PERATURAN PERUNDANGAN SMP LABSCHOOL CIBUBUR Peraturan Perundangundangan Peraturan

PERATURAN PERUNDANGAN SMP LABSCHOOL CIBUBUR

Peraturan Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Ciri-ciri peraturan perundang-undangan Dibentuk/dibuat oleh pejabat yang berwenang Isinya bersifat mengikat & memaksa Bersifat abstrak

Landasan Berlakunya Perundangan Landasan filosofis • Suatu aturan rumusan perundang-undangan harus dengan dasar ideologi negara peraturan berkaitan Landasan Sosiologis • Peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat Landasan Yuridis • Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas.

Asas pembentukan peraturan perundangan yang baik : • Kejelasan Tujuan, artinya setiap pembentukkan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. • Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat berwenang, jika bukan yang berwenang maka dapat dibatalkan.

• Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis dan hirarkinya. • Dapat dilaksanakan, artinya dalam membuatnya harus memperhitungkan efektivitas secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. • Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan memang benar-benar dibutuhkan demi keberlangsungan masyarakat.

• Kejelasan rumusan, artinya harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata/istilah yang mudah dipahami. • Keterbukaan, artinya dalam proses pembuatan peraturan ini harus bersifat transparan dan terbuka.

Fungsi peraturan perundang-undangan • Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat • Menimbulkan ketertiban masyarakat • Memberikan perlindungan HAM • Menciptakan rasa keadilan

Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 : 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan daerah provinsi 7. Peraturan daerah kota/kab

UUD 1945 • UUD 1945 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR • Ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang -sidang MPR. • Ketetapan : putusan yang menikat ke dalam dan keluar majelis • Keputusan : putusan yang mengikat ke dalam majelis saja

Undang-Undang/Perppu • Pengertian Undang undang adalah peraturan perundangan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Tap MPR. Yang memiliki wewenang untuk membuat UU atau Undang-undang ini adalah DPR bersama Presiden. UU dan Perpu ini kedudukannya adalah sejajar. Perpu dibuat oleh presiden. Peraturan Pemerintah (PP) • Untuk melaksanakan suatu undang-undang, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah. Jadi peraturan pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang.

Peraturan Presiden • Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat presiden untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. untuk melaksanakan

Peraturan Daerah Provinsi • Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Alur proses pembuatan perundangan UUD 1945 • RUUD dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI • UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI • UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen • Amandemen dilakukan oleh MPR • Proses amandemen ditetapkan menurut pasal 37 UUD 1945

KETETAPAN MPR Pembuatan keputusan majelis dilakukan 4 kali tahap pembicaraan 1. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan yang masuk dan hasil pembahasan itu jadi rancangan ketetapan/keputusan MPR 2. Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahulu oleh penjelasan pimpinan dan pandangan umum fraksi 3. Pembahasan oleh Komisi/panitia Ad Hoc Majelis 4. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelas mendengar keputusan Komisi/panitia Ad Hoc

UNDANG Proses pembahasan RUU dari Pemerintah • RUU dan penjelasan yang berasal dari presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR • Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR • RUU dilaksanakan dalam 2 tingkatan

Proses pembahasan RUU dari DPR • Usul inisiatif RUU berasal dari sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR atau komisi • Disampaikan kepada DPR disepakati daftar nama dan tanda tangan pengusul serta fraksinya • Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberikan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada anggota DPR • Rapat paripurna memutuskan RUU tersebut diterima atau tidak • Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada presiden • Pembicaraan ditingkat DPR ( Tingkat I & II )

PERPU Dikeluarkan dalam keadaan mendesak Kemungkinan pertama • Menteri atau Kepala LPND memberitahu Presiden melalui Sekretaris Negara. Kemudian presiden membuat rancangan Perpu. Setelah selesai penyusunan diserahkan kepada Sek. Neg kemudian Presiden menetapkan Kemungkinan kedua • Presiden berpendapat perlu dikeluarkan perpu. Prsiden meminta dibuatkan konsep kepada Ses. Neg. Rancangan perpu diserahkan kembali kepada presiden untuk ditetapkan

PERATURAN PEMERINTAH (PP) • Pimpinan departemen dan LPND mengajukan prakarsa kepada presiden • Pengajuan diteliti oleh Sekretaris Negara, kemudian presiden menyetujui atau menerima • Apabila presiden setuju dibentuklah panitia untuk membahas dan mempersiapkan rancangan PP • Rancangan PP dikoordinasikan dengan menteri/pimpinan lembaga negara terkait • Disetalah dipandang baik, PP diajukan pada Presiden untuk ditetapkan ditandatangani

PERATURAN PRESDIEN • Keputusan presiden yang sifatnya hanya mengatur dan sudah ada sebelumya undang-undang ini berlaku. • Proses pembentukannya tidak begitu berbeda dengan PP

PERDA • Rancangan peraturan daerah disampaikan pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD • Pembahasannya dilakukan 4 kali tahapan 1. Tahap I Rapat Paripurna 2. Tahap II Rapat Paripurna 3. Tahap III Rapat komisi/Gabungan komisi/panitia khusus 4. Tahap IV Rapat Paripurna

Menaati peraturan perundang-undangan nasional Kewajiban Warga Negara terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan • Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku • Melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen • Tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum dan pertauran perundang-undangan • Mewujudkan ketertiban dan keamaanan

Ketaatan warga negara terhadap peraturan perundangan • Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya • Turut serta menjaga kebersihan lingkungan • Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah • Tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum • Membayar pajak tepat waktu • Tidak membuat keributan dan keonaran di lingkungan sekitar.