KEPENTINGAN PENGEMBANGAN KARIER d. KEPENTINGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI e. KEPENTINGAN PENILAIAN KINERJA f. KEPENTINGAN PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN g. KEPENTINGAN PEMBERHENTIAN 3. Terstandarnya JABATAN PELAKSANA DI INSTANSI PEMERINTAH K/L/P 4. Terdapat keseragaman dalam pengusulan KEBUTUHAN / FORMASI JABATAN 5. Terdapatnya PEDOMAN YANG SAMA DAN BERSIFAT DINAMIS untuk penggunaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan PERKEMBANGAN dan KEBUTUHAN ORGANISASI

8 Ketentuan Umum Jabatan Pelaksana q Semua Nomenklatur Jabatan Fumgsional Umum yang sudah ada sebelum PERMENPAN NO 25 TAHUN 2016 ini berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai Nomenklatur Jabatan Pelaksana. q Semua Nomenklatur Jabatan Fumgsional Umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatannya sebelum PERMENPAN NO 25 TAHUN 2016 ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan Nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru.

9 PENGUSULAN JABATAN PELAKSANA q Instansi pemerintah dapat mengusulkan jabatan pelaksana yang belum terakomudir dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada Menteri PANRB, dengan syarat melampirkan: § Nomenklatur jabatan; § Tugas Jabatan; § Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan § Kelas Jabatan bagi yang sudah memiliki kelas jabatan. q Disertai dengan ANJAB dan ABK q Setelah ada persetujuan teknis dari BKN, maka usulan dari K/L/P akan dibahas untuk dijadikan tambahan Nomenklatur jabatan pelaksana baru sebagai penyempurnaan lampiran Permen PANRB No. 25 Tahun 2016.

1 0 Surat MENPAN kepada PPK B/102/M. SM. 02. 00/2017, 10 April 2017 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Permen. PANRB Nomor 25 Tahun 2016. 2. Menyesuaikan Tugas Pokok dan Fungsi PNS sesuai dengan Tugas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, dan dapat melengkapi tugas jabatan tersebut yang dituangkan dalam rincian tugas pada Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 3. Melakukan rotasi dan mutasi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman tugas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016.

1 1 Surat MENPAN kepada PPK B/102/M. SM. 02. 00/2017, 10 April 2017 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 4. Khusus bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, agar melakukan analisis kebutuhan jabatan pelaksana pada setiap perangkat daerah berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dari setiap perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yang selanjutnya menyesuaikan tugas-tugas jabatan pelaksana sesuai dengan pendekatan fungsi tersebut; 5. Menetapkan Surat Keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Pelaksana bagi PNS dilingkungan masing-masing dan menyampaikan tembusannya kepada BKN Pusat/BKN Regional.

1 2 Surat MENPAN kepada PPK B/102/M. SM. 02. 00/2017, 10 April 2017 6. Batas waktu penyesuaian Jabatan Fungsional Umum ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana sampai dengan akhir bulan Desember 2018. 7. Bagi jabatan yang selama ini telah mendapatkan tunjangan sesuai dengan standar biaya umum yang sudah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun nomenklatur tersebut harus disesuaikan dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016. 8. Peraturan Menteri PANRB agar dijadikan sebagai upaya untuk menstandarisasikan Jabatan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aplikasi e-

1 3 Surat MENPAN kepada PPK B/102/M. SM. 02. 00/2017, 10 April 2017 9. Kualifikasi pendidikan dalam lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, lebih diarahkan untuk kebutuhan pegawai baru yang diusulkan oleh masing-masing K/L/P. 10. Jika terdapat PNS yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, namun karena yang bersangkutan saat ini melaksanakan tugas jabatan sama dengan yang ada pada lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, maka Nomenklatur Jabatan yang bersangkutan disesuaikan dengan pendidikan formal sesuai dengan jabatan baru, dan agar penyesuaiannya melalui pendidikan lanjutan atau program penyetaraan pendidikan.

1 4 MEKANISME PERSETUJUAN TAMBAHAN JABATAN PELAKSANA Pemda berkoordinasi dengan kemdagri VALIDASI (MENPANBKN) USULAN JABATAN PELAKSANA (K/L/) Jika ada jabatan yang sesuai dengan lampiran Permen. PANRB 25/2016, akan disesuaikan Akan disampaikan Melalui Surat Menteri PANRB Terkait Hasil Validasi ke K/L/P 2/8/2017 Jika tidak ada yang sesuai, maka dijadikan jabatan baru dan ditambahkan pada lampiran Permen. PANRB 25/2016 sesuai dengan urusannya

2 LAMPIRAN PERMENPAN NO 25 TAHUN 20 NO ISTILAH 1 Nomenklatur Jabatan Pelaksana SINGKATAN JML NKJP 2645 2 Kelompok Jabatan Pelaksana KJP 102 3 Urusan Pemerintahan UP 40 4 NKJP/Urusan (1) 57

16 No 1 SEBARAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA Kelompok Urusan Kesekretariatan JML No 579 2 1. 1. Perencanaan 23 1. 2. Sistem Informasi & 14 Dokumentasi Kelompo. K Urusan Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah 9 3 Agama 89 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 84 1. 3. Hubungan Masyarakat 16 5 Hukum dan HAM 11 1. 4. Hukum 62 6 Keamanan 28 1. 5. Kepegawaian 65 7 Kearsipan 5 1. 6. Keuangan 112 8 Kebudayaan 113 1. 7. Organisasi/ Kelembagaan 24 9 Kehutanan 19 1. 8. Pelaporan 27 10 Kelautan dan Perikanan 50 1. 9. Pengawasan 57 11 Kepemudaan dan Olah Raga 7 1. 10. Perlengkapan 116 12 Kesehatan 59 1. 11. Tata Usaha 41 32 1. 12. Tatalaksana 23 Ketenteraman, Ketertiban 13 Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SEBARAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA 1 7 No Urusan Pemerintah 14 Komunikasi & IT Komputer 15 Koperasi, usaha kecil, dan menengah Jml No 57 28 Perindustrian 92 20 29 Perpustakaan 7 30 persandian 5 31 Pertahanan 17 32 Pertanahan 79 33 Pertanian 132 34 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 22 35 politik Luar Negeri 19 36 Sosial 36 37 Statistik 5 38 Tenaga Kerja 18 39 Transmigrasi 10 40 Yustisi 24 16 Lingkungan hidup 20 17 Moneter dan Fiskal Nasional 258 18 Pangan 7 19 Pariwisata 3 Pekerjaan Umum dan Penata 20 Ruang Pemberdayaan Perempuan dan 21 Perlindungan Pemberdayaan masyarakat dan 22 Desa 99 23 Penanaman modal 45 24 Pendidikan 310 25 Pengendalian Penduduk & KB 38 9 21 Urusan Pemerintah Jml

1 8 PENGGUNA KELOMPOK JABATAN PELAKSANA (jml 102) 2645 Kelompok Jabatan NO Pelaksana 1 Analis 2 Pengelola 3 Penyusun 4 Pengolah 5 Pengadministrasi 6 Pengawas 7 Teknisi 8 Pranata 9 Penyuluh 10 Pemeriksa 11 Penelaah 12 Pengembang 430 Jml Nomenklatur Jml Urusan 806 38 664 37 275 25 206 19 104 27 82 29 62 12 46 18 45 28 39 18 30 9 22 3

1 9 PENGGUNA KELOMPOK JABATAN PELAKSANA (jml 102) N Kelompok Jabatan O Pelaksana 13 Operator 14 Pengevaluasi 15 Perancang 16 Petugas 17 Juru 18 Verifikator 19 Koordinator 20 Pemelihara 21 Penata 22 Instruktur 23 Pramu 24 Pengemudi Jml Nomenklatur 20 17 14 13 13 10 10 10 9 9 8 6 Jml Urusan 5 10 6 7 8 5 6 6 5 3 4 1

2 0 PENGGUNA KELOMPOK JABATAN PELAKSANA (jml 102) Kelompok Jabatan Jml No Pelaksana Nomenklatur Urusan 6 3 25 Fasilitator 26 Penjaga 5 3 27 Penilai 5 4 28 Penguji 5 1 29 Pengendali 4 3 30 Pengamat 4 2 31 Pembina 4 1 32 Account 3 2 33 Penyiap 3 3 34 Pelatih 3 2 35 Pemandu 3 2 36 Pengkaji

2 1 PENGGUNA KELOMPOK JABATAN PELAKSANA (jml 102) Kelompok Jabatan Jml No Pelaksana Nomenklatur Jml Urusan 2 2 37 Komandan 38 Sekretaris 2 2 39 Asisten 2 2 2 1 40 Kurator 2 2 41 Penilik 2 1 42 Kepala 2 1 43 Surveyor 2 1 44 Assesor 2 2 46 Perawat 1 1 45 Pembantu Operator …………. ……… 57 … …………… 1 1 102 Polisi Khusus

2 1 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urutan 1 s. d. 14 dari 40 Urusan Penggunaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Pendidikan Moneter dan Fiskal Nasional Perhubungan Pertanian Kebudayaan Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Perindustrian Agama Pertanahan Energi dan Sumber Daya Mineral Kesehatan Komunikasi & Informasi Teknologi Jmlh NK 579 310 258 180 132 113 99 92 89 79 76 59 Jenis KJP 45 25 11 34 19 16 6 15 14 25

1 LANGKAH-LANGKAH PENYESUAIAN TEAM PENYESUAIAN 1 2 Nomenkalur Urusan Unit Kerja/OPD 4 3 Tugas Jabatan 5 1. ORGANISASI/KELEMBAGAAN 2. KEPEGAWAIAN/SDM APARATUR 3. UNIT KERJA/OPD Mirip dengan Tugas Jabatan Urusan Unit Kerja Lain / OPD Lain 6 Usulan Baru dgn Anjab dan ABK

2 3 Surat MENPAN kepada PPK B/102/M. SM. 02. 00/2017, 10 April 2017 DITINDAKLANJUTI DGN PERKA BKN �MENGATUR MODEL SURAT KEPUTUSAN PPK TENTANG SOTK YANG KOMPREHENSIF �MENGATUR MODEL SURAT KEPUTUSAN PPK TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI YANG MENJELASKAN SEMULA - MENJADI

2 4 SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG STANDARISASI JABATAN ( SOTK KOMPLIT DARI JABATAN TERTINGGI SAMPAI TERENDAH ) JPT JA • UTAMA • MADYA • PRATAMA • ADMINISTRATO R • PENGAWAS • PELAKSANA No Nomenkaltur Kualifikasi Pendidikan STANDARISASI NASIONAL (PERMENPAN 25) JF TRAMPIL • • PENYELIA MAHIR TERAMPIL PEMULA Tugas Jabatan JF AHLI • • UTAMA MADYA MUDA PERTAMA Rincian Tugas SK PPK

ANALIS 806 PENGELO LA 664 Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi Dibidang ? ? Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan Dibidang ? ? PENYUSU N 275 Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja Dibidang ? ? PENGOLA H 206 Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan Dibidang ? ? PENGADMINISTRA SI 104 Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian Dibidang ? ?

SALAM REFORMASI BIROKRASI Terima Kasih Adi Junjunan Mustafa adi. junjunan@menpan. go. id