Pola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pusat dan

Pola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pusat dan Daerah Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP 14/06/2021 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alur Pikir Penyuluhan Undang Dasar 1945 Kesejahteraan Masyarakat (Pasal 28 C, 33) Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia Pembinaan dan pengawasan

Dasar Hukum Penyuluhan Perikanan Uu no. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PP No. 62 Tahun 2014 Tentang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan TENAGA PENYULUH PP No. 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan UU No. 31 Tahun 2005 Jo 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

PP No. 43 Tahun 2009 M E L I P U T I • Dilakukan oleh Pusat dan Daerah • (sesuai kewenangan masing-masing) • pemberian bimbingan; • pelatihan; • arahan; • supervisi; dan • persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat (Instansi Pembina) dituangkan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (Pasal 11 PP No. 43 Tahun 2009) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bimbingan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dimaksud. (Pasal 12 PP No. 43 Tahun 2009)

PENYULUH PERIKANAN : v JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN v YAITU PROSES PEMBELAJARAN BAGI PELAKU UTAMA SERTA PELAKU USAHA AGAR MEREKA MAU DAN MAMPU MENOLONG DAN MENGORGANISASIKAN DIRINYA DALAM MENGAKSES INFORMASI PASAR, TEKNOLOGI, PERMODALAN, DAN SUMBERDAYA LAINNYA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI USAHA, PENDAPATAN, DAN KESEJAHTERAANNYA, SERTA MENINGKATKAN KESADARAN DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP • Pasal 1 PERMENPAN NO. PER/19/M. PAN/10/2008

SEBARAN PENYULUH PERIKANAN No Tenaga Penyuluh Jumlah (Org) 1. Penyuluh Perikanan PNS 3. 231 2. Penyuluh Perikanan CPNS 3. Penyuluh Perikanan Swadaya 7. 556 4. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) 1. 304 5. Lain lain 29 Sesuai SK Ka. BPSDMKP 227 12. 347 TOTAL Sumber : Simluh KP 31 Agustus 2014

Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan Kompetensi dan Profesi Pembinaan Penyuluh Perikanan PNS Pembinaan Karir (Kepangkatan dan Jabatan) Penyuluh Perikanan harus senantiasa ditingkatkan dikembangkan kemampuan kompetensi, profesionalisme dan karirnya

Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan Kompet ensi Profesion alisme PEMBINA TEKNIS PUSAT (Pusat Penyuluhan KP) DAERAH 1. Dinas KP; 2. BAKORLUH 3. dll. Karir PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT (SEKRETARIAT BPSDM KP) DAERAH 1. Dinas KP; 2. BAKORLUH 3. BKD, dll Penyuluh Ideal

Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan Dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Pusat (Instansi Pembina) dan Pemerintah Daerah q. Berpedoman pada Standar Kompetensi (PUSLUH KP) q Penilaian Profesi (LSP)

Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan Antara lain, : 1. Menyusun Petunjuk Teknis; 2. Menyusun Pedoman Formasi; 3. Menetapkan Standar Kompetensi; 4. Mengusulkan Tunjangan Jabatan Fungsional; 5. Sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; 6. Menyusun Kurikulum pendidikan dan pelatihan; 7. Menyelenggarakan DIKLAT Fungsional; 8. Mengembangkan Sistem Informasi; 9. Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi; 10. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik 11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pusat : 1. Menetapkan Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (PERMEN KP No. 27/PERMEN-KP/2013) 2. Menetapkan Pedoman Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan (PERMEN KP No 38/PERMEN-KP/2013) 3. Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan setiap Tahun Anggaran ; 4. Menetapkan Pedoman Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan (PERMEN KP No. PER. 17/MEN/2012) 5. tentang Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Penyuluh Perikanan PNS di UPT lingkup KKP (Keputusan Kepala BPSDMKP No. KEP. 74/ BPSDM KP/2012 )

Lanjutan. . . 6. Menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya (KEP MKP No. KEP. 54/MEN/2011) 7. Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Perikanan (Kep. Kepala BPSDM KP Nomor KEP. 99/BPSDMKP/2010 ) 8. Menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Biaya Operasional Penyuluh Perikanan 9. Menetapkan Pedoman Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan (Keputusan Kepala BPSDM KP Nomor KEP. 75/BPSDMKP/2011 ) 10. Menetapkan Pedoman Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya (Keputusan Kepala BPSDM KP Nomor KEP. 76/BPSDMKP/2011)

Lanjutan. . . 11. Menyelenggarakan DIKLAT Dasar Penyuluhan; 12. Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Penyuluh Perikanan, dll

Hal- hal yang sedang dilakukan 1. Menyusun Pedoman Presentasi Karya Ilmiah bagi Penyuluh; 2. Menyusun Pola Diklat Penyuluh Perikanan; 3. Mengusulkan kenaikan Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan (disetarakan dengan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan); 4. Mengusulkan Tunjangan Profesi Penyuluh Perikanan;

Pembinaan Karier Penyuluh Perikanan WAJIB melaksanakan butir-butir kegiatan, Pengakuan kinerja Penyuluh dikonversikan dalam bentuk Angka Kredit Minimal Setiap Tahun Penyuluh Perikanan harus mengajukan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Kegiatan Penyuluha n • Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Penilaian Angka Kredit • Oleh Tim Penilai (Bulan Januari dan Juli) Penetapan Angka Kredit • Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan

PEMBIAYAAN PENYULUHAN Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan bahwa Pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. (Pasal 32, ayat 2)

Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2009 M E L I P U T I • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing. • biaya operasional kelembagaan penyuluhan; • biaya operasional penyuluh PNS (APBN, APBD Tambahan); • biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan • biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

TE RI MA KA SIH Sekretariat Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Gedung Minabahari III, Lantai 7 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 20 20